Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan bermotor masih mengalami kenaikan per September 2024. Kondisi kredit kendaraan bermotor tersebut berbanding terbalik dengan data penjualan kendaraan bermotor pada periode yang sama.

Adapun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil secara wholesales turun 9,1% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 72.667 unit per September 2024. Angka penjualan mobil secara ritel atau dari dealer ke konsumen juga turun 10,6% menjadi 72.366 unit. Di sisi lain, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan sepeda motor domestik tercatat menurun ke angka 514,460 unit atau turun 2%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengungkap piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp408,72 triliun.

“Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya dikutip Jumat (8/11/2024).

Secara keseluruhan, per September 2024, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan pun masih tumbuh sebesar 9,39% yoy menjadi Rp501,78 triliun. Sementara dari sisi laba industri pembiayaan per September 2024 tumbuh sebesar 0,84% yoy atau sebesar Rp16,97 triliun.

“Dengan melihat pertumbuhan tersebut dan masih ada waktu beberapa bulan lagi menjelang tutup buku akhir Desember 2024, maka pertumbuhan pembiayaan perusahaan pembiayaan diperkirakan masih akan sesuai target 10-12% pada akhir tahun 2024, meskipun terdapat risiko akan bias ke bawah sehingga diperlukan peningkatan piutang pembiayaan yang lebih besar ke depan,” kata Agusman.

Agusman memastikan untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan.

Di sisi lain, profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non performing financing (NPF)gross tercatat sebesar 2,62% dan NPF net sebesar 0,81%.

OJK memproyeksikan NPF pada perusahaan pembiayaan akan tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku baik sampai dengan akhir 2024 dan 2025 mendatang.

“Perusahaan pembiayaan pun dihimbau untuk memitigasi peningkatan kredit bermasalah antara lain melalui penilaian kelayakan pendanaan [credit scoring] yang lebih akurat,” tandas Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Axa Mandiri Financial Services (Axa Mandiri) memperkirakan prospek Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit linked sampai dengan akhir 2024 masih stagnan.

Direktur Axa Mandiri Rudi Nugraha, mengatakan kondisi tersebut melihat kondisi pasar modal yang masih volatile (tidak stabil) dalam beberapa waktu belakangan. Dengan demikian, kondisi ini lebih banyak nasabah yang memilih untuk menunggu.

“Kalau menurut saya prospeknya, kemungkinan besar relatively flat [relatif datar]. Investasi ini kan juga dikaitkan dengan harga saham, harga obligasi, ya. Sedangkan kondisi sekarang orang masih wait and see. Menurut saya masih kurang lebih mirip-mirip seperti [kondisi sekarang] ini,” kata pria yang akrab disapa Joshua tersebut dalam sesi tanya jawab di peluncuran Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta pada belum lama ini (5/10/2024).

Oleh sebab itu, Rudi melihat bahwa nasabah lebih banyak memilih produk yang pasti seperti produk endowment atau dwiguna. Hal tersebut juga yang membuat Axa Mandiri sepanjang tahun ini lebih banyak mengeluarkan produk dwiguna seperti Asuransi Mandiri Secure CritiCare dan Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera.

“Orang pasti akan lebih memilih hal yang pasti-pasti, bayarnya fleksibel, manfaatnya fleksibel. Enggak peduli mau indeks harga saham berapa. Nah itu yang sekarang menjadi appetite dari kebanyakan nasabah,” katanya.

Diketahui, premi unit linked mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan per September 2024, premi unit linked mengalami penurunan sebanyak Rp6,75 triliun atau terkontraksi 15,36% secara tahunan (year on year/yoy). Kendati demikian, secara umum premi unit linked setiap bulan sepanjang tahun ini mulai menunjukan kenaikan sebanyak 2%.

