Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memberlakukan perlindungan terhadap industri baja dari gempuran produk impor murah atau dumping dengan hambatan tarif atau tariff barriers berupa bea masuk antidumping (BMAD) selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Baru-baru ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/2024 juga kembali memperpanjang BMAD hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya, aturan tersebut muncul pada 2008 lalu lewat PMK No. 39.1/2008 yang membatasi impor produk hot rolled coil (HRC) dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand.

Aturan tersebut berakhir masa berlakunya pada 2 Maret 2013. Setelah 5 tahun pertama berlaku, industri baja masih dihantam produk impor sehingga aturan bea masuk diperpanjang melalui PMK No. 169/2013 yang diperbarui lewat PMK No. 10/2014.

Kala itu, BMAD berlaku untuk impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari China, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand dengan tarif beragam dikisaran 4-20% berlaku hingga Februari 2019.

Sebelum berakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap negara yang terkena BMAD menjadi China, Korea, dan Taiwan dengan tarif 4-7% berlaku hingga 5 tahun ke depan.

Terbaru, pemerintah baru era Presiden Prabowo Subianto kembali memperpanjang BMAD khusus untuk produk H Section hingga I Section dari besi atau baja bukan paduan dengan besaran 11,93% hingga 5 tahun ke depan.

Banjir Impor Baja di RI

Komite Antidumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan, dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China sebanyak 10 kali.

"KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (4/11/2024).

Dalam laporan penyelidikan antidumping HRP tersebut, pihaknya menemukan bