Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Hingga pekan ketiga Juli 2024 ini, jumlah bank yang bangkrut mencapai 14 perusahaan

Adapun, pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung, Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”

“Selanjutnya, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR),” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Status ini sendiri berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” katanya.

Selanjutnya, dengan merujuk Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 98/ADK3/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Sumber Artha Waru Agung, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Sumber Artha Waru Agung dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang berlokasi di si Sidoarjo, Jawa Timur. Simak kronologinya!

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024. Pencabutan izin usaha bank yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

"Untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, OJK telah menetapkan bank dalam status bank dalam penyehatan sejak 21 Desember 2023. Alasannya, rasio kecukupan modal bank di bawah ketentuan, yakni negatif 17,54% atau tidak sehat.

Kemudian, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan bank dalam resolusi. Setelah upaya dilakukan, bank tidak bisa diselamatkan dan dicabut izinnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK.

14 Bank Bangkrut

Seiring dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru Agung, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang berlokasi di si Sidoarjo, Jawa Timur. Simak kronologinya!

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024. Pencabutan izin usaha bank yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

"Untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, OJK telah menetapkan bank dalam status bank dalam penyehatan sejak 21 Desember 2023. Alasannya, rasio kecukupan modal bank di bawah ketentuan, yakni negatif 17,54% atau tidak sehat.

Kemudian, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan bank dalam resolusi. Setelah upaya dilakukan, bank tidak bisa diselamatkan dan dicabut izinnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK.

14 Bank Bangkrut

Seiring dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru Agung, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang berlokasi di si Sidoarjo, Jawa Timur. Simak kronologinya!

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024. Pencabutan izin usaha bank yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

"Untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, OJK telah menetapkan bank dalam status bank dalam penyehatan sejak 21 Desember 2023. Alasannya, rasio kecukupan modal bank di bawah ketentuan, yakni negatif 17,54% atau tidak sehat.

Kemudian, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan bank dalam resolusi. Setelah upaya dilakukan, bank tidak bisa diselamatkan dan dicabut izinnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK.

14 Bank Bangkrut

Seiring dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru Agung, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat kinerja bisnis buy now pay later perseroan, yaitu Paylater BCA kian moncer, tercatat outstanding mencapai Rp250 miliar per Juni 2024. Lantas, benarkah produk ini berpotensi menggerus transaksi penggunaan kartu kredit yang dirilis bank?

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan bahwa paylater tidak dimaksudkan untuk bersaing langsung dengan kartu kredit, melainkan justru menjadi produk pelengkap untuk memberikan solusi tambahan kepada segmen konsumen.

Menurutnya, paylater dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sedang mengalami keterbatasan cashflow pada saat tertentu, namun belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu kredit.

“Jadi, memang ini bukan produk yang saling head on. Tapi, satu complementary yang melengkapi, di mana Paylater melengkapi bagi teman-teman yang belum memiliki kartu kredit,” ujarnya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Semester I/2024, Rabu (24/7/2024).

Selain itu, Jahja juga menyatakan bahwa pengguna kartu kredit yang sudah memiliki kartu tetapi belum mendapatkan tambahan plafon tambahan, dapat menggunakan paylater sebagai opsi alternatif tanpa harus menunggu penambahan plafon kartu kredit mereka.

“[Misal] kebetulan kartu kreditnya sudah pol, tapi belum dapat penambahan plafon bisa juga menggunakan paylater,” ujarnya.

Dengan demikian, BCA membuat produk paylater untuk menjadi alternatif nasabah lantaran kebijakan persetujuan kartu kredit saat ini yang masih ketat.

Dia juga menyebut paylater ini ditujukan bukan untuk mendapatkan cash, akan tetapi untuk menjaga cashflow apabila seorang individu memiliki suatu kebutuhan bersifat konsumtif dengan cara mencicil.

“Kita sebagai market yang ikut [pemain Paylater], tentu tanggapan kita, ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan kesempatan pada saat masyarakat membutuhkan belanja barang, tetapi mungkin kemampuan tunainya belum ada, jadi kita bantu pakai mekanisme paylater,” ucapnya.

Sebelumnya, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn pun mengatakan dengan makin moncernya pertumbuhan pengguna paylater, perseroan pun terus giat dalam melakukan inovasi fitur pada produk tersebut.

“Kita saat ini ada grup-grup kecil yang mempermudah setiap inovasi bisa dilalukan dan di-exercise dengan lebih baik," ujarnya dalam Outlook Ekonomi Semester II 2024, Senin (15/7/2024).

Hera mengatakan saat ini inovasi produk paylater masih terus dikaji dengan menyesuaikan kebutuhan market. "Biasanya kita ada pilot project, uji coba, aman enggak, relevan enggak. Jadi, selalu kita lakukan update produk dan layanan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Paylater BCA baru diluncurkan pada Oktober 2023 lalu. Fitur ini merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran melalui scan QRIS di aplikasi myBCA.

Pembayaran kembalinya dapat dicicil dengan pilihan jangka waktu. Untuk bisa menggunakan fitur cicilan ini, nasabah harus sudah memiliki BCA ID.

BCA menawarkan limit kredit hingga Rp20 juta pada produk Paylater BCA dengan mekanisme revolving. Kemudian, pilihan tenor cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Adapun, minimal transaksi Rp100.000.

Lalu, transaksi di merchant QRIS dengan menggunakan aplikasi myBCA dan pembayaran tagihan mandatory melalui autodebet rekening BCA.

Bisnis.com, JAKARTA – Utang luar negeri atau denominasi valuta asing (valas) beberapa bank dalam ambang batas tidak aman. Hal itu menjadi salah satu alasan Bank Indonesia melonggarkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) mulai awal bulan depan.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25%, BI berupaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Salah satunya dengan memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Moneter (KLM).

KLM ini diberikan pada bank yang melakukan pembiayaan sektor prioritas, seperti hilirisasi minerba dan nonminerba, perumahan, pariwisata, otomotif, perdagangan, listrik, gas, dan jasa keuangan.

Selain itu, memberikan insentif rasio pembiayaan inklusif makroprudensial kepada bank yang memiliki portofolio kredit di atas 30%, seperti pembiayaan ultra mikro (UMi) dan usaha kecil. BI pun memberikan insentif kepada sektor hijau sebesar 0,5%.

Semua insentif itu diberikan dengan pengurangan kewajiban penempatan dana di Bank Indonesia. Bank dapat memanfaatkan likuiditas itu untuk pembiayaan ke sektor riil. Bank sentral mengklaim nilai duit yang dikembalikan ke bank setara Rp256 triliun hingga posisi Juni 2024.

BI pun akan memperluas KLM terhadap sektor penunjang tersebut mulai awal Agustus 2024. Likuiditas yang dikembalikan ke bank total menjadi Rp280 triliun dengan perluasan itu.

Salah satu pertimbangan perluasan pelonggaran moneter itu karena ada gap kebijakan. “Saat ini kebijakan makropudensial countercyclical untuk pengelolaan pendanaan luar negeri, termasuk utang luar negeri [ULN] masih terbatas,” kata Nugroho Joko Prastowo, Kepala Grup Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, dalam diskusi seperti dikutip, Rabu (24/7/2024).

Permasalahan lainnya BI melihat belum terintegrasi aspek pengelolaan risiko, beberapa bank sudah terhambat dengan utang luar negeri jangka pendek yang tinggi. “Beberapa bank dengan KCLN [kantor cabang luar negeri] serta kontribusi kredit valas tinggi memiliki ULN jangka pendek mendekati 30%,” terangnya.

Kepada Bisnis, Joko menyampaikan bahwa bank yang selama memiliki utang luar negeri mendekati 30% dari liabilitas, tetapi memerlukan pendanaan valas masih punya ruang. Pasalnya, kewajiban kantor cabang luar negeri yang diperoleh dan disalurkan di luar nageri tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio tersebut.

“Terus nanti ada siklikalitasnya plus minus 5% tergantung kondisi. Artinya, rasionya bisa diturunkan ke 25% atau dinaikkan ke 35% tergantung hasil asesmennya. Sekarang tetap dipertahankan di 30% dulu,” tuturnya.

Saat ditanya berapa bank yang mendekati ambang batas utang luar negeri 30% terhadap liabilitas, dia menyebutkan tidak banyak. “Bank yang punya KCLN kan enggak banyak ya, hanya beberapa bank besar,” ujarnya.

