Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi JiwaManulife Indonesia (AJMI) mengumumkan rancangan spin off unit usaha syariah (UUS). Pemisahan usaha syariah perseroan akan dilakukan dengan mendirikan perusahaan baru bernama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (AJMIS).

Sebelumnya, AJMI telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana kerja pemisahan UUS melalui Surat OJK No. S-348/PD.11/2024 pada 6 April 2024.

AJMI didirikan pada 1984 dengan nama PT Asuransi Jiwa Dharma Kasih Bhakti. AJMI merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi jiwa dengan prinsip syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP 020/KM.13/1989 tanggal 6 Maret 1989.

AJMI mendirikan UUS sesuai izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-107/KM.10/ 2009 tanggal 13 Mei 2009. Kemudian, AJMIS didirikan pada 2024 sebagai perusahaan yang akan menerima pemisahan seluruh portofolio kepesertaan syariah, termasuk aset, liabilitas dan ekuitas UUS dari AJMI, dan nantinya akan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Dikutip dari pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat, (6/9/2024) dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUPT), maka AJMI dan AJMIS dengan ini bersama-sama mengumumkan ringkasan dari rancangan spin off UUS yang dikelola oleh AJMI kepada AJMIS yang disebut rencana pemisahan UUS.

Direksi AJMI dan AJMIS memastikan pelaksanaan dan penyelesaian dari rencana pemisahan UUS tersebut tunduk pada pemenuhan seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi menyebut pemisahan UUS dilakukan untuk mengembangkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus meningkat atas produk perlindungan asuransi berbasis syariah.

“Rencana pemisahan UUS juga merupakan bagian dan pemekaran usaha yang dimandatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi,” tulis direksi AJMI dan AJMIS.

Secara garis besar, direksi AJMI dan AJMIS mengungkap pemisahaan UUS akan dilakukan dengan pengalihan karena hukum atas seluruh portofolio kepesertaan syariah, termasuk aset, liabilitas dan ekuitas UUS kepada AJMIS.

Setelah selesai dan efektifnya rencana pemisahan UUS, AJMIS akan melanjutkan kegiatan usaha asuransi jiwa berbasis syariah yang saat ini dijalankan oleh UUS.

Lebih lanjut, AJMI tidak lagi menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa berbasis svariah. AJMI akan segera mengajukan permohonan pengembalian izin usaha asuransi jiwa berbasis syariah yang selama ini dimiliki oleh UUS kepada OJK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Selain pengalihan portofolio kepesertaan syariah, AJMI juga akan melakukan perpindahan data pribadi nasabah kepada AJMIS dengan tetap memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pemisahan UUS kepada AJMIS ini juga akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewaiiban-kewaiiban pegawai AJMI dan hak-hak dari pemegang saham minoritas masing-masing dari AJMIS, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AJMI dan AJMIS akan memastikan seluruh operasional dan layanan perusahaan tetap berjalan optimal.

“Setelah portofolio kepesertaan syariah dipindahkan dari UUS kepada AJMIS kewajiban terhadap pemegang polis asuransi jiwa syariah akan menjadi tanggung jawab AJMIS sesuai dengan ketentuan polis,” ungkap direksi.

Rencana pemisahan UUS tersebut juga dipastikan tidak mengubah manfaat polis, hak, kewajiban pemegang polis. Seluruh nasabah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis masing-masing.

Terakhir, bagi para kreditur yang berkeberatan atas rencana pemisahan UUS tersebut, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada AJMI atau AJMIS dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan menyebutkan alasan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, pada hari dan jam kerja, melalui:

• Telepon: (021) 2555 7777
• Email: [email protected]

“Kreditur yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari tersebut sesuai dengan ketentuan di atas, dianggap telah menyetujui rencana pemisahan UUS,” pungkas direksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan update kondisi sektor jasa keuangan Indonesia di tengah masih tingginya tensi geopolitik dan perlambatan perekonomian global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sektor jasa keuangan RI masih terjaga stabil dengan didukung oleh permodalan yang kuat serta likuiditas yang memadai.

Mahendra menjelaskan bahwa saat ini secara umum perekonomian global masih dalam kondisi melemah. "Di Amerika Serikat, inflasi termoderasi dan terjadi cooling down pasar tenaga kerja AS di tengah ekspektasi penurunan suku bunga kebijakan The Fed pada tahun ini," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).

Sementara di Eropa, indikator ekonomi juga belum solid di tengah inflasi yang persistent dan ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral pada September tahun ini.

Mahendra melanjutkan, di China, pertumbuhan ekonomi melambat dengan pelemahan demand yang terus berlanjut. Tak hanya ekonomi yang belum solid, tensi geopolitik juga meningkat sejalan dengan dinamika politik di AS jelang pilpres pada November 2024.

"Serta potensi instabilitas di Timur Tengah dan Rusia akibat berlanjutnya perang di kedua kawasan," lanjut Mahendra.

Lebih jauh, pelemahan permintaan global menyebabkan harga komoditas melemah, yang didorong oleh prediksi penurunan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Di sisi lain, pasar keuangan di pasar emerging market mayoritas menguat, terutama di pasar obligasi dan nilai tukar.

Untuk pasar domestik, Mahendra menyebutkan kondisi masih cukup positif dan stabil dengan inflasi inti yang terjaga dan neraca perdagangan yang masih surplus. Kendati demikian, pemulihan daya beli yang berjalan relatif lambat mesti menjadi perhatian.

"Di tengah ketidakpastian kondisi global, OJK mewaspadai risiko tersebut dan juga dampak rambatan terhadap jasa keuangan. OJK meminta industri memonitor down side risk secara berkala dan menyediakan buffer dan melakukan uji ketahanan secara periodik," tutup Mahendra.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengungkap produk asuransi tradisional yang semakin diminati.

Produk asuransi tradisional terus mencatatkan pertumbuhan premi, di tengah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit linked yang mencatatkan penurunan. Premi asuransi tradisional juga kini mendominasi premi industri asuransi jiwa.

Menurut catatan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pendapatan premi industri asuransi jiwa mencatatkan total Rp88,49 triliun. Dari total tersebut, premi berdasarkan produk tradisional mencapai sebanyak Rp51,81 triliun yang mana naik 18,6% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp43,68 triliun. Sementara itu, premi produk unit linked mencapai Rp36,68 triliun yang turun 13,8% yoy dari sebelumnya Rp42,56 triliun.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengungkap dengan perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus bergerak seiring perkembangan waktu, pihaknya menyadari kebutuhan masyarakat akan perlindungan asuransi kian dinamis.

“Termasuk pilihan akan produk tradisional yang masih mendominasi karena variasi produknya,” kata Karin saat dihubungi Bisnis pada Jumat (16/9/2024).

Oleh sebab itu, Karin melihat saat ini tren bergerak ke produk yang lebih spesifik seperti misalnya produk khusus warisan, produk khusus kesehatan, produk dengan pengembalian kontribusi, dan lain sebagainya. Hal tersebut menurutnya menunjukkan tren produk yang kian beragam untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara khusus.

Namun demikian, pihaknya tetap melihat produk tradisional dan unit linked saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disetiap jenjang kehidupannya, sehingga akan melengkapi kebutuhan masyarakat yang sudah paham terkait manfaat asuransi, atau yang membutuhkan produk perlindungan dan investasi sekaligus.

“ Kami akan terus mendengarkan nasabah untuk menghadirkan inovasi produk yang memberikan solusi untuk nasabah. Kami percaya kebutuhan nasabah sangat beragam, untuk itu kami memberikan berbagai solusi agar bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, tujuan keuangan, dan profil risiko,” ungkapnya.

Dalam menerapkan strategi investasi pada produk unit linked, Karin menyebut pihaknya sangat memperhatikan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi. Pihaknya senantiasa berhati-hati dalam menempatkan dana nasabah. Penempatan pada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang memiliki peringkat layak investasi (investment grade) menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mengelola portofolio investasi PAYDI.

