Bisnis.com, JAKARTA -– Pemerintah diingatkan untuk menutup celah cukai rokok yang terbuka seiring kenaikan pada 2025.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono Prianto Budi Saptono menjelaskan cukai rokok merupakan alat kendali produksi karena menekan konsumsi. Saat yang sama, cukai menjadi sumber penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prianto menyebutkan saat ini terdapat fenomena perusahaan besar memproduksi rokok yang dikenakan tarf cukai paling rendah agar lebih murah. “Pengusaha [produsen] dan masyarakat [konsumen] akan mencari cara agar mereka tidak menanggung pajak [cukai] yang tinggi. Cara tersebut bisa legal atau bahkan ilegal,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).

Para pengusaha besar ini, kata dia, membuat produk rokok dengan karakteristik yang belum dikenai cukai atau dikenai cukai rendah. Tujuannya, agar masyarakat dapat mencari substitusi rokok yang terkena cukai tinggi dengan rokok bercukai rendah.

Sementara itu, Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mendukung pemerintah untuk kembali menaikkan CHT. Opsi ini sendiri telah tertuang dalam kesepakatan DPR dengan pemerintah.

Tertulis bahwa pemerintah akan melakukan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antarlayer.

Alhasil, bauran kebijakan tersebut akan memberikan titik keseimbangan yang optimal antara kebutuhan untuk pengendalian konsumsi, tidak menimbulkan gejolak yang berarti bagi industri, dapat mengendalikan rokok ilegal, sekaligus meningkatkan penerimaan CHT.

“Iya [penerimaan cukai akan optimal], karena potensi revenue forgone yang berasal dari rokok illegal dan aktivitas downtrading akan berkurang,” tuturnya, Selasa (16/7/2024).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya telah mengungkapkan terkait rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 mendatang. Kementerian Keuangan juga menyadari fenomena 'pelarian golongan' oleh pengusaha dengan memproduksi rokok dengan tarif cukai lebih rendah.

Meski demikian, Askolani menyampaikan saat ini pihaknya belum dapat memastikan implikasi fenomena tersebut terhadap keputusan tarif cukai rokok tahun depan.

“Kita lihat persisnya nanti pas waktunya ke depan. Masih perlu dikaji dulu bersama,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menekankan bahwa tarif cukai rokok untuk multiyears baru akan dibahas usai pemerintah menetapkan angka pasti target penerimaan cukai rokok 2025.

“Nanti setelah UU APBN 2025 disahkan, maka berdasarkan target penerimaan Cukai Hasil Tembakau, akan dibahas dan ditentukan tarifnya,” jelasnya, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -– Pemerintah diingatkan untuk menutup celah cukai rokok yang terbuka seiring kenaikan pada 2025.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono Prianto Budi Saptono menjelaskan cukai rokok merupakan alat kendali produksi karena menekan konsumsi. Saat yang sama, cukai menjadi sumber penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prianto menyebutkan saat ini terdapat fenomena perusahaan besar memproduksi rokok yang dikenakan tarf cukai paling rendah agar lebih murah. “Pengusaha [produsen] dan masyarakat [konsumen] akan mencari cara agar mereka tidak menanggung pajak [cukai] yang tinggi. Cara tersebut bisa legal atau bahkan ilegal,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).

Para pengusaha besar ini, kata dia, membuat produk rokok dengan karakteristik yang belum dikenai cukai atau dikenai cukai rendah. Tujuannya, agar masyarakat dapat mencari substitusi rokok yang terkena cukai tinggi dengan rokok bercukai rendah.

Sementara itu, Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mendukung pemerintah untuk kembali menaikkan CHT. Opsi ini sendiri telah tertuang dalam kesepakatan DPR dengan pemerintah.

Tertulis bahwa pemerintah akan melakukan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antarlayer.

Alhasil, bauran kebijakan tersebut akan memberikan titik keseimbangan yang optimal antara kebutuhan untuk pengendalian konsumsi, tidak menimbulkan gejolak yang berarti bagi industri, dapat mengendalikan rokok ilegal, sekaligus meningkatkan penerimaan CHT.

“Iya [penerimaan cukai akan optimal], karena potensi revenue forgone yang berasal dari rokok illegal dan aktivitas downtrading akan berkurang,” tuturnya, Selasa (16/7/2024).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya telah mengungkapkan terkait rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 mendatang. Kementerian Keuangan juga menyadari fenomena 'pelarian golongan' oleh pengusaha dengan memproduksi rokok dengan tarif cukai lebih rendah.

Meski demikian, Askolani menyampaikan saat ini pihaknya belum dapat memastikan implikasi fenomena tersebut terhadap keputusan tarif cukai rokok tahun depan.

“Kita lihat persisnya nanti pas waktunya ke depan. Masih perlu dikaji dulu bersama,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menekankan bahwa tarif cukai rokok untuk multiyears baru akan dibahas usai pemerintah menetapkan angka pasti target penerimaan cukai rokok 2025.

“Nanti setelah UU APBN 2025 disahkan, maka berdasarkan target penerimaan Cukai Hasil Tembakau, akan dibahas dan ditentukan tarifnya,” jelasnya, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pengembang energi surya, SUN Energy menyambut baik langkah pemerintah yang melakukan revisi aturan mengenai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap.

Dalam revisi aturan tersebut diwajibkan penyusunan kuota pengembangan sistem PLTS atap untuk setiap sistem tenaga listrik.

Chief Sales Officer SUN Energy, Oky Gunawan menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan langkah untuk mengatur pemakaian PLTS sesuai dengan kebutuhan.

“Menurut kita lebih baik ya. Jadi ada support dari pemerintah, karena sistemnya diatur oleh pemerintah pakai kuota, dan kemudian disesuaikan oleh kebutuhan daripada customer,” kata Oky saat ditemui di Cikarang, Selasa (16/7/2024).

Oky menuturkan saat ini pemerintah tengah membuka pendaftaran bagi para costumer untuk mengaplikasikan kebutuhan yang mereka inginkan. Pembukaan pendaftaran tersebut, kata Oky akan berlangsung hingga bulan Juli 2024.

“Jadi kita lihat aja nanti pada akhir Juli, pelaksanaannya seperti apa. Tapi secara aturan lebih baik ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan customer,” ucapnya.

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif resmi menerbitkan revisi aturan mengenai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Permen itu disahkan Arifin 29 Januari 2024.

Adapun, beleid itu mencakup sistem PLTS atap yang terhubung pada sistem tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau IUPTLU.

Pasal 7 (1) Permen itu mengamanatkan pemegang IUPTLU wajib menyusun kuota pengembangan sistem PLTS atap untuk setiap sistem tenaga listrik.

Penyusunan kuota pengembangan itu mesti mempertimbangkan arah kebijakan energi nasional, rencana dan realisasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL), dan keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan ketentuan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik (grid code) pemegang IUPTLU.

Kuota pengembangan sistem PLTS atap disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci untuk setiap tahun dari Januari sampai dengan Desember.

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 dan 2025, namun memperingatkan normalisasi kebijakan moneter global akan tertahan lambatnya progres disinflasi.

Dalam World Economic Outlook (WEO) Juli 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,2% pada 2024 dan 3,3% pada 2025, tidak berubah dibandingkan proyeksi dalam WEO edisi April 2024.

Dalam laporan WEO terbaru ini, perhatian IMF terpusat pada inflasi sektor jasa yang tidak kunjung turun akibat kenaikan upah. Laporan IMF juga menunjukkan tekanan harga dari ketegangan perdagangan dan geopolitik, terutama pada komoditas seperti minyak.