Kebanyakan bank yang memiliki cabang di luar negeri adalah milik negara, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Mei 2024, utang luar negeri jangka pendek untuk sektor swasta tercatat US$47,29 miliar. Angka tersebut setara 11,61% dari total utang luar negeri sebesar US$407,34 miliar.

Tren utang luar negeri jangka pendek terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dari posisi April 2024 sebesar US$51,63 miliar menjadi US$57,59 miliar. Kenaikan terbesar pada pinjaman Bank Indonesia dari posisi April 2024 sebesar US$5,5 miliar menjadi US$10,27 miliar pada Mei 2024.

Adapun utang luar negeri jangka panjang kenaikan tidak sebesar pinjaman tenor pendek. Secara komulatif, nilainya pada Mei 2024 mencapai US$349,75 miliar dari bulan sebelumnya US$347,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pencabutan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 yang diterbitkan pada 24 Juli 2024.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi menjelaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen. "Pencabutan izin usaha ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sektor perbankan, sekaligus melindungi dana nasabah," ujarnya.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2023, OJK menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang negatif 17,54% serta tingkat kesehatan bank yang dinilai "Tidak Sehat".

Kemudian, pada 9 Juli 2024, status pengawasan bank ini ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) setelah pengurus dan pemegang saham BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan yang memadai, meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh OJK. Penetapan ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Lebih lanjut, keputusan untuk tidak menyelamatkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung diambil oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 98/ADK3/2024 tanggal 18 Juli 2024. LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
2. PT BPR Dananta
3. BPRS Saka Dana Mulia
4. BPR Bali Artha Anugrah
5. BPR Sembilan Mutiara
6. BPR Aceh Utara
7. PT BPR EDCCASH
8. Perumda BPR Bank Purworejo
9. PT BPR Bank Pasar Bhakti
10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
13. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
14. PT BPR Sumber Artha Waru Agung

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pencabutan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 yang diterbitkan pada 24 Juli 2024.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi menjelaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen. "Pencabutan izin usaha ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sektor perbankan, sekaligus melindungi dana nasabah," ujarnya.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2023, OJK menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang negatif 17,54% serta tingkat kesehatan bank yang dinilai "Tidak Sehat".

Kemudian, pada 9 Juli 2024, status pengawasan bank ini ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) setelah pengurus dan pemegang saham BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan yang memadai, meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh OJK. Penetapan ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Lebih lanjut, keputusan untuk tidak menyelamatkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung diambil oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 98/ADK3/2024 tanggal 18 Juli 2024. LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
2. PT BPR Dananta
3. BPRS Saka Dana Mulia
4. BPR Bali Artha Anugrah
5. BPR Sembilan Mutiara
6. BPR Aceh Utara
7. PT BPR EDCCASH
8. Perumda BPR Bank Purworejo
9. PT BPR Bank Pasar Bhakti
10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
13. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
14. PT BPR Sumber Artha Waru Agung

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan kerja. Salah satu implementasinya dengan melakukan penambahan 1 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memiliki 2 nozzle pengisian baterai di kantor pusat.

Fasilitas terbaru ini berlokasi di area parkir kantor pusat Plaza Mandiri. SPKLU yang dipasang adalah mesin pengisian daya super cepat atau ultra fast charging berdaya 100 Kilowatt (Kw), yang dapat mengisi daya untuk 2 mobil secara bersamaan.

Senior Vice President Corporate Real Estate Bank Mandiri Koga Husin mengatakan stasiun ini dapat digunakan oleh nasabah, publik, dan pegawai.

Menurutnya, penambahan SPKLU ini merupakan dukungan Bank Mandiri terhadap kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

“Tentunya penambahan SPKLU ini mendorong ekosistem KBLBB di Indonesia, di mana 1 unit SPKLU memiliki potensi pengurangan emisi sekitar 13.000 KgCO2eq per tahunnya dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil,” ujar Koga di Jakarta pada Rabu (24/7).

Lanjut Koga, penyediaan SPKLU teranyar ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Voltron yang merupakan perusahaan SPKLU pionir di Tanah Air yang juga termasuk salah satu penyedia pengisian daya kendaraan listrik dengan jaringan terbesar.

“Pengadaan SPKLU ini juga sejalan dengan visi Bank Mandiri yakni ‘Becoming Indonesia’s Sustainability Champion’. Tepatnya didukung pada pilar Sustainable Operations dengan target untuk mencapai Net Zero Emissions pada operasional di tahun 2030,” papar Koga.

