Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menyampaikan korps pemberantasan tindak pidana korupsi (Kortastipidkor) masih dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan proses harmonisasi itu dilakukan agar pihaknya dapat segera membuat peraturan polisi (perpol) terkait korps teranyar itu.

Adapun, lembaga yang dilibatkan dalam harmonisasi yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum.

"Kalau dari sisi peraturan, setelah perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpolnya dulu dengan mengharmonisasi dengan kementerian lembaga terkait," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Sandi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penunjukan untuk pejabat struktural dalam Kortastipidkor Polri.

"Ya, bisa berjalan dua iringan untuk masalah dua-duanya [harmonisasi dan penunjukan struktural]," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Para calon menteri kabinet Prabowo mengatakan pembekalan di Akmil Magelang akan berlangsung tiga hari.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mabes Polri bakal meleburkan Dittipidkor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Korps Pemberantasan Korupsi (Kortastipidkor).

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan bahwa nantinya tugas pokok dan fungsi dari Dittipidkor bakal dialihkan ke Kortastipidkor.

"Betul. Dittipidkor akan dilikuidasi dari Bareskrim dan tugas-tugasnya dilebur ke dalam satker Kortastipidkor," ujarnya saat dihubungi, Jumat (14/10/2024).

Dengan demikian, kata Arief, nantinya korps teranyar Polri untuk memberantas tindak pidana korupsi itu bakal langsung berkoordinasi dengan Kapolri

"Kortastipidkor ini nanti langsung bertanggung jawab kepada Kapolri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Dalam hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan menekankan korps teranyar ini nantinya bakal berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Kortastipidkor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Listyo di Monas, Jumat (18/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mengimbau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar Korps Pemberantasan (Kortas) Korupsi Polri tidak tumpang tindih dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik menilai pembentukan Kortas Korupsi Polri tersebut merupakan bukti keseriusan Polri di dalam memberantas perkara tindak pidana korupsi.Maka dari itu, Kortas Korupsi Polri langsung berada di bawah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Ini sebenarnya langkah positif terobosan baru pemberantasan korupsi dan perlu diingat perlu adanya sinergi yang harmoni antara KPK dan Korps Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri ini," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/10).

Selain itu, menurut Malik, sinergi antara Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung diperlukan juga untuk menepis kekhawatiran adanyamisseddalam kewenangan penegakan hukum kasus rasuah ini.

"Sinergi dilakukan agar ke depan dalam penegakan hukum kasus korupsi tidak terjadi hal dikhawatirkan, sepertimissedkewenangan,” katanya.

Menurutnya, diperlukan sinergitas antara Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung, mengingat modus kejahatan kasus korupsi terus berkembang sampai saat ini.

"KPK dan Kortas Tipikor Polri ini adalah bentuk keseriusan para aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi," ujar Malik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan tiga direktorat baru dalam Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) atau 'KPK' versi Polri.

Dia merincikan tiga direktorat baru di Kortastipidkor, yakni pencegahan, penyelidikan-penyidikan serta penelusuran dan pengamanan aset.

"Di dalam konteks ini ditambahkan direktorat pencegahan, kemudian direktorat penyidikan dan direktorat penelusuran dan pengamanan aset," ujarnya di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Kemudian, Mantan Kabareskrim itu menyatakan bahwa pembentukan korps baru ini merupakan upaya Polri untuk mengoptimalkan pemberantasan tipikor di Tanah Air.

Dia juga menekankan bahwa Kortastipidkor ini nantinya bakal berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Kortastipidkor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Korps yang tadinya tergabung dalam satuan Bareskrim Polri itu dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) setelah meneken peraturan presiden (perpres) terkait dengan susunan organisasi baru di Polri.

Korps yang tadinya tergabung dalam satuan Bareskrim Polri itu dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A.

Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selanjutnya, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua. Adapun, korps ini juga bakal memiliki tiga direktorat.

Berikut rincian tugas Kortastipikor dalam Pasal 20A Perpres No.122/2024, antara lain :

(1) Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di singkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.

(2) Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

(3) Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor.

(5) Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah resmi membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pembentukan korps ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Kepala Negara menandatangani beleid baru tersebut pada 15 Oktober 2024.

Dalam salinan Perpres yang diterima pada Kamis (17/10/2024), terdapat sejumlah tugas yang diemban oleh korps ini, yang tercantum dalam pasal 20A.

"Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi," demikian bunyi pasal 20A ayat (2).

Selanjutnya, pasal tersebut menjelaskan bahwa Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disingkat Kakortastipidkor, dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.

Kakortastipidkor akan dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor, yang disingkat Wakakortastipidkor.

"Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat," jelas pasal 20A ayat (5).

Pembentukan korps ini juga didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.

"Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi pasal 20A ayat (1).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Resmikan Korps Pemberantasan Korupsi di Polri, Ini Tugasnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/16225891/jokowi-resmikan-korps-pemberantasan-korupsi-di-polri-ini-tugasnya.