Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan jumlah bank bangkut, dalam hal ini Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dapat bertambah hingga akhir 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pihaknya berpeluang menutup hingga 20 BPR/BPRS hingga penghujung tahun ini. Faktor keuangan menjadi masalah utama yang dihadapi bank-bank tersebut.

“Mungkin, angka 20 [bank bangkrut] mungkin. Karena memang ada yang bermasalah,” katanya kepada wartawan usai peluncuranRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa jumlah tersebut hanya merupakan perkiraan dari OJK. Menurut Dian, pihaknya saat ini sedang melakukan upaya penyehatan agar jumlah BPR/BPRS yang bangkrut tak bertambah.

“Mudah-mudahan bisa kurang dari itu. Sebenarnya bisa dikatakan sekarang sudah ada upaya penyehatan. Dengan menambah modal, investor baru, segala macam itu selesai sebenarnya. Itu yang sedang diusahakan sekarang,” pungkasnya.

Adapun, OJK telah mencabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS sepanjang tahun ini. Terbaru, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital dicabut izin usahanya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Tanah Air.

Sebelumnya, Dian menyebut bahwa pencabutan izin usaha itu merupakan bentuk upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional sekaligus melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, DENPASAR - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melikuidasi 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali sejak 2005.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005. Dalam periode operasi atau hingga September 2024, sudah ada 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang dilikuidasi oleh LPS.

Perinciannya, dua BPR/BPRS yang dalam proses likuidasi dan delapan sudah selesai ditangani. Total simpanan layak bayar dalam proses ini mencapai Rp277,21 miliar milik 19.884 rekening.

“Tutupnya BPR/BPRS bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola [sehingga bangkrut]. Penutupan BPR/BPRS pun relatif tidak akan berdampak kepada masyarakat umum secara luas. Khusus para pemegang rekening juga aman karena dijamin oleh LPS,” jelas Hidayat dalam Temu Media di Bali dikutip Minggu (13/10/2024)

Hidayat juga menjelaskan rata-rata Simpanan Bank Umum di Provinsi Bali pada Agustus 2024 mencatatkan peningkatan yang cukup kuat yaitu sebesar 8,08% year on year (yoy). Berdasarkan rekening, Provinsi Bali menempati urutan ke-17 secara nasional atau sebanyak 8,66 juta rekening.

Dari jumlah ini, secara nominal menempati urutan ke-7 dengan jumlah total simpanan masyarakat di perbankan di Bali sebanyak Rp171,64 triliun. "Perkembangan simpanan bank umum di Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan yang solid, dengan Provinsi Bali yang selalu tumbuh lebih dari nasional," ujar Hidayat.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga memaparkan mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), antara lain mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028, atau 5 tahun sejak UUP2SK diundangkan. Menurutnya, penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi (PA) yang dicabut Izin Usaha (CIU).

“Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK, salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis,” jelasnya.

Adapun, pada tahun 2023 LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS, identifikasi kebutuhan SDM dan pemenuhan awal SDM untuk PPP, penyusunan proses bisnis, penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib DK, serta penyusunan peraturan terkait Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisioner.

Sementara itu pada tahun 2024 ini LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala Peraturan Pelaksanaan terkait UU P2SK. Selain itu, dijelaskan pula mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang, antara lain, Penyesuaian Blueprint IT, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan, Penyelesaian PKE (lanjutan).

Kemudian, pada tahun 2026- 2027 yaitu, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT (lanjutan) untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT.

Bisnis.com, DENPASAR - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melikuidasi 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali sejak 2005.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005. Dalam periode operasi atau hingga September 2024, sudah ada 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang dilikuidasi oleh LPS.

Perinciannya, dua BPR/BPRS yang dalam proses likuidasi dan delapan sudah selesai ditangani. Total simpanan layak bayar dalam proses ini mencapai Rp277,21 miliar milik 19.884 rekening.

