JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah) mengantongi izin sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin ini diperoleh usai menjalankan proses pemisahan diri dari induknya (spin off) dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife).

Izin usaha Manulife Syariah ditandai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76/D.05/2024 pada Jumat, 4 Oktober 2024. Manulife Syariah mengantongi izin sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud,” ungkap Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Asep Iskandar dalam pengumumannya, pada Kamis (17/10/2024).

Manulife Syariah beralamat di Gd. Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930.

“Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah diminta untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” imbuh Asep.

Sementara mengacu keterbukaan informasi dari Manulife, spin off unit usaha syariah (UUS) dilakukan perusahaan dengan mendirikan perusahaan baru di bidang asuransi syariah. Rencana spin off telah mendapat persetujuan OJK pada 6 April 2024 lalu. Selanjutnya, Manulife mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan baru kepada OJK.

“Setelah mendapat persetujuan izin usaha, seluruh portofolio kepesertaan di Unit Syariah Manulife Indonesia akan dialihkan serta dikelola oleh Perusahaan Baru tersebut,” demikian tulis Manulife dalam website perusahaan.

Spin off UUS Manulife Indonesia dan pengalihan portofolio kepesertaan nasabah diperkirakan akan efektif mulai kuartal ke-4 tahun 2024, dengan tunduk pada persetujuan OJK. Seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan peraturan terkait yakni POK 11/2023.

“Segala hal yang terkait dengan polis asuransi syariah nasabah Manulife Indonesia, seperti manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim, tidak mengalami perubahan. Nasabah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis,” jelas Manulife.

Dalam hal spin off ini, Manulife Indonesia berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan optimal, serta akan menginformasikan secara transparan dan berkelanjutan terkait proses perluasan bisnis syariah tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) resmi melakukan pemisahan atau spin offunit usaha syariah (UUS) dengan mendirikan perusahaan syariah baru, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah.

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan No. 76/D.05/2024 tertanggal 4 Oktober 2024.

Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah mengungkap bahwa proses ini merupakan bagian dari pemekaran usaha melalui pemisahan UUS dari Manulife Indonesia yang dimandatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

“Sebagai bentuk dari kelanjutan rencana pemisahan tersebut, kami umumkan bahwa Manulife Syariah Indonesia telah resmi mendapatkan izin usaha asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan,” tulis Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah dalam pengumuman di Harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (9/10/2024).

Direksi menegaskan bahwa pemisahan UUS tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk selalu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang dalam perlindungan asuransi berbasis syariah.

Lebih lanjut, Manulife Indonesia akan segera mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK untuk mengalihkan portofolio kepesertaan Manulife Indonesia kepada Manulife Syariah Indonesia.

“Kami akan memberikan informasi lebih lanjut apabila rencana pengalihan portofolio kepesertaan Manulife Indonesia kepada Manulife Syariah Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,” ungkap Direksi.

Manulife Indonesia memastikan bahwa rencana pemisahan UUS tersebut tidak mengubah manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim. Perusahaan juga memastikan pemegang polis syariah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis.

Menulife Indonesia menyebut apabila ada informasi yang dibutuhkan selama proses transisi ini berlangsung hingga berlaku efektif nanti, pemegang polis dapat menghubungi Manulife Indonesia Customer Contact Center melalui telepon di (021) 2555 7777 atau e-mail ke [email protected].

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi JiwaManulife Indonesia (AJMI) mengumumkan rancangan spin off unit usaha syariah (UUS). Pemisahan usaha syariah perseroan akan dilakukan dengan mendirikan perusahaan baru bernama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (AJMIS).

Sebelumnya, AJMI telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana kerja pemisahan UUS melalui Surat OJK No. S-348/PD.11/2024 pada 6 April 2024.

AJMI didirikan pada 1984 dengan nama PT Asuransi Jiwa Dharma Kasih Bhakti. AJMI merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi jiwa dengan prinsip syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP 020/KM.13/1989 tanggal 6 Maret 1989.

AJMI mendirikan UUS sesuai izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-107/KM.10/ 2009 tanggal 13 Mei 2009. Kemudian, AJMIS didirikan pada 2024 sebagai perusahaan yang akan menerima pemisahan seluruh portofolio kepesertaan syariah, termasuk aset, liabilitas dan ekuitas UUS dari AJMI, dan nantinya akan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Dikutip dari pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat, (6/9/2024) dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUPT), maka AJMI dan AJMIS dengan ini bersama-sama mengumumkan ringkasan dari rancangan spin off UUS yang dikelola oleh AJMI kepada AJMIS yang disebut rencana pemisahan UUS.

Direksi AJMI dan AJMIS memastikan pelaksanaan dan penyelesaian dari rencana pemisahan UUS tersebut tunduk pada pemenuhan seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi menyebut pemisahan UUS dilakukan untuk mengembangkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus meningkat atas produk perlindungan asuransi berbasis syariah.

“Rencana pemisahan UUS juga merupakan bagian dan pemekaran usaha yang dimandatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi,” tulis direksi AJMI dan AJMIS.

Secara garis besar, direksi AJMI dan AJMIS mengungkap pemisahaan UUS akan dilakukan dengan pengalihan karena hukum atas seluruh portofolio kepesertaan syariah, termasuk aset, liabilitas dan ekuitas UUS kepada AJMIS.

Setelah selesai dan efektifnya rencana pemisahan UUS, AJMIS akan melanjutkan kegiatan usaha asuransi jiwa berbasis syariah yang saat ini dijalankan oleh UUS.

Lebih lanjut, AJMI tidak lagi menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa berbasis svariah. AJMI akan segera mengajukan permohonan pengembalian izin usaha asuransi jiwa berbasis syariah yang selama ini dimiliki oleh UUS kepada OJK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Selain pengalihan portofolio kepesertaan syariah, AJMI juga akan melakukan perpindahan data pribadi nasabah kepada AJMIS dengan tetap memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pemisahan UUS kepada AJMIS ini juga akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewaiiban-kewaiiban pegawai AJMI dan hak-hak dari pemegang saham minoritas masing-masing dari AJMIS, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AJMI dan AJMIS akan memastikan seluruh operasional dan layanan perusahaan tetap berjalan optimal.

“Setelah portofolio kepesertaan syariah dipindahkan dari UUS kepada AJMIS kewajiban terhadap pemegang polis asuransi jiwa syariah akan menjadi tanggung jawab AJMIS sesuai dengan ketentuan polis,” ungkap direksi.

Rencana pemisahan UUS tersebut juga dipastikan tidak mengubah manfaat polis, hak, kewajiban pemegang polis. Seluruh nasabah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis masing-masing.

Terakhir, bagi para kreditur yang berkeberatan atas rencana pemisahan UUS tersebut, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada AJMI atau AJMIS dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan menyebutkan alasan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, pada hari dan jam kerja, melalui:

• Telepon: (021) 2555 7777
• Email: [email protected]

“Kreditur yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari tersebut sesuai dengan ketentuan di atas, dianggap telah menyetujui rencana pemisahan UUS,” pungkas direksi.