Ia menekankan, Bank Mandiri akan terus berkomitmen untuk menerapkan operasional hijau, dalam hal ini penyediaan energi bersih. Kehadiran SPKLU Voltron ini melengkapi infrastruktur stasiun pengisian daya yang telah dipasang sebelumnya di Plaza Mandiri.

Pada tahun 2022, Bank Mandiri memasang 2 SPKLU dengan spesifikasi fast and medium charging. Salah satu stasiun pengisian tersebut bertipe aliran langsung (direct current) dengan daya 25 Kilowatt, sedangkan 1 stasiun lainnya bertipe aliran listrik tidak langsung (alternating current) berkapasitas 22 Kw. Pengisian pada SPKLU ini dapat diakses 24/7.

“Khusus untuk pegawai, Bank Mandiri menyediakan SPKLU yang berlokasi di area parkir basement dengan total 10 nozzle pengisian baterai. Fasilitas ini mengaliri daya alternating current sebesar 22 Kw. Sehingga, saat ini Bank Mandiri memiliki 3 SPKLU di Plaza Mandiri dengan total 15 nozzle pengisian baterai,” pungkas Koga.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan multifinance PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance, milik taipan Boy Thohir, telah menyelesaikan proses penerbitan obligasi PUB V tahun 2024 senilai Rp 1 triliun.Obligasi tersebut telah didistribusikan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 3 Juli 2024.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan perusahaan menargetkan penerbitan obligasi sebesar Rp2 Triliun hingga akhir 2024.

“Namun, untuk saat ini perusahaan masih melihat kebutuhan pasar untuk penerbitan obligasi lainnya,” kata Cincin kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Cincin mengatakan penerbitan obligasi WOM Finance memungkinkan perusahaan mendapatkan sumber pendanaan tambahan yang bisa digunakan untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan. Menurutnya, obligasi membantu diversifikasi sumber pendanaan perusahaan.

Selain obligasi, lanjut Cincin perusahaan memperoleh sumber pendanaannya dari pinjaman bank dan pendanaan dari perusahaan induk.

Terakhir, dalam mendapatkan pendanaan, Cincin menyebut bukan tanpa tantangan. Dia menilai tantangan yang dihadapi oleh lerusahaan adalah ketersediaan dana yang terbatas di pasar keuangan akibat kondisi pasar yang tidak stabil.

“Selain itu, biaya pendanaan yang meningkat. Apabila suku bunga meningkat maka biaya pendanaan juga ikut meningkat,” tandasnya.

Obligasi Multifinance

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai penerbitan obligasi oleh industri multifinance mencapai Rp13,24 triliun selama semester I/2024.

Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan dengan industri lainnya seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp12,75 triliun dan lembaga keuangan khusus sebanyak Rp7,68 triliun.

Namun demikian, penerbitan surat utang multifinance mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 12,35%. Total penerbitan surat utang multifinance pada semester I/2023 mencapai Rp15,11 triliun.

Sementara total penerbitan nasional sepanjang semester I/2024 yakni Rp61,29 triliun yang mana naik 33,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan pada Rp45,99 triliun pada semester I/2024.

Pada semester II/2024, Pefindo melihat geliat penerbitan obligasi oleh industri multifinance cukup tinggi. Berdasarkan data Pefindo, ada enam perusahaan yang sudah menerbitkan obligasi sepanjang 1–19 Juli 2024 atau akhir minggu lalu yang mencapai Rp4,77 triliun. Angka tersebut apabila bandingkan dengan semester I/2024 sudah sepertiga.

Pefindo optimistis penerbitan obligasi industri multifinance pada semester II/2024 merekah. Terlebih ada ekspektasi penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024 yang dapat menjadi katalis ke depan bagi penurunan yield benchmark. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penurunan pricing di pasar obligasi korporasi.

“Jika suku bunga benar-benar turun pada semester II/2024, saya mengharapkan itu akan mendorong kupon turun, menarik minat multifinance untuk mengakses pasar surat utang,” kata Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) membukukan laba bersih menjadi Rp26,9 triliun atau tumbuh 11,1% (year-on-year/yoy) pada semester I/2024.

