Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia akan memangkas subsidi bensin untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membantu mengurangi defisit fiskal. Pada Jumat (18/10), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengumumkan rencana belanja tahunan terbesarnya.

"Pemerintah akan mengakhiri bantuan menyeluruh untuk bensin RON95 yang banyak digunakan mulai pertengahan tahun 2025," kata Anwar dalam presentasi anggarannya di depan parlemen. Hal ini merupakan bagian dari rencana Malaysia mengurangi subsidi dan bantuan sosial untuk tahun kedua berturut-turut sebesar 14,4% menjadi 52,6 miliar ringgit setara dengan US$ 12,2 miliar.

“Tidak dapat disangkal bahwa orang asing dan 15% konsumen super kaya menikmati 40% subsidi RON95 senilai 8 miliar ringgit," imbuh Anwar dikutip Bloomberg.

Langkah-langkah tersebut memungkinkan Anwar menargetkan kesenjangan anggaran yang lebih kecil menjadi 3,8% dari produk domestik bruto, dari 4,3% pada tahun ini.

Anwar yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan mengatakan, pemerintah akan memperluas cakupan pajak penjualan dan jasa mulai Mei tahun depan. Pajak tersebut berlaku untuk barang-barang non-esensial seperti barang impor premium dan akan diperluas untuk mencakup jasa komersial penghasilan juga akan dikenakan pajak mulai tahun 2025.

Ringgit Malaysia, yang merupakan mata uang dengan kinerja terbaik di pasar negara berkembang tahun ini, mempertahankan kenaikan sebelumnya dan diperdagangkan pada 4,3060 per dolar. Imbal hasil obligasi 10 tahun yang dijadikan patokan stabil di 3,79%.

“Anggaran tersebut telah mencapai titik yang tepat dalam upaya memperluas basis pajak dan mengurangi subsidi RON95 untuk mencapai target defisit di tahun depan,” kata Lavanya Venkateswaran, ekonom di Oversea-Chinese Banking Corp. di Singapura.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 4,5% hingga 5,5% pada tahun depan, dari perkiraan yang direvisi sebesar 4,8% hingga 5,3% pada tahun 2024. Ini karena membaiknya perdagangan global dan kuatnya konsumsi domestik. Menurut laporan ekonomi yang dirilis pada Jumat proyeksi tersebut sebagian besar melebihi ekspansi sebesar 4,6% yang diperkirakan oleh para analis yang disurvei oleh Bloomberg.

Rasio utang terhadap PDB Malaysia diperkirakan akan tetap berada di kisaran 64% pada akhir tahun ini dan tahun 2025. Pemerintahan Anwar telah mengatakan pada tahun 2023 Malaysia ingin mengurangi utang publik hingga 60% PDB dalam jangka waktu lima tahun.

Anwar mengandalkan reformasi dan ketahanan ekonominya untuk menghadapi Malaysia melalui badai geopolitik dan pasar apa pun serta memastikan umur panjangnya setelah pergantian pemimpin sejak tahun 2018.

Pemerintah akan meningkatkan belanja sebesar 3,3% pada tahun 2025 menjadi 421 miliar ringgit untuk memperhitungkan belanja operasional yang lebih tinggi, termasuk gaji pegawai negeri dan tunjangan pensiun.

Menurut laporan tersebut, beberapa tekanan inflasi yang meningkat dapat muncul dari langkah-langkah kebijakan. Pemerintah berencana untuk menerapkan tingkat upah minimum yang baru sementara pegawai negeri akan melihat kenaikan gaji yang akan dilakukan secara bertahap 3,5% pada tahun 2025, dari kisaran proyeksi yang diturunkan sebesar 1,5% menjadi 2,5% pada tahun ini.

"Pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin Malaysia akan meningkat menjadi 13 miliar ringgit dari 10 miliar ringgit tahun ini," kata Anwar.

Perdana menteri berencana untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan transportasi dan perumahan tahun depan, setelah menguranginya pada tahun 2024. Proyek baru termasuk pembangunan jembatan dan jalan di Sarawak di pulau Kalimantan, jalur tambahan untuk sebagian jalan raya utama di negara bagian Johor selatan dan perumahan umum.

Pemerintah juga akan membentuk dana fasilitasi infrastruktur untuk zona ekonomi khusus lintas batas dengan Singapura yang berlokasi di Johor, dan akan menyisihkan dana untuk pengembangan Silver Valley Technology Park 1 di negara bagian Perak bagian utara. "Keduanya bertujuan untuk menarik perhatian investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional," menurut laporan kementerian keuangan.

Mengutip Bloomberg, poin-poin penting lainnya dari pidato anggaran Anwar diantaranya sebagai berikut:

• Malaysia akan memperkenalkan kerangka insentif investasi mulai kuartal III tahun 2025
• Pemerintah berencana mengenakan pajak sebesar 2% atas pendapatan dividen yang melebihi 100.000 ringgit dari tahun penilaian 2025
• Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, Malaysia berencana untuk meningkatkan ambang batas keuntungan yang harus dibayar oleh perusahaan minyak sawit untuk membayar pajak rejeki nomplok
• Pajak karbon akan dikenakan pada industri besi, baja, dan energi pada tahun 2026
• Pemerintah akan menaikkan upah minimum menjadi 1.700 ringgit dari 1.500 ringgit mulai 1 Februari
• Pemerintah berencana mewajibkan pekerja asing untuk berkontribusi pada Employee Provident Fund, yang merupakan dana pensiun negara terbesar di negara ini
• Cukai minuman manis akan dinaikkan secara bertahap mulai 1 Januari

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China akan memperkenalkan paket kebijakan fiskal tambahan dalam waktu dekat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk meningkatkan defisit anggaran dalam skala relatif besar.

Melansir Xinhua, Minggu (13/9/2024), Menteri Keuangan China Lan Fo'an mengatakan pemerintah akan meningkatkan defisit fiskal untuk menggantikan utang tersembunyi yang ada pada pemerintah daerah dan membantu meredakan risiko utang mereka.

Lan menyebut langkah ini sebagai langkah pengentasan hutang terkuat yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir dan mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan guyuran kebijakan yang tepat waktu.”

“Ini akan sangat mengurangi tekanan pada pemerintah daerah untuk melunasi utang, membebaskan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan diri entitas bisnis,” kata Lan.

Lan mengatakan China akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 4,06 triliun yuan atau sekitar Rp8,9 kuadriliun pada 2024, naik 180 miliar yuan dibandingkan tahun 2023.

Selain itu, pemerintah China juga menetapkan batas utang baru untuk pemerintah daerah sebesar 3,9 triliun yuan (Rp8,5 kuadriliun) dan menerbitkan obligasi super jangka panjang sebesar 1 triliun yuan (Rp220 triliun). Untuk pasar properti, Lan mengatakan china ini akan menerapkan seperangkat alat kebijakan fiskal termasuk obligasi tujuan khusus pemerintah daerah, dana khusus, dan kebijakan perpajakan untuk membantu menstabilkan sektor ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Liao Min mengatakan pemerintah daerah akan didukung dalam menggunakan obligasi tujuan khusus untuk mendapatkan kembali lahan kosong yang memenuhi syarat atau untuk memperluas cadangan lahan jika diperlukan.

Obligasi tujuan khusus juga akan digunakan dengan baik untuk membeli rumah-rumah komoditas yang ada untuk perumahan yang terjangkau, kata Liao.

Upaya-upaya akan dipercepat untuk mempelajari kebijakan-kebijakan klarifikasi mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak apresiasi tanah seiring dengan penghapusan standar-standar untuk perumahan biasa dan tidak biasa, ujar Liao.

Menurut Lan, China akan menerbitkan obligasi treasury khusus untuk mendukung bank-bank komersial besar milik negara dalam menambah modal inti tier-1.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan risiko dan kapasitas pinjaman bank untuk melayani perkembangan ekonomi riil dengan lebih baik, kata Lan.

Pada akhir Juni 2024, rata-rata rasio kecukupan modal inti tier-1 dari enam bank besar milik negara adalah 12,3 persen, data resmi menunjukkan.

