Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pinjaman online alias pinjol semakin menjamur di Indonesia. Karenanya, masyarakat diimbau untuk jeli dalam memilih pinjol.

Jika ingin mengajukan pinjaman, sebaiknya mengajukan ke pinjol resmi alias legal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) resmi secara berkala.

Melansir ojk.go.id, sampai dengan 21 Oktober 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-t​o-peer lending atau fintech lending yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 97 perusahaan.

Daftar pinjol legal berkurang satu perusahaan pasca OJK mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya alias Investree.

Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kine​rja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari paya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu ​menggunakan jasa pe​nyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.

Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157 untuk mengecek status penawaran produk jasa keuangan yang anda terima.

Daftar Pinjol Legal OJK Oktober 2024

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
2. ETHIS - https://ethis.co.id
3. amartha - https://amartha.com
4. DOMPET Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
5. Boost- https://myboost.co.id
6. TOKO MODAL - https://www.tokomodal.co.id
7. Findaya - http://findaya.co.id
8. modalku - https://modalku.co.id
9. KTA KILAT - http://www.pendanaan.com
10. Kredit Pintar - http://kreditpintar.co.id
11. Maucash - http://maucash.id
12. Finmas - https://www.finmas.co.id
13. KlikA2C - https://klika2c.co.id
14. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
15. Ammana.id - https://ammana.id
16. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
17. KoinP2P - https://koinp2p.com
18. pohondana - http://pohondana.id

19. MEKAR - https://mekar.id
20. AdaKami - www.adakami.id
21. ESTA KAPITAL FINTEK - https://www.estakapital.co.id
22. KREDITPRO - http://kreditpro.id
23. FINTAG - http://fintag.id
24. RUPIAH CEPAT - www.rupiahcepat.co.id
25. CROWDO - https://crowdo.co.id
26. Indodana - indodana.id
27. JULO - www.julo.co.id
28. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com
29. DanaRupiah - danarupiah.id
30. Taralite - www.taralite.com
31. Pinjam Modal - pinjammodal.id
32. ALAMI - p2p.alamisharia.co.id
33. AwanTunai - www.awantunai.co.id
34. Danakini - https://danakini.co.id
35. Singa - http://singa.id
36. DANAMERDEKA - http://danamerdeka.co.id
37. EASYCASH - http://indo.geteasycash.asia
38. PINJAM YUK - http://www.pinjamyuk.co.id
39. FinPlus - www.finplus.co.id
40. UangMe - http://uangme.id
41. PinjamDuit - http://pinjamduit.co.id
42. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id
43. BATUMBU - www.batumbu.id
44. Cashcepat - http://cashcepat.id
45. klikUMKM - www.klikUMKM.co.id
46. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id
47. cicil - https://www.cicil.co.id
48. lumbungdana - http://lumbungdana.co.id

49. 360 KREDI - www.360kredi.id
50. SAMIR - www.samir.co.id
51. Kredinesia - www.kredinesia.id
52. Pintek - http://pintek.id
53. ModalRakyat http://modalrakyat.id
54. SOLUSIKU - www.solusi-ku.id
55. Cairin - www.cairin.id
56. TrustIQ - http://trustiq.id
57. KLIK KAMI - www.klikkami.co.id
58. Duha SYARIAH - www.duhasyariah.com
59. Invoila - http://invoila.co.id
60. Sanders One Stop Solution - http://sanders.co.id
61. DanaBagus - www.danabagus.id
62. UKU - ukuindo.com
63. KREDITO - https://kredito.id
64. AdaPundi - www.adapundi.com
65. ShopeePayLater - www.lenteradana.co.id/lender/
66. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id
67. Komunal - www.komunal.co.id

68. Restock.ID - www.restock.id
69. Asetku - http://asetku.co.id
70. Ringan - www.ringan.co.id
71. Avantee - www.avantee.co.id
72. Gradana - gradana.co.id
73. Danacita - www.danacita.co.id
74. IKI Modal - www.ikimodal.com
75. Ivoji - www.ivoji.id
76. Indofund.id - indofund.id
77. iGrow - igrow.asia
78. Danai.id - http://danai.id
79. DUMI - minjem.com
80. LAHAN SIKAM - www.lahansikam.co.id
81. qazwa.id - qazwa.id
82. KrediFazz - www.kredifazz.id
83. Doeku - doeku.id
84. Aktivaku - aktivaku.com
85. Danain - www.danain.co.id
86. Indosaku - indosaku.id
87. UATAS - www.uatas.id
88. EDUFUND - www.edufund.co.id
89. GandengTangan - www.gandengtangan.co.id
90. PAPITUPI SYARIAH - www.papitupisyariah.com
91. BantuSaku - bantusaku.id
92. danabijak - danabijak.com
93. AdaModal - www.adamodal.co.id
94. SamaKita - samakita.co.id
95. KawanCicil - http://kawancicil.co.id
96. CROWDE - https://crowde.co
97. KlikCair - klikcair.com