"Inflasi harga jasa menghambat kemajuan disinflasi, yang mempersulit normalisasi kebijakan moneter. Risiko-risiko kenaikan inflasi telah meningkat, meningkatkan prospek kenaikan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama [higher for even longer],” jelas IMF dalam laporan tersebut.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan risiko-risiko perekonomian tetap seimbang secara luas, tetapi ada risiko jangka pendek yang lebih menonjol.

Salah satu risiko ada pada tantangan lebih lanjut terhadap disinflasi di negara-negara maju, yang dapat memaksa bank-bank sentral, termasuk Federal Reserve, untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

”Hal ini akan membahayakan pertumbuhan secara keseluruhan, dengan meningkatnya tekanan ke atas terhadap dolar AS dan efek berantai yang berbahaya bagi negara-negara berkembang,” jelas Gourinchas dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari IMF mencerminkan pergeseran di antara negara-negara besar. IMF memangkas pertumbuhan ekonomi AS 0,1 poin persentase menjadi 2,6% menyusul perlambatan konsumsi swasta di kuartal I/2024.

Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi AS tahun 2025 tidak berubah pada 1,9% akibat perlambatan yang didorong oleh pasar tenaga kerja yang mendingin dan turunnya pengeluaran sebagai respons terhadap pengetatan kebijakan moneter.

"Pertumbuhan di negara-negara maju utama menjadi lebih selaras karena kesenjangan output semakin mengecil," jelas Gourinchas.

Ia menambahkan bahwa bahwa AS menunjukkan tanda-tanda pendinginan ekonomi yang semakin meningkat, sementara Eropa siap untuk bangkit.

IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan China menjadi 5,0% dari 4,6% pada WEO edisi April 2024. Kenaikan proyeksi ini didorong oleh meningkatnya konsumsi swasta pada kuartal I/2024 dan ekspor yang kuat. IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan China tahun 2025 menjadi 4,5% dari 4,1% pada April.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) atau PGE mencatat total potensi sumber daya panas bumi milik perseroan mencapai hingga 3 gigawatt (GW).

Adapun, total potensi sumber daya panas bumi itu hasil kajian potensi dari 10 wilayah kerja panas bumi (WKP) yang dikelola sendiri oleh PGE sampai saat ini.

“Di mana angka tersebut dapat diperbarui dengan kajian lebih lanjut,” kata Direktur Utama PGE Julfi Hadi saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Julfi mengatakan, perseroan terus intensif melakukan eksplorasi dan pengembangan di seluruh WKP yang dimiliki. Saat ini, PGEO memiliki total kapasitas sebesar 1.887 megawatt (MW) dari 13 wilayah kerja panas bumi dengan perincian 672 MW dari operasional sendiri dan 1.205 MW dari kontrak dengan klien.

“Lapangan Panas Bumi Lahendong Unit 7 dan 8 telah menyelesaikan tahapan pengeboran 2 sumur eksplorasi dan saat ini sedang dalam tahapan uji produksi,” kata Julfi.

Adapun, PGE sebelumnya telah mengunci pendanaan sekitar US$265 juta atau setara dengan Rp4,11 triliun (asumsi kurs Rp15.520 per dolar AS) untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) hingga 1 GW selama 2 tahun mendatang.

Program 1 GW itu berkaitan dengan identifikasi PGE soal potensi tambahan kapasitas 340 MW daya setrum potensial yang bisa dikembangkan untuk diutilisasi ke dalam kapasitas terpasang saat ini 672 MW.

Beberapa potensi tambahan daya itu berasal dari lapangan panas bumi milik PGEO, di antaranya Lumut Balai (40 MW), Lumut Balai Unit 2 (55 MW) Hululais Unit 1 dan 2 (110 MW), Hululais Binary Unit (60 MW), Ulubelu (40 MW), Lahendong (35 MW).

Sebagian besar pendanaan untuk utilisasi panas bumi Lumut Balai Unit 2 berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Badan bantuan pembangunan luar negeri Jepang itu memberikan pinjaman sebesar 26.966 yen atau US$188.618 (sekitar Rp2,83 triliun) untuk proyek tersebut.

