Bisnis.com, JAKARTA -- Penurunan aset perusahaan pembiayaan non-bank berdampak signifikan terhadap kinerja pembiayaan di sektor infrastruktur, termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Hingga Juni 2024, total aset SMI tercatat sebesar Rp114,01 triliun, turun 2,15% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan Juni 2023 yang mencapai Rp116,51 triliun.

Manajemen SMI menyatakan bahwa penurunan ini sejalan dengan turunnya outstanding pembiayaan publik, yang disebabkan oleh pembayaran pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah daerah. "Hal ini terkait pembayaran dari debitur pemerintah daerah atas pinjaman program PEN," kata pihak manajemen SMI kepada Bisnis pada Selasa (3/9/2024).

Selaras dengan penurunan aset, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pembiayaan infrastruktur oleh Lembaga Keuangan Khusus (LKK) mengalami penurunan 12,61% yoy, dari Rp101,78 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp88,94 triliun pada Juni 2024. Sebagai LKK di bawah Kementerian Keuangan, SMI memiliki peran penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, terutama melalui pembiayaan pembangunan di pemerintah daerah.

Pada semester I/2024, SMI berhasil menyalurkan pembiayaan dan investasi sebesar Rp93,41 triliun, dengan total disbursement hingga Juni 2024 mencapai Rp10,59 triliun. Sebagian besar pembiayaan SMI didominasi oleh sektor jalan tol sebesar 30,4%, diikuti oleh sektor ketenagalistrikan (10,2%) dan transportasi (9,5%).

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik dan Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia (UI), Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan tren penurunan aset perusahaan pembiayaan non-bank sudah terlihat sejak September 2023. Menurutnya, penurunan ini disebabkan oleh sikap "wait and see" dari pelaku bisnis yang umum terjadi pada tahun politik, sehingga mempengaruhi total aset dan volume pembiayaan untuk proyek infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pendanaan sektor infrastruktur oleh Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) menunjukkan penurunan signifikan sepanjang Juni 2024.

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikutip Senin (2/9/2024), pembiayaan infrastruktur oleh IKNB, khususnya Lembaga Keuangan Khusus (LKK), mengalami penurunan sebesar 12,61% secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi Rp88,94 triliun. Angka ini turun dari Rp101,78 triliun yang tercatat pada Juni 2023.

Penurunan yang lebih tajam terjadi pada pembiayaan infrastruktur oleh IKNB melalui Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI), yang mencatat koreksi sebesar 88,98% yoy menjadi hanya Rp11,21 triliun pada Juni 2024, dibandingkan dengan Rp101,78 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pendanaan infrastruktur dari kedua segmen IKNB tersebut pada Juni 2024 terkoreksi sebesar 50,79% yoy, dengan total pendanaan yang hanya mencapai Rp100,16 triliun.

Penurunan drastis ini salah satunya dipicu oleh perubahan kategori PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sejak September 2023, SMI masuk ke dalam kategori LKK, yang sebelumnya berada di bawah kategori PPI. Perubahan ini menyebabkan akumulasi pembiayaan infrastruktur dari PPI anjlok drastis pada September 2023 menjadi Rp10,79 triliun, dibandingkan dengan Rp101,65 triliun pada Juli 2023.

Guru Besar Fakultas Teknik dan Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia, Mohammed Ali Berawai, menilai penurunan pendanaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan dalam struktur dan metode pembiayaan oleh lembaga keuangan.

"Peralihan dari pinjaman langsung ke instrumen alternatif, seperti obligasi atau kemitraan publik-swasta, dapat mengurangi volume piutang yang tercatat," ujar Ali pada Senin (2/9/2024).

Selain itu, Ali menambahkan bahwa kendala dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti penundaan atau pembatalan proyek, turut mengurangi kebutuhan akan pinjaman langsung dari lembaga pembiayaan non-bank. Faktor lainnya adalah manajemen risiko yang lebih ketat, yang mempengaruhi keputusan lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman, sehingga berdampak pada penurunan volume piutang yang tercatat.

Data OJK juga menunjukkan adanya penurunan aset INKB perusahaan pembiayaan dalam setahun terakhir. "Sejak September 2023, penurunan keterlibatan lembaga pembiayaan IKNB kemungkinan disebabkan oleh sikap ‘wait and see’ para pelaku bisnis yang lumrah terjadi pada tahun politik. Ini berdampak pada total aset dan volume pembiayaan untuk proyek infrastruktur," jelas Ali.

Untuk mengatasi lemahnya sektor IKNB dalam pendanaan infrastruktur, Ali menyarankan optimalisasi melalui pendekatan strategis yang komprehensif. "Kemitraan Publik-Swasta (PPP) dapat memadukan sumber daya dan keahlian sektor swasta dan pemerintah untuk membiayai dan mengelola proyek infrastruktur secara efisien. Inovasi dalam instrumen keuangan, seperti obligasi infrastruktur dan sukuk, juga dapat meningkatkan akses ke modal," tutupnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 mengalami kontraksi cukup dalam secara tahunan.

Pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 sebesar Rp11,71 triliun, turun 88,41% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan Mei 2023 sebesar Rp101,19 triliun.

Kontribusi jenis kegiatan usaha terbesar yang menyumbang pembiayaan infrastruktur, pinjaman langsung (direct landing) turun 79,46% yoy dari Rp51,60 triliun pada Mei 2023 menjadi Rp10,59 triliun pada Mei 2024.

Penurunan tersebut juga selaras dengan penurunan laba perusahaan pembiayaan infrastruktur yang tergerus 95% yoy menjadi Rp48 miliar dibandingkan dengan Rp1,01 triliun pada Mei 2023.

Pada periode ini, beban perusahaan sebenarnya juga turun dari Mei 2023 sebesar Rp2,24 triliun menjadi Rp481 miliar atau turun 79% yoy. Namun di sisi lain, pendapatan juga turun dari Rp3,46 triliun di Mei 2023 menjadi Rp546 miliar di Mei 2024, atau turun 84% yoy.

Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin mengatakan saat ini pembiayaan infrastruktur masih dominan didanai dari kredit perbankan yang mana hal itu merupakan sumber pendanaan jangka pendek.

"Seharusnya pembiayaan infrastruktur lebih banyak di-drive sumber pendanaan jangka panjang karena payback periode proyek infrastruktur jangka panjang," kata Esther kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyaluran kredit perbankan untuk sektor konstruksi pada Mei 2024 mencapai Rp240,87 triliun, naik 0,20% yoy dibandingkan dengan Mei 2023 sebesar Rp240,37 triliun.

Angka tersebut secara bulanan juga meningkat. Pada Juni 2024 pembiayaan kredit perbankan sektor konstruksi naik 0,63% month-to-month (mtm) menjadi Rp242,40 triliun.

Esther mengatakan pemerintah bisa mengandalkan keterlibatan perusahaan pembiayaan swasta untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. "Skema bisa public private partnership," tandasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-Indonesia II) menjalin kerja sama melalui penandatanganan Blended Finance Delivery Mechanism (BFDM) Grant Agreement.

Grant agreement ini ditandatangani oleh Reynaldi Hermansjah, Presiden Direktur IIF dan Maurin Sitorus, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur jangka panjang di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Acara tersebut disaksikan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II, Thomas Djiwandono, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Lakhdir, dan CEO Millenium Challenge Corporation, Alice Albright.

"Hibah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup penghentian perubahan iklim dan perlindungan lingkungan," kata Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II seperti dikutip Rabu (31/7).

BFDM sendiri merupakan inovasi untuk menggabungkan berbagai sumber pendanaan, seperti pinjaman komersial, hibah, dan investasi, untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, skema BFDM juga membantu sebuah proyek dalam mencapai financial close lebih cepat dan efisien sehingga proyek-proyek pembangunan dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa kriteria spesifik dalam skema pembiayaan melalui blended finance ini meliputi perhitungan Economic Rate of Return (ERR) dari masing-masing proyek serta adanya partisipasi IIF dalam bentuk co-investment. Selain itu dalam mekanisme pembiayaan blended finance, aspek penyetaraan gender dan inklusi sosial merupakan salah satu parameter yang dititikberatkan.

Presiden Direktur IIF, Reynaldi Hermansjah menyampaikan, kolaborasi antara IIF dan MCA-Indonesia II ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Skema BFDM sendiri akan membantu memitigasi risiko pembiayaan kembali sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan untuk pengembangan proyek infrastruktur, sehingga mendorong partisipasi investor institusional yang menghasilkan penguatan pasar modal Indonesia," ucapnya.

Sebagai informasi, MCA-Indonesia II adalah entitas yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Program Compact Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 649 juta.

Program compact ini merupakan kemitraan hibah antara pemerintah Indonesia dan Millennium Challenge Corporation dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi proyek infrastruktur dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II, Maurin Sitorus menyampaikan bahwa Kemitraan dengan IIF ini meningkatkan dukungan program compact untuk proyek infrastruktur berkelanjutan.

“Bersama-sama, kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif,” ucapnya.

Kerjasama antara IIF dan MCA-Indonesia II ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Melalui skema BFDM, Indonesia akan dapat membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan minim risiko, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

PT Indonesia Infrastructure Finance PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah lembaga keuangan swasta non-bank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek- proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif Pemerintah Republik Indonesia – Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan lembaga multilateral lainnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, IIF menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam memberikan kredit, tata kelola perusahaan, dan dalam menerapkan standar perlindungan sosial dan lingkungan.