Tonton:98 Pinjol Berizin OJK Per Oktober 2024, Cek Daftarnya

Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara meminta industri peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol) untuk menurunkan bunga pinjaman setelah Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan.

The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50-4,75 persen pada Kamis (8/11).

Menurut Mirza, penurunan suku bunga The Fed biasanya diikuti oleh negara lain termasuk Indonesia, sehingga tak ada salahnya industri pembiayaan maupun pinjol ikut mengkaji bunga pinjamannya.

"Jadi saya rasa industri harus menganalisis, harus membuat penilaian yang bijak, juga pertimbangkan beban biaya dana yang membebani konsumen," ujarnya dalam acara OECD/INFE-OJK Conference 'Empowering Consumers Through Financial Education', Jumat (8/11).

Dalam kesempatan ini, Mirza juga menyoroti perilaku masyarakat yang makin gemar berutang, bahkan untuk sekedar berbelanja. Hal ini tercermin dari meningkatkan pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

"Meskipun produk (PayLater) ini baru saja diperkenalkan, saya rasa belum mencapai 10 tahun, mungkin hanya 5 tahun. Jumlah pelanggan buy-now-pay-later sekarang sudah mencapai 20 juta dari populasi Indonesia yang berjumlah 280 juta," jelas Mirza.

Menurutnya, dari puluhan juta pengguna ini, paling banyak adalah anak muda. Padahal dampak dari penggunaan PayLater bisa merugikan di masa depan.

Pasalnya, semua transaksi kredit yang dilakukan di PayLater akan masuk ke data OJK dan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK adalah sistem OJK yang mencatat skor atau riwayat kredit seseorang yang digunakan oleh perbankan untuk menentukan kelayakan kredit nasabah saat pengajuan pinjaman, termasuk untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Mungkin hanya meminjam setara dengan US$10, US$50, tetapi nama mereka akan masuk dalam SLIK dan itu kemudian digunakan oleh industri. Ketika peminjam ini, mereka tidak dapat membayar atau lupa untuk membayar, maka mereka mungkin menghadapi masalah. Karena riwayat catatan mereka tentang ketidakmampuan membayar," pungkas Mirza.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara ihwal terdapat 22 penyelenggara fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) yang memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%.

Sekjen AFPI Tiar Karbala mengatakan bahwa perlu dipahami fintech lending pada dasarnya memang melayani segmen dengan profil risiko yang cenderung tinggi.

"Kondisi ekonomi yang melambat, kenaikan tingkat inflasi, serta perubahan kondisi finansial pribadi peminjam dapat mengurangi daya beli masyarakat dan membuat pembayaran cicilan menjadi lebih sulit," kata Tiar kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mengatasi situasi ini, Tiar menjelaskan penyelenggara P2P lending anggota AFPI melakukan proses penilaian kredit menggunakan data dan model yang lebih canggih untuk mengidentifikasi risiko kredit.

"Kami juga membagi portofolio pinjaman ke berbagai segmen peminjam dan sektor usaha untuk mengurangi risiko konsentrasi, serta mengadopsi strategi penagihan yang lebih efektif dan efisien," kata Tiar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan OJK telah memberikan surat peringatan kepada 22 penyelenggara P2P lending yang mencatatkan TWP90 di atas 5% dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5% per September 2024. Jumlah ini setara 22,68% pemain. Meski secara jumlah, kredit macet di pinjol relatif turun yakni menjadi 2,38% dari 2,82% pada periode yang sama tahun lalu.

Terkait dengan hal tersebut, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada tiga hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada belum lama ini (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Ketiga, Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Ini (pinjol ilegal) sudah ditutup ratusan bahkan mungkin ribuan tapi muncul terus, server di luar negeri

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pinjaman online (pinjol) ilegal masih terus bermunculan meski sudah dilakukan penutupan di dalam negeri karena server utamanya berada di luar negeri.

