Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengungkapkan kesiapannya menerima pengalihan dana pensiun dari 8 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) yang dibubarkan dari Januari hingga September 2024.

Direktur Eksekutif DPLK Syarif Yunus menjelaskan DPLK pada dasarnya menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sementara itu, keputusan pengalihan dana peserta dari DPPK PPMP merupakan keputusan dari pendiri perusahaan.

"Maka DPLK sejauh ini siap saja untuk melayani [pengalihan dana pesiun]," kata Syarif kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Untuk memastikan penglolaan pengalihan dana pensiun tersebut agar dapat dibayarkan ke peserta sesuai hak mereka, Syarif menjelaskan strateginya adalah dilakukan sesuai formula yang selama ini ditetapkan oleh pihak DPPK dengan berorientasi pada hak peserta tetap sama.

"Harusnya terpenuhi karena perubahan skema dari manfaat pasti ke iuran pasti sehingga lebih transparan dan optimal," tegas Syarif.

Ketika banyak dana pensiun dari segmen DPPK PPMP berguguran, Syarif memastikan ketahanan dana pensiun di segmen DPLK. Hal itu karena skema yang dilakukan DPLK menggunakan PPIP, bukan PPMP.

"Iuran peserta sesuai kemampuan dan diinvestasikan sesuai pilihan peserta, maka manfaat pensiun adalah akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan," kata Syarif.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan 8 pembubaran DPPK PPMP yang dilakukan OJK sepanjang 2024 ini adalah berdasarkan permohonan dari pendiri dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program pensiun.

"Sebagian besar dana pensiun yang dibubarkan ini dananya dialihkan ke DPLK untuk memastikan hak peserta bisa terus diberikan dalam jangka panjang," kata Ogi.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperbolehkan manajer investasi (MI) untuk ikut serta menggarap program dana pensiun. Dengan demikian, manajer investasi juga bisa mengantongi izin dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), menyusul bank dan perusahaan asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) menjelaskan, tujuan dibukanya opsi manajer investasi mendirikan DPLK dimaksudkan untuk memberikan opsi pengelolaan investasi dana pensiun yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada peserta.

“Tantangan besar saat ini adalah pengembangan dana pensiun yang belum dikaitkan dengan usia peserta pensiun atau penerapan life cycle fund,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, di banyak negara, investasi dana pensiun sudah dikaitkan dengan usia pekerja, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasi.

“Untuk menunjang hal ini, diperlukan size dana yang besar untuk memastikan tercapainya economy of scale, dan ditopang oleh keberadaan expertise dan risk management yang dilaksanakan secara disiplin,” kata Ogi.

Pintu masuk bagi MI untuk bisa menyelenggarakan program pensiun telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). BAB XII mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun di Paragraf 2 membahas Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan DPLK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun belum lama ini, OJK merilis draft Rancangan POJK (RPOJK) tentang Kelembagaan Dana Pensiun.

Pertama-tama, RPOJK tersebut akan mengatur ketentuan umum bahwa DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (DPP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.

Entitas jasa keuangan yang ingin membentuk DPLK diwajibkan atas lima syarat umum, antara lain:

Memiliki penilaian tingkat kesehatan minimal peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;

Tidak sedang mengalami kesulitan keuangan;

Memiliki reputasi yang baik;

Dalam pengawasan normal; dan

Mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada OJK

Khusus Manajer Investasi atau MI, RPOJK menyertakan tiga persyaratan. Pertama, memiliki dana kelolaan minimal sebesar Rp 25 triliun pada saat mendirikan DPLK. Kedua, MI tidak mengalami defisit atau rugi dalam tiga tahun terakhir. Ketiga, MI wajib selalu memenuhi modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam tiga tahun terakhir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperbolehkan manajer investasi (MI) untuk ikut serta menggarap program dana pensiun. Dengan demikian, manajer investasi juga bisa mengantongi izin dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), menyusul bank dan perusahaan asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) menjelaskan, tujuan dibukanya opsi manajer investasi mendirikan DPLK dimaksudkan untuk memberikan opsi pengelolaan investasi dana pensiun yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada peserta.

“Tantangan besar saat ini adalah pengembangan dana pensiun yang belum dikaitkan dengan usia peserta pensiun atau penerapan life cycle fund,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, di banyak negara, investasi dana pensiun sudah dikaitkan dengan usia pekerja, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasi.

“Untuk menunjang hal ini, diperlukan size dana yang besar untuk memastikan tercapainya economy of scale, dan ditopang oleh keberadaan expertise dan risk management yang dilaksanakan secara disiplin,” kata Ogi.

Pintu masuk bagi MI untuk bisa menyelenggarakan program pensiun telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). BAB XII mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun di Paragraf 2 membahas Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan DPLK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun belum lama ini, OJK merilis draft Rancangan POJK (RPOJK) tentang Kelembagaan Dana Pensiun.

Pertama-tama, RPOJK tersebut akan mengatur ketentuan umum bahwa DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (DPP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.

Entitas jasa keuangan yang ingin membentuk DPLK diwajibkan atas lima syarat umum, antara lain:

Memiliki penilaian tingkat kesehatan minimal peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan;

Tidak sedang mengalami kesulitan keuangan;

Memiliki reputasi yang baik;

Dalam pengawasan normal; dan

Mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis tahun berjalan yang disampaikan kepada OJK

Khusus Manajer Investasi atau MI, RPOJK menyertakan tiga persyaratan. Pertama, memiliki dana kelolaan minimal sebesar Rp 25 triliun pada saat mendirikan DPLK. Kedua, MI tidak mengalami defisit atau rugi dalam tiga tahun terakhir. Ketiga, MI wajib selalu memenuhi modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam tiga tahun terakhir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pencairan DPLK BRI bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan kehidupan masa tua dengan finansial yang terjamin.

Namun banyak yang masih bingung bagaimana cara mencairkan dana DPLK BRI. Lantas, apa yang perlu dilakukan untuk pencairan dana DPLK BRI?

DPLK BRI merupakan program tabungan dana pensiun untuk kehidupan masa tua yang diselenggarakan oleh Bank BRI. Peserta DPLK BRI dapat menyetorkan sebagian penghasilannya secara rutin dan dikumpulkan hingga dikelola oleh pihak DPLK BRI.

Dana DPLK BRI yang sudah terkumpul, bisa dicairkan ketika sudah mencapai usia pensiun atau sebelum usia pensiun dengan kondisi tertentu yang tak terduga.

Beberapa kondisi tertentu yang dapat mencairkan dana DPLK BRI sebelum usia pensiun sebagai berikut.

• Kecelakaan atau cacat: Jika peserta mengalami kecelakaan atau cacat sehingga tidak lagi mampu bekerja, maka ia berhak untuk mencairkan dana DPLK.
• Meninggal dunia: Jika peserta meninggal dunia, ahli waris yang berhak mengajukan pencairan dan menerima dana pensiun yang telah terkumpul.
• Pemberhentian kerja: Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mengajukan pencairan dana DPLK.

1. Persiapan dokumen persyaratan
Sebelum mengajukan pencairan DPLK BRI, peserta atau ahli waris wajib menyerahkan beberapa dokumen persyaratan yakni sebagai berikut.

• fotocopy KTP atau identitas lainnya
• fotocopy NPWP
• fotocopy buku tabungan DPLK BRI
• tanda peserta DPLK BRI
• fotocopy surat nikah atau kartu keluarga (bagi ahli waris dari peserta yang meninggal dunia)
• surat keterangan kematian peserta (bagi ahli waris dari peserta yang meninggal dunia)
• surat keterangan pemberhentian bekerja (bagi peserta yang di PHK)
• surat keterangan dokter (bagi peserta yang kecelakaan dan cacat)

3. Menunggu verifikasi
Setelah menyerahkan berkas pengajuan pencairan DPLK BRI, pihak BRI akan melakukan verifikasi semua dokumen yang telah Anda serahkan. Proses verifikasi ini biasanya memakan waktu beberapa hari kerja.

4. Pencairan DPLK BRI
Jika seluruh dokumen berhasil di verifikasi, dana DPLK Anda akan ditransfer ke rekening tujuan yang telah Anda daftarkan.

Perlu diketahui, saat melakukan pencarian dana DPLK BRI terdapat biaya tambahan yang ditanggung oleh peserta atau ahli waris. Biaya tambahan tersebut dapat perupa biaya administrasi, biaya penarikan dana, atau biaya lainnya yang sesuai ketentuan Bank BRI.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

• Tujuan keuangan: Semakin besar tujuan keuangan yang ingin Anda capai di masa pensiun, semakin besar pula iuran yang perlu Anda setorkan.
• Penghasilan: Besaran iuran disesuaikan dengan kemampuan finansial Anda.
• Jenis investasi: Pilihan investasi yang dipilih juga akan mempengaruhi besarnya iuran yang perlu Anda setorkan.
• Usia: Semakin muda usia Anda memulai program DPLK, biaya iuran bisa memilih yang minimum. Dibandingkan di usia mendekati pensiun, Anda perlu menyetor iuran yang lebih besar untuk mencapai jumlah dana pensiun yang lebih banyak.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat terus meningkatkan akuisisi peserta baru. Per akhir Agustus 2024, jumlah nasabah DPLK Syariah Muamalat mencapai lebih dari 121 ribu, dengan jumlah korporasi/kumpulan yang telah bekerjasama mencapai sekitar 800 institusi. Tahun ini, pertumbuhan peserta baru ditargetkan dapat mencapai 25% dari pencapaian di tahun 2023.

Executive Director DPLK Syariah Muamalat Wang Wardhana mengatakan, sebagai lembaga dana pensiun syariah di Indonesia, DPLK Syariah Muamalat telah membangun fondasi yang kokoh dalam menyediakan solusi keuangan bagi para nasabah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

“Selama 27 tahun terakhir, kami telah membantu ribuan nasabah mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan melalui produk dan layanan yang sesuai syariah. DPLK Syariah Muamalat berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang mendukung kesejahteraan masa pensiun nasabah, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah," ujar Wang di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Oleh karena itu, DPLK Syariah Muamalat akan terus memperkuat strategi diversifikasi portofolio dan re-balancing secara aktif. Selain itu, DPLK Syariah Muamalat juga akan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah serta mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Menurut Wang, DPLK Syariah Muamalat gencar berinovasi dalam memberikan kemudahan akses kepada nasabah melalui digitalisasi. Pihaknya telah memperkenalkan berbagai layanan digital yang memungkinkan nasabah mengakses informasi dana pensiun dengan lebih mudah dan aman. Dalam waktu dekat, DPLK Syariah Muamalat akan meluncurkan website baru yang lebih fresh baik secara tampilan maupun fitur-fitur interaktif dan informatif.

Bagi nasabah yang memiliki rekening Bank Muamalat juga dapat mengakses informasi kepesertaan DPLK melalui Muamalat DIN. Layanan digital tersebut merupakan bentuk komitmen DPLK Syariah Muamalat untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan akses yang lebih luas kepada nasabah.

Sebagai bagian dari upaya untuk terus mengembangkan bisnis, DPLK Syariah Muamalat telah menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah institusi terkemuka. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat memperluas jangkauan dan memperkuat pelayanan kepada nasabah.

“Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem syariah dan memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi nasabah kami,” kata Wang.

Sejumlah upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan aset neto DPLK Syariah Muamalat sekitar Rp2 triliun pada akhir tahun ini. Adapun pertumbuhan return investasi saat ini mencapai sebesar 6,93% nett (annualized).

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID -Jakarta. Dalam suatu perusahaan, kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas nomor satu. Kesejahteraan pekerja pun harus dijamin hingga mereka memasuki usia pensiunnya.

Di samping itu, mewujudkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun harus dipersiapkan sejak pekerja memasuki usia produktif. Mengacu pada survei Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDLPK), 90% milenial tidak memiliki persiapan di hari tua.

Sejumlah tantangan seperti tingginya biaya hidup, upah yang tidak sesuai, dan tanggungan keluarga menjadi faktor di baliknya. Melihat kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan QLola by BRI.

Inovasi di bidang perbankan ini dinilai menjadi solusi terintegrasi yang memudahkan nasabah non individual dalam mengakses layanan perbankan. Cukup dengan satu kali login (Single Sign On), perusahaan bisa menggunakan berbagai layanan dan produk BRI untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Salah satu layanan yang tersedia di QLola by BRI Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Layanan ini yang merupakan bagian dari fitur Investment Service.

Fitur Investment Service menyelenggarakan program pensiun untuk peserta perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca-Kerja (PPDKP), dan Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK). Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang menggunakan layanan DPLK pada QLola by BRI di antaranya:

1. Melihat Update Net Asset Value (NAV)

2. Melihat Informasi Program DPLK

3. Melihat laporan investasi melalui download fund fact sheet.

4. Melihat Report e-Card

5. Melihat Report Bukti Potong Pajak

6. Pra-Registrasi DPLK.

Menariknya, fitur NAV layanan DPLK pada QLola bisa dilihat secara realtime. QLola by BRI tidak hanya mempermudah akses dan pengelolaan DPLK, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Keuntungan bagi perusahaan yaitu kebutuhan terkait pensiun dapat dikelola dalam satu platform, mengurangi beban administratif, dan menghindari potensi kesalahan dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan akses yang ditawarkan, QLola by BRI menjadi alat yang sangat berharga, khususnya bagi nasabah perusahaan.

Platform QLola by BRI menjawab tantangan dalam pengelolaan program pensiun dan memastikan kesejahteraan karyawan tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Layanan ini menyediakan banyak fitur bermanfaat yang mampu mendukung bisnis semakin moncer dan sukses dengan aman serta praktis dalam satu kali login saja.

Mewujudkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun harus dipersiapkan sejak pekerja memasuki usia produktif. Mengacu kepada survei Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDLPK), 90 persen milenial tak memiliki persiapan di hari tua.

Sejumlah tantangan seperti tingginya biaya hidup, upah yang tidak sesuai, dan tanggungan keluarga menjadi faktor di balik ini. Melihat kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan QLola by BRI.

Inovasi di bidang perbankan ini dinilai menjadi solusi terintegrasi yang memudahkan nasabah non individual dalam mengakses layanan perbankan. Cukup dengan satu kali login (Single Sign On), perusahaan bisa menggunakan berbagai layanan dan produk BRI untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Salah satu layanan yang tersedia di QLola by BRI Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Layanan ini yang merupakan bagian dari fitur Investment Service.

Fitur Investment Service menyelenggarakan program pensiun untuk peserta perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca-Kerja (PPDKP), dan Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK).

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang menggunakan layanan DPLK pada QLola by BRI di antaranya:

1. Melihat Update Net Asset Value (NAV)
2. Melihat Informasi Program DPLK
3. Melihat laporan investasi melalui download fund fact sheet.
4. Melihat Report e-Card
5. Melihat Report Bukti Potong Pajak
6. Pra-Registrasi DPLK.

Menariknya, fitur NAV layanan DPLK pada QLola bisa dilihat secara realtime. QLola by BRI tidak hanya mempermudah akses dan pengelolaan DPLK, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Keuntungan bagi perusahaan yaitu kebutuhan terkait pensiun dapat dikelola dalam satu platform, mengurangi beban administratif, dan menghindari potensi kesalahan dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan akses yang ditawarkan, QLola by BRI menjadi alat yang sangat berharga, khususnya bagi nasabah perusahaan.

Platform QLola by BRI menjawab tantangan dalam pengelolaan program pensiun dan memastikan kesejahteraan karyawan tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Layanan ini menyediakan banyak fitur bermanfaat yang mampu mendukung bisnis semakin moncer dan sukses dengan aman serta praktis dalam satu kali login saja.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menargetkan kelolaan dana pensiun di akhir 2024 ini mencapai Rp6,7 triliun. Sampai Agustus 2024, dana pensiun di bawah payung PT Pertamina (Persero) itu telah mengelola Rp5,6 triliun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan tahun 2025 nanti dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife ditargetkan bisa menyentuh angka dua digit.

"Kalau tadi komite memberikan target tahun depan kemungkinan kita bisa dapat di Rp10 triliun sampai Rp12 triliun," kata Deny, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Deny menjelaskan, saat ini terdapat Rp6,8 triliun Past Service Liability (PSL) yang berada di rekening PT Pertamina (Persero). Dana tersebut milik pekerja yang direkrut langsung oleh Pertamina namun belum menyetorkan dananya ke DPLK PertaLife.

"Yang di kita baru PSL pekerja perbantuan. Di Pertamina ada dua, ada funding PSL pekerja perbantuan dan PSL pekerja direct hired Pertamina. Ini yang PSL direct hired Pertamina [Rp6,8 triliun] agar masuk ke DPLK PertaLife," kata Deny.

Adapun strategi yang dilakukan PertaLife untuk mencapai target dana pensiun tersebut antara lain adalah dengan meluncurkan virtual akun DPLK PertaLife. Deny menjelaskan, virtual akun tersebut bisa digunakan peserta DPLK PertaLife untuk membayar iuran sukarela secara online.

Kedua, sambungnya, DPLK PertaLife juga sedang menyiapkan revisi peraturan perusahaan yang mengatur perluasan manfaat dana pensiun untuk manfaat kesehatan, manfaat ibadah, hingga manfaat pendidikan.

"Ini kita dorong untuk kita ubah agar peraturan kita dapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mudah-mudahan di Q1-2025 nanti sudah bisa disetujui OJK," kata Deny.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus menjelaskan saat ini portofolio investasi dana pensiun DPLK 70-80% berada di deposito. Masalahnya, suku bunga yang turun berimbas pada imbal hasil investasi dalam instrumen tersebut.

Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan menjadi 6%. Sementara suku bunga Deposit Fasility juga dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,7%.

Meski begitu, Syarif menegaskan para peserta dana pensiun tidak perlu khawatir nilai manfaat mereka bakal berkurang.

"Kalau deposito, suku bunga turun, DPLK itu longterm. Kita sudah menikmati suku bunga yang naik, kalau turun tidak usah panik, santai saja yang penitng pada saatnya nanti dia pasti akan rebound," kata Syarif saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Syarif menjelaskan, saat ini edukasi pemain DPLK kepada para peserta dana pensiun perlu didorong. Alasannya, intrumen investasi dana pensiun dipilih sendiri oleh peserta dana pensiun.

"Ketika edukasi terjadi, misal dengan konsekuensi karena sekarang suku bunga turun mungkin yang sekarang harus dilakuakn penempatan investasinya harus dipindahkan ke sini [selain deposito]. Karena DPLK tidak bisa memindahkan investasi tanpa diperitntah peserta. Jadi faktor utama di edukasi," kata Syarif.

Syarif menyarankan kepada peserta dana pensiun yang berusia di bawah 35 tahun bisa memilih instrumen investasi yang lebih progresif dengan alasan pencairan manfaat bisa dalam jangka panjang.

Sementara, bagi peserta dana pensiun yang baru bergabung di DPLK ketika suku bunga turun, bisa memilih instrumen investasi di instrumen fixed income seperti SBN atau obligasi.

"Tapi justru ketika suku bunga pada posisi turun, itu menurut saya [pilih deposito] juga tidak ada masalah. Karena ketika itu naik, uang dia di DPLK akan terasa. Ini prinsipinya kayak main saham, ketika anjlok orang mau beli ketika tinggi orang lepas. DPLK karena sifatnya longterm, DPLK kira-kira seperti itu juga," kata Syarif.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pengaturan batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu peraturan pemerintah (PP).

OJK mengklaim kapasitas institusinya hanya sekadar pengawas harmonisasi program pensiun yang diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Ogi mengatakan rencana program pensiun tambahan merupakan amanat UU P2SK. Dalam Pasal 189 ayat (4), Ogi menyebut pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Program ini di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang telah dilaksanakan oleh BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional .

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

Menurut Ogi, rencana yang akan melibatkan pekerja dengan penghasilan tertentu ini akan meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Meski demikian, OJK akan tetap menunggu PP terbit untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Ogi menuturkan meski program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di masa tua, jumlah penerima manfaat dari program pensiun di Indonesia saat ini masih tergolong kecil. Ia menyebutkan bahwa manfaat yang diterima pekerja hanya mencapai 10 hingga 15 persen dari penghasilan terakhir saat mereka aktif bekerja, jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) sebesar 40 persen.

Pada Juni 2024, total dana pensiun di Indonesia tercatat sebesar Rp 1.448,28 triliun, meningkat 7,58 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, jumlah ini hanya mencakup 6,73 persen dari PDB Indonesia 2023, yang mencapai Rp 20.892,4 triliun. Menurut proyeksi OJK, dengan implementasi Peta Jalan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028, angka ini bisa tumbuh hingga 20 persen dari PDB.

“Kan PDB kita juga meningkat, jadi kalau akumulasi dana pensiun naik 5 persen, PDB juga naik 5 persen, ya persentasenya tidak berubah gitu kan. Jadi, peningkatannya harus lebih tinggi dari peningkatan PDB kita,” ujarnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan iuran peserta dan memperluas cakupan program dana pensiun, termasuk bagi pekerja dengan penghasilan tertentu. Perusahaan juga diharapkan ikut serta dengan menempatkan dana pesangon pegawai ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) guna memaksimalkan manfaat bagi pekerja.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan bahwa dana pensiun yang bagus dapat mengatasi fenomena sandwich generation. Kelompok itu adalah generasi usia produktif yang menanggung beban finansial bagi tiga angkatan, yakni orang tua, diri sendiri dan anak mereka. “Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation,” katanya di Yogyakarta, Senin 8 Juli lalu.

ANANDA RIDHO SULISTYA | KRISNA PRADIPTA | ANTARA | ADIL AL HASAN | ELLYA SYAFRIANI