Sebagai bagian dari langkah fiskal tambahan, China akan semakin meningkatkan dukungan untuk kelompok-kelompok utama. Contohnya, negara ini akan meningkatkan standar bantuan keuangan untuk mahasiswa.

Beijing (ANTARA) - Menteri Keuangan China Lan Fo'an menyebut negara pemerintah Tiongkok akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 4,06 triliun yuan (sekitar Rp8,9 kuadriliun) pada 2024 atau meningkat 180 miliar yuan (sekitar Rp396 triliun) dibandingkan pada 2023.

Selain itu, pemerintah China juga menetapkan batas utang baru untuk pemerintah daerah sebesar 3,9 triliun yuan (sekitar Rp8,5 kuadriliun) dan menerbitkan obligasi super jangka panjang sebesar 1 triliun yuan (sekitar Rp220 triliun).

"Masih ada ruang yang cukup besar bagi keuangan pusat China untuk menerbitkan utang dan memperluas defisit," kata Lan Fo'an dalam konferensi pers di Beijing, China pada Sabtu.

Pemerintah China, kata Lan Fo'an, sedang membuat kebijakan untuk stimulus baru namun ia belum menyampaikan dengan gamblang stimulus tersebut.

"Ada alat kebijakan lain yang sedang dibahas yang masih dalam proses," tambah La Foa'an.

Pada bulan Mei 2024, Kementerian Keuangan China juga mengumumkan bahwa mereka akan menerbitkan 1 triliun yuan dalam obligasi khusus jangka panjang.

Dari Januari hingga September 2024, China sudah menerbitkan obligasi tujuan khusus baru senilai 3,6 triliun yuan mendukung lebih dari 30.000 proyek di negara tersebut.

Lan Fo'an mengungkapkan pemerintah China sudah memanfaatkan berbagai alat kebijakan termasuk obligasi tujuan khusus dan obligasi pemerintah khusus jangka panjang, insentif pajak dan memperluas permintaan domestik, dan menyelesaikan risiko utang pemerintah daerah.

Namun, ketika ditanya apakah target anggaran dapat dicapai tahun ini, Lan menekankan bahwa sistem fiskal China memiliki ketahanan yang memadai dan dengan mengambil langkah-langkah komprehensif, pendapatan dan pengeluaran fiskal dapat tetap seimbang.

"Kebijakan ini adalah inisiatif pengurangan utang terbesar yang pernah ada," ungkap Lan Fo'an.

Dalam konferensi pers tersebut, Lan Fo'an menyebutkan pemerintah akan meningkatkan beasiswa bagi mahasiswa di semua strata, menerbitkan obligasi untuk membantu bank-bank besar mengisi kembali modal mereka, dan memberikan lebih banyak dukungan kepada pemerintah daerah yang sangat berutang.

Masih ada juga nilai pensiun baik di pedesaan maupun perkotaan dengan rata-rata 3 persen dan standar kesehatan masyarakat dinaikkan 94 yuan per tahun untuk perkotaan dan 670 yuan untuk masyarakat di pedesaan per orangnya.

Secara keseluruhan pengeluaran untuk pelayanan publik diproyeksikan mencapai 28,55 triliun yuan.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, berbagai data ekonomi dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan kekhawatiran di antara para ekonom dan investor bahwa China dapat mencapai target pertumbuhan sekitar 5 persen pada 2024.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Rating and Investment Information (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook positif pada 30 September 2024.

R&I meyakini bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang solid akan berlanjut, didukung fundamental ekonomi yang semakin kuat, ketahanan eksternal yang terjaga, serta defisit fiskal dan rasio utang pemerintah yang rendah.

Menanggapi keputusan R&I tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan penegasan R&I atas peringkat Indonesia tersebut mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta prospek ekonomi jangka menengah yang meningkat.

"Kepercayaan ini ditopang oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta didukung oleh kredibilitas otoritas yang terjaga baik. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik, mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Perry Melalui keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

R&I memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap solid pada paruh kedua 2024, dengan pertumbuhan keseluruhan tahun sekitar 5 persen, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di angka 4,7-5,5 persen.