Sementara investasi untuk Hulu Lais dan cogeneration sebesar 175 MW menggunakan IPO proceed dan kas internal dari perusahaan. Total investasi untuk program peningkatan kapasitas 340 MW itu mencapai sekitaran US$800 juta setara dengan Rp12,41 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pengembang energi surya, SUN Energy membidik potensi pasar pengguna pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan industri Delta Mas Cikarang.

Chief Sales Officer SUN Energy Oky Gunawan menyampaikan, potensi pasar industri di wilayah Delta Mas Cikarang ini cukup besar.

“Secara total di sini market-nya banyak. Jadi kalau kita menargetkan ya harusnya lebih dari 50% bisa menggunakan fasilitas solar panel,” kata Oky di Cikarang, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, untuk mempromosikan penggunaan panel surya kepada pelaku industri, pihaknya gencar melakukan literasi dan edukasi. Salah satunya melalui pemberian donasi berupa sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di sebuah institusi pendidikan berlokasi di Cikarang lewatYayasan Sinar Utama Nusantara (YSUN).

Donasi berupa sistem PLTS tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi dan edukasi mengenai energi terbarukan khususnya energi surya di sektor pendidikan, serta upaya pengurangan emisi karbon sebagai inisiatif SUN Energy dalam mewujudkan sekolah ramah lingkungan.

Dengan diberikannya donasi beruapa PLTS terhadap institusi pendidikan di kawasan industri Cikarang, Oky menuturkan hal ini sebagai cara promosi pihaknya juga untuk memperkenalkan solar panel ke pelaku industri.

“Dan betul juga, karena ini di Cikarang, kawasan industri, sebagai bentuk promosi juga dari kita untuk memperkenalkan solar panel ke seluruh kawasan pabrik-pabrik yang ada di sini,” ucapnya.

Untuk kapasitas yang terdapat pada solar panel di yayasan pendidikan ini, Oky menyampaikan kapasitas yang dapat ditampung sebesar 47 kWp.

“47 kWp [untuk kapasitas],” ujar Oky.

Kehadiran sistem PLTS di kawasan pendidikan kian bertumbuh dan terus diakselerasi, seperti yang dilakukan oleh SUN Energy yang juga telah mengoperasikan PLTS di sejumlah institusi pendidikan.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi SUN Energy, dikarenakan generasi muda merupakan generasi yang akan menjadi solusi terhadap tantangan global yaitu perubahan iklim dengan beralih ke energi terbarukan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan masa depan yang lebih hijau.

Yayasan SUN sebagai penyalur donasi berharap bahwa sistem PLTS ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi Cikarang Japanese School, tetapi juga menginspirasi institusi pendidikan lain untuk beralih ke energi terbarukan. Melalui inisiatif ini, Yayasan SUN terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Sebelumnya, salah satu narasumber dalam Market Outlook 2024 yang diselenggarakan Bank Mandiri menyebutkan adanya rencana pemangkasan tersebut.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ngga, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merencanakan anggaran senilai Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming atau pada 2025.

Adapun, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Namun, Heriyanto melihat memang perlu implementasi secara bertahap, tak bisa didorong anggarannnya langsung sekaligus ke level Rp200 triliun maupun Rp300 triliun.

“Jadi menurut saya kalau hanya pemikiran mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelek amat [anggaran dipangkas],” katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan tim transisi untuk memberikan kejelasan (clarity) bagaimana program makanan bergizi gratis dapat dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.

"Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, atau 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemberlakuan bea masuk antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China menuai pro kontra karena dipandang mempertaruhkan keberlangsungan industri nasional. Satu sisi, efektivitas bea masuk tinggi dipertanyakan, sedangkan di sisi lain potensi investasi dapat lebih bergairah.

Dalam laporan Komite Antidumping (KADI) disebutkan bahwa praktik dumping oleh perusahaan asal China telah terbukti merugikan pelaku usaha dalam negeri. Tarif masuk untuk antidumping pun diusulkan di kisaran 100,12% - 199,88%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, penerapan BMAD dengan besaran tarif tersebut dapat memicu trade diversion atau pengalihan perdagangan dari negara lain. Artinya, meski pintu masuk impor dari perusahaan China dibatasi, barang impor dari negara eksportir keramik lainnya berpotensi semakin terbuka.

"Kami juga melihat bahwa cukup besar angka diversion ke India dan Vietnam karena ini dua negara eksportir terbesar keramik untuk HS code 690721 [ubin keramik]," kata Andry di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Tak hanya itu, Andry menilai pasar pesaingan akan semakin kecil sehingga opsi konsumen semakin sedikit. Alhasil, harga keramik semakin mahal. Pihaknya pun menduga ada dugaan perang harga yang dilakukan produsen lokal.

Pasalnya, dalam kajian KADI terdapat keluhan dari perusahaan lokal yang mengeluhkan harga jual keramik yang tidak bisa tinggi di tengah maraknya impor murah dari China.

"Kecurigaan kami ini memang ada price war di dalam domestic producer, apakah ini memang memperbesar kuenya sehingga domestic price-nya akan meningkat untuk memfasilitas produsen tersebut? Kita tidak tahu," ujarnya.

Namun, pemberlakuan BMAD akan membuat produsen tersebut meningkat margin keuntungannya dengan menaikkan harga jual. Sebab, harga impor keramik akan meningkat tajam.

"Praktis semakin rendah kuantitas atau volume di pasar di saat permintaan meningkat, maka harga yang diterima konsumen akan semakin mahal," terangnya.

Dampak lainnya dari pemberlakuan BMAD, yaitu banyaknya sektor yang akan terdampak mulai dari ritel, developer, importir, forwarder, logistik, dan konsumen secara umum. Selanjutnya, terdapat potensi retaliasi atau balasan dari China terhadap pembatasan produk-produk asal Indonesia.

Andry juga menyoroti investigasi KADI yang dilakukan berdasarkan permohonan sekelompok kepentingan dan tidak menggambarkan mayoritas pelaku usaha dalam negeri. Dalam hal ini, hanya tiga perusahaan dengan porsi 26% dari total produksi yang dianalisis kerugiannya.

"KADI juga melakukan investigasi di saat indikator industri keramik ini mengalami ekspansi dan impor justru mengalami penurunan," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah menambahkan potensi bahaya retaliasi dari negara-negara yang terkena dampak kebijakan antidumping ini, terutama dari China.

"Pemberian BMAD dapat memicu tindakan balasan [retaliasi] dari negara-negara eksportir yang terkena dampaknya, termasuk China, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Tindakan balasan ini bisa berupa pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar mereka," jelasnya.

Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat selama ini Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan yang kuat yang pada 2023, nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$64,94 miliar atau 23% dari total ekspor.

Angka ini mencerminkan ketergantungan yang signifikan terhadap pasar China. Oleh karena itu, retaliasi dari China dapat berdampak serius pada industri yang bergantung pada ekspor ke negara tersebut.

Imaduddin juga menambahkan bahwa pengenaan BMAD yang tidak tepat sasaran dapat memunculkan praktik yang tidak sehat di dalam negeri. Salah satunya adalah adalah praktik monopoli dari industri yang menguasai pasar dalam negeri dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk di level konsumen domestik yang mengalami peningkatan.

Gairah Investasi

Di sisi lain, rencana penerapan BMAD langsung disambut pelaku industri. Janji investasi yang sempat tertunda, kini semakin pasti melaju usai sentimen positif yang digulirkan pemerintah.

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) membeberkan kehadiran pemain-pemain baru yang sebelumnya merupakan importir atau trader tengah berencana membangun pabrik keramik di Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, investasi baru dan penyerapan tenaga kerja dapat dipastikan akan bergulir seiring dengan sejumlah importir yang telah memulai pembangunan pabrik keramik jenis homogeneus tiles (HT) dan diharapkan rampung 2025.