Pertumbuhan ini ditopang ekspansi pembiayaan secara berkualitas, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan perseroan membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% secara tahunan (yoy) menjadi Rp850 triliun per Juni 2024. Pertumbuhan total kredit tersebut berada di atas rata-rata industri.

Kredit untuk bisnis tercatat tumbuh dengan solid, baik di segmen korporasi maupun UMKM.

"Peningkatan juga terjadi di segmen kredit konsumer, ditopang pelaksanaan BCA Expoversary 2024. Event yang diselenggarakan sekitar dua bulan tersebut berhasil mengumpulkan total aplikasi KPR dan kredit kendaraan bermotor [KKB] sekitar Rp50 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Semester I/2024, Rabu (24/7/2024)

Kredit korporasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi per Juni 2024, naik 19,9% (yoy) mencapai Rp388,6 triliun.

Kemudian, kredit komersial BCA tumbuh 7,9% (yoy) menjadi Rp127,8 triliun, dan kredit UKM naik 12,7% (yoy) hingga menyentuh Rp114,4 triliun.

Lalu, portofolio kredit konsumer meningkat 13,6% (yoy) menjadi Rp210,2 triliun, didorong penyaluran KPR yang tumbuh 10,8% (yoy) mencapai Rp126,9 triliun serta pertumbuhan KKB sebesar 18,4% YoY menjadi Rp62,1 triliun.

Kenaikan outstanding pinjaman konsumer lainnya (sebagian besar kartu kredit) tercatat sebesar 20,2% (yoy) mencapai Rp17,8 triliun.

Dari sisi rasio loan at risk (LAR) BCA berada di level 6,4% pada semester I/2024, turun dibandingkan angka setahun lalu yaitu 9%.

Adapun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/npl) berada di angka 2,2%. Rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang memadai, masing-masing sebesar 190,2% dan 71,2%.

Di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) naik 5% (yoy) menyentuh Rp1.125 triliun.

Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi 82% lebih dari total DPK, tumbuh 5,8% mencapai Rp915 triliun.

Sejalan dengan solidnya kinerja penyaluran kredit dan pendanaan, BCA mempertahankan pertumbuhan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) pada semester I 2024 sebesar 7,9% (yoy), mencapai Rp39,9 triliun.

Pendapatan selain bunga naik 12,1% (yoy) menjadi Rp12,4 triliun. Total pendapatan operasional mencapai Rp52,4 triliun, naik 8,9% (yoy).

Peningkatan kualitas aset diiringi turunnya biaya provisi BCA hingga 6,8% (yoy).

“BCA mengembangkan myBCA secara berkesinambungan, kini menghadirkan fitur baru ‘Poket Valas’. Fitur ini merupakan kantong dana dengan pilihan delapan mata uang asing, yang terkoneksi dengan satu rekening,” kata Jahja Setiaatmadja

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) beserta entitas anak membukukan laba senilai Rp26,9 triliun pada semester I/2024.

Nilai tersebut naik 11,1% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Pada periode yang sama, penyaluran kredit BCA tumbuh 15,5% YoY menjadi 850 triliun per Juni 2024. "Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri. Kredit tumbuh didukung oleh sektor korporasi dan UMKM," ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers pada Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis dalam risetnya memperkirakan laba bersih konsolidasi BBCA mencapai Rp26,79 triliun pada semester I/2024 atau lebih tinggi 10,8% dari capaian Rp24,19 triliun pada periode yang sama 2023.

BRI Danareksa Sekuritas memproyeksi lima bank besar (BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BRIS) membukukan pertumbuhan laba bersih sekitar 5%—25% YoY pada kuartal II/2024 didukung oleh pertumbuhan kredit sekitar 13%—20% yang akan mengimbangi NIM yang lebih rendah (11-98 bps) dibanding periode yang sama 2023.

“Kami tetap menyukai BBCA karena posisi simpanan yang superior dan kualitas aset yang meningkat. BBCA menjadi top pick kami di sektor ini,” tulisnya dalam riset, dikutip Rabu (24/7/2024).

Saham BBCA mendapat rekomendasi beli dengan target harga Rp11.300 per saham dari BRI Danareksa Sekuritas. Target itu mencerminkan proyeksi price to earnings ratio (PER) 23,4 kali dan price to book value (PBV) 4,7 kali pada 2024.