R&I juga meyakini bahwa stabilitas harga akan terjaga, didukung kebijakan moneter Bank Indonesia yang disiplin dan kerja sama yang semakin erat dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Pada aspek ketahanan eksternal, R&I memperkirakan defisit transaksi berjalan tetap rendah pada kisaran 1 persen dari PDB. Dari perspektif fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga disiplin fiskal di awal pemerintahan baru, dengan menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

Pada 25 Juli 2023, R&I meningkatkan prospek Indonesia menjadi positif dari stabil dan menegaskan peringkat SCR Indonesia pada BBB+ atau dua tingkat di atas investment grade.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus mengelola utang negara secara prudent atau hati-hati dan akuntabel. Hal tersebut terbukti dengan capaian peringkat utang RI dari lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mempertahankan pada BBB.

Sri Mulyani menurutkan hal ini menjadi upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada level 5,2% pada akhir tahun ini.

“Pemerintah mengelola utang secara hati-hati serta akuntabel dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Bendahara Negara tersebut menyadari pengelolaan ekonomi yang hati-hati dan kebijakan yang responsif menguatkan kepercayaan investor dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Dengan demikian, pemerintah terus berupaya untuk menjaga displin fiskal dan memperdalam sektor keuangan domestik, demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Adapun pada 30 Juli 2024, S&P juga mempertahankan peringkat utang jangka pendek pada A-2 denga outlook stabil. Hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia yang prudent dan solid.

S&P menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas fiskal dengan kebijakan yang hati-hati. Pemerintah Indonesia mampu mengelola anggaran dengan disiplin dan menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Selain itu, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB juga masih relatif rendah dibandingkan peers pada level investment grade.

Di sisi lain, stabilitas makroekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang mendukung peringkat kredit Indonesia.

Insentif pajak yang diberikan pada industri manufaktur dan pengolahan diyakini oleh S&P akan bermanfaat dalam pengembangan sektor industri yang terkait. S&P juga menyoroti cadangan devisa dan sistem perbankan yang cukup kuat dalam menahan gejolak ekonomi.

Selanjutnya, lembaga pemeringkat ini juga memandang baik kerjasama pemerintah dengan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan ekonomi tanpa mempengaruhi independensi bank sentral.

"Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi di bidang industri yang stabil," tulis S&P dalam keterangan resmi dikutip Rabu (31/7/2024).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mengembangkan industri komoditas dan menjaga stabilitas eksternal diharapkan menjaga daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tantangan global.

Meski demikian, S&P menyoroti kebijakan pemerintahan baru yang belum pasti dalam soal defisit dan rasio utang, menjadi kegusaran bagi investor.

“Para investor cenderung berfokus pada apakah pemerintah yang akan datang akan terus mematuhi batasan hukum pada defisit fiskal,” tulis S&P

Adapun, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2024 berada di angka Rp8.444,87 triliun atau 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat kredit S&P mengungkapkan bahwa investor was-was akibat rencana fiskal pemerintahan baru, utamanya soal rasio utang pemerintah dan defisit fiskal, karena menimbulkan ketidakpastian kebijakan.

Dalam laporan S&P terbaru yang terbit 30 Juli 2024, tertulis bahwa pemerintah yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa mereka berniat untuk meningkatkan belanja publik, dengan pendanaan yang berasal dari peningkatan utang pemerintah.

“Para investor cenderung berfokus pada apakah pemerintah yang akan datang akan terus mematuhi batasan hukum pada defisit fiskal,” tulis S&P, dikutip Rabu (31/7/2024).

Sebagaimana pemberitaan Bisnis sebelumnya, bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menigkatkan rasio utang pemerintah ke level 50% atau masih di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Lebih lanjut, S&P menyoroti bahwa kebijakan ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah akan menjalankan defisit tahunan di atas batas legal 3% dari PDB. Padahal, kebijakan ini sudah dipertahankan dalam 20 tahun terakhir, kecuali selama Pandemi Covid-19.

S&P pun melihat pada dasarnya pemerintahan yang akan menggantikan Jokowi ini telah meyadari risiko akan kenaikan defisit maupun rasio utang. Mereka telah menekankan bahwa rasio utang 50% tetap berada dalam batas hukum saat ini.