"Mereka sebenarnya wait and see, hanya menunggu hasil penyelidikan KADI jika angka BMAD di atas 100% maka pilihannya adalah segera merampungkan pembangunan pabriknya," tuturnya.

Salah satu trader atau importir utama yang dimaksud, yaitu PT Trust Trading yang akan segera melanjutkan pembangunan pabriknya di Kendal dengan kapasitas produksi 18 juta meter persegi per tahun dengan nilai investasi Rp1,2 triliun. Rencana penyerapan tenaga kerja mencapai 700 orang.

Selain itu, PT RKI di Batang yang akan membangun pabrik dengan kapasitas produksi 21,5 juta meter persegi per tahun dengan nilai investasi Rp1,5 triliun dan akan menyerap 1000 tenaga kerja.

"Selain para importir atau trader yang 'ganti baju' menjadi manufaktur atau pabrik, terdapat juga investasi baru dari anggota-anggota Asaki yang diperkirakan akan selesai di semester kedua tahun 2025," terangnya.

Pihaknya juga optimistis bahwa BMAD akan segera memulihkan kapasitas produksi keramik nasional khususnya pabrik yang memproduksi homogeneus tiles/HT lantaran berhadapan langsung dengan produk impor dari China.

Terlebih, produk tersebut hanya mampu bertahan dengan tingkat utilisasi dibawah 40% karena terdampak berat kerugian akibat praktek dumping. Untuk itu, Asaki optimistis penerapan BMAD akan meningkatkan utilisasi produksi keramik nasional kembali ke 80% tahun ini dan 90% pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai positif penjajakan kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership/MSP) yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berpendapat kemitraan mineral kritis itu bakal membuka akses pasar baru bagi mineral Indonesia ke pasar Eropa, serta Amerika Serikat.

Selain itu, kata Arsjad, kerja sama itu bisa meningkatkan investasi dan pendanaan dalam mengembangkan industri dan sektor mineral domestik.

“Dengan peningkatan kualitas standar lingkungan yang dapat diterima oleh pasar global, kami melihat kerja sama MSP dapat mendorong peningkatan kredibilitas Indonesia dalam tata kelola mineral yang berkelanjutan,” kata Arsjad kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Arsjad mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola industri pertambangan dan mineral untuk bergabung ke dalam kemitraan MSP tersebut.

Selain itu, dia menambahkan, perlu ada kepastian hukum dalam kegiatan investasi dan operasi sektor mineral di dalam negeri sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG).

“Bergabungnya Indonesia ke MSP juga memastikan peningkatan investasi yang masuk dapat memberi dorongan dan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG yang baik,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mengincar kerja sama mineral kritis dengan Indonesia. Pemerintah AS menganggap kerja sama tersebut bakal banyak mendatangkan investasi.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Jose W. Fernandez menuturkan, terdapat potensi besar dalam kerja sama mineral kritis dengan Indonesia sehingga pihaknya terus mendiskusikan perjanjian mineral kritis.

Dia menuturkan bahwa diskusi mengenai perjanjian mineral kritis tengah berlangsung, tetapi pihaknya tidak dapat memberikan perincian timeline lebih lanjut.

“Tetapi ini adalah diskusi yang positif dan kami ingin bekerja menuju perjanjian mineral kritis yang akan memungkinkan lebih banyak perusahaan dari Amerika Serikat dan tempat lain untuk berinvestasi di industri mineral kritis di sini, di Indonesia,” jelasnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia bercerita bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah mengenai kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership), yakni kemitraan dari 14 negara ditambah Uni Eropa yang mencakup lebih dari 55% produk domestik bruto (PDB) dunia. Negara-negara tersebut meliputi India, Australia, Jepang AS, dan lainnya.

