Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya atau Investree sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Usai izin dicabut, OJK mewajibkan Investree agar menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah atau masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan tersebut.

Pada hari ini, Selasa (22/20/2024), Bisnis mencoba untuk melihat situasi kantor Investree yang berada di Gedung AIA Central Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan sumber yang ditemui di lokasi, pihak manajemen Investree telah menyurati pihak pengelola gedung memberitahukan bahwa mulai hari ini, Selasa (22/10/2024) kantor Investree akan ditutup sementara hingga proses transisi ke tim likuidasi selesai yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar 30 hari.

"Ini kan per hari ini, sebulan sepertinya, tapi enggak tahu akan berlanjut apa tidak [penutupan kantor]," kata sumber tersebut saat ditemui di lokasi, Selasa (22/10/2024).

Dalam dokumen yang ditunjukkan oleh sumber tersebut, terdapat pemberitahuan yang dikirimkan oleh pihak manajemen Investree kepada pihak pengelola gedung, bahwa saat ini Investree mengalami pembatasan operasional sehingga semua pengunjung eksternal belum dapat diberikan akses ke lantai 21 [kantor Investree] dikarenakan mulai 22 Oktober 2024 seluruh karyawan bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Pemberitahuan tersebut dikirim manajemen Investree ke pihak pengelola gedung pada hari Senin 21 Oktober 2024 pukul 21.54 WIB. Diketahui, OJK mengumumkan pencabutan izin Investree pada Senin 21 Oktober 2024 pukul 20.38 WIB.

Dokumen tersebut juga menyertakan nama dan kontak PIC Investree apabila ada pengunjung eksternal yang ingin mengunjungi kantor.

"Harus janjian dulu sama PIC yang tertera ini. Soalnya dia [pengunjung] tidak boleh ke sana karena di sana kan enggak ada penghuninya [karyawan]. Barang sekecil apapun tidak bisa keluar, makannya tidak diperbolehkan ke atas," kata sumber tersebut.

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi menjelaskan poin-poin yang harus dilakukan Investree usai OJK mencabut izin usahanya, antara lain adalah Investree harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI [P2P lending], kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan.

Selain itu, Investree haru memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," kata Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bankir buka suara terkait proyeksi Bank Indonesia yang menyebut kebijakan penyaluran kredit akan sedikit lebih ketat pada kuartal IV/2024. Berdasarkan Survei Perbankan dari Bank Indonesia, Indeks Lending Standard (ILS) triwulan IV/2024 bernilai positif sebesar 2,2%. Survei memperkirakan standar penyaluran kredit yang lebih ketat berlaku untuk kredit investasi, kredit modal kerja, KPR/KPA, kredit konsumsi lainnya hingga kredit UMKM.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyetujui proyeksi yang disampaikan oleh bank sentral. Ini dilatari kondisi likuiditas yang ketat dan biaya dana (cost of fund) yang juga belum menunjukkan penurunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas alias M2, mencapai Rp9.044,9 triliun pada September 2024. Angka ini tercatat mengalami kenaikan dari posisi Agustus 2024 yang senilai Rp8.973,7 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pada periode ini, pertumbuhan M2 sebesar 7,2% year on year (YoY) dinilai relative stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,9% YoY dan uang kuasi sebesar 5,3%.

“Perkembangan M2 pada September 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Denny menjelaskan bahwa penyaluran kredit pada September 2024 tumbuh sebesar 10,4% YoY, tetap tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9%.

Sementara tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 12,3% YoY, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,3%, setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 1,1% (yoy).

Sebagai konteks, M1 mencakup uang tunai yang beredar di masyarakat dan rekening giro, yang dianggap sebagai uang paling likuid. Sementara itu, M2 mencakup M1 ditambah instrumen lain seperti deposito berjangka, tabungan berjangka, dan rekening pasar uang.

M2 digunakan sebagai indikator likuiditas yang lebih luas dalam perekonomian dan dapat mempengaruhi inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

BI mencatat pertumbuhan M2 yang stabil menunjukkan bahwa ekonomi memiliki cukup likuiditas untuk mendukung aktivitas bisnis dan konsumsi, sementara pertumbuhan M1 mencerminkan kecepatan peredaran uang tunai dalam ekonomi.

Adapun, komponen M1 dengan pangsa 55,2% dari M2, pada September 2024 sebesar Rp4.993,6 triliun atau tumbuh sebesar 6,9% YoY, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartal di luar bank umum dan BPR, serta giro rupiah. Uang kartal yang beredar di masyarakat pada September 2024 sebesar Rp957,2 triliun atau tumbuh 10,6% YoY, setelah tumbuh 12,1% YoY pada Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) memperpanjang fasilitas kredit modal kerja kepada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. (BPTR) sebesar Rp20 miliar. Bank milik salah satu pemilik Wings Group itu juga melakukan penambahan fasilitas kredit pembelian kendaraan senilai Rp150 miliar.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disampaikan Corporate Secretary PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII) Jenny Sutio, perseroan telah memberikan jaminan kepada Bank Victoria sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut. BPTR merupakan anak usaha dari BPII.