Pemerintahan yang akan datang juga mengindikasikan bahwa peningkatan utang tergantung pada kemampuan pemerintah baru untuk meningkatkan pendapatan dan bahwa rasio utang akan sedikit berubah pada tahun fiskal berikutnya.

Meski pihak presiden terpilih telah menyangkal rencana Prabowo untuk mengubah undang-undang dan mengizinkan defisit fiskal yang lebih besar, investor masih was-was akan kebijakan pemerintah Indonesia.

“Terlepas dari jaminan-jaminan ini, ketidakpastian kebijakan kemungkinan akan tetap ada sampai pemerintahan berikutnya mengumumkan rencananya secara rinci,” lanjut S&P.

Lebih jauh lagi, S&P bahkan menyampaikan adanya potensi menurunkan peringkat kredit Indonesia apabila utang pemerintah secara umum meningkat pada tingkat tahunan lebih dari 3% dari PDB secara terus-menerus.

Alasan lainnya, apabila pembayaran bunga pemerintah secara umum melampaui 15% dari pendapatan secara berkelanjutan atau terjadi perlambatan struktural pada penerimaan ekspor.

Meski demikian, S&P memperkirakan defisit anggaran dalam tiga tahun ke depan akan lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran pada 2022-2024.

“Mengingat rencana pengeluarannya, pemerintah baru kemungkinan akan menargetkan kekurangan anggaran yang mendekati batas legal 3% dari PDB,” lanjut S&P.

Per 30 Juli 2024, S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada BBB atau satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia pada level investasi BBB dengan prospek stabil, tetapi menyoroti ketidakpastian fiskal dari pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Tim Prabowo telah meyakinkan pasar bahwa mereka akan mematuhi batas defisit legal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB.

Setelah sebelumnya laporan media berspekulasi bahwa presiden terpilih Prabowo berencana merevisi batas anggaran legal dan mungkin membiarkan rasio utang terhadap PDB meningkat.

"Meskipun ada jaminan ini, ketidakpastian kebijakan kemungkinan akan tetap ada sampai pemerintahan berikutnya mengungkapkan rencananya secara rinci," kata lembaga pemeringkat tersebut dalam sebuah siaran pers, Selasa (30/7).

S&P memperkirakan, defisit anggaran tahunan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dalam tiga tahun ke depan akan lebih tinggi daripada periode 2022-2024 sebesar 2,9% dari PDB. Dikarenakan rencana pengeluaran yang lebih besar di bawah Pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang akan datang telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat membuat perubahan hukum untuk memungkinkan defisit yang lebih tinggi. Namun, mengingat rencana pengeluarannya, mereka kemungkinan akan mengincar defisit anggaran yang mendekati batas legal sebesar 3% dari PDB," tambah lembaga tersebut.

Janji kampanye utama Prabowo termasuk program senilai Rp 450 triliun (US$27,62 miliar), setara dengan sekitar 2% dari PDB, untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada lebih dari 80 juta penerima, termasuk wanita hamil, balita, dan siswa.

Janji lainnya termasuk menyediakan lebih banyak perumahan dan meningkatkan produksi pangan. Melalui rencana tersebut, presiden terpilih bertujuan mencapai pertumbuhan PDB tahunan sebesar 8%, dari sekitar 5% saat ini.

Namun, S&P mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat sedikit menjadi 4,9% pada tahun 2026 dan 2027. Pertumbuhan PDB Indonesia adalah 5,05% pada tahun 2023.

Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun mendatang juga diperkirakan akan turun sedikit menjadi 14,8% dari PDB dari 15% pada tahun 2023, di tengah harga komoditas yang moderat, seperti nikel, menurut perkiraan S&P.

Dengan harapan bahwa pemerintahan Prabowo akan berkomitmen pada batas legal defisit anggaran, S&P memperkirakan rasio utang terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan berada di sekitar 39%, jauh di bawah batas legal 60%.

Prabowo dan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo akan dilantik pada bulan Oktober ini setelah memenangkan pemilihan pada bulan Februari.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (periode 2013-2014) Chatib Basri menyampaikan bahwa tren penguatan nilai tukar rupiah pada pekan lalu utamanya dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Dia menjelaskan, kondisi ini seiring dengan adanya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate/FFR), dalam beberapa bulan ke depan.