“Ini (pinjol ilegal) sudah ditutup ratusan bahkan mungkin ribuan tapi muncul terus, server di luar negeri,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara di sela konferensi internasional terkait edukasi keuangan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan, meski aplikasi atau laman pinjol ilegal di dalam negeri sudah ditutup namun karena server pinjol ilegal berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, membuat aktivitas ilegal itu tetap tumbuh.

Mirza mengatakan bahwa upaya penutupan pinjol ilegal itu merupakan bagian dari tindakan hukum termasuk menelusuri rekening bank terkait pinjol ilegal itu untuk kemudian dilakukan penutupan.

“Kalau di ranah hukum sudah dilakukan, (pinjol ilegal) kan ditutup,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut dia, kerja sama antar-negara khususnya regulator keuangan dan aparat penegak hukum perlu dibangun dan diperkuat.

“Tapi kalau server di luar negeri harus ada kerja sama dengan luar negeri bukan hanya regulator keuangan tapi juga aparat hukum,” katanya.

Di sisi lain ia menekankan pentingnya konsumen termasuk generasi muda untuk memahami sebelum melakukan transaksi keuangan dengan skema beli sekarang bayar kemudian (buy now pay later/BNPL) dan termasuk mengakses peer to peerlending (P2P/pinjaman daring) baik sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.

Selain itu, lembaga jasa keuangan (LJK), lanjut dia, juga perlu memberikan edukasi dan pemahaman terkait produk secara lengkap dan transparan.

OJK, lanjut dia, sudah memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang tidak menerapkan kaidah perlindungan konsumen.

“Harus dijelaskan transparan, dijelaskan baik. Jangan dengan tulisan kecil-kecil karena setiap pinjaman itu pasti ada bunga dan pengembaliannya kalau tidak bayar ada penagih. Kami menerima banyak keluhan tentang metode penagihan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) mencatat sejak 2018 hingga Februari 2023, sebanyak 4.567 perusahaan pinjol ilegal telah ditutup.

Satgas Pasti juga mencatat sejak Januari-September 2024 telah melakukan pemblokiran terhadap 2.741 entitas keuangan Ilegal.

Dari 2.741 aktivitas keuangan ilegal tersebut sebanyak 2.500 entitas di antaranya adalah pinjol ilegal dan 241 investasi ilegal.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Teknologi Merlin Sejahtera atau UKU mencatatkan tingkat kredit macet bermasalah di bawah ketentuan industri 5%.

Dilihat dari website UKU per Rabu (6/11/2024) tingkat keberhasilan kredit dalam platform selama 90 hari mencapai 97,87%. Artinya kredit macet di atas 90 hari dilihat dari rasio TWP90 hanya 2,13%.

Chief Executive Officer (CEO) UKU Tony Jackson mengatakan perusahaan menerapkan beberapa strategi untuk menekan kredit bermasalah. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi analisis big data untuk penilaian kredit yang lebih akurat.

“Selain memanfaatkan teknologi analisis big data, kami juga berupaya mengedukasi pengguna UKU tentang pentingnya menjaga kesehatan finansial secara bertanggung jawab dan disiplin dalam melakukan pembayaran,” kata Tony kepada Bisnis, belum lama ini (6/11/2024).

Tony mengatakan dengan edukasi tersebut, pengguna juga dapat menjaga kesejahteraan finansial mereka. Pada akhirnya, dengan finansial yang baik, mereka tidak memiliki kendala dalam membayar angsuran.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet industri fintech P2P lending masih terjaga per September 2024. Dilihat dari TWP90 pada periode tersebut, mencapai sebanyak 2,38%.

Angka tersebut juga turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni 2,82%. Namun demikian, OJK mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5%, setara 22,68% pemain, jumlah yang cukup signifikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara untuk membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

“OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI [Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi] dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan,” kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dengan kredit macet atau TWP90 di atas 5% untuk membuat rencana perbaikan. Regulator mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5% per September 2024.Angka tersebut setara dengan 22,68% pemain, di mana jumlah yang cukup signifikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman pun menghimbau perusahaan untuk membuat rencana perbaikan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Terlebih regulator melalui Road Map Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028 sudah memberikan pedoman bagi industri. “Dan bagi yang TWP90 melampaui 5% diminta untuk membuat action plan langkah perbaikan,” kata Agusman kepada Bisnis baru-baru ini(6/11/2024).