Adapun, pihaknya juga percaya bahwa kemitraan keamanan mineral memberikan peluang lain bagi AS untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab pada mineral penting. Hal ini dilakukan dengan cara menjunjung tinggi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi.

“Jadi kami sangat puas dengan hasil diskusi yang sedang berlangsung. Kami akan terus mengembangkan diskusi-diskusi tersebut di masa mendatang. Ini adalah salah satu hal yang secara pribadi sangat saya yakini dan saya percaya akan menghasilkan lebih banyak investasi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya, Fernandez tiba di Jakarta pada Minggu (14/7/2024) setelah mengunjungi Tokyo, Jepang pada 10 Juli 2024. Perjalanan ini dilakukan untuk membahas 75 tahun hubungan diplomatik antara AS dan Indonesia.

Dalam kunjungan ini, dia menekankan AS sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di Asean dan upaya Negeri Paman Sam mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Fernandez juga berupaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi bilateral AS-Indonesia di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif. Hal ini meliputi memajukan kerja sama rantai pasokan mineral kritis dan transisi energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (periode 2013-2014) Chatib Basri menyampaikan bahwa tren penguatan nilai tukar rupiah pada pekan lalu utamanya dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Dia menjelaskan, kondisi ini seiring dengan adanya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate/FFR), dalam beberapa bulan ke depan.

“Sehingga ini yang menjelaskan mengapa exchange rate kita mengalami penguatan beberapa ratus basis poin beberapa waktu terakhir,” katanya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Chatib mengatakan bahwa pernyataan pemerintah dan tim sinkronisasi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait keberlanjutan fiskal turut mempengaruhi penguatan rupiah.

Pernyataan tersebut berasal dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Tim Sinkronisasi Pemerintahan, bahwa defisit APBN pada 2025 akan djaga di bawah level 3% dari PDB.

“Statement ini memberi comfort kepada market bahwa desain dari kebijakan fiskal itu akan tetap dijaga. Itu yang kemudian juga memberikan rasa yang cukup nyaman bahwa defisitnya bisa dijaga,” jelasnya.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah pada Selasa (16/7/2024) ditutup pada level Rp16.199 per dolar AS. Nilai tukar tersebut turun 0,18% atau sebesar 29 poin.

Sebagaimana diketahui, kabar rasio utang terhadap PDB dalam APBN pemerintahan mendatang sempat menjadi sorotan dan kekhawatiran bagi investor, sehingga turut memicu pelemahan rupiah.

Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo telah berkomitmen menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3% dari PDB.

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” katanya.

Adapun, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui defisit pada tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek tercatat mencapai 156,81 juta orang sepanjang semester I/2024.

VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter, Joni Martinus menuturkan, total volume pengguna KRL Jabodetabek pada semester I/2024 mencapai 156.816.151 orang. Volume tertinggi pada semester I/2024 terjadi pada 1 April 2024 lalu, yakni sebanyak 1.042.066 orang.

Selain itu, KRL Jabodetabek juga mencatatkan rekor baru volume pengguna harian pada 1 Juli 2024 lalu. Joni mengatakan, jumlah pengguna KRL Jabodetabek pada hari itu mencapai sebanyak 1.149.417 orang.

Adapun, pada hari kerja di awal Semester II/2024 pada 1–12 Juli 2024, rata-rata volume pengguna KRL Jabodetabek tercatat sebanyak 1.054.600 orang setiap harinya.

“Volume pengguna Commuter Line Jabodetabek pada awal Semester 2 ini menunjukan tren yang positif. Volume pengguna KRL Jabodetabek tertinggi hampir menyentuh 1,15 juta orang," ujar Joni dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Joni menuturkan, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan KRL Jabodetabek pada pukul 04.00 – 24.00 WIB setiap harinya. Dengan jumlah jadwal tersebut, pengguna diharapkan untuk selalu merencanakan perjalanannya dengan cermat serta menghindari bepergian pada jam sibuk pada pukul 05.30 – 09.00 WIB dan pukul 16.00 – 19.00 WIB.