Namun, OJK melihat bahwa sepanjang tahun ini premi unit linked terpantau memiliki tren peningkatan setiap bulannya. Secara umum, kenaikan premi unit linked setiap bulan sepanjang tahun 2024 adalah sebesar 2%. Regulator pun memprediksi pertumbuhannya akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Regulator juga mencatat terjadi pergeseran penyumbang premi terbesar di asuransi jiwa setelah adanya koreksiatas unit linked, di mana per September 2024, lini usaha asuransi jiwa yang menyumbangkan pendapatan premi terbesar adalah endowment dan/atau kombinasinya dengan pendapatan premi sebesar Rp41,66 triliun atau 30,72% dari total premi. Baru diikuti oleh unit linked dengan pendapatan premi sebesar Rp37,21 triliun atau 27,43% dari total premi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan moncer hingga tembus dobel digit selama delapan bulan di tahun 2024 di tengah upaya regulator dan para pemain industri mendongrak pangsa pasar bank syariah.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah nasional tumbuh 10,38% secara tahunan (yoy) mencapai Rp878,61 triliun per Agustus 2024 dari periode yang sama yakni mencapai Rp796,01 triliun pada Agustus 2023.

Kenaikan aset ini antara lain ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 11,65% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 11,42% (yoy).

Sementara itu, aset perbankan nasional pada periode yang sama hanya bertumbuh 9,36% (yoy) yang ditopang pertumbuhan pembiayaan sebesar 11,30% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 7% (yoy).

Pertumbuhan aset yang solid ini juga berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan menjadi 7,27%, naik dari 7,2% tahun sebelumnya.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) sekaligus Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan industri perbankan dan perekonomian syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar dan memiliki ruang bertumbuh yang baik.

Menurutnya, dengan kolaborasi yang semakin solid di antara para anggota ASBISINDO dan stakeholder, maka Indonesia dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan yang masih terbuka tersebut.

“Masih terdapat ruang tumbuh bagi perbankan syariah. Namun memang, jika melihat perbankan syariah di Indonesia, masih ada beberapa issues yang dapat menjadi perhatian kita secara bersama-sama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2924).

Hery juga menegaskan perlunya memperkuat modal inti dan inovasi produk untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. Dia menyebut, kebutuhan akan peningkatan modal inti, konsolidasi, serta inovasi produk dan digitalisasi memiliki dampak positif dalam memperluas pasar dan menarik minat nasabah terhadap perbankan syariah.

Berikut capaian aset bank syariah di Indonesia hingga kuartal III/2024

1. BSI

BSI menjadi pemain bank syariah dengan nilai aset terbesar di Indonesia. Bank syariah hasil merger Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah (BRIS) ini telah meraup aset Rp370,72 triliun pada September 2024 atau naik 15,91% secara tahunan dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp319,85 triliun pada September 2023.

2. CIMB Niaga Syariah

Kemudian, CIMB Niaga Syariah yang masih berstatus sebagai unit syariah dari CIMB Niaga ini berhasil membukukan aset mencapai Rp65,99 triliun pada September 2024, naik 7,37% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan aset Rp61,46 triliun. Dengan demikian, capaian dari sisi nilai asetnya pun resmi menyalip Bank Muamalat.

3. Bank Muamalat

Selanjutnya, Bank Muamalat yang merupakan bank syariah tertua di Indonesia mencatatkan aset senilai Rp59,87 triliun pada September 2024, turun 9,56% secara tahunan (YoY) dari sebelumnya Rp66,2 triliun pada September 2023.

4. BTN Syariah

Di posisi keempat dalam capaian aset terbesar jatuh kepada UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN Syariah yang tercatat memiliki aset Rp55,54 triliun per Juni 2024, tumbuh 14,74% yoy dari sebelumnya Rp48,41 triliun. Perlu diketahui, bahwa hingga berita ini diturunkan belum mempublikasikan laporan hingga kuartal III/2024 atau September 2024.

