Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan pelaku usaha fintech peer-to-peer lending (P2P lending) mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan memberikan penundaan alias relaksasi pemangkasan suku bunga yang dibebankan kepada debitur.

Seperti diketahui, dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) alias pinjol mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 turun menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Direktur Bisnis & Operasional PT Kredit Pintar Indonesia, Kokko Cattaka berharap OJK memberikan relaksasi pemangkasan bunga pinjaman online. "Kami berharap agar kebijakan penurunan bunga ditunda agar industri LPBBTI dapat terus memberikan layanan yang berkelanjutan serta dapat tumbuh dan bersaing dengan industri keuangan lainnya khususnya industri perbankan dalam memberikan pendanaan yang lebih terjangkau, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan formal," kata Kokko kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Dikutip dari laman Kredit Pintar, total pinjaman yang sudah disalurkan Kredit Pintar sejak perusahaan didirikan hingga 10 September 2024 sebesar Rp48,5 triliun. Sementara sejak awal tahun ini, Kredit Pintar telah menyalurkan pinjaman mencapai Rp6,5 triliun dengan outstanding pinjaman sebesar Rp2,4 triliun.

Sementara itu, Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan penurunan bunga pinjaman online yang dilakukan OJK tidak terlalu berdampak pada Akseleran. Alasannya, rata-rata bunga pinjaman Akseleran dipatok sebesar 2% per bulan alias jauh di bawah rencana OJK yakni setara 0,09%.

"Jadi tidak terlalu pengaruh. Namun ada borrower-borrower kecil, seperti online merchant, yang bunganya bisa lebih dari itu. Jadi harapannya bisa di-maintain di 0,1% per hari, atau 3% per bulan," kata Ivan.

Sepanjang 2024 ini, total pendanaan yang disalurkan Akseleran mencapai Rp2,22 triliun dengan total outstanding pendanaan mencapai Rp675,38 miliar. Adapun 95% penerima pinjaman Akseleran merupakan sektor produktif dan UMKM. Ivan menargetkan tahun ini Akseleran dapat mencatatkan pendapatan sekitar Rp80 miliar dengan laba mencapai kisaran Rp15 miliar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya, Agusman mengatakan untuk implementasi penurunan bunga pinjaman online, pihaknya sedang melakukan pendalaman.

"Implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri LPBBTI masih dilakukan pendalaman, mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen," kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bakal menindaklanjuti gugatan kasasi dari 19 warga yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait pinjaman online.

Dia menyampaikan, pihaknya bakal membuat peraturan baru tentang pinjaman online yang diharapkan bakal lebih berpihak kepada masyarakat

"Kita akan perbaiki, karena definisi tentang pinjaman online harus diperbaiki supaya jangan rakyat jadi korban. Kemajuan digital ini tidak boleh menjadikan rakyat korban, kita akan exercise dengan peraturan baru tentang pinjaman online," kata Budi di kantornya, Kamis (25/7/2024).

Budi menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih mudah dipahami masyarakat sehingga tidak mudah terkena penipuan.

"Ya [kita akan berkoordinasi dengan OJK] soal pinjaman online ini kan masyarakat banyak yang kena tipu juga pinjaman online ilegal," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online pada 24 April 2024.

Mereka mengajukan gugatan terhadap Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.

“Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum tergugat I, II, dan III,” tulis putusan MA dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara [SIPP] Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024).

Dalam putusan tersebut, MA meminta Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Selain itu, Menkominfo juga diminta melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat pinjol dapat beroperasi di Indonesia.

Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Menkominfo untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.

“Memerintahkan tergugat IV [Menkominfo] untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi P2P lending atau pinjaman online,” imbuh MA.

MA juga menghukum Presiden, Wakil Presiden, serta Ketua DPR, dan meminta mereka melakukan supervisi terhadap Ketua OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa peningkatan batas pinjaman sampai dengan Rp 10 miliar oleh fintech p2p lending hanya untuk penyelenggara dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di bawah 5%. Selain itu, plafon ini cuma berlaku untuk jenis pinjaman produktif, bukan konsumtif.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menerangkan, OJK saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech p2p lending). Beleid ini sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule) termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Pertama-tama, OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri fintech p2p lending sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Aman bilang, beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

“Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif (bukan untuk pendanaan konsumtif) lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp 2 miliar,” kata Aman dalam keterangannya, pada Kamis (18/7/2024).

Adapun OJK dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa batas maksimum pinjaman fintech p2p lending akan ditingkatkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Batas maksimum Rp 2 miliar ini telah berlaku sejak tahun 2016 sampai saat ini.