“Sehingga ini yang menjelaskan mengapa exchange rate kita mengalami penguatan beberapa ratus basis poin beberapa waktu terakhir,” katanya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Chatib mengatakan bahwa pernyataan pemerintah dan tim sinkronisasi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait keberlanjutan fiskal turut mempengaruhi penguatan rupiah.

Pernyataan tersebut berasal dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Tim Sinkronisasi Pemerintahan, bahwa defisit APBN pada 2025 akan djaga di bawah level 3% dari PDB.

“Statement ini memberi comfort kepada market bahwa desain dari kebijakan fiskal itu akan tetap dijaga. Itu yang kemudian juga memberikan rasa yang cukup nyaman bahwa defisitnya bisa dijaga,” jelasnya.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah pada Selasa (16/7/2024) ditutup pada level Rp16.199 per dolar AS. Nilai tukar tersebut turun 0,18% atau sebesar 29 poin.

Sebagaimana diketahui, kabar rasio utang terhadap PDB dalam APBN pemerintahan mendatang sempat menjadi sorotan dan kekhawatiran bagi investor, sehingga turut memicu pelemahan rupiah.

Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo telah berkomitmen menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3% dari PDB.

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” katanya.

Adapun, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui defisit pada tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto dikabarkan akan menghapus batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Langkah ini dilakukan untuk mendukung program-program populis yang dijanjikan Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut laporan Reuters yang mengutip Majalah Tempo, Prabowo sedang mengeksplorasi berbagai upaya untuk menghapus batas defisit tersebut.

Salah satu program yang dijanjikan adalah makan siang gratis, yang diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 400 triliun. Untuk tahun pertama, anggaran program tersebut sudah disepakati sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Namun, langkah ini mendapat kritik dari Ekonom Senior Faisal Basri. Ia memperingatkan bahwa penghapusan batas defisit APBN dapat mengganggu stabilitas makroekonomi Indonesia dan meningkatkan biaya ekonomi.

Menurut Faisal, penghapusan batas defisit dapat menyebabkan ketidakdisiplinan fiskal dan peningkatan belanja pemerintah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga utang pemerintah berpotensi naik.

"Anggaran militer akan dinaikkan, biaya makan gratis ratusan triliun, tapi penerimaan pajak tidak naik," kata Faisal pada Rabu (10/7).

Meski Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan rasio pajak hingga 23%, Faisal meragukan hal tersebut dapat tercapai dan mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mengejar target tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga rasio utang di bawah 40% terhadap PDB.

"Kami tetap komitmen pada makroprudensial di mana tingkat utang kita sebanyak 40%," ujarnya pada Kamis (11/7).

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, posisi utang pemerintah per akhir Mei 2024 sebesar Rp 8.353,02 triliun, meningkat Rp 14,59 triliun dibanding akhir bulan sebelumnya.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 38,71%, naik dari 38,64% pada akhir April. Rasio ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, dan lebih baik dari yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dikabarkan mulai mengkaji rencana revisi Undang-Undang (UU) Keuangan Negara terkait penghapusan batas defisit fiskal 3% dan utang pemerintah 60% dari produk domestik bruto (PDB).

Rencana penghapusan batas defisit tersebut sebagai upaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas lagi untuk melakukan belanja.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan bukan hal yang tidak mungkin Indonesia menghapus batas defisit APBN 3% dari PDB dengan merevisi UU tersebut.

Menurutnya, pemerintah terlalu berhati-hati dalam mengatur keuangan negara dengan adanya double cover (defisit 3% dan utang pemerintah maksimal 60%). Indonesia cukup hanya dengan batas maksimal utang pemerintah di angka 60% dari PDB.

“Hati-hati itu harus, tetapi terlalu berhati-hati nggak bagus karena mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ketentuan 60% kita pertahankan, itu enggak boleh dilanggar, tetapi 3% longgarkan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2024).