“Kami juga menerapkan strategi untuk memastikan setiap nasabah/calon nasabah yang ingin membeli PAYDI, harus melakukan self assessment atas profil risikonya masing-masing. Sehingga produk yang dipilih sudah sesuai dengan profil risikonya,” katanya.

Karin menyebut pasar produk unit linked adalah segmen keluarga yang peduli akan pentingnya perlindungan bagi keluarga, tetapi juga sudah memahami produk asuransi yang disertai investasi.

“Segmen ini yang akan terus menjadi fokus utama kami dalam mengembangkan ragam inovasi produk dan layanan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyasar generasi millenial yang sudah paham investasi dan menginginkan produk asuransi yang disertai investasi.

“Prudential Indonesia senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan dana pada subdana sesuai dengan strategi investasi masing-masing subdana, antara lain dengan memilih instrumen yang memiliki bisnis yang berkesinambungan, kinerja keuangan yang solid, manajemen yang berkualitas, valuasi yang menarik dan likuiditas yang baik,” tandasnya.

Pada semester I/2024, Prudential Indonesia mencatatkan total pendapatan premi sebanyak Rp10 triliun. Premi perusahaan masih didominasi oleh unit linked yang mencapai Rp7,7 triliun. Premi dari unit linked pada periode tersebut sedikit mengalami koreksi sebanyak 4%.

Sementara itu, pendapatan premi Prudential Indonesia dari produk tradisional mencapai sebesar Rp2,4 triliun yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pendanaan modal ventura di Indonesia masih dilakukan dengan hati-hati akibat dampak tech winter yang melanda sejak 2023. Selain itu, suku bunga yang tinggi turut mendorong modal ventura untuk lebih selektif dalam menyalurkan dana.

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, mengungkapkan bahwa meskipun kondisi ini menantang, beberapa sektor tetap menarik bagi investor. "Sektor yang memiliki masalah besar akan menarik bagi investor dan pendiri startup, seperti fintech, agritech, dan lainnya. Namun, semua kembali pada kemampuan masing-masing startup untuk mencapai path to profitability," ujar Eddi kepada Bisnis, Kamis (5/9/2024).

Hingga kuartal I/2024, total pendanaan startup dari modal ventura tercatat sebesar US$310 juta dengan 34 transaksi. Sektor fintech mendominasi dengan 10 transaksi, diikuti oleh agritech dan climate tech dengan masing-masing empat transaksi, serta edtech, legaltech, dan Software as a Service (SaaS) yang masing-masing mencatatkan dua transaksi.

Pada 2023, sektor yang paling banyak mendapat pendanaan adalah marketplace dengan nilai US%1,5 miliar dari enam transaksi, diikuti oleh fintech dengan USD583 juta dari 14 transaksi, dan aquatech dengan US$213 juta dari dua transaksi.

Eddi menjelaskan bahwa modal ventura menggunakan metode Total Addressable Market (TAM), Serviceable Addressable Market (SAM), dan Serviceable Obtainable Market (SOM) untuk mengukur potensi pasar dari startup yang mereka investasikan.

Eddi berharap pendanaan modal ventura dapat mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir 2024, meskipun pada semester I/2024 terjadi kontraksi. "Ada dua aspek yang bisa tumbuh, yakni jumlah transaksi dan jumlah dana yang diinvestasikan. Salah satu atau keduanya bisa mengalami peningkatan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) berharap pembiayaan modal ventura pada 2024 akan mencatatkan peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, meskipun hingga paruh pertama tahun ini pendanaan masih mengalami penurunan.

Ketua Umum Amvesindo, Eddi Danusaputro, mengungkapkan bahwa penurunan pendanaan startup telah berlangsung sejak 2023 akibat dampak tech winter.

Fenoma tech winter ini seperti pengurangan bisnis oleh sejumlah ecommerce hingga terbaru penutupan bisnis lini raksasa teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) di Vietnam.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan modal ventura pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp16,90 triliun, mengalami penurunan 10,60% secara tahunan (yoy) dari Rp18,91 triliun pada Juni 2023. Penurunan juga terjadi secara bulanan, yaitu 0,08% dibandingkan Mei 2024 yang tercatat sebesar Rp16,92 triliun.

Eddi menjelaskan bahwa kinerja pendanaan modal ventura dapat dilihat dari dua aspek, yaitu jumlah transaksi (deal volume) dan nilai investasi (deal value). "Kami berharap tetap ada pertumbuhan, baik dari jumlah transaksi atau nilai investasi, atau bahkan keduanya," kata Eddi kepada Bisnis pada Kamis (5/9/2024).

Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh industri modal ventura saat ini adalah kenaikan suku bunga. Untuk mengatasinya, perusahaan modal ventura akan lebih selektif dalam memilih sektor dengan prospek yang dianggap menguntungkan.

"Selain selektif, kami juga membantu startup dengan membuka akses pasar baru, meningkatkan pendapatan mereka, serta membantu dalam mencari talenta dan sumber daya lainnya," tambahnya.

Amvesindo mencatat adanya peningkatan jumlah transaksi pendanaan startup pada kuartal I/2024, yakni sebanyak 34 transaksi, naik dari 26 transaksi pada kuartal I/2023. Dari sisi nilai, pendanaan mencapai US$310 juta pada kuartal I/2024, tumbuh 14,65% dari US$270,375 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun ada kenaikan, capaian ini masih jauh di bawah kuartal I/2022, di mana jumlah transaksi mencapai 75 dengan total pendanaan USD1,20 miliar. Penurunan ini masih disebabkan oleh tech winter yang melanda sejak 2023, dan Eddi berharap situasi akan membaik seiring dengan penurunan suku bunga.

"Masih terjadi tech winter dan kami menunggu turunnya suku bunga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kontribusi outstanding penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan Road Map Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028, kontribusi penjaminan terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 2,6%. Angka ini lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 5,1% dan Thailand sebesar 3,8%.

Negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang menempati posisi teratas dengan kontribusi penjaminan masing-masing sebesar 7,4% dan 7,3% terhadap PDB. Diikuti oleh Spanyol sebesar 6,7%, Taiwan 6,7%, Hungaria 4,4%, Prancis 3,9%, Portugal 3,4%, dan Chili sebesar 3,2%.

Menurut peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip Jumat (6/9/2014), industri penjaminan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah persaingan dengan perusahaan asuransi umum, terutama terkait kesetaraan aturan dalam penjaminan kredit atau pembiayaan. OJK menilai perlu adanya harmonisasi aturan antara industri asuransi umum dan penjaminan, seperti yang tercantum dalam POJK 20/2023 mengenai produk asuransi yang terkait dengan kredit atau pembiayaan syariah serta produk suretyship syariah.

Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara nilai premi asuransi kredit dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari perusahaan penjaminan. Pada Desember 2023, premi asuransi kredit tercatat sebesar Rp30,76 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan IJP yang hanya mencapai Rp7,92 triliun, atau sekitar 3,88 kali lipat lebih besar.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh perusahaan penjaminan, khususnya Jamkrida, adalah terkait kesulitan permodalan akibat rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan penyertaan modal. Hal ini menghambat pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

Untuk memperkuat modal, OJK mendorong Jamkrida mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Dengan status Perseroda, Jamkrida dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta melalui penerbitan saham atau obligasi. Saat ini, 33% Jamkrida sudah berbentuk Perseroda, sementara sisanya masih dalam proses.

Dari sisi kinerja, aset perusahaan penjaminan selama lima tahun terakhir tumbuh sebesar 20,6% per tahun, mencapai Rp46,4 triliun pada 2023. Pendapatan IJP juga meningkat 31,5% per tahun menjadi Rp7,9 triliun. Namun, klaim perusahaan penjaminan meningkat menjadi Rp6,6 triliun pada tahun yang sama.

Aset perusahaan penjaminan didominasi oleh perusahaan konvensional sebesar Rp40,88 triliun atau 88% dari total aset. Sementara perusahaan penjaminan syariah memiliki aset sebesar Rp5,53 triliun atau 12%. Demikian juga dengan pendapatan IJP, di mana perusahaan konvensional menyumbang Rp7,11 triliun (90%) dan syariah sebesar Rp0,83 triliun (10%).

OJK juga mencatat rata-rata gearing ratio perusahaan penjaminan pada Desember 2023 sebesar 24 kali, yang terdiri dari gearing ratio untuk kegiatan produktif sebesar 18 kali dan untuk kegiatan non-produktif sebesar enam kali.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mengungkapkan bahwa kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) perusahaan tetap terjaga dan tidak terdampak oleh penurunan segmen kelas menengah. Hingga Agustus 2024, CNAF mencatatkan NPF sebesar 1,22%, membaik sebesar 11 basis poin (bps) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 1,32%. Angka ini juga masih jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, menjelaskan bahwa secara bulanan, NPF perusahaan pada Agustus 2024 juga membaik sebesar 0,11% dibandingkan Juli 2024, di mana NPF tercatat sebesar 1,46%. "NPF CNAF saat ini masih lebih baik dibandingkan rata-rata industri multifinance, di mana data OJK mencatatkan NPF bulan Juni 2024 sebesar 2,8%," kata Ristiawan kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Untuk menjaga kesehatan portofolio, CNAF menerapkan sejumlah strategi, termasuk pemutakhiran sistem penilaian kredit guna memastikan kualitas nasabah yang disetujui memiliki risiko yang terkendali. CNAF juga aktif mengingatkan debitur mengenai pembayaran angsuran melalui WhatsApp dan telepon, serta sedang mengembangkan teknologi berbasis suara untuk memperkuat komunikasi dengan nasabah.

Selain itu, CNAF berencana menambah kanal dan metode pembayaran angsuran untuk memudahkan akses bagi masyarakat. "Kami terus berupaya agar pembayaran angsuran menjadi lebih mudah dan terjangkau," tambah Ristiawan.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun ke kelompok aspiring middle class selama 2019 hingga 2024, menjadi 47,85 juta. Penurunan ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat, yang dinilai turut berdampak pada kenaikan NPF di sektor pembiayaan. Pada Juni 2024, NPF di sektor pembiayaan tercatat sebesar 2,8%, naik dibandingkan 2,69% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengatakan bahwa penurunan populasi kelas menengah berdampak pada daya beli masyarakat, yang menyebabkan banyak orang menunda pembelian kendaraan. "Banyak kebutuhan pokok yang harus didahulukan, sehingga pembelian kendaraan sering kali ditunda," ujarnya.

Suwandi juga menambahkan bahwa peningkatan NPF dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, karena perusahaan harus mencadangkan dana tambahan untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah. "Jika NPF meningkat, perusahaan harus mencadangkan lebih banyak, yang tentunya akan mengganggu profitabilitas," jelasnya.

Untuk mengatasi dampak ini, Suwandi menyarankan adanya kerja sama antara pemerintah dan industri guna menstabilkan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat dapat kembali meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengumumkan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019 Seri C yang akan jatuh tempo pada 4 Oktober 2024. Obligasi tersebut memiliki nilai sebesar Rp190 miliar, dengan bunga sebesar Rp3,84 miliar.

"Direksi Adira Dinamika Multi Finance Tbk. memberitahukan kepada para pemegang efek mengenai pelaksanaan pembayaran pelunasan efek," kata Head of Corporate Secretary Regulatory Adira Finance Andreas Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Kamis (5/9/2024).

Sepanjang 2024, Adira Finance telah melunasi beberapa obligasi dan sukuk. Pada April 2024, perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 Seri C senilai Rp607,7 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019 Seri C sebesar Rp14 miliar.

Selain itu, Adira Finance juga menyelesaikan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B senilai Rp741 miliar pada 23 Juli 2024, serta Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp405 miliar pada 17 Juli 2024.

Adira Finance masih memiliki kewajiban lain berupa Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A senilai Rp834,39 miliar yang akan jatuh tempo pada 19 November 2024.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance, Sylvanus Gani Mendrofa, sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan berencana melunasi seluruh obligasi jatuh tempo pada 2024 menggunakan kas internal. "Perusahaan berencana melunasi pokok obligasi beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo dengan menggunakan kas internal perusahaan," ungkapnya pada Desember 2023.