Agusman sebelumnya memastikan bahwa regulator pun telah memberikan surat peringatan dan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pendanaan LPBBTI. Pihaknya pun tidak segan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran.

“Pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan [juga akan dilakukan],” kata Agusman.

Secara umum, OJK mencatat kredit macet industri fintech P2P lending masih terjaga per September 2024. Dilihat dari TWP90 pada periode tersebut, mencapai sebanyak 2,38%.

Angka tersebut juga turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni 2,82%. Namun demikian, OJK mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan penyelenggara P2P lending, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran hingga saat ini berhasil menjaga pinjaman macet (TWP90) di level 0,35%, jauh di bawah batas yang ditetapkan regulator sebesar 5%.

Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan strategi Akseleran untuk menjaga tingkat kredit macet tetap aman adalah dengan melakukan asesmen pinjaman dengan hati-hati.

"Produk yang kami berikan itu cashflow-based loan product seperti invoice financing, PO financing dan inventory financing. Di sini kami analisa cashflow-nya, certain kah, berapa kapasitas cashflow yang bisa menopang pinjaman. Kami cek apa invoice/PO-nya valid, kemudian ada joint account, dan kami cek credit historynya. Ini membuat kami bisa memitigasi risiko kredit dengan baik secara konsisten," kata Ivan kepada Bisnis, belum lama ini (6/11/2024).

Menurutnya, prospek pendanaan P2P lending di kuartal IV/2024 masih menjanjikan. Adapun outstanding industri P2P lending hingga kuartal III/2024 lalu tercatat tumbuh 33,73% year on year (yoy) menjadi Rp74,48 triliun.

Dengan TWP90 yang masih terkendali ini, Akseleran menargetkan pembiayaan sampai akhir tahun ini mencapai Rp3,1 triliun, atau naik sekitar 10% yoy dibanding tahun lalu.

Sampai saat ini, total pendanaan yang sudah disalurkan Akseleran sebesar Rp2,46 triliun dengan outstanding sebesar Rp694,48 miliar.

"Sebenarnya target awal lebih tinggi, tapi di awal tahun Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dan baru menurunkannya bulan lalu, jadi demand pinjaman tidak setinggi yang kami proyeksikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 22 penyelengara P2P lending tercatat memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%. Jumlah perusahaan finteh dengan kredit macet ini setara dengan 22,68% dari pelaku usaha pinjaman online (pinjol) yang saat ini mencapai 97 perusaaan.

Besarnya jumlah pinjol yang memiliki kredit macet tinggi ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam paparan kinerja industri belum lama ini (1/11/2024). Meski demikian, OJK menggaris bawahi secara total, nilai kredit macet ini setara dengan 2,38% total pinjaman yang disalurkan. Dengan kata lain, pinjol yang ukurannya relatif kecil menjadi penyumbang kredit macet terbesar.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada dua hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Terakhir Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan TWP90 secara keseluruhan industri per September 2024 memang masih terjaga di 2,38%. Namun, bila dibedah akan terlihat penyelenggara P2P lending yang kredit macetnya sudah mendekati 5%, bahkan jebol di atas 5%.

"Kalau tinggi yang terjadi akan seperti Investree, kemudian perusahaan P2P tersebut collapse karena dia kan harus mengembalikan juga ke pihak ketiga atau pada para investornya," kata Heru kepada Bisnis.

Eks Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tersebut mengatakan solusi dari kondisi banyaknya P2P dengan kredit macet tinggi ini adalah perbaikan sistem seleksi dan kurasi calon peminjam.

"Karena kalau selama ini kan semua boleh pinjam cukup dengan KTP, dapat duit. Padahal tidak semua memiliki kemampuan membayar," kata Heru.

Kedua, menurutnya penting bagi industri P2P lending untuk memprioritaskan pinjaman ke sektor produktif. Itu pun, kata dia, seleksi yang dilakukan juga harus ketat untuk memastikan kemampuan pengembalian pinjaman.

Ketiga, Heru menilai harus ada penyesuaian batas manfaat ekonomi atau bunga pinjaman dari P2P lending. Saat ini, bunga pinjaman untuk sektor produktif dipatok 0,1% per hari kalender. Sedangkan bunga pinjaman sektor konsumtif 0,3% per hari kalender.

"Kalau bunganya masih besar seperti sekarang ya potensi tingkat pengembalian gagal juga tinggi," kata Heru.