Sementara itu, untuk pelayanan KA Bandara Soekarno-Hatta, rata-rata pengguna pada akhir minggu sebanyak 5.437 orang dan pada hari kerja sebanyak 6.761 orang sepanjang awal semester II/2024. Rekor volume pengguna tertinggi terjadi pada 12 Juli 2024 kemarin sebanyak 7.368 orang.

Dengan mengoperasikan 56 perjalanan dari dan menuju Manggarai – Bandara Soekarno Hatta PP, plus pelayanan naik dan turun pengguna di Stasiun Batu Ceper, Stasiun Rawabuaya, Stasiun Duri dan Stasiun BNI City, diharapkan Commuter Line Basoetta bisa menjadi alternatif transportasi publik saat ini.

“Pengguna Commuter Line Basoetta dengan mudah dapat berpindah dari satu transportasi ke transportasi lainnya di Stasiun Sudirman, yang merupakan Stasiun yang terkoneksi dengan transportasi LRT, TransJakrta serta MRT,” tambah Joni.

Selanjutnya, rata-rata volume pengguna Commuter Line Merak pada hari kerja di awal semester II/2024 sebanyak 13.964 orang per hari atau lebih tinggi 36% dibandingkan rata-rata pada semester I/2024 kemarin.

Adapun, rata-rata volume pengguna Commuter Line Merak pada hari libur dan akhir pekan sebanyak 15.632 orang yang lebih tinggi 16% jika dibanding rata-rata semester 1 tahun 2024 kemarin.

“Dengan peningkatan tren volume pengguna ini, KAI Commuter akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh lini guna meningkatkan pelayanan bagi penggunanya. Dengan upaya-upaya ini, KAI Commuter ingin selalu lebih baik lagi dalam meningkatan layanan kepada seluruh penggunanya,” ujar Joni.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah bernegosiasi dengan otoritas fiskal untuk kemungkinan pengurangan tarif pajak pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Beberapa kemungkinan relaksasi besaran pajak itu menyangkut pada pungutan yang berada di bawah kewenangan otoritas fiskal, di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh).

“Ini nanti akan nego ke Kementerian Keuangan yang akan perlu pendalaman lebih banyak,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Saat ini, Kementerian ESDM tengah menggandeng tim independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menguji dampak dari pemotongan atau simplifikasi pajak pada pemegang izin panas bumi (IPB) terhadap tingkat keekonomian proyek tersebut.

Rencananya, kajian bersama tim independen UGM itu selesai bulan depan untuk diserahkan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Di sisi lain, Eniya memastikan, pungutan panas bumi yang berada di kewenangan Kementerian ESDM, seperti iuran produksi, bonus produks dan iuran tetap tidak bakal direvisi. Eniya beralasan iuran itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang.

“Untuk yang terkait dengan fiskal dan perpajakan, ada pembahasan untuk mengurangi karena ingin akselerasi terhadap investasi panas bumi,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM turut mengupayakan kegiatan co-generation atau optimalisasi pembangkit yang sudah ada sampai dengan 2030 mendatang.

Lewat, program tersebut tambahan kapasitas setrum dari panas bumi bisa mencapai 2.724 megawatt (MW) dari yang telah terpasang saat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaku usaha panas bumi mengusulkan agar besaran iuran yang dikenakan pada pemegang IPB dapat disesuaikan kembali untuk meningkatkan investasi sektor panas bumi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik menyebut, usulan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

“Ditjen EBTKE sudah melakukan kerja sama dengan UGM untuk melakukan kajian tersebut secara independen, responsnya sangat positif,” kata Sekretaris Jenderal API Riza Passik saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Dia berharap kajian itu bisa diadopsi untuk meningkatkan investasi dan kegiatan eksplorasi lanjutan pada sektor panas bumi di dalam negeri.

“Studi ini akan berlanjut untuk fiskal di bawah Kementerian Keuangan,” kata dia.