Piter berpendapat bahwa pemerintah perlu keleluasaan fiskal tanpa adanya batas defisit APBN, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%. Selama ini, lanjutnya, dorongan fiskal lemah akibat kebijakan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia membutuhkan cara untuk keluar dari middle income trap (MIT) menuju negara maju, sebagaimana cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk dapat meraih target tersebut, Piter melihat Indonesia membutuhkan uang yang lebih banyak untuk berhasil membentuk bonus demografi, bukan bencana demografi.

"Ini yang harus dilakukan Prabowo. Untuk itu, harus membuka yang jadi kendala selama ini, kita kan kurang uang dan investasi. Perlu dorongan fiskal yang jauh lebih besar,” tuturnya.

Meski demikian, langkah yang diambil bukan semata-mata langsung melonggarkan batas defisit yang telah tercanang dalam UU sejak 2003.

Piter menegaskan bahwa relaksasi defisit patut memastikan belanja yang dikeluarkan efektif dan efisien, sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika gagal, Indonesia harus menghadapi risiko utang yang menggunung.

“Risikonya defisit kita melebar utang nambah dan pertumbuhan nggak tercapai. Jadi bisa [dilonggarkan] dengan syarat, 3% harus kita dorong agar fokus ke pertumbuhan dan syarat pengawasan yang lebih baik,” lanjutnya.

Konsekuensi Utang

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat adanya konsekuensi atas beban utang yang harus Indonesia terima jika kebijakan tersebut dieksekusi.

Pasalnya, profil utang jatuh tempo Indonesia dalam tiga tahun mendatang, 2025 hingga 2027, akan mencapai Rp2.400 triliun atau hampir setara dengan jumlah APBN tahun 2019 yang senilai Rp2.461,1 triliun.

Faisal melihat kebijakan ini hanya dapat diambil jika kondisi perekonomian Indonesia baik dan sehat.

“Defisit 3% memungkinkan kalau ekonomi kita sehat, menggali penerimaan itu baik, bukan hanya penerimaan dari menengah bawah tapi perusahaan besar yang harus dikejar,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Padahal, Indonesia telah melihat bukti dari persepi pasar akibat adanya rencana Prabowo untuk mengerek rasio utang pemerintah hingga 50% pada bulan lalu. Alhasil, rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam.

Dirinya tidak dapat memungkiri bila ke depannya akan ada kejadian serupa dari rencana Prabowo di masa mendatang.

“Kita merasakan pelemahan nilai tukar bukan hanya karena The Fed, tapi faktor internal. Persepsi pasar kepada kemampuan pemerintah baru untuk mengelola displin fiskal. Ini dampak langsung yang sudah kita rasakan,” jelasnya.

Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (24/6/2024).

Angka tersebut sebagaimana postur APBN 2025 yang telah disepakati dalam Panja A Badan Anggaran (Banggar) pada pertengahan Juni, di mana defisit tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru-baru ini banyak beredar kabar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghapus batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, apabila kabar tersebut benar akan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya, maka siap-siap stabilitas makro Indonesia akan terganggu. Bahkan, biaya ekonomi Indonesia akan semakin mahal.

"Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stabilitasnya goyang. Ongkosnya mahal," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Selasa (10/7).

Faisal mengatakan, dengan batas defisit APBN yang akan dihapus, maka ketidakdisplinan fiskal akan terjadi sehingga kebutuhan belanja akan jor-joran dan berujung kepada peningkatan utang apabila tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

"Kalau defisitnya dinaikkan, artinya kan ngegas terus (belanja). Siapa yang ngerem ini?," tanya Faisal.

"Anggaran militer mau dinaikkan, (biaya) makan gratis ratusan triliun tapi (penerimaan) pajaknya gak naik," imbuh Faisal.

Memang pasangan Prabowo-Subianto berkomitmen untuk meningkatkan tax ratio hingga 23%.

Namun Faisal melihat hal tersebut tidak akan mungkin untuk diraih. Dirinya mewanti-wanti pemerintahan Prabowo tidak mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk menggenjot tax ratio.

"Mau dinaikkan di sekitar 20%, mana ada di dunia tax ratio itu naik dua kali lipat. Itu kan gak ada. Artinya apa yang dinaikkan? PPN biasanya yang dinaikkan. Dampaknya ke rakyat, karena orang miskin bayar PPN-nya sama," terang Faisal.