Gani juga menambahkan bahwa Adira Finance terus mencari pendanaan yang lebih kompetitif melalui diversifikasi, termasuk penerbitan obligasi dan sukuk yang biasanya dilakukan dua kali dalam setahun. Selain itu, Adira Finance juga melakukan pembiayaan bersama dengan induk perusahaannya, Bank Danamon, serta memperoleh pinjaman dari bank lain sebagai bagian dari strategi diversifikasi pendanaan.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengungkap berbagai tantangan yang menyebabkan penurunan tajam dalam pendanaan infrastruktur.

Siva Rahmadani, Head of Corporate Communication Department IIF mengungkapkan sektor pembiayaan infrastruktur (PPI) mengalami koreksi signifikan sebesar 88,98% secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga Juni 2024. Jumlah ini turun menjadi Rp11,21 triliun dibandingkan dengan Rp101,78 triliun pada Juni 2023.

Siva menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh IIF adalah kompetisi pendanaan infrastruktur dari perbankan. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global, pelemahan rupiah, serta tingginya suku bunga acuan dan pertumbuhan kredit perbankan turut menjadi faktor yang menghambat pendanaan sektor infrastruktur.

"Kondisi ini memperlambat pertumbuhan pembiayaan yang kami berikan dan menyebabkan sejumlah klien mempercepat pelunasan utangnya," kata Siva kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Dalam situasi menanyang ini, IIF tetap berusaha menjaga profitabilitas dan kualitas aset produktifnya. Meski demikian, penurunan pembiayaan infrastruktur oleh PPI juga berdampak pada penurunan total aset IIF, yang per Juni 2024 tercatat sebesar Rp14,71 triliun.

Siva menjelaskan bahwa IIF tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan fokus pada proyek-proyek dengan tingkat pengembalian yang baik. Ia juga optimistis bahwa pendanaan infrastruktur akan meningkat seiring dengan stabilnya kondisi ekonomi global dan nasional.

"Ke depan, kami berharap kondisi ekonomi akan lebih stabil, ditandai dengan penurunan suku bunga, inflasi yang terkendali, serta kondisi geopolitik yang lebih stabil," tambahnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kredit perbankan untuk sektor konstruksi mencapai Rp240,87 triliun pada Mei 2024, naik 0,20% yoy dari Rp240,37 triliun pada Mei 2023. Secara bulanan, pembiayaan kredit sektor konstruksi juga meningkat 0,63% menjadi Rp242,40 triliun pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebagian perusaan pinjaman online (pinjol) alias Fintech Peer-to-Peer Lending menolak penurunan jumlah kelas menengah sebagai pendorong meningkatnya kredit macet.

Ivan Nikolas, Group CEO & Co-Founder Akseleran, menyatakan peningkatan outstanding kredit macet pada platform P2P lending dari kelompok usia produktif tidak bisa langsung dihubungkan dengan penurunan kelas menengah.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pinjaman macet untuk kelompok usia produktif antara 35 hingga 54 tahun meningkat menjadi Rp557,34 miliar pada Juni 2024, dari Rp541,26 miliar pada Juni 2023. Meskipun demikian, rasio tunggakan 90 hari (TWP90) secara keseluruhan membaik ke level 2,79% pada Juni 2024, baik secara tahunan maupun bulanan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun ke kelompok aspiring middle class dalam periode 2019 hingga 2024, sehingga jumlah total kelompok kelas menengah berkurang menjadi 47,85 juta orang. Pada 2023, jumlah tersebut tercatat sebanyak 48,27 juta orang.

"Saya rasa belum bisa disimpulkan langsung bahwa peningkatan kredit macet ini akibat penurunan kelas menengah. Meski tidak menutup kemungkinan ada kaitannya, tetapi belum tentu," ujar Ivan kepada Bisnis, baru-baru ini (4/9/2024).