5. Maybank Syariah

Selain itu, Maybank Syariah yang merupakan UUS milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) menduduki posisi kelima dengan catatan aset sebesar Rp43,11 triliun per September 2024, tumbuh 2,39% YoY dari sebelumnya Rp42,1 triliun.

6. PermataBank Syariah

Lebih lanjut, PermataBank Syariah yang juga merupakan UUS milik PT Bank Permata Tbk. (BNLI) telah meraup aset Rp36,66 triliun hingga kuartal III/2024, turun 2,36% secara tahunan dibanding sebelumnya Rp37,54 triliun pada kuartal III/2023.

7. BTPN Syariah

Adapun, PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) mencatatkan kinerja aset secara konsolidasi mencapai Rp21,36 triliun pada September 2024, turun 2,78% YoY dari sebelumnya Rp21,97 triliun pada September 2023.

8. Bank Panin Dubai Syariah

Terakhir, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS), bank umum syariah besutan PT Bank Panin Tbk. (PNBN) yang awalnya bernama Panin Bank Syariah. Seiring masuknya Dubai Islamic Bank, nama bank diubah menjadi Panin Dubai Syariah Bank.

Emiten bank berkode PNBS telah meraup aset sebesar Rp16,72 triliun pada kuartal III/2024, naik 7,6% secara tahunan (YoY) dari sebelumnya Rp15,54 triliun pada kuartal III/2023.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta (31/10) ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI. Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini yang diharapkan dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia. "Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya.

Amam menambahkan bahwa kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional. "Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," tandasnya.

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya.

Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Sinergi dengan HIPMI ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pengusaha muda di seluruh Indonesia. “Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkas Amam.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. membukukan laba bersih Rp8,54 miliar hingga kuartal III/2024.

Capaian ini anjlok 83,69% secara tahunan (year on year/ YoY) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp52,36 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan pada Kamis (7/11/2024) Bank Muamalat mencatatkan penurunan pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 24,66% yoy menjadi Rp149,49 miliar pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp198,42 miliar pada kuartal III/2023.

Net operating Margin (NOM) pun makin mengecil dan telah berada di level 0,04% per September 2024 dari sebelumnya 0,22% per September 2023.

Selanjutnya, pendapatan non bunga yakni pendapatan berbasis komisi (fee based income) turun 26,54% yoy menjadi Rp504,76 miliar pada September 2024 dibanding sebelumnya Rp687,12 miliar. Pendapatan lainnya pun menurun 9,38% yoy menjadi Rp41,9 miliar dari sebelumnya Rp46,24 miliar.

Saat laba menurun, perusahaan justru melaporkan beban tenaga kerja yang naik 3,53% yoy menjadi Rp479,45 miliar dari sebelumnya Rp463,12 miliar .

Beban operasional lainnya bersih pun membengkak 15,05% menjadi Rp131,75 miliar pada September 2024 dari sebelumnya Rp114,52 miliar pada September 2023. Alhasil, laba operasional Bank Muamalat turun hingga 78,86% yoy menjadi hanya Rp17,74 miliar dari sebelumnya Rp83,9 miliar.

Penyusutan kinerja juga terjadi di sisi intermediasi, di mana pembiayaan Bank Muamalat turun 16,02% yoy dari Rp21,7 triliun pada kuartal III/2023 menjadi Rp18,22 triliun pada kuartal III/2024.

Sejalan dengan penurunan pembiayaan, aset bank juga mengalami penyusutan sebesar 9,56% yoy menjadi Rp59,87 triliun dari sebelumnya Rp66,2 triliun.

Seiring dengan peningkatan pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah (nonperforming financing) mengalami pemburukan. NPF gross berada di level 2,95% dari sebelumnya 2,18%. Bahkan, NPF net melonjak menjadi 2,34% dari 0,43%.

Selanjutnya, Bank Muamalat mencatat penyusutan Dana Pihak Ketiga sebesar 10,1% yoy menjadi Rp43,19 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp48,05 triliun. Meski demikian, raihan dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA) tumbuh 3,98% yoy menjadi Rp22,38 triliun dari sebelumnya Rp21,53 triliun.

Masih dalam laporan keuangan kuartal III/2024, Bank Muamalat mencatat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif turun menjadi 0,86% dari semula 1,3%

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga berada di level 42,09%. Angka tersebut makin turun dibandingkan dengan FDR pada periode sama tahun lalu yang di level 45,04%.

Adapun, kondisi likuiditas tersebut tercatat sangat jauh di bawah tingkat FDR secara industri. Di mana, OJK mencatat FDR industri pada Agustus 2024 berada pada level 82,5%. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki dana menganggur yang tersimpan dan tidak dimanfaatkan perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia disarankan tetap menahan suku bunga acuan di level 6%, meski Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memutuskan kembali memangkas suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 4,50%—4,75% pada FMOC November 2024.

Chief of Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya mengingatkan, belakangan indeks dolar Amerika Serikat (AS) sedangkan menguat. Oleh sebab itu, jika Bank Indonesia (BI) memutuskan memangkas suku bunga acuan maka ditakutkan terjadi aliran modal keluar dari pasar keuangan Indonesia.

"Perlu dilihat competitiveness-nya [daya saing] karena rate sekarang [suku bunga sekarang, 6%] membantu inflow [modal masuk] di tengah strong dollar [indeks dolar yang menguat]," jelas Banjaran kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Di samping itu, dia tidak menampik bahwa level inflasi nasional masih sangat terjaga sehingga dapat meyakinkan investor. Kendati demikian, Banjaran menggarisbawahi bahwa sedang terjadi ekskalasi ketidakpastian global sehingga BI harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusannya.

Lebih lanjut, dia menilai keputusan The Fed kembali memangkas suku bunga 25 basis poin menunjukkan bahwa bank sentral tersebut tetap independen dari perubahan lanskap politik di AS.

"Proses normalisasi moneter [The Fed] memanfaatkan mid term projection of strong dollar following election result [proyeksi jangka menengah penguatan dolar setelah hasil pemilu]," ungkap Banjaran.

Sebagai informasi, calon presiden Donald Trump berhasil memenangkan Pilpres AS 2024. Trump sendiri tercatat kerap mengkritisi keputusan The Fed.

Sebelumnya, pada September lalu, The Fed juga sudah menurunkan suku bunga sebesar 50 bps. Artinya dalam dua bulan terakhir, sudah terjadi pemangkasan FFR sebesar 75 bps.

Sementara itu, BI akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19—20 November 2024. Pada akhir RDG, Gubernur BI Perry Warjiyo akan mengumumkan apakah suku bunga acuan atau BI Rate akan ditahan atau diturunkan.

Sebelumnya, usai mengumumkan bahwa BI Rate tetap pada level 6% pada RDG Oktober lalu, Perry menegaskan arah penurunan suku bunga BI Rate ke depan tidak hanya akan berpedoman terhadap arah kebijakan The Fed.

BI, sambungnya, tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta pertumbuhan ekonomi.

"Arah stance kebijakan moneter tetap. Semula hanya pro-stability, mulai bulan lalu adalah seimbang antara pro-stability dan pro-growth," ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah cara cek status pengajuan pinjaman KUR BRI secara mudah yang bisa Anda lakukan.

BRI memiliki program program kredit yang membantu petani, pekebun, nelayan, dan UMKM untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah. Program itu disebut dengan KUR BRI.

Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan dari pemerintah untuk memperluas akses pendanaan melalui lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank.

Dilansir dari situs resminya pada Minggu, 10 November 2024, terdapat 3 jenis KUR BRI, yaitu KUR Mikro Bank BRI, KUR Kecil Bank BRI, dan KUR TKI Bank BRI.

KUR Mikro BRI merupakan kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan Rp50 juta per debitur.