Sebagai informasi, kredit macet atau TWP90 Investree terus melonjak sejak kasusnya mencuat pada akhir 2013. TWP90 Investree per 17 Januari 2024 silam tercatat sebesar 12,58% dan semakin membengkak di posisi 16,44%, sebelum kemudian izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 22 penyelengara P2P lending tercatat memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%. Jumlah perusahaan finteh dengan kredit macet ini setara dengan 22,68% dari pelaku usaha pinjaman online (pinjol) yang saat ini mencapai 97 perusaaan.

Besarnya jumlah pinjol yang memiliki kredit macet tinggi ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam paparan kinerja industri belum lama ini (1/11/2024). Meski demikian, OJK menggaris bawahi secara total, nilai kredit macet ini setara dengan 2,38% total pinjaman yang disalurkan. Dengan kata lain, pinjol yang ukurannya relatif kecil menjadi penyumbang kredit macet terbesar.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada dua hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Terakhir Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan TWP90 secara keseluruhan industri per September 2024 memang masih terjaga di 2,38%. Namun, bila dibedah akan terlihat penyelenggara P2P lending yang kredit macetnya sudah mendekati 5%, bahkan jebol di atas 5%.

"Kalau tinggi yang terjadi akan seperti Investree, kemudian perusahaan P2P tersebut collapse karena dia kan harus mengembalikan juga ke pihak ketiga atau pada para investornya," kata Heru kepada Bisnis.

Eks Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tersebut mengatakan solusi dari kondisi banyaknya P2P dengan kredit macet tinggi ini adalah perbaikan sistem seleksi dan kurasi calon peminjam.

"Karena kalau selama ini kan semua boleh pinjam cukup dengan KTP, dapat duit. Padahal tidak semua memiliki kemampuan membayar," kata Heru.

Kedua, menurutnya penting bagi industri P2P lending untuk memprioritaskan pinjaman ke sektor produktif. Itu pun, kata dia, seleksi yang dilakukan juga harus ketat untuk memastikan kemampuan pengembalian pinjaman.

Ketiga, Heru menilai harus ada penyesuaian batas manfaat ekonomi atau bunga pinjaman dari P2P lending. Saat ini, bunga pinjaman untuk sektor produktif dipatok 0,1% per hari kalender. Sedangkan bunga pinjaman sektor konsumtif 0,3% per hari kalender.

"Kalau bunganya masih besar seperti sekarang ya potensi tingkat pengembalian gagal juga tinggi," kata Heru.

Sebagai informasi, kredit macet atau TWP90 Investree terus melonjak sejak kasusnya mencuat pada akhir 2013. TWP90 Investree per 17 Januari 2024 silam tercatat sebesar 12,58% dan semakin membengkak di posisi 16,44%, sebelum kemudian izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjalin kerja sama strategis bersama Shenzhen Internet Finance Association.

Harza Sandityo, Ketua Bidang External Affairs & Advocacy AFPI menuturkan kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan akselerasi pada pertumbuhan industri fintech di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat inovasi keuangan digital di kawasan Asia Tenggara.

Dia menambahkan kolaborasi AFPI dan SIFA akan fokus pada beberapa area utama, di mana kedua asosiasi secara aktif berbagi informasi dan wawasan mengenai regulasi, teknologi, dan tren terkini dalam industri fintech.

Melalui kerja sama ini, anggota AFPI akan memiliki akses ke pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari para pelaku industri fintech di Shenzhen, dan membuka ruang pertumbuhan serta dampak positif bagi perkembangan industri fintech di Indonesia.

"Kerja sama strategis ini merupakan tonggak penting bagi industri fintech Indonesia. Dengan dukungan dari SIFA, kami optimis dapat mempercepat transformasi digital di sektor keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Ia juga berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China di bidang ekonomi digital.

Menurutnya, Shenzhen, sebagai pusat inovasi teknologi di China, memiliki ekosistem fintech yang dinamis dan berkembang pesat. Kolaborasi dengan SIFA ini akan memberikan kesempatan bagi AFPI untuk belajar dari pengalaman dan keahlian mitra mereka di China.

Sementara itu, bagi SIFA Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri fintech, dan dipercaya bahwa melalui kolaborasi ini, kedua pihak dapat bersama-sama menciptakan inovasi-inovasi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri fintech di Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dengan demikian, fintech dapat berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.