Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengungkapkan kesiapannya menerima pengalihan dana pensiun dari 8 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) yang dibubarkan dari Januari hingga September 2024.

Direktur Eksekutif DPLK Syarif Yunus menjelaskan DPLK pada dasarnya menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sementara itu, keputusan pengalihan dana peserta dari DPPK PPMP merupakan keputusan dari pendiri perusahaan.

"Maka DPLK sejauh ini siap saja untuk melayani [pengalihan dana pesiun]," kata Syarif kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Untuk memastikan penglolaan pengalihan dana pensiun tersebut agar dapat dibayarkan ke peserta sesuai hak mereka, Syarif menjelaskan strateginya adalah dilakukan sesuai formula yang selama ini ditetapkan oleh pihak DPPK dengan berorientasi pada hak peserta tetap sama.

"Harusnya terpenuhi karena perubahan skema dari manfaat pasti ke iuran pasti sehingga lebih transparan dan optimal," tegas Syarif.

Ketika banyak dana pensiun dari segmen DPPK PPMP berguguran, Syarif memastikan ketahanan dana pensiun di segmen DPLK. Hal itu karena skema yang dilakukan DPLK menggunakan PPIP, bukan PPMP.

"Iuran peserta sesuai kemampuan dan diinvestasikan sesuai pilihan peserta, maka manfaat pensiun adalah akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan," kata Syarif.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan 8 pembubaran DPPK PPMP yang dilakukan OJK sepanjang 2024 ini adalah berdasarkan permohonan dari pendiri dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program pensiun.

"Sebagian besar dana pensiun yang dibubarkan ini dananya dialihkan ke DPLK untuk memastikan hak peserta bisa terus diberikan dalam jangka panjang," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menargetkan kelolaan dana pensiun di akhir 2024 ini mencapai Rp6,7 triliun. Sampai Agustus 2024, dana pensiun di bawah payung PT Pertamina (Persero) itu telah mengelola Rp5,6 triliun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan tahun 2025 nanti dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife ditargetkan bisa menyentuh angka dua digit.

"Kalau tadi komite memberikan target tahun depan kemungkinan kita bisa dapat di Rp10 triliun sampai Rp12 triliun," kata Deny, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Deny menjelaskan, saat ini terdapat Rp6,8 triliun Past Service Liability (PSL) yang berada di rekening PT Pertamina (Persero). Dana tersebut milik pekerja yang direkrut langsung oleh Pertamina namun belum menyetorkan dananya ke DPLK PertaLife.

"Yang di kita baru PSL pekerja perbantuan. Di Pertamina ada dua, ada funding PSL pekerja perbantuan dan PSL pekerja direct hired Pertamina. Ini yang PSL direct hired Pertamina [Rp6,8 triliun] agar masuk ke DPLK PertaLife," kata Deny.

Adapun strategi yang dilakukan PertaLife untuk mencapai target dana pensiun tersebut antara lain adalah dengan meluncurkan virtual akun DPLK PertaLife. Deny menjelaskan, virtual akun tersebut bisa digunakan peserta DPLK PertaLife untuk membayar iuran sukarela secara online.

Kedua, sambungnya, DPLK PertaLife juga sedang menyiapkan revisi peraturan perusahaan yang mengatur perluasan manfaat dana pensiun untuk manfaat kesehatan, manfaat ibadah, hingga manfaat pendidikan.

"Ini kita dorong untuk kita ubah agar peraturan kita dapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mudah-mudahan di Q1-2025 nanti sudah bisa disetujui OJK," kata Deny.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penurunan peserta di sektor dana pensiun untuk program sukarela (voluntary) dalam lima tahun terakhir akhirnya berbalik. Jumlah peserta mulai bertumbuh dengan ditopang sektor Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pertumbuhan jumlah peserta di industri jasa keuangan non-bank yang menjamin kesejahteraan masa purnabakti itu pun diyakini bakal terus berlanjut seiring dengan tren pergeseran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons keluhan sejumlah pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terpaksa menghadapi masalah setelah membeli produk anuitas di perusahaan tersebut. Para pensiunan, yang sebagian besar memiliki dana pensiun di atas Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar, kini menghadapi ketidakpastian setelah pembayaran manfaat anuitas mereka terhenti tanpa penjelasan sejak Februari 2021.

Salah satu pensiunan yang terdampak, Iwan Hadikusumo, sebelumnya bekerja di sektor perminyakan. Ia dihadapkan pada pilihan membeli anuitas dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera atau Jiwasraya, dua perusahaan asuransi yang sama-sama mengalami kesulitan keuangan. Iwan memilih Jiwasraya, namun akibat regulasi yang berlaku, 80% dana pensiunnya langsung ditransfer ke perusahaan asuransi tersebut tanpa pernah ia pegang secara langsung.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menjelaskan bahwa melalui Peraturan OJK (POJK) tentang Dana Pensiun, regulator berusaha memastikan bahwa dana pensiun yang telah dipupuk digunakan secara bertahap untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para pensiunan.

"Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun digunakan secara bertahap dan tidak sekaligus, guna memastikan kehidupan yang layak bagi pensiunan," ujar Iwan, Senin (26/8/2024). Ia juga menambahkan bahwa sesuai standar perburuhan internasional, kehidupan yang layak dapat terjamin jika pensiunan menerima pendapatan bulanan setara dengan 40% dari penghasilan terakhir mereka.

Iwan menjelaskan bahwa dana pensiun lembaga keuangan saat ini dimungkinkan untuk mengelola pembayaran pensiun secara berkala, sehingga tidak harus dibelikan anuitas ke perusahaan asuransi. "Pembayaran berkala yang dikelola sendiri oleh dana pensiun atau yang dibelikan anuitas harus sekurang-kurangnya untuk periode 10 tahun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hanya segelintirManajer investasi(MI) dapat membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) lantaran memenuhi syarat minimum dana kelolaan sebesar Rp25 triliun.

Syarat minimum dana kelolaan atauasset under management(AUM) itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (RPOJK Kelembagaan Dana Pensiun) yang diunggah otoritas pada 16 April 2024 untuk meminta tanggapan publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Regulator diharapkan dapat menyesuaikan syarat minimum dana kelolaan bagiManajer investasi(MI) agar dapat membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Penyesuaian ketentuan tersebut dinilai akan memberikan peluang kepada lebih banyak MI untuk meramaikan dan memajukan sektor dana pensiun.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sebagai subsektor layanan jasa keuangan non-bank, akan kian ramai dengan kehadiran pelaku usaha baru.

Hal itu dimungkinkan dengan hadirnya Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).