Lebih lanjut, Aman bilang, yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya adalah penyelenggara dengan rasio TWP90 maksimum sebesar 5%. “TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo,” imbuh Aman.

OJK menegaskan bahwa rencana pengaturan penyaluran pinjaman terhadap sektor produktif dirancang sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028. Adapun peta jalan ini bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang peraturan baru untuk perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Jika aturan ini berlaku, masyarakat nantinya dapat meminjam hingga Rp 10 miliar dari sebelumnya Rp 2 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman mengatakan saat ini Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) dalam tahap penyelarasan.

"Penyusunan RPOJK tentang LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Pencairan dana hingga Rp10 miliar ini bisa ditawarkan asalkan perusahaan pinjol bisa memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 5%. Perusahaan pinjol juga tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha Sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Aturan itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pendanaan produktif oleh perusahaan pinjol. Serta mendorong target penyaluran pendanaan ke sektor produktif mencapai 70% pada 2028.

"Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI," jelasnya.

Rencana aturan baru batas pendanaan pinjol ini pun disambut baik oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sebab usulan kenaikan batas pinjaman online ini sedari awal merupakan salah satu inisiasi AFPI.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar menyebut pinjaman sebesar ini rencananya akan diberikan kepada mereka para pemilik usaha kecil-menengah. Langkah ini sejalan dengan target asosiasi dan OJK untuk menumbuhkan kredit di sektor UMKM yang kebutuhan pendanaannya rata-rata sudah di atas Rp 2 miliar.

"Memang itu salah satu usulan kami dari AFPI, untuk menaikan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. (Usulan ini disampaikan) karena kita target di 2024 ini akan menumbuhkan kredit di UMKM kan, sementara (pinjaman) Rp 2 miliar itu sudah tidak memadai lagi," terang Entjik.

Dengan naiknya batas utang pinjol, kata Entjik, para pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya sesuai target mereka masing-masing. Walaupun sebagian besar pengusaha ini tidak akan mengajukan utang pinjol sebesar itu.

"(Pinjaman) itu bisa untuk meningkatkan UMKM, karena UMKM sekarang kan banyak (membutuhkan pendanaan) di (kisaran) angka itu. Walaupun (kebutuhan pinjaman) di bawah Rp 10 miliar, tapi di atas Rp 2 miliar," jelasnya.

Rencananya aturan ini akan selesai dan berlaku tahun ini. Namun, belum bisa dipastikan kapan tepatnya aturan baru itu akan ditetapkan. Sebab pada akhirnya penetapan aturan baru ini merupakan wewenang OJK, dan pihak AFPI hanya bisa memberi masukan dan saran terkait rencana masyarakat bisa berutang hingga Rp 10 miliar di pinjol.

"Berdasarkan diskusi kami dengan OJK, (aturan baru tersebut) itu memang ditargetkan (selesai) di tahun ini ya. Tapi belum tahu pastinya ya, karena masih dirancang OJK," kata Entjik.

Entjik juga menerangkan untuk memastikan utang pinjol dapat dikembalikan dengan baik, pemberi pinjaman nantinya dapat meminta jaminan dari debitur sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Misalnya saja sertifikat tanah atau bangunan.

"Angka sampai Rp 10 miliar itu pasti kita akan meminta jaminan kan, jadi lebih aman. Karena kalau orang biasanya Rp 2 miliar diminta jaminan tanah dan bangunan itu ogah-ogahan," ucapnya.

Lebih lanjut, Entjik menjelaskan sebenarnya aturan terkait penggunaan jaminan untuk pengajuan utang bernominal besar sudah cukup lumrah diterapkan perusahaan pinjol. Namun, terkait jumlah minimal pinjaman yang membutuhkan jaminan serta jenis jaminan berbeda-beda antara satu pinjol dengan yang lain.

"Penggunaan jaminan tergantung dari platform dan tergantung dari nasabahnya ya, apakah diperlukan jaminan atau tidak. Jadi tergantung namanya risk appetite daripada setiap platform, setiap lender (pemberi pinjaman). Tapi untuk pinjaman di angka itu (Rp 10 miliar) harusnya tanah dan bangunan sepadan (dijadikan jaminan) lah ya," terangnya.

Pembahasan selengkapnya terkait aturan batas maksimal pinjaman online akan dikupas tuntas dalam program detikPagi edisi Selasa (16/7/2024).

Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi XI DPR Zulfikar Arse Sadikin menyatakan mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang aturan baru, pinjaman online (pinjol) dengan batas maksimum Rp 10 miliar untuk sektor produktif dan UMKM. Melalui aturan itu, dia menyebut masyarakat khususnya pelaku UMKM bisa memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya.

“Apa yang sedang dilakukan OJK itu menurut saya memberikan ruang bagi kehadiran lembaga keuangan yang mengikuti dinamika perkembangan zaman. Bahkan, memudahkan yang akan dibiayai. Namun demikian, kehadiran itu harus bermanfaat dan harus berkah bagi semua,” ujar Zulfikar saat dihubungi, Senin (15/7/2024).

Dia mengaku bahwa masyarakat saat ini memang membutuhkan dana untuk bisa menjalankan usaha usai diterpa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, aturan OJK soal batasan pinjol hingga Rp 10 miliar memberikan angin segar kepada pelaku usaha mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

“Sebenarnya masyarakat yang membutuhkan dana itu juga merasa terbantu, kalau selama ini ada batasan hanya sampai Rp 2 miliar, ke depannya bisa ditambah menjadi Rp 10 miliar. Namun, sekali lagi kita harus pastikan bahwa landing, pembiayaan itu memang untuk sektor produktif. Karena dunia ekonomi kita, pelaku usaha kita memang saat ini sedang membutuhkan untuk bisa mereka bisa lebih cepat bangkit dari pandemi Covid-19,” jelas dia.

Hanya saja, Zulfikar tetap mengingatkan masyarakat agar pinjol tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, dana pinjol tersebut bisa bermanfaat tak hanya kepada peminjamnya, tetapi juga bagi perekonomian negara.

“Kalau ini ada kelonggaran dengan menambah batasan yang bisa disalurkan, tentu pelaku usaha senang. Hanya sekali kita perlu tekankan bahwa benar-benar untuk menggerakkan kegiatan ekonomi supaya ada penghasilan termasuk pemasukan dari pajak, kalau yang produktif kan, benar-benar untuk yang produktif, bila perlu di-direct yang benar-benar produktif itu apa, yang memang bisa menggeliatkan kegiatan ekonomi supaya kita makin cepat bangkit dari Covid-19,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Zulfikar juga meminta OJK agar fokus pada pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Menurut Zulfikar, penerapan aturan pinjol maksimum Rp 10 miliar nantinya harus dibarengi dengan kepastian dari OJK soal lembaga-lembaga keuangan yang punya kondisi baik mulai dari pemegang saham, dana, pengelolaannya serta kinerjanya.

Risiko Efek Berantai

Zulfikar menerangkan, meskipun peningkatan plafon pinjol ke sektor produktif dan UMKM ini cukup bagus, tapi OJK juga harus memastikan agar pinjaman yang tersalurkan itu berkualitas. Ini menjadi penting untuk OJK dan lembaga keuangan terkait tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

“Sebab, efeknya pasti berantai karena apa yang dilakukan menyangkut banyak hal nantinya, sistemik kalau bahasa kita, satu fraud, yang lain bisa kena, akhirnya semua sektor keuangan, bahkan perekonomian bisa bermasalah. Maka itu, penting kita tekankan bahwa lembaga keuangan yang hadir adalah lembaga yang sudah beres,” pungkas Zulfikar menambahkan.

Diketahui, OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif atau pinjol dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

“Penyesuaian dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agusman, dalam peraturan tersebut, diterangkan juga mengenai kriteria fintechp2plending yang bisa menyalurkan pendanaan maksimum. Penyaluran bisa dilakukan, kata dia, sepanjang penyelenggara memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5% dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Agusman menyebut, melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara fintechp2plending.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun peraturan untuk perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Ke depannya, masyarakat dapat meminjam hingga Rp 10 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman mengatakan saat ini Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) tersebut dalam tahap penyelarasan. Dalam aturan tersebut, pihaknya berencana menaikkan maksimum pendanaan dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

"Penyusunan RPOJK tentang LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," kata Agusman dalam keterangan tertulis, ditulis Jumat (12/7/2024).

Agusman menekankan pencairan dana hingga Rp 10 miliar itu dapat ditawarkan asalkan perusahaan pinjol dapat memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 5%. Selain itu, perusahaan pinjol juga tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh perusahaan pinjol. Selain itu, mendorong target penyaluran pendanaan ke sektor produktif mencapai 70% pada 2028.

"Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI," jelasnya.

Per Mei 2024, penyaluran pendanaan ke sektor produktif serta UMKM sebesar 31,51%. Agusman menyebut capaian ini masih sesuai dengan target fase pertama pada tahun 2023-2024, sekitar 30-40%.

Sementara untuk, laba industri LPBBTI mencapai sebesar Rp 277,02 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya hanya Rp173,73 miliar. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat.