SEMARANG, iNews.id - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris di wilayah Jawa Tengah (Jateng), Senin (4/11/2024). Penangkapan terjadi di tiga lokasi berbeda.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan terduga teroris.

"Betul telah ditangkap tiga orang terduga teroris oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Lokasi penangkapan di Kudus, Demak dan Solo," ujarnya, Senin (4/11/2024) siang.

Informasi yang dihimpun, penangkapan ini berkaitan dengan media sosial. Mereka yang ditangkap diduga dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menyampaikan korps pemberantasan tindak pidana korupsi (Kortastipidkor) masih dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan proses harmonisasi itu dilakukan agar pihaknya dapat segera membuat peraturan polisi (perpol) terkait korps teranyar itu.

Adapun, lembaga yang dilibatkan dalam harmonisasi yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum.

"Kalau dari sisi peraturan, setelah perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpolnya dulu dengan mengharmonisasi dengan kementerian lembaga terkait," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Sandi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penunjukan untuk pejabat struktural dalam Kortastipidkor Polri.

"Ya, bisa berjalan dua iringan untuk masalah dua-duanya [harmonisasi dan penunjukan struktural]," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mabes Polri bakal meleburkan Dittipidkor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Korps Pemberantasan Korupsi (Kortastipidkor).

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan bahwa nantinya tugas pokok dan fungsi dari Dittipidkor bakal dialihkan ke Kortastipidkor.

"Betul. Dittipidkor akan dilikuidasi dari Bareskrim dan tugas-tugasnya dilebur ke dalam satker Kortastipidkor," ujarnya saat dihubungi, Jumat (14/10/2024).

Dengan demikian, kata Arief, nantinya korps teranyar Polri untuk memberantas tindak pidana korupsi itu bakal langsung berkoordinasi dengan Kapolri

"Kortastipidkor ini nanti langsung bertanggung jawab kepada Kapolri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Dalam hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan menekankan korps teranyar ini nantinya bakal berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Kortastipidkor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Listyo di Monas, Jumat (18/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim gabungan dari Puslabfor Mabes Polri dan Polda Maluku Utara sedang mengusut penyebab terbakarnya speedboat yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, pada Sabtu (12/10/2024).

Menurut Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Bambang Suharyono, tim yang menangani kasus ini terdiri dari lima personel Polda Maluku Utara, tiga personel Puslabfor Mabes Polri, dan tiga dari Labfor Polda Sulawesi Utara.

Mereka sudah tiba di lokasi kejadian pada Minggu (13/10/2024) malam.

"Selain lima personel dari Polda Maluku Utara, juga diterjunkan tiga orang personel dari Puslabfor Mabes Polri dan tiga orang personel dari Bidang Labfor Polda Sulawesi Utara," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

Bambang menjelaskan, Puslabfor Polda Sulut dan Puslabfor Mabes Polri saat ini masih bekerja.

Ia mengatakan, untuk mengetahui penyebab kebakaran, saat ini masih terlalu prematur untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Perlu ada mekanisme dan tahapan-tahapan yang harus dilalui," ungkapnya.

“Saat ini penyelidikan masih berlangsung. Belum ada kesimpulan pasti mengenai penyebab kebakaran. Tim Puslabfor baru tiba di Taliabu tadi malam, dan mereka langsung mulai bekerja di lapangan,” ujar Bambang.

Bambang menegaskan, investigasi ini memerlukan waktu dan tahapan sesuai dengan mekanisme scientific crime investigation.

"Kita tidak bisa berspekulasi, semua hasil harus berdasarkan investigasi ilmiah. Jadi kita tunggu hasil pemeriksaan,” tambahnya.

Bambang menambahkan, sudah 18 orang diperiksa sebagai saksi, termasuk anak buah kapal (ABK), penumpang yang selamat, masyarakat sekitar lokasi kejadian, serta otoritas pelabuhan Teronate dan Paliabu.

Mengenai dugaan kelalaian, Bambang menolak untuk memberikan pernyataan lebih lanjut, menegaskan bahwa semua informasi, termasuk prosedur keselamatan selama pengisian bahan bakar speedboat, akan didalami dalam penyelidikan.

“Semua informasi, termasuk dari saksi-saksi yang terkait dengan prosedur pengisian BBM, akan digunakan sebagai bahan pendalaman lebih lanjut,” ujar Bambang.

Dia menambahkan bahwa penyidikan akan didalami dengan mendapatkan keterangan dari anggota Polri maupun saksi-saksi lainnya.

"Nanti ada keterangan dari ABK, dari penumpang yang selamat, dan dari masyarakat sekeliling TKP, termasuk dari otoritas pelabuhan sendiri juga akan diperiksa," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menjelaskan peluang pengkajian ulang terkait Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Ipda Rudy Soik.

Sebelumnya, PTDH terhadap Ipda Rudy Soik menjadi polemik lantaran diduga berkaitan dengan pengungkapan perkara mafia bahan bakar minyak (BBM).

Terkait hal ini, Abdul menyatakan bahwa persoalan Rudy Soik ini merupakan kewenangan dari Polda NTT. Oleh karena itu, pihaknya hanya memberikan asistensi terkait PTDH ini.

"Kita asistensi aja, tapi masalah itu ditangani Polda. Ada asistensi dari Divpropam ada," ujar Abdul di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasand menegaskan bahwa Rudy Soik tidak dipecat lantaran mengungkap kasus mafia BBM di NTT.

"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (14/10/2024).

Dia menerangkan bahwa Rudy menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) lantaran diduga tidak profesional saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan memasang garis polisi di TKP.

Pemasangan diduga dilakukan tanpa ada administrasi pendukung di lokasi milik warga AA dan AM tersebut. Terlebih, di TKP juga tidak ditemukan barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana.

"RS di sidang KKE kaitan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dgn cara memasang police line pada drum dan jerigen kosong di lokasi," tambahnya.

Ariasandy menambahkan, alasan memberatkan lainnya lantaran Rudy disebut telah melakukan pelanggaran disiplin tiga kali dan satu pelanggaran kode etik profesi.

"Di antaranya terduga pelanggar sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi," pungkasnya.

Mabes Polri tak akan memberikan pengamanan terpusat, pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Tugas tersebut, diserahkan ke Polda masing-masing daerah.

“Pengamanan Pilkada ini semuanya dilaksanakan oleh daerah, oleh Polda setempat, tentunya sudah ada SOP dalam proses-proses pengamanan, SOP dalam bentuk pengamanan yang kita ketahui bersama bahwa ke depannya kita ada beberapa tahap lagi,” ujar dia di gedung Divhumas Polri, Jakarta pada Jumat (13/9).

Ia pun merinci tahapan-tahapan Pilkada yang harus diamankan oleh jajaran.

“Di mana di situ kita ketahui ada penetapan paslon sebentar lagi, kemudian pelaksanaan kampanyenya, terus kemudian pemungutan suara dan terakhir mungkin penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara,” tuturnya.

Menurut Erdi, pengamanan tersebut memang perlu dilakukan oleh jajaran di daerah. Karena, mereka (polda) lebih paham karakteristik kerawanan daerah masing-masing.

“Nah, ini semua sudah dilaksanakan berdasarkan pengamanan terkait karakteristik daerah masing-masing, dari istilahnya perkiraan intelijen kita bisa melihat bagaimana kebutuhan pengamanannya itu sudah ada di polda masing-masing,” terangnya.

Nantinya, kapolda-kapolda akan menjadi Kepala Operasi (Kaops) pengamanan Pilkada masing-masing.

“Untuk Kaops dari Pilkada itu bapak Kapolda masing-masing daerah,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mabes Polri membenarkan soal peristiwa ledakan di rumah bakal calon Gubernur Aceh Bustami Hamzah.

"Benar, telah terjadinya, terdengar dari informasi awal dari masyarakat ada informasi suara ledakan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (2/9/2024).

Dia menambahkan saat ini Mabes Polri melalui Polda Aceh masih melakukan penyelidikan terkait sumber dan penyebab dari ledakan tersebut.

"Terus kemudian, kini Polda Aceh telah membentuk tim dan sedang melakukan proses penyelidikan," imbuhnya.

Adapun, saat ini peristiwa ledakan itu masih ditangani oleh Polda Aceh. Oleh sebab itu, terkait penjelasan dan kronologi akan disampaikan melalui Polda Aceh.

"Untuk kronologis lengkapnya nanti secara informasi akan disampaikan oleh Polda Aceh. Namun, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas di wilayah," pungkasnya.

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Aceh Bustami Hamzah-Tgk Muhammad Yusuf A Wahab resmi mendaftar dirinya ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai kontestan Pilgub Aceh 2024.

“Saya Bustami Hamzah dan Tgk Muhammad Yusuf A Wahab menyatakan siap berkompetisi secara sehat pada Pilkada 2024 dan siap mentaati aturan yang ditetapkan,” kata Bustami di Banda Aceh dikutip dari Antara.

Pasangan Bustami Hamzah dan Tgk Muhammad Yusuf A Wahab mendapat dukungan dari partai nasional Golkar, NasDem, PAN, Gelora PKN serta partai Gabthat, PDA dan PAS untuk maju sebagai gubernur/wakil gubernur Aceh periode mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menjalani pemeriksaan klarifikasi kedua di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (5/8/2024).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperjelas identitas sosok berinisial T yang disebut Benny sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Benny tiba di Bareskrim sekitar pukul 12.21 WIB dan meninggalkan gedung pada pukul 20.17 WIB. Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih delapan jam.

Menurut Benny, ia menerima 64 pertanyaan selama klarifikasi kedua ini.

"64 (pertanyaan). Terkait materi, nanti diserahkan ke penyidik," ujar Benny usai diperiksa.

Benny enggan mengungkap identitas sosok T kepada publik, termasuk kewarganegaraannya.

"Terkait materi, serahkan kepada penyidik," tambah Benny.

Kuasa hukum Benny, Petrus Selestinus, juga menyatakan bahwa mengungkap identitas T adalah tugas penyidik. Ia menegaskan bahwa Benny tidak bertanggung jawab untuk mengungkap identitas tersebut.

"Soal inisial T, itu tugas penyidik untuk memperjelas. Bukan tanggung jawab Benny. Karena disebut T, itu artinya sosoknya belum jelas. Tugas polisi lah yang memperjelas," ujar Petrus.

Benny sebelumnya diperiksa pada Senin (29/7/2024) selama lima jam, dengan 22 pertanyaan terkait sosok T. Pada pemeriksaan pertama, Benny menyatakan bahwa ia telah menjawab semua pertanyaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan pertama, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa Benny belum memberikan informasi jelas mengenai sosok T.

"Iya, belum (pertanyaan pokok materi). Sudah kita tanyakan, tapi belum menjawab secara jelas siapa sosok T," kata Djuhandhani.

Benny mengklaim bahwa T adalah seorang warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan penipuan online dari Kamboja. Informasi ini diperoleh BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran ilegal di Kamboja.

Benny juga menyebut bahwa T adalah sosok yang sulit ditangkap oleh aparat penegak hukum dan bahkan menganggap T sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri.

“Saya cukup menyebut inisial T saja. Yang (inisial huruf) kedua tidak perlu disebutkan. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny dalam tayangan YouTube BP2MI pada 25 Juli lalu.

“Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, rapat terbatas saat itu cukup heboh,” sambungnya.

Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan Perundangan, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai penjelasan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, sudah cukup dijadikan sebagai rujukan soal hubungan antara PBNU dan PKB.

"Udah cukup keterangan Pak Wapres jangan kita men-downgrade," kata dia ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri pada Senin (5/8).

Cucun menyebut PBNU dan PKB merupakan dua entitas hukum yang berbeda. PBNU merupakan ormas yang merujuk pada UU Nomor 16/2017, sedangkan PKB merupakan partai yang merujuk pada UU Nomor 2/2011.

"Biarlah NU dengan jati dirinya mengurus pesantren, pendidikan, umat, dakwah, PKB politik kan hubungannya sudah dijelasin sama Pak Wapres. Sudah cukup keterangan Pak Wapres," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ma'ruf menilai konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB aneh karena memang tugas keduanya sejak awal berbeda. Dia mengatakan, hubungan antara keduanya merupakan hubungan aspiratif hingga historis. Ia pun mengenang dulu merupakan ketua dari Tim 5 Pembentukan PKB.

"Kita harapkan udahlah jangan sampai terjadi lagi-lah. Masing-masing berada di jalurnya masing-masing, ya. Fokus masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik, jangan masuk ke sini," kata Ma'ruf di IPDN Bandung, Kamis (1/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Mabes Polri untuk segera melakukan ekshumasi jasad Afif Maulana (13 tahun) yang tewas karena diduga mengalami penyiksaan oleh kepolisian di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), beberapa waktu lalu.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menegaskan, ekshumasi untuk autopsi ulang bocah tersebut perlu dilakukan untuk penyidikan tuntas penyebab kematian pelajar kelas satu SMP Muhammadiyah 5 Kota Padang tersebut. Langkah itu untuk memastikan penyebab sebenarnya kematian Afif.

"Sehubungan dengan kematian Afif Maulana, Komnas HAM menganggap perlu dilakukan ekshumasi dan autopsi uang terhadap jasad Afif Maulana," kata Uli dalam siaran pers di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Uli mengatakan, Komnas HAM sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (30/7/2024). Rekomendasi tersebut sebagai penegasan Komnas HAM tentang perlunya melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jasa Afif.

Menurut Uli, hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Mabes Polri perihal rekomendasi tersebut. Padahal, sambung dia, ekshumasi dan autopsi ulang diperlukan untuk memastikan proses penyidikan apa sebab kematian Afif.

"Proses ekshumasi diharapkan melibatkan institusi medis forensik yang independen, dan kredibel, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini kami pandang penting demi memastikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini," ujar Uli.

Menurut Uli, sebetulnya permintaan ekshumasi jasad Afif kepada Polri sudah dimintakan berkali-kali. Pada 2 Juli 2024, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, kata Uli, sebelumnya juga sudah meminta agar Polda Sumbar melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jasad Afif.

Pun ekshumasi tersebut sudah disetujui oleh keluarga dan kedua orang tua Afif. LBH Padang pun membawa Afrinaldi (34 tahun) dan Anggun Anggraeni (32), selaku kedua orang tua Afif yang datang ke Komnas HAM untuk meminta dukungan untuk Polri bersedia melakukan ekshumasi dan autopsi ulang.

"Tujuannya adalah untuk mengungkap dengan jelas penyebab kematian Afif Maulana dan memastikan keadilan bagi semua pihak," kata Uli.

Dia mengakui, Komnas HAM memang sudah menerima penjelasan dari Polda Sumbar perihal autopsi yang pertama dilakukan terhadap jasad Afif. Penjelasan tersebut, sambung dia, ketika perwakilan Komnas HAM datang langsung ke Kota Padang untuk melakukan pengusutan awal.

Tetapi, penjelasan lisan dari Kapolda Sumbar Irjen Suharyono belum meyakinkan. "Dari informasi yang tersedia belum cukup meyakinkan untuk memastikan apakah luka-luka yang menyebabkan kematian Afif Maulana diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian atau oleh tindakan lainnya," ucap Uli.

Dua versi kematian...

Ada dua versi penyebab kematian Afif di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang pada Ahad (9/6/2024). Kapolda Sumbar Irjen Suharyono dalam penyampaian resmi pihaknya meyakini, Afif tewas lantaran terpeleset, dan jatuh melompat dari ketinggian lebih dari 20-an meter di Jembatan Kuranji saat akan ditangkap kepolisian.

Bocah tersebut, kata Suharyono, merupakan salah satu dari 18 anak-anak remaja yang ditangkap oleh Sabhara Polda Sumbar saat melakukan pencegahan aksi tawuran di Kota Padang. Dan, Suharyono meyakini, Afif adalah salah-satu pelajar yang diduga akan tawuran.

Keyakinan itu setelah tim penyidik membongkar isi percakapan WhatsApp di ponsel milik Afif yang disita penyidik. "Dan itu baru bikin kami kaget, wah, ternyata Afif (AM) itu sudah ada percakapan dengan Adithya (A) itu memang yang mengajak tawuran itu, malah Afif Maulana (AM) itu," ujar uharyono.

Penyidik juga mendapati foto Afif, yang memegang pedang panjang, yang dikirimkan ke ponseltemannya untuk mengajak tawuran. "Menggambarkan bahwa Afif, sedang membawa pedang, jam 10 itu menanyakan dulu ke Adithya, 'ada tawuran nggak malam ini'," ucap Suharyono.

KOTA BATU, iNews.id - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap tiga terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Mereka diamankan di kawasan Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Rabu (31/7/2024) malam.

Terduga teroris yang ditangkap ini merupakan satu keluarga, terdiri atas suami, istri dan anak. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bahan kimia.

Berikut ini sejumlah fakta yang telah dirangkum iNews dari penangkapan terduga teroris di Kota Batu.

Penangkapan terduga teroris di Kota Batu berawal dari penyelidikan Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Hal ini juga diakui oleh Polda Jawa Timur yang mengawal proses pengamanan dan sterilisasi di lokasi rumah tempat tinggal terduga pelaku.

"Jadi semenjak beberapa hari lalu Densus 88 Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan di Kota Batu. Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan kasus teroris," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto, Kamis (1/8/2024) pagi.

Warga sekitar mengaku jarang melihat aktivitas terduga teroris yang diamankan Densus 88. Sebab selama tinggal menyewa rumah, mereka jarang berinteraksi dan tergolong tertutup.

"Selama ini (aktivitas ketiganya) tidak tahu, tertutup orangnya. (Kerja apa) Nggak tahu, ngontrak di sini, yang punya (rumah) orang Jakarta," kata Ketua RT setempat Yulianto.

Baca Juga

Brilian, Begini Cara Ketua RT Bawa Polisi Masuk ke Rumah Terduga Teroris sebelum Penangkapan

Bahkan kata Yulianto, penampilan mereka yang diamankan oleh Densus 88 Mabes Polri agak berbeda. Yang perempuan mengenakan cadar dan laki-laki berjenggot panjang.

"(Penampilannya) Berjenggot panjang yang suaminya, istri pakai cadar. Tiga orang, satu anaknya," katanya.

Ketua RT Yulianto mengatakan, awalnya diminta  salah satu anggota Densus 88 Mabes Polri yang menyamar untuk mengantarkan ke rumah terduga teroris untuk kepentingan identifikasi sasaran target. Kemudian dia diminta untuk memancing bagaimana bisa bertemu dengan terduga teroris yang selama ini dikenal tertutup dari aktivitas sosial warga.

"Saya diajak (oleh polisi itu), tapi saya ini mikir gimana cara masuknya, dia tertutup orangnya," kata Yulianto, ditemui di sekitar lokasi rumah terduga teroris, Kamis (1/8/2024) pagi.

Yulianto lantas mencari cara bagaimana memastikan seseorang yang dicari kepolisian itu ia tahu. Akhirnya dirinya berinisiatif meminta iuran untuk kegiatan perayaan 17 Agustusan ke rumah yang ditinggali terduga teroris itu.

"Saya punya inisiatif momen 17 Agustusan minta bantuan ke situ. Ketemu keluar. Saat itu respon baik istri keluar, yang laki-laki disuruh keluar, ngasihkan uang 50 ribu pak polisi itu pulang sama saya," katanya.

Pasca penangkapan terduga teroris pada Rabu malam (31/7/2024), kepolisian dari tim Densus 88 Mabes Polri membawa terduga pelaku di rumahnya di Perumahan Bunga Tanjung Kavling 34 Jalan Hasanuddin Gang 26 RT 1 RW 8 Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

Menariknya lokasi perumahan yang juga menjadi tempat tinggal terduga pelaku ini berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari Mapolres Batu dan Kantor DPRD Kota Batu atau jika mengendarai motor jarak hanya butuh waktu 5 menit saja.

Lokasi perumahan tergolong baru, karena dari informasi warga kampung sekitarnya perumahan dibangun tahun 2017. Bentuknya pun seperti perumahan kluster kecil yang sebagian besar disewakan berupa vila dan rumah kontrakan.

Saat penggeledahan, polisi mengamankan dan melakukan sterilisasi lokasi sekitar area perumahan. Sterilisasi di lokasi rumah disinyalir karena adanya bahan kimia yang digunakan untuk membuat bahan peledak.

Terlihat sterilisasi kembali dilakukan sepanjang hari Kamis sejak pukul 07.00 WIB. Sejumlah polisi dari tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur bersiaga dengan senjata lengkap di lokasi.

Bahkan beberapa warga yang berada di sekitar rumah juga diminta tidak beraktivitas di luar. Tampak beberapa warga diminta tetap berada di dalam rumah, kemudian ada beberapa tukang yang sebelumnya beraktivitas di pembangunan rumah dihentikan dan diminta keluar area.

Ada wisatawan yang menyewa vila berjarak 10 meter dari rumah terduga teroris itu juga langsung diminta meninggalkan lokasi demi keamanan bersama.

Selama lima jam lebih proses penggeledahan di rumah terduga teroris sejak pukul 08.45 WIB hingga pukul 13.45 WIB, petugas mengamankan sejumlah barang bukti.

"Di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom, ini ya mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP," kata Kombes Pol Dirmanto.

Polisi menangkap tiga terduga teroris. Salah satunya berinisial HOK (19). Dia diamankan bersama kedua orang tuanya.

"Tiga orang ini sementara statusnya masih diamankan. Dia menyewa rumah selama 1,5 tahun," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto, pada Kamis pagi (1/8/2024).

Di sisi lain, Ketua RT 1 RW 8 Yulianto mengungkapkan, dari ketiganya yang diamankan kepolisian disebut masih satu kartu keluarga (KK) alias satu keluarga.

"Suami istri, dan anak, laki-laki dua orang, dan perempuan satu istrinya," kata Yulianto.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut terduga teroris yang ditangkap di Kota Batu merupakan simpatisan Daulah Islamiyah. Mereka berencana melakukan aksi di dua tempat ibadah. Sasaran lokasinya di wilayah Malang.

"Berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat peribadahan di Malang, Jawa Timur," ujar Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Kendati demikian dia tidak merinci lokasi aksi tersebut. Namun berdasarkan hasil penyelidikan, terduga teroris memiliki bahan peledak jenis Triaceton Triperoxide (TATP).

Penangkapan terduga teroris di Kota Baru pada Rabu malam (31/7/2024) mengingatkan penangkapan teroris kelas kakap Dokter Azahari.

Sebab ika ditarik mundur, di Kota Batu kala itu tim gabungan dari kepolisian juga menggerebek rumah persembunyian Azhari, gembong teroris paling dicari di Asia Tenggara. Pada penggerebekan 9 November 2015 itu Azahari Husin, tewas ditembak mati usai melakukan perlawanan ke polisi.

Lokasi rumah itu juga berada di kawasan villa, tepatnya di kawasan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu. Kesamaan lokasi tempat tinggal terduga teroris berada di villa.

Editor: Donald Karouw

MALANG, iNews.id - Yulianto, Ketua RT 1 Desa Jeding, Kota Batu, Jawa Timur (Jatim) berperan penting dalam penangkapan tiga terduga teroris yang merupakan warganya. Dia yang membawa polisi untuk mengidentifikasi terduga pelaku beberapa hari sebelum penangkapan.

Yulianto menceritakan, tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri sudah mengincar tiga terduga teroris seminggu sebelum penangkapan dengan mendatanginya.

Awalnya dia tidak mengetahui jika yang datang ke rumahnya itu polisi karena orang itu menyamar. Orang itu meminta tolong untuk mencari keberadaan seorang warga yang tinggal di lingkungannya. Namun diakuinya warga yang dimaksud tertutup dan jarang bersosialisasi. 

"Kira-kira satu minggu lalu, disampaikan belum tahu kalau itu polisi. Terus saya diajak dan ditanya gimana cara bisa masuk ke rumahnya (terduga teroris)," ujar Yulianto saat ditemui di sekitar lokasi rumah terduga teroris, Kamis (1/8/2024).

Yulianto lantas mencari cara agar polisi bisa masuk ke rumah terduga teroris untuk mengidentifikasi dan memastikan dengan benar orang tersebut target yang dicari. Akhirnya dia mendapat ide brilian dengan berinisiatif meminta iuran untuk kegiatan perayaan 17 Agustusan agar punya alasan mendatangi rumah ditinggali terduga teroris bersama polisi yang menyamar.

Baca Juga

Terduga Teroris di Batu Berencana Lakukan Bom Bunuh Diri di 2 Tempat Ibadah

"Saya punya inisiatif momen 17 Agustusan minta bantuan ke situ. Datang ke rumahnya, ketemu orangnya lalu keluar. Saat itu direspons baik, istrinya keluar, yang laki-laki juga disuruh keluar, lalu memberi uang Rp50.000. Pak polisi itu pulang sama saya," katanya.

Namun Yulianto tidak menyangka ternyata satu keluarga tersebut merupakan terduga teroris. Sebab saat proses penangkapan, dia sedang bekerja di Malang selatan.

"Baru kemarin itu sekitar jam 9 malam. Kronologinya saya sendiri kurang tahu, saya waktu di Malang Selatan, saya ditelepon, baru bisa pulang jam 11 malam," ucapnya.

Diketahui sampai pukul 12.32 WIB, proses penggeledahan dari tim Densus 88 Mabes Polri masih berlangsung. Banyak polisi bersenjata lengkap bersiaga dan olah TKP.

Sebelumnya, tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap tiga terduga teroris dalam sebuah rumah di Perumahan Bunga Tanjung RT 8 RW 1, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Rabu (31/7/2024) malam. Polisi menggeledah dan mencari barang bukti diduga peledak.

Editor: Donald Karouw