Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan ramai menjadi pembahasan bahwa saat ini daya beli masyarakat Indonesia tengah menurun di tengah inflasi tinggi. Hal ini ternyata turut mengubah tren perjalanan dan destinasi wisata.

Co-Founder Tiket.com, Gaery Undarsa mengungkapkan secara pertumbuhan, baik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun berdasarkan transaksi di Tiket.com, masih tercatat positif.

"Menurut saya soal daya beli, sepertinya momentumnya masih sangat bagus Jadi di 2024 ini, baik itu wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara itu masih naik dan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia juga mengungkap sering kali menyaksikan pesawat-pesawat terisi penuh, dan tingkat keterisian hotel-hotel juga masih cukup tinggi.

Namun, Gaery mengungkap bahwa memang terdapat perubahan pasa tren perjalanan dari sisi pilihan destinasi wisatanya.

"Jadi kalau tahun lalu cukup banyak orang inginnya pergi liburan jauh-jauh misal dari Jakarta ke Jepang, bahkan ke Amerika, Australia gitu ya. Tapi, kalau sekarang kita perhatikan memang, sepertinya orang pilih yang lebih cepat, yang jaraknya lebih dekat," ungkapnya.

Beberapa destinasi favorit masyarakat Indonesia antara lain Malaysia, Bangkok, dan Singapura, menjadi primadona.

Sementara itu, Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing Tiket.com, menambahkan, beberapa destinasi yang paling banyak dituju di dalam negeri antara lain Bali, Yogyakarta, Belitung, sampai Labuan Bajo.

Kemudian, penerbangan dari Surabaya ke luar negeri seperti Surabaya ke Kuala Lumpur atau Singapura juga makin banyak dipesan

"Jadi yang ramai terbang ke luar juga nggak cuma dari Jakarta saja, tapi dari kota-kota lain juga yang ada di Indonesia ya," imbuhnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan pada pekan ke-39 tahun 2024.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan berdasarkan hasil rapat penetapan harga yang dilakukan bersama tim penetapan harga, harga TBS untuk periode 23—29 Oktober 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2,98/Kg untuk kelompok umur 9 tahun, naik 0,09% dari harga minggu lalu.

"Dengan kenaikan ini, harga pembelian TBS petani meningkat menjadi Rp3.358,55/Kg," ungkapnya pada Selasa (22/10/2024).

Menurutnya kenaikan harga ini didorong oleh naiknya harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang tercatat naik sebesar Rp43,15 dari pekan lalu.

Diketahui harga rata-rata CPO periode ini mencapai Rp14.037,50, sementara harga kernel mengalami penurunan sebesar Rp126,31 dengan harga rata-rata Rp9.950,00.

Syahrial Abdi menjelaskan bahwa meskipun beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) tidak melakukan penjualan, harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim.

"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO. Penetapan harga ini dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra, baik petani plasma maupun perusahaan," jelas Syahrial.

Dia juga menegaskan bahwa tata kelola penetapan harga TBS terus diperbaiki agar lebih transparan dan adil, yang didukung oleh seluruh stakeholder, termasuk Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Upaya ini diharapkan akan berdampak positif terhadap pendapatan petani, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut daftar harga TBS Kelapa Sawit untuk berbagai kelompok umur di Provinsi Riau periode 23—29 Oktober 2024:

• Umur 3 tahun: Rp2.575,91
• Umur 4 tahun: Rp2.931,72
• Umur 5 tahun: Rp3.110,77
• Umur 6 tahun: Rp3.248,11
• Umur 7 tahun: Rp3.316,75
• Umur 8 tahun: Rp3.356,12
• Umur 9 tahun: Rp3.358,55
• Umur 10–20 tahun: Rp3.339,31
• Umur 21 tahun: Rp3.285,08
• Umur 22 tahun: Rp3.232,66
• Umur 23 tahun: Rp3.177,14
• Umur 24 tahun: Rp3.116,07
• Umur 25 tahun: Rp3.047,64

Indeks K: 92,28
BOTL: 1,34
Harga CPO: Rp13.991,65
Harga Kernel: Rp9.765,86
Harga Cangkang: Rp18,64
Naik Rp2,98 per kilogram untuk umur 9 tahun

Bisnis.com, PADANG — Kementerian PUPR telah menetapkan PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemenang tender untuk proyek flyover atau jembatan layang Sitinjau Lauik di Provinsi Sumatra Barat.

Kepastian hal itu, telah dituangkan pada Surat Menteri PUPR Nomor PB 0201-Mn/991 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I).

Dari surat yang ditandatangani per tanggal 21 Oktober 2024 itu, proyek tahap pertama tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp2,79 triliun, dengan masa kerja 12 tahun 6 bulan, yang terdiri dari 2 tahun 6 bulan masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan.

Anggota DPR RI Andre Rosiade yang merupakan legislatif dapil Sumbar menyatakan bahwa dengan adanya kepastian proyek flyover Sitinjau Lauik itu, akan menjadi agenda 100 hari pemerintahan Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

"Kami telah membaca surat dari Kementerian PUPR. Semoga segera dapat direalisasikan peletakan batu pertama," kata Andre dalam akun media sosia pribadinya, Selasa (22/10/2024).

Sebelumnya Ketua DPD Partai Gerinda Sumbar ini juga menyebutkan bahwa penetapan Hutama Karya sebagai pemenang tender telah disampaikan, hanya saja ketika itu status masih negosiasi harga.

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2024 kemarin, akhirnya Kementerian PUPR menyatakan bahwa segala ketentuan untuk proyek flyover Sitinjau Lauik sudah clear, dengan nilai investasi sebesar Rp2,7 triliun lebih.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi menyampaikan keberadaan flyover Sitinjau Lauik merupakan hal yang sangat penting ada.

Hal ini dikarenakan saat ini di Sitinjau Lauik rawan terjadi kecelakaan dan rawan tanah longsor, dan juga menjadi akses penting sebagai jalan nasional dari Jawa menuju Padang dan juga akses Padang—Solok.

"Flyover Sitinjau Lauik ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin ke Solok. Dengan demikian bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di Sitinjau Lauik itu," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur, menurutnya, menjadi harapan bersama masyarakat Sumbar. Karena bila saat hujan turun di wilayah Sitinjau Lauik ini, bencana longsor sangat rawan rentan terjadi.

Kemudian kondisi medan jalan yang terbilang ada beberapa titik yang ekstrem, juga dianggap menjadi salah satu penyebab cukup seringnya terjadi kecelakaan di sepanjang kawasan Sitinjau Lauik.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa strategi menurunkan angka orang miskin di Indonesia menjadi salah satu bahasan dalam sidang kabinet paripurna perdana Presiden Prabowo Subianto pada besok, Rabu (23/10/2024).

“Strategi khusus besok akan dirapatkan, akan dirapatkan besok dalam rapat kabinet strategi kemiskinannya tetapi yang jelas pak Prabowo ingin memperkuat dan mensentralisasi serta mensinergikan program-program yang ada,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Budiman menekankan bahwa dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) banyak program-program yang menyebar di banyak kementerian dalam mengentaskan kemiskinan tetapi efeknya kenapa belum tercapai.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pemerintahan yang sekarang berjalan menginginkan adanya sinkronisasi data untuk mengefisiensi program dan target sasaran yang tepat.

“Nanti besok setelah arahan dari dapat arahan dari rapat kabinet secara langsung nanti saya akan mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan strategi utuh soal pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

Apalagi, dia mengamini target angka kemiskinan yang ingin diturunkan Prabowo berkisar hingga 6%. Mengingat saat ini tantangan yang juga dihadapi pemerintah adalah munculnya orang miskin baru dari kelas menengah rentan.

“Penurunan 6% dari kemiskinan yang tersisa itu yang kami ingin berantas di situ. Jadi nanti ada bansos lebih ke kemiskinan ekstrem kalau kelas menengah rentan pendekatannya lebih ke reskilling dan akses modal untuk menciptakan roda bisnis baru,” pungkas Budiman.

Bisnis.com, RANGKASBITUNG - Realisasi investasi di Kabupaten Lebak pada triwulan III 2024 (Juli - September) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menembus Rp681 miliar terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp663 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp17 miliar.
Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Selasa (22/10/2024), mengatakan realisasi investasi dari Januari - September 2024 mencapai Rp1,287 triliun atau 92% dari target Rp1,402 triliun.
Kemungkinan realisasi investasi pada triwulan IV 2024 (Oktober - Desember) tercapai Rp1.402 triliun, bahkan melebihi target yang ditentukan pemerintah daerah.
"Kami optimis target investasi 2024 sebesar Rp1,402 triliun bisa tercapai dalam waktu tiga bulan ke depan," kata Robertus.
Ia mengatakan, lima sektor realisasi investasi di Kabupaten Lebak antara lain pertama sektor transportasi,gudang dan telekomunikasi sebesar Rp431 miliar,
Kedua, perumahan, kawasan industri dan perumahan Rp124 miliar, ketiga perikanan Rp39 miliar, keempat industri makanan Rp33 miliar dan kelima hotel dan restoran Rp13 miliar. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.474 orang, katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah hingga kini terus bekerja keras untuk mendatangkan investor, karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan, pemerintah daerah mempromosikan baik ke PMDN maupun PMA agar menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.
Selama ini, kata dia, wilayah Kabupaten Lebak sangat nyaman untuk berinvestasi dengan kondisi aman. "Kami meyakini Lebak ke depan dipastikan menjadi daerah investasi karena adanya proyek nasional di antaranya jalan tol Serang-Panimbang, Bendungan Karian dan Double Treck Commuter Line," kata Robertus.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR sudah tepat.

Yusril menyebut bahwa DPR sudah menerima nama-nama calon pimpinan komisi antirasuah yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Menurutnya, langkah Jokowi sudah benar karena sebelumnya ada perubahan Undang-undang (UU) No.19/2019 berkaitan dengan panjang masa jabatan pimpinan KPK. Setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu, periode masa jabatan pimpinan KPK bertambah dari empat menjadi lima tahun.

"Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa Presiden hanya memiliki kesempatan satu kali ajukan pimpinan KPK, Pak Jokowi kan mau enggak mau jadi dua kali [mengajukan], oleh karena ada perpanjangan [masa jabatan pimpinan KPK]," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebagai Menko yang salah satunya mengurus soal hukum, Yusril menilai tindakan Jokowi sudah benar karena menghindari kekosongan kepemimpinan lembaga tersebut. Namun, dia tidak menampik bahwa konsekuensinya Jokowi dalam satu periode pemerintahannya dua kali mengirim nama-nama calon pimpinan KPK.

Padahal, dalam putusan MK No.112/PUU-XX/2022 itu, hakim konstitusi menuturkan bahwa jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK lima tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024.

"Oleh karena itu beliau sudah menyampaikan dan tetapi konsekuensinya dua kali, seperti yang di situ dalam putusan Mahkamah Konstitusi presiden tidak boleh dua kali, tapi bagaimana karena ada perubahan jadi ada masa transisi ini, kita mesti mencari jalan keluar dan sudah ketemu jalan keluar," paparnya.

Adapun Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat.

Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menyampaikan korps pemberantasan tindak pidana korupsi (Kortastipidkor) masih dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan proses harmonisasi itu dilakukan agar pihaknya dapat segera membuat peraturan polisi (perpol) terkait korps teranyar itu.

Adapun, lembaga yang dilibatkan dalam harmonisasi yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum.

"Kalau dari sisi peraturan, setelah perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpolnya dulu dengan mengharmonisasi dengan kementerian lembaga terkait," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Sandi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penunjukan untuk pejabat struktural dalam Kortastipidkor Polri.

"Ya, bisa berjalan dua iringan untuk masalah dua-duanya [harmonisasi dan penunjukan struktural]," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Bisnis.com, SIDOARJO - Penyidik Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta tim korwas Reskrimsus Polda Jatim menyerahkan tersangka dan barang bukti pengemplang pajak Rp2,5 miliar berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin di Sidoarjo, Selasa (22/10/2024), mengatakan ROP adalah Direktur Utama PT PDN yang melakukan usaha di bidang perdagangan berbagai macam barang.