“Tutupnya BPR/BPRS bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola [sehingga bangkrut]. Penutupan BPR/BPRS pun relatif tidak akan berdampak kepada masyarakat umum secara luas. Khusus para pemegang rekening juga aman karena dijamin oleh LPS,” jelas Hidayat dalam Temu Media di Bali dikutip Minggu (13/10/2024)

Hidayat juga menjelaskan rata-rata Simpanan Bank Umum di Provinsi Bali pada Agustus 2024 mencatatkan peningkatan yang cukup kuat yaitu sebesar 8,08% year on year (yoy). Berdasarkan rekening, Provinsi Bali menempati urutan ke-17 secara nasional atau sebanyak 8,66 juta rekening.

Dari jumlah ini, secara nominal menempati urutan ke-7 dengan jumlah total simpanan masyarakat di perbankan di Bali sebanyak Rp171,64 triliun. "Perkembangan simpanan bank umum di Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan yang solid, dengan Provinsi Bali yang selalu tumbuh lebih dari nasional," ujar Hidayat.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga memaparkan mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), antara lain mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028, atau 5 tahun sejak UUP2SK diundangkan. Menurutnya, penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi (PA) yang dicabut Izin Usaha (CIU).

“Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK, salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis,” jelasnya.

Adapun, pada tahun 2023 LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS, identifikasi kebutuhan SDM dan pemenuhan awal SDM untuk PPP, penyusunan proses bisnis, penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib DK, serta penyusunan peraturan terkait Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisioner.

Sementara itu pada tahun 2024 ini LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala Peraturan Pelaksanaan terkait UU P2SK. Selain itu, dijelaskan pula mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang, antara lain, Penyesuaian Blueprint IT, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan, Penyelesaian PKE (lanjutan).

Kemudian, pada tahun 2026- 2027 yaitu, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT (lanjutan) untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT.

Bisnis.com, JAKARTA — Telah terjadi lonjakan jumlah bank bangkrut di Indonesia sepanjang 2024 berjalan. Akankah jumlah bank bangkrut terus bertambah hingga akhir tahun ini?

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah ada 15 bank bangkrut di Indonesia hingga kuartal III/2024.

Semya bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT BPR Nature Primadana Capital.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Pada 2023, OJK mencatat hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat 7-8 bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 137 bank bangkrut di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyebab maraknya BPR yang bangkrut yakni adanya penyalahgunaan atau fraud. OJK pun terpaksa mencabut izin usaha bank bangkrut tersebut.

"Hal tersebut [pencabutan izin usaha] dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan OJK terus melakukan tindakan pengawasan termasuk potensi adanya bank bangkrut tambahan pada akhir tahun ini.

Namun, dia enggan menjawab jumlah bank yang statusnya dalam ancaman penutupan.

Meski begitu, menurut Dian, OJK terus memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa bank yang berstatus pengawasan bank dalam penyehatan.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi bank terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya, hingga kemudian menjalankan langkah terakhir yakni mencabut izin usaha.

Sebelumnya, Dian mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia.

"Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2024 berjalan pihaknya telah mencabut izin usaha terhadap 15 BPR dan BPRS yang terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Lantas, apa penyebabnya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR dan BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Lebih lanjut, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR dan BPRS terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR dan BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR dan BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terkait.

Sebagaimana diketahui, memang telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa kasus korupsi PT Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha, salah satu bank bangkrut di Jawa Tengah, ditaksir merugikan negara sebesar Rp220 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan pada Kamis (10/10/2024). Adapun, diungkapkan bahwa modus dalam kasus korupsi tersebut adalah kredit fiktif.

"Kredit fiktif [BPR Jepara Artha] pada 39 debitur," tutur Tessa secara tertulis.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Selasa (8/10/2024) KPK mengajukan lima WNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

"Bahwa pada tanggal 26 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yaitu JH, IN, AN, AS dan MIA," ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (8/10/2024).

KPK menjelaskan keputusan tersebut akan berlaku selama enam bulan. Terkait siapa dan posisi kelima orang tersebut juga belum bisa diketahui.

“Untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” terang Tessa.

Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menelusuri kemana uang tersebut akan mengalir.