“Perseroan telah menandatangani Akta Pemberian Jaminan Perusahaan sebesar Rp150 miliar kepada BVIC pada tanggal 16 Oktober 2024,” demikian keterangan perseroan, dikutip Selasa (22/10/2024).

BPII menegaskan, pemberian jaminan perseroan kepada Bank Victoria bukanlah merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Transaksi tersebut juga dipastikan bukan merupakan transaksi material sebagaimana POJK No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020.

“Sampai dengan saat ini, tidak ada dampak, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan,” pungkas keterangan perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penyaluran kredit bank pada September 2024 tercatat sebesar Rp7.510,9 triliun, tumbuh 10,4% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar terbaru, realisasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yakni sebesar 10,9% YoY.“Penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan tumbuh, masing-masing sebesar 15,1% YoY dan 5,4% YoY,” tulis BI dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Apabila diperinci, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) pada September 2024 tumbuh sebesar 9,4%, setelah tumbuh sebesar 10,3% pada Agustus 2024. Sektor industri pengolahan dan sejenisnya serta sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan menjadi pendorong utama.

Kredit Investasi (KI) pada September 2024 tumbuh sebesar 11,7% YoY, turut melambat dibanding bulan sebelumnya sebesar 12,2%. Capaian ini didorong oleh sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor listrik, gas dan air bersih.

BI kemudian mencatat bahwa Kredit Konsumsi (KK) tumbuh sebesar 10,7% YoY pada bulan kesembilan tahun ini. Jumlah itu tidak berubah dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Stabilnya kredit konsumsi ditopang oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna. Pertumbuhan KPR kembali melambat ke angka 10,8% pada September 2024, dari 11,4% pada Agustus 2024.

Sementara itu, KKB mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 8,8% yoy dari bulan sebelumnya sebesar 8,3%. Kredit multiguna mengalami tren serupa dengan pertumbuhan 10,8% per September 2024 dibandingkan 10,5% pada bulan sebelumnya.

“Penyaluran kredit properti tumbuh sebesar 7,6% YoY, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0% YoY,” lanjut BI.

Selain dari kredit KPR dan KPA yang telah dijelaskan, penyaluran kredit properti itu dipengaruhi kredit konstruksi dan kredit real estate yang masing-masing tumbuh sebesar 1,2% dan 9,1%.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kuatnya perkembangan kredit salah satunya didukung oleh minat penyaluran kredit yang tetap terjaga.

"Serta [didukung oleh] berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM [Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial] Bank Indonesia," tuturnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan insurance technology (insurtech) PT Asuransi Simas InsurTech mengungkapkan optimisme bisnis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Teguh Aria Djana, CEO PT Asuransi Simas InsurTech menuturkan Kabinet Merah Putih menaruh perhatian khusus terhadap teknologi informasi dengan adanya Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Artinya ada kesempatan ekosistem digital ini akan berkembang dan bertumbuh pesat, termasuk didalamnya layanan jasa keuangan termasuk juga asuransi yang berbasis digital,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Teguh meyakini isu terkait dengan keamanan transaksi dan data secara digital juga akan menjadi perhatian khusus. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai salah satu pemain Insurtech turut menyambut baik, karena risiko siber akan lebih diperhatikan dan menjadi peluang industri asuransi untuk berperan dalam mitigasi risikonya.

Lebih lanjut, dengan bekembangnya ekosistem digital, Teguh berharap industri Insurtech akan terus bertumbuh. Hal tersebut seiring dengan semakin banyaknya pelaku e-commerce yang menggandeng platform Insurtech, termasuk Simas Insurtech.

“Dengan berkembangnya ekosistem digital akan semakin banyak pelaku e-commerce yang membutuhkan kerjasama dengan perusahaan insurtech baik dari sisi produk seperti online travel booking, ride sharing, marketplace, fintech, digital banking dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), di mana Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

Perubahan nama tersebut memperkuat pesan Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sektor digital.

“Memang juga menjadi fokus sesuai bapak Presiden juga akan menitikberatkan kepada digital. Jadi nama komunikasi dan informatika berubah menjadi Kementerian komunikasi dan digital,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya pihaknya akan terus memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Lebih lanjut internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan insurance technology (insurtech) PT Asuransi Simas InsurTech mengungkapkan optimisme bisnis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Teguh Aria Djana, CEO PT Asuransi Simas InsurTech menuturkan Kabinet Merah Putih menaruh perhatian khusus terhadap teknologi informasi dengan adanya Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Artinya ada kesempatan ekosistem digital ini akan berkembang dan bertumbuh pesat, termasuk didalamnya layanan jasa keuangan termasuk juga asuransi yang berbasis digital,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Teguh meyakini isu terkait dengan keamanan transaksi dan data secara digital juga akan menjadi perhatian khusus. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai salah satu pemain Insurtech turut menyambut baik, karena risiko siber akan lebih diperhatikan dan menjadi peluang industri asuransi untuk berperan dalam mitigasi risikonya.

Lebih lanjut, dengan bekembangnya ekosistem digital, Teguh berharap industri Insurtech akan terus bertumbuh. Hal tersebut seiring dengan semakin banyaknya pelaku e-commerce yang menggandeng platform Insurtech, termasuk Simas Insurtech.

“Dengan berkembangnya ekosistem digital akan semakin banyak pelaku e-commerce yang membutuhkan kerjasama dengan perusahaan insurtech baik dari sisi produk seperti online travel booking, ride sharing, marketplace, fintech, digital banking dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), di mana Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

Perubahan nama tersebut memperkuat pesan Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sektor digital.

“Memang juga menjadi fokus sesuai bapak Presiden juga akan menitikberatkan kepada digital. Jadi nama komunikasi dan informatika berubah menjadi Kementerian komunikasi dan digital,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya pihaknya akan terus memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Lebih lanjut internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengungkapkan kesiapannya menerima pengalihan dana pensiun dari 8 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) yang dibubarkan dari Januari hingga September 2024.

Direktur Eksekutif DPLK Syarif Yunus menjelaskan DPLK pada dasarnya menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sementara itu, keputusan pengalihan dana peserta dari DPPK PPMP merupakan keputusan dari pendiri perusahaan.

"Maka DPLK sejauh ini siap saja untuk melayani [pengalihan dana pesiun]," kata Syarif kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Untuk memastikan penglolaan pengalihan dana pensiun tersebut agar dapat dibayarkan ke peserta sesuai hak mereka, Syarif menjelaskan strateginya adalah dilakukan sesuai formula yang selama ini ditetapkan oleh pihak DPPK dengan berorientasi pada hak peserta tetap sama.

"Harusnya terpenuhi karena perubahan skema dari manfaat pasti ke iuran pasti sehingga lebih transparan dan optimal," tegas Syarif.

Ketika banyak dana pensiun dari segmen DPPK PPMP berguguran, Syarif memastikan ketahanan dana pensiun di segmen DPLK. Hal itu karena skema yang dilakukan DPLK menggunakan PPIP, bukan PPMP.

"Iuran peserta sesuai kemampuan dan diinvestasikan sesuai pilihan peserta, maka manfaat pensiun adalah akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan," kata Syarif.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan 8 pembubaran DPPK PPMP yang dilakukan OJK sepanjang 2024 ini adalah berdasarkan permohonan dari pendiri dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program pensiun.

"Sebagian besar dana pensiun yang dibubarkan ini dananya dialihkan ke DPLK untuk memastikan hak peserta bisa terus diberikan dalam jangka panjang," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Haneda Mitra Usaha mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali dari Zulkifli Hasan kepada Randy Zanata.

Dalam pengumuman media bertanggal 21 Oktober 2024, Bank Perekonomian Haneda saat ini dimiliki oleh Zulkifli Hasan dengan jumlah saham 56,25%. Selanjutnya, saham perseroan digenggam oleh putrinya, Putri Zulkifli Hasan, dengan kepemilikan 25%. Sedangkan sisa saham dimiliki oleh Soraya (18,75%).

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sosok ini juga ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan pada era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Zulkifli juga ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan di era Joko Widodo, dan dinobatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan dalam kabinet terbaru Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Putri Zulkifli adalah anak perempuan Zulkifli. Sosok ini merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang lolos ke DPR RI 2024-2029 melalui dapil Lampung 1. Sedangkan Soraya adalah istri Zulkifli.

Dalam pengumumannya, Bank Perekonomian Haneda mengungkapkan bahwa akan dilakukan peningkatan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari posisi Rp8 miliar saat ini.

Melalui aksi rights issue ini, akan masuk tiga pemegang saham baru, yakni PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.

Penambahan pemegang saham ini juga membuat perubahan pemegang saham pengendali (PSP). Dalam rancangannya, setelah penambahan modal, PSP akan dialihkan kepada Randy Zenata.

Sedangkan komposisi saham dalam Bank Perekonomian Haneda setelah penambahan modal menjadi Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.

Sebagai konteks, Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan. Randy adalah anak mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, yang divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

"Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024," dikutip dari pengumuman pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Haneda Mitra Usaha mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali dari Zulkifli Hasan kepada Randy Zanata.

Dalam pengumuman media bertanggal 21 Oktober 2024, Bank Perekonomian Haneda saat ini dimiliki oleh Zulkifli Hasan dengan jumlah saham 56,25%. Selanjutnya, saham perseroan digenggam oleh putrinya, Putri Zulkifli Hasan, dengan kepemilikan 25%. Sedangkan sisa saham dimiliki oleh Soraya (18,75%).

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sosok ini juga ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan pada era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Zulkifli juga ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan di era Joko Widodo, dan dinobatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan dalam kabinet terbaru Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Putri Zulkifli adalah anak perempuan Zulkifli. Sosok ini merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang lolos ke DPR RI 2024-2029 melalui dapil Lampung 1. Sedangkan Soraya adalah istri Zulkifli.

Dalam pengumumannya, Bank Perekonomian Haneda mengungkapkan bahwa akan dilakukan peningkatan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari posisi Rp8 miliar saat ini.

Melalui aksi rights issue ini, akan masuk tiga pemegang saham baru, yakni PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.

Penambahan pemegang saham ini juga membuat perubahan pemegang saham pengendali (PSP). Dalam rancangannya, setelah penambahan modal, PSP akan dialihkan kepada Randy Zenata.

Sedangkan komposisi saham dalam Bank Perekonomian Haneda setelah penambahan modal menjadi Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.

Sebagai konteks, Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan. Randy adalah anak mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, yang divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

"Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024," dikutip dari pengumuman pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Haneda Mitra Usaha mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali dari Zulkifli Hasan kepada Randy Zanata.

Dalam pengumuman media bertanggal 21 Oktober 2024, Bank Perekonomian Haneda saat ini dimiliki oleh Zulkifli Hasan dengan jumlah saham 56,25%. Selanjutnya, saham perseroan digenggam oleh putrinya, Putri Zulkifli Hasan, dengan kepemilikan 25%. Sedangkan sisa saham dimiliki oleh Soraya (18,75%).

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sosok ini juga ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan pada era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Zulkifli juga ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan di era Joko Widodo, dan dinobatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan dalam kabinet terbaru Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Putri Zulkifli adalah anak perempuan Zulkifli. Sosok ini merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang lolos ke DPR RI 2024-2029 melalui dapil Lampung 1. Sedangkan Soraya adalah istri Zulkifli.

Dalam pengumumannya, Bank Perekonomian Haneda mengungkapkan bahwa akan dilakukan peningkatan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari posisi Rp8 miliar saat ini.

Melalui aksi rights issue ini, akan masuk tiga pemegang saham baru, yakni PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.

Penambahan pemegang saham ini juga membuat perubahan pemegang saham pengendali (PSP). Dalam rancangannya, setelah penambahan modal, PSP akan dialihkan kepada Randy Zenata.

Sedangkan komposisi saham dalam Bank Perekonomian Haneda setelah penambahan modal menjadi Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.

Sebagai konteks, Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan. Randy adalah anak mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, yang divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

"Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024," dikutip dari pengumuman pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memprakirakan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan perbankan pada kuartal IV/2024 akan meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ).

Mengutip Survei Perbankan teranyar yang dirilis BI, prakiraan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 89,3%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada kuartal sebelumnya.

“Peningkatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen,” tulis BI dalam laporannya, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan kategori simpanan, persentase SBT tabungan diprediksi mencapai 93,2%, SBT deposito 88,8%, dan SBT giro sebesar 85,5%.

Lebih lanjut, pertumbuhan DPK hingga penghujung 2024 juga diprakirakan tetap tinggi, tecermin dari SBT prakiraan penghimpunan DPK tahun ini yang tercatat positif sebesar 89,3%. Kendati demikian, jumlah itu tidak setinggi SBT 93,7% pada tahun sebelumnya.

Pada laporan yang sama, BI jugamemproyeksikan penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2024 meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ). SBT penyaluran kredit baru diperkirakan mencapai 88,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT 80,6% pada triwulan sebelumnya.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada kuartal terakhir tahun ini juga dinilai akan sama dengan periode-periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

“Pada kredit konsumsi, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah [KPR]/ Kredit Pemilikan Apartemen [KPA] masih menjadi prioritas utama diikuti Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor [KKB],” jelas BI.

Sebelumnya, BI mencatat penghimpunan DPK perbankan mencapai Rp8.434,1 triliun, tumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Agustus 2024 juga tercatat sebesar 26,69%, dinilai tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit.

Menurutnya, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasilstress testperbankan terkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," katanya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).