Ivan menjelaskan, kualitas kredit P2P lending lebih dipengaruhi oleh faktor suku bunga Bank Indonesia. Ketika suku bunga naik, bunga pinjaman juga ikut meningkat, sehingga beban bunga peminjam bertambah dan meningkatkan risiko kredit macet.

"Secara mikro, risiko kredit tergantung pada apakah penilaian pinjaman dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Jika dilakukan secara prudent, risiko kredit macet dapat ditekan," jelasnya.

Ivan juga menyatakan bahwa Akseleran tidak memiliki strategi khusus terkait penurunan kelas menengah saat ini, namun perusahaan terus memantau kondisi ekonomi dan akan melakukan penyesuaian manajemen risiko sesuai kebutuhan.

"Saat ini, TWP90 di Akseleran tetap rendah, yakni di angka 0,13%. Kami optimis ke depan TWP90 akan tetap stabil rendah, terlebih jika suku bunga BI diturunkan dalam beberapa bulan mendatang, itu akan menjadi sentimen positif," ungkap Ivan.

Pada tahun 2024, Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman online sebesar Rp3,4 triliun. "Kami terus berupaya mencapai target tersebut," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan kinerja positif dalam inovasi fitur paylater yang diperuntukkan bagi nasabah mereka, sejak kedua bank tersebut meluncurkannya pada akhir 2023.

Sebagaimana diketahui, bisnis paylater memang telah menjadi bagian dari strategi besar big bank. Bank-bank ini mengikuti jejak perusahaan pembiayaan yang sudah lebih dulu mengembangkan layanan paylater.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp15.401 per dolar AS pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (6/9/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,51% atau 78,5 poin, selagi indeks dolar AS menurun 0,06% ke level 101,04.

Beberapa mata uang kawasan Asia turut dibuka menguat. Yen Jepang menguat 0,13%, dolar Taiwan menguat 0,22%, dan won Korea Selatan menguat 0,06%.

Mata uang lainnya yang dibuka menguat adalah peso Filipina 0,4% dan baht Thailand 0,17%. Di sisi lain, yuan China melemah 0,04%, dolar Singapura melemah 0,02%, serta rupee India melemah 0,01%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah akan berfluktuasi, tetapi ditutup menguat pada rentang Rp15.300–Rp15.520 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang dinilai akan mempengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, investor tengah bersiap menghadapi pekan yang penuh dengan data penting, termasuk laporan jumlah pengangguran AS yang akan segera dirilis.

Laporan tersebut diharapkan memiliki dampak besar terhadap keputusan Federal Reserve atau The Fed yang akan diumumkan pada 18 September 2024.

Dari dalam negeri, Ibrahim menuturkan bahwa pasar merespons positif data inflasi Agustus 2024 yang mencapai 2,12% secara tahunan (year on year/yoy). Posisi itu bergerak stabil karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

“Namun, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada komoditas beras,” pungkasnya.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.375 dan harga jual sebesar Rp15.395 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.08 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.245 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.545 per dolar AS.

Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah di BCA untuk e-rate tercatat sebesar Rp11.829,27 untuk beli dan Rp11.842,84 untuk kurs jual. Pada TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar dolar Singapura sebesar Rp11.727,40 untuk beli dan Rp11.967,40 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.372 dan Rp15.399 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli pada TT counter sebesar Rp15.290 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.490 per dolar AS.

Sementara itu, harga beli dolar Singapura ditetapkan sebesar Rp11.809,17 dan harga jual sebesar Rp11.858,42 berdasarkan e-rate. Kurs dolar Singapura di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp11.693,39 untuk beli dan Rp12.065,07 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.04 WIB masing-masing sebesar Rp15.385 dan Rp15.415.

Sementara itu, kurs special rate di Mandiri untuk dolar Singapura pada hari ini adalah Rp11.833 untuk beli dan Rp11.855 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.378 dan harga jual sebesar Rp15.398 berdasarkan special rates.

Selanjutnya, kurs dolar Singapura untuk beli berdasarkan special rates berada pada level Rp11.781 dan jual sebesar Rp11.897.