"Tentu ke mana uang itu mengalir, tentu kita akan cek dan untuk keperluan apa. Karena itu yang diharapkan supaya terang, jadi dari mana asalnya, ke mana dan lain-lain," jelas Tessa.

Adapun, lembaga antirasuah ini telah memulai penyidikan per tanggal 24 September 2024. Proses penyidikan tersebut masih tengah berjalan hingga saat ini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024. Putusan ini menjadi dasar pencabutan izin Usaha badan usaha milik daerah (BUMD) PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) karena bangkrut.

Bank perekonomian rakyat (BPR) Bank Jepara Artha sendiri beralamat di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5/2024).

Disebutkan juga kronologis pencabutan izin Bank Jepara Artha dimulai dari 13 Desember 2023. Saat itu, OJK menetapkan Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di media sosial untuk berhati-hati dengan informasi yang beredar.

Dari akun TikTok resmi ojk_indonesia ditampilkan sebuah video berdurasi 35 detik yang menarasikan sejumlah bank yang akan segera ditutup.

Video tersebut telah diberikan cap berwarna merah dan tanda seru bertuliskan HOAX.

"Sobat OJK, hati-hati kalau baca informasi di sosmed ya. Apalagi kalau dari sumber yang tidak terpercaya. Banyak informasi yang tidak benar, seperti potongan konten yang satu ini. Yuk, jadi smartzen dan bijak menerima informasi," tulis OJK, dikutip Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang lima WNI untuk bepergian ke luar negeri karena terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencarian kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2022-2024, yang kini berstatus bank bangkrut.

"Bahwa pada tanggal 26 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yaitu JH, IN, AN, AS dan MIA," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (8/10/2024).

KPK menjelaskan keputusan tersebut akan berlaku selama enam bulan. Terkait siapa dan posisi kelima orang tersebut juga belum bisa diketahui.

“Untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” terang Tessa.

Adapun, lembaga antirasuah ini telah memulai penyidikan per tanggal 24 September 2024. Proses penyidikan tersebut masih tengah berjalan hingga saat ini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024. Putusan ini menjadi dasar pencabutan izin Usaha badan usaha milik daerah (BUMD) PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) karena bangkrut.

Bank perekonomian rakyat (BPR) Bank Jepara Artha sendiri beralamat di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5/2024).

Disebutkan juga kronologis pencabutan izin Bank Jepara Artha dimulai dari 13 Desember 2023. Saat itu, OJK menetapkan Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Saat itu, alasan pengenaan sanksi karena Tingkat
Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Arth (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Kenaikan sanski ini karena OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR termasu Pemegang Saham Pengendali untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Permodalan, dan Likuiditas.

Bank Jepara Artha dinilai tidak memenuhi regulasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata Sumarjono.

Atas kondisi ini, berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang lima WNI untuk bepergian ke luar negeri karena terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencarian kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha (Perseroda) Tahun 2022-2024, yang kini berstatus bank bangkrut.

"Bahwa pada tanggal 26 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yaitu JH, IN, AN, AS dan MIA," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (8/10/2024).

KPK menjelaskan keputusan tersebut akan berlaku selama enam bulan. Terkait siapa dan posisi kelima orang tersebut juga belum bisa diketahui.

“Untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” terang Tessa.

Adapun, lembaga antirasuah ini telah memulai penyidikan per tanggal 24 September 2024. Proses penyidikan tersebut masih tengah berjalan hingga saat ini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024. Putusan ini menjadi dasar pencabutan izin Usaha badan usaha milik daerah (BUMD) PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) karena bangkrut.

Bank perekonomian rakyat (BPR) Bank Jepara Artha sendiri beralamat di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5/2024).

Disebutkan juga kronologis pencabutan izin Bank Jepara Artha dimulai dari 13 Desember 2023. Saat itu, OJK menetapkan Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Saat itu, alasan pengenaan sanksi karena Tingkat
Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Arth (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Kenaikan sanski ini karena OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR termasu Pemegang Saham Pengendali untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Permodalan, dan Likuiditas.

Bank Jepara Artha dinilai tidak memenuhi regulasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata Sumarjono.

Atas kondisi ini, berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Sebanyak 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) telah dicabut izin usahanya alias ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk membayar simpanan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana Rp 899,37 miliar.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi bank Didik Madiyono. Katanya, jumlah tersebut akumulasi atas 8 BPR atau BPR Syariah (BPRS) yang tutup saat penerapan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan 7 tambahan lainnya.

"Pada saat berlakunya UU P2SK tadi, kan ada deadline tanggal 8 Januari kalau nggak salah, pada saat itu kita menerima 8 BPR. Jadi dalam kurun Januari ke September ini ada tambahan 7 BPR. Ya, jadi totalnya 15 BPR. Dana LPS yang sudah dikucurkan untuk membayar simpanan 15 BPR totalnya Rp 899,37 miliar," kata Didik, dalam konferensi pers di Kantor LPS di SCBD, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).

Didik merincikan, jumlah simpanan tersebut terdiri atas 108.288 rekening. LPS sudah melakukan dropping terhadap simpanan tadi kemudian dilakukan rekonsiderasi verifikasi dan dinyatakan proses tersebut hamper 85% selesai.

Dari proses tersebut, lanjut Didik, yang dinyatakan layak bayar Rp 719,37 miliar atau sekitar 80%-an dari dana tersebut. Sedangkan dari total rekening, yang dinyatakan layak bayar 107.457 rekening atau 99,23%.

"Hampir semuanya layak bayar ya dari lihat rekeningnya," ujarnya.

Didik menambahkan, dari hasil tersebut LPS telah melakukan dropping pembayaran sebesar Rp 658,79 miliar dari total simpanan layak bayar Rp 719 miliar tadi.

Di sisi lain, ia juga menjamin bahwa dana LPS cukup untuk membayarkan simpanan tersebut. Katanya, pada tahun ini LPS menganggarkan sekitar Rp 1,2 triliun dan baru terpakai sekitar 50%. Dengan kata lain, masih tersisa cukup banyak anggaran.

"Jadi masih cukup lah. Jadi nasabah jangan khawatir ya. Simpanannya akan segera dibayar dan selama ini juga rata-rata setelah dicabut izin usahanya usahanya itu kira-kira 5 hari kerja itu untuk simpanan yang clean dan clean, sekitar 80% sudah bisa mengambil simpanannya, terangnya.

BPR Bisa Diselamatkan, Asal...

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pada tahun ini LPS telah mengembalikan atau menyelamatkan satu BPR yakni PT BPR Indramayu Jabar (BIMJ).

Bank ini dikembalikan ke dalam status normal setelah sebelumnya sempat masuk ke dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR) melalui bantuan investor baru, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

"Kita kan selalu mencari solusi. Jadi nanti kalau ada bank yang jatuh pun saya selalu tanya ke teman-teman di DKRB itu kalau ada bank jatuh gimana ini? Manajemennya bagus apa jelek? Kalau dia cuma rugi karena salah bisnis saya akan selamatkan," kata Purbaya, ditemui usai acara.

Namun sayangnya, kebanyakan dari penyebab kejatuhan para BPR ini ialah karena masalah fraud yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian, penyelamatan pun tidak dapat dilakukan.

"Rata-rata jatuhnya karena fraud yang dikerjakan oleh manajemennya. Jadi kalau itu saya nggak bisa selamatkan karena ngapain saya selamatkan. Tapi saya akan cari yang bagus," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan likuidasi terhadap 12 bank perekonomian rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) pada kuartal II/2024.

Berdasarkan Laporan Kelembagaan LPS Triwulan II/2024 yang dipublikasikan di HarianBisnis Indonesiaedisi Senin (30/9/2024), bank-bank tersebut tersebar di sejumlah wilayah Pulau Jawa, Sumatra, Aceh, hingga Bali.

“Salah satu tugas LPS yaitu melaksanakan resolusi bank dan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi,” tulis LPS.

Lebih lanjut, per enam bulan pertama tahun ini, proses likuidasi atas 16 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya pada 2023 dan 2024 juga berlangsung.

Sejak 2005 hingga periode tersebut, LPS telah menangani 135 bank gagal. Satu bank diputuskan untuk diselamatkan, sementara 134 bank yang terdiri dari 133 BPR/BPRS dan 1 bank umum tidak diselamatkan atau dilikuidasi.

LPS juga melaporkan pengurangan jumlah bank pada kuartal II/2024. Tercatat 1.663 bank pada periode ini, yang terdiri atas 106 bank umum dan 1.557 BPR/BPRS.

Jumlah ini berkurang 9 bank dibandingkan dengan posisi kuartal I/2024. "Berkurangnya jumlah bank pada triwulan II 2024 dikarenakan adanya 5 BPR yang dicabut izin usahanya dan 5 bank merger menjadi 1 bank," jelas LPS.

Dari jumlah di atas, LPS juga melaporkan total simpanan di bank umum mencapai Rp8.773 triliun per Juni 2024, tumbuh 1,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau QtQ. Jumlah rekening simpanan bank umum tercatat sebanyak 584,18 juta rekening atau tumbuh 2,37% QtQ.

Selain itu, nilai total simpanan di BPR/BPRS pada periode yang sama tercatat senilai Rp167,07 triliun dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 16,11 juta rekening.

"Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum Rp2 miliar, jumlah rekening simpanan bank umum yang dijamin penuh mencapai sebesar 99,94% atau sekitar 584 juta rekening," demikian keterangan LPS.

Berikut daftar 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi LPS pada kuartal II/2024:

1. Koperasi Jasa BPR Wijaya Kusuma
   
2. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
   
3. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
   
4. PT BPR Pasar Bhakti
   
5. Perumda BPR Bank Purworejo
   
6. PT BPR EDC Cash
   
7. PT BPR Aceh Utara
   
8. PT BPR Sembilan Mutiara
   
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
   
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
    
11. PT BPR Dananta
    
12. PT BPR Bank Jepara Artha

Bisnis.com, MAKASSAR — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengefektifkan penilaian aset perusahaan perbankan dan asuransi melalui kerja sama dengan Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (MAPPI). Upaya ini sebagai bagian dari fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan kedua belah pihak di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (18/9/2024).

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, mengatakan MAPPI akan membantu pihaknya dalam berbagai peran, salah satunya dalam proses pelaksanaan likuidasi.

Apabila ada perusahaan yang dicabut izin usahanya, maka nilai aset yang dipetakan oleh penilai publik yang independen sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan publik. Selain itu penilaian aset juga dibutuhkan ketika akan dilakukan pemetaan kembali sisa aset yang tidak bisa dicairkan dalam masa penyelesaian likuidasi.

“Kerja sama ini merupakan komitmen kuat LPS untuk berkoordinasi antara lain terkait penilaian terhadap aset bank dan perusahaan asuransi, serta hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku dalam rangka fungsi resolusi bank dan fungsi penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

Nantinya, ruang lingkup kerja sama antara LPS dan MAPPI akan mencakup mengenai pertukaran data dan informasi, koordinasi terkait penilaian, pengembangan pedoman dan metodologi penilaian.

Kemudian, pemberian nasihat atau konsultasi antara lain mengenai penelitian penerimaan aset, pemberian keringanan utang, dan perhitungan harga dasar dalam rangka pencairan aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian, fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI Budi Prasodjo menambahkan jika perjanjian ini sebenarnya telah terjalin sejak 2019 silam, namun saat itu hanya khusus untuk bank. Sementara perjanjian kali ini sendiri ditambahkan untuk perusahaan asuransi dan akan berlangsung hingga 2029.

"Dulu kerja sama kita melahirkan standar penilaian baru resolusi bank dan sudah berlaku sejak tiga tahun terakhir. Itu yang digunakan kita sebagai penilai publik di dalam melakukan penilaian aset kredit maupun aset propertinya," ucapnya.

Teranyar, jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Indonesia pada tahun ini meningkat menjadi 15 bank hingga pekan kedua September 2024. LPS pun langsung menjalankan upaya penyelamatan dana nasabah di bank bangkrut tersebut.

LPS menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.