"Berdasarkan bukti data detail faktur pajak jenis barang yang diperjualbelikan berupa BBM jenis solar industri atau high speed diesel (HSD). Tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada SPT Masa PPN," katanya.

Ia mengatakan, tersangka ROP dipersangkakan telah melanggar Pasal 39A huruf a, j.o. Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Tindak pidana tersangka ROP dilakukan di lokasi usaha PT PDN, terjadi pada kurun waktu masa pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, dan telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.567.805.865. PT PDN terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara," katanya.

Atas perbuatannya, kata dia, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

"Modus operandi yang dilakukan adalah, PT PDN menggunakan faktur pajak masukan yang diterbitkan lawan transaksi yang terindikasi menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya," katanya.

Ia mengatakan, keberhasilan dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi dan kebersamaan antara otoritas pajak DJP dan aparat penegak hukum kepolisian, serta kejaksaan. “Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kita dalam melaksanakan penegakan hukum perpajakan,” ujar vita menjelaskan.

Selanjutnya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera memperoleh putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka ROP maupun untuk hak-hak negara.

Ia mengatakan, penindakan terhadap kasus ROP merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang diharapkan bisa memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka dan wajib pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

"Kesadaran wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah wujud pelaksanaan self assesment system perpajakan yang telah kita sepakati dan faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju," tuturnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor pasar modal di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui Single Investor Identification (SID) sebanyak 101.852 SID pada Agustus 2024.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman capaian ini meningkat sebesar 14,08% dibandingkan dengan Desember 2023.

"Balikpapan dan Samarinda menjadi penyumbang terbesar jumlah investor saham dengan masing-masing 32.744 SID," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Selain saham, instrumen reksadana juga mengalami peningkatan popularitas di kalangan Masyarakat menjadi 61.711 SID.

Sama seperti instrumen saham, Balikpapan dan Samarinda kembali menjadi daerah dengan jumlah investor reksadana terbesar, masing-masing sebanyak 62.717 SID dan 59.532 SID.

Kemudian, Parjiman mengungkapkan bahwa total penyaluran pembiayaan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Kaltim mencapai Rp27,42 triliun pada Agustus 2024, atau naik 15,60% dibandingkan dengan Agustus 2023.

Adapun, dia menuturkan Kota Samarinda menjadi daerah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, mencapai Rp6,28 triliun, diikuti oleh Kota Balikpapan sebesar Rp5,82 triliun, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp5,11 triliun.

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Sumsel Babel menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) dalam upaya menekan terjadinya kredit macet dan permasalahan hukum.

Hal itu ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang berlangsung di Palembang, Selasa (22/10/2024).

"Dengan adanya penandatangan ini dapat membangun kembali kerjasama yang baik khususnya dalam penyelesaian masalah hukum baik perdata maupun tata usaha negara baik di dalam maupun diluar pengadilan," kata Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsuddin.

Menurutnya, Kejati selama ini telah banyak membantu dalam penyelesaian masalah hukum yang tengah dihadapi oleh perseroan. Salah satunya yakni masalah aset dan bangunan yang berada di Jalan Veteran, Palembang dengan luas 1.600 meter persegi.

Selain itu juga terhadap persoalan pemulihan keuangan negara terhadap klaim asuran AJB Bumiputera yang nilainya mencapai Rp669 juta.

“Kerja sama ini juga memberikan pandangan khusus terhadap bagian legal Bank Sumsel Babel. Sehingga diharapkan para pegawai BSB juga tidak segan untuk melakukan konsultasi terkait masalah hukum,” kata dia.

Selain itu, tambah Syamsuddin, MoU juga ditunjukkan agar Bank Sumsel Babel lebih fokus pada penagihan kredit macet melalui legal opinion.

Di tempat yang sama, Kepala Kejati Sumsel Yulianto mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi sangat penting untuk proses penegakan hukum.

“Penegakan hukum tidak bisa sektoral. Penegakan hukum akan bermartabat jika dilakukan bersama,” ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa kehadiran Kejati seharusnya jadi solusi bukan menjadi bagian masalah. Dan penegakan hukum dilakukan bertujuan untuk kesejahteraan umum serta ketertiban umum dan dunia.

“Mulai dari Januari hingga Oktober, Kejati Sumsel mendapatkan pengaduan mencapai 1.541 dan yang dilimpahkan ke Kejari mencapai 2.008 kasus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.136/2024 yang berkaitan dengan ketahanan rantai pasok Indo-Pasifik. Beleid ini diteken Jokowi dua hari sebelum lengser, tepatnya pada 18 Oktober 2024.

PP 136/2024 merupakan Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Untuk Kemakmuran Terkait Ketahanan Rantai Pasok. Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional Indo-Pasifik.

Selain itu, pertimbangan lain hadirnya PP tersebut adalah untuk mewujudkan keberlanjutan rantai pasok yang lebih setara sebagai langkah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pertimbangan selanjutnya terkait komitmen bersama antara pemerintah dengan negara mitra Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity terkait Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasilik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok) yang ditandatangani pada 14 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra IPEF menandatangani Perjanjian Rantai Pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM)

Pertimbangan berikutnya adalah untuk melaksanakan perjanjian (Agreement) sehingga perlu mengesahkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Clwin Resilience.

Lebih lanjut, PP ini hanya terdiri dari 2 pasal, dengan salah satu pasal berbunyi “Salinan naskah asli Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,”

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi beleid tersebut.

Adapun, PP ini mulai diundangkan di Jakarta pada 18 Oktober yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Bisnis.com, SEMARANG - Produsen alat kesehatan, PT Beurer Indonesia Technology, mulai mengoperasikan pabrik di Kawasan Industi Kendal, Selasa (22/10/2024).

"Sebelumnya kami telah memiliki dua pabrik di Eropa, yaitu di Hungaria dan Moldova, dua pabrik lainnya di China," kata Marco Bühler, Chief Executive Officer PT Beurer Indonesia Technology.
Marco menjelaskan bahwa di KIK, PT Beurer Indonesia Technology bakal memproduksi alat kesehatan seperti pengukur tekanan darah, lampu terapi, hingga alat pijat. Total investasi yang digelontorkan disebut mencapai US$8 juta dengan penyerapan tenaga kerja di kisaran 50-100 orang.
"Pada tahun pertama operasional pabrik ini, Beurer akan fokus memproduksi produk seperti massage devices terlebih dahulu, kemudian di tahun depan akan memulai untuk produksi alat kesehatan dan lainnya," jelas Marco dalam siaran persnya.
Juliani Kusumaningrum, Head of Sales KIK, menyebut bahwa kehadiran Beurer di kawasan industri tersebut menjadi pelengkap dari ekosistem industri alat kesehatan yang telah ada sebelumnya. Di KIK, Beurer bersama tenant-tenant lainnya juga bakal menerima sejumlah fasilitas fiskal berkat status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dimiliki.
"Adapun dengan bergabungnya PT Beurer Technology Indonesia diharapkan semakin menambah daftar investasi asal Uni Eropa yang masuk ke Tanah Air. Selain itu juga diharapkan dapat membangun multiplier effect yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar yang ada di Kabupaten Kendal," jelas Juliani.
Sebagai informasi, PT Beurer Indonesia Technology sendiri merupakan pabrik alat kesehatan di bawah Beurer GmbH, produsen asal Jerman yang telah berdiri sejak 1919 silam. Beurer GmbH tengah melakukan ekspansi global, termasuk di Indonesia. Saat ini perusahaan tersebut telah beroperasi di 140 negara dengan pendapatan tahunan secara global hingga US$500 juta.
Penjajakan kerja sama investasi telah dilakukan sejak 2023 lalu. Tepatnya ketika KIK mengikuti ajang pameran Hannover Messe di Kota Hannover, Jerman. Perjanjian kerja sama investasi telah diteken oleh KIK dan Beurer pada 17 April 2023 dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perindustrian pada saat itu, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.