Kemudian KUR Kecil BRI adalah kredit modal kerja dan atau investasi yang disalurkan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, dengan plafond di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta per debitur.

Sementara, KUR TKI BRI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond hingga Rp25 juta.

Nah buat Anda yang saat ini sedang mengajukan pinjaman KUR BRI, Anda bisa cek status pinjaman dengan cara di bawah ini.

Cara Cek Status Pinjaman KUR BRI secara Mudah

• Kunjungi link https://pinjaman.bri.co.id/pengajuan/form/tracking
• Masukkan nomor referensi calon debitur.
• Nantinya, status pinjaman KUR BRI Anda akan tertera di layar.

Itulah cara cek status pinjaman KUR BRI alias tracking pengajuan pinjaman KUR BRI yang bisa Anda coba.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara cek apakah KUR BRI Anda termasuk yang dihapus Prabowo Subianto atau tidak.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah resmi meneken PP untuk menghapus sejumlah piutang petani dan UMKM, namun tidak semua petani dan UMKM yang berutang akan dihapus.

Prabowo menghapis piutan petani dan UMKM setelah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

Meski demikian menurut Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman kebijakan hanya akan menghapus piutang pelaku UMKM dan berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Bank Himbara yang dimaksud adalah Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Nah, buat Anda yang ingim cek sisa utang di bank Himbara, berikut adalah caranya.

Buat Anda yang ingin cek apakah utang KUR Anda di BRI dihapus Prabowo atau tidak, coba ikuti langkah-langkah berikut ini.

Cara cek utang di KUR BRI

• Kunjungi mesin ATM BRI terdekat.
• Masukkan kartu ATM dan PIN.
• Klik menu "Pembayaran"
• Pilih opsi Kartu Kredit.
• Pilih bank BRI.
• Masukkan nomor kartu kredit atau nomor CIF kontrak pinjaman.
• Selesai. Akan muncul sisa angsuran pinjaman BRI pada layar ATM.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah biaya admin BCA per bulan November 2024. Ada yang naik, tapi tidak semua.

Biaya admi BCA resmi naik per tanggal 19 Januari 2024 lalu dan kenaikan tersebut masih belum berubah hingga bulan November tahun 2024 ini.

Meski demikian, kenaikan biaya admin hanya terjadi pada Kartu Tahapan Xpresi BCA.

Dilansir dari situs resminya, pengguna tahapan Xpresi BCA akan mengalami kenaikan biaya admin hingga Rp2500.

Sebelumnya, biaya admin untuk jenis tabungan Xpresi hanya berada di angka Rp7500. Namun per 19 Januari 2024, biaya administrasi per bulan akan naik menjadi Rp10.000.

Berikut adalah biaya admin BCA terbaru November 2024:

Biaya Admin BCA Terbaru 2024

1. Kartu Tahapan Xpresi BCA

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 7.500

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 10.000

2. Kartu debit BCA Silver/Blue

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 15.000
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 15.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 14.000
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 14.000

3. Kartu debit BCA Gold

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 16.000
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 16.000

4. Jenis kartu debit BCA Platinum

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 20.000
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 20.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 19.000
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 19.000

5. Kartu debit Tapres

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

6. BCA Dollar

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura
Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Teknologi Merlin Sejahtera atau UKU mencatatkan tingkat kredit macet bermasalah di bawah ketentuan industri 5%.

Dilihat dari website UKU per Rabu (6/11/2024) tingkat keberhasilan kredit dalam platform selama 90 hari mencapai 97,87%. Artinya kredit macet di atas 90 hari dilihat dari rasio TWP90 hanya 2,13%.

Chief Executive Officer (CEO) UKU Tony Jackson mengatakan perusahaan menerapkan beberapa strategi untuk menekan kredit bermasalah. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi analisis big data untuk penilaian kredit yang lebih akurat.

“Selain memanfaatkan teknologi analisis big data, kami juga berupaya mengedukasi pengguna UKU tentang pentingnya menjaga kesehatan finansial secara bertanggung jawab dan disiplin dalam melakukan pembayaran,” kata Tony kepada Bisnis, belum lama ini (6/11/2024).

Tony mengatakan dengan edukasi tersebut, pengguna juga dapat menjaga kesejahteraan finansial mereka. Pada akhirnya, dengan finansial yang baik, mereka tidak memiliki kendala dalam membayar angsuran.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet industri fintech P2P lending masih terjaga per September 2024. Dilihat dari TWP90 pada periode tersebut, mencapai sebanyak 2,38%.

Angka tersebut juga turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni 2,82%. Namun demikian, OJK mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5%, setara 22,68% pemain, jumlah yang cukup signifikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara untuk membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

“OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI [Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi] dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan,” kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dengan kredit macet atau TWP90 di atas 5% untuk membuat rencana perbaikan. Regulator mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5% per September 2024.Angka tersebut setara dengan 22,68% pemain, di mana jumlah yang cukup signifikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman pun menghimbau perusahaan untuk membuat rencana perbaikan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Terlebih regulator melalui Road Map Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028 sudah memberikan pedoman bagi industri. “Dan bagi yang TWP90 melampaui 5% diminta untuk membuat action plan langkah perbaikan,” kata Agusman kepada Bisnis baru-baru ini(6/11/2024).

Agusman sebelumnya memastikan bahwa regulator pun telah memberikan surat peringatan dan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pendanaan LPBBTI. Pihaknya pun tidak segan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran.

“Pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan [juga akan dilakukan],” kata Agusman.

Secara umum, OJK mencatat kredit macet industri fintech P2P lending masih terjaga per September 2024. Dilihat dari TWP90 pada periode tersebut, mencapai sebanyak 2,38%.

Angka tersebut juga turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni 2,82%. Namun demikian, OJK mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank of India Indonesia Tbk. (BSWD) meraup laba bersih setelah pajak senilai Rp52,13 miliar per September 2024, tumbuh 66,6% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp31,29 miliar per September 2023.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip Jumat (8/11/2024), perolehan itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik 9,65% YoY hingga mencapai Rp204,46 miliar dari semula Rp186,47 miliar.

Selain itu, pendapatan berbasis komisi atau fee based income juga naik sebesar 72,95% YoY dari Rp6,84 miliar menjadi Rp11,83 miliar per September 2024. Pendapatan lainnya juga tumbuh signifikan ke angka Rp14,94 miliar dari sebelumnya Rp4,88 miliar pada kuartal III/2023.

Terkait fungsi intermediasi, perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit dari Rp3,72 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,86 triliun pada September 2024, naik 3,76% YoY.

Alhasil, aset Bank of India Indonesia terkerek naik ke angka Rp6,64 triliun hingga bulan kesembilan tahun ini, tumbuh 7,79% dari Rp6,16 triliun pada periode sama tahun lalu.

Dari segi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp3,14 triliun, tumbuh 14,92% dari DPK per September 2023 yang senilai Rp2,74 triliun.

Komposisi DPK BSWD per September 2024 terdiri dari giro sebesar Rp489,62 miliar, tabungan senilai Rp154,2 miliar, serta deposito atau simpanan berjangka yang mencapai Rp2,50 triliun.

Terkait rasio kinerja, Bank of India Indonesia tercatat menekan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dari 85,15% pada kuartal III/2023 menjadi 81,58% pada kuartal III/2024. Semakin kecil BOPO mengindikasikan semakin efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Sementara itu, rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank turun tipis menjadi 4,32% dari semula 4,41%.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross berada pada level 7,70% pada September 2024, naik dari angka 5,52% pada September 2023. NPL net juga naik menjadi 4,70% dari sebelumnya 2,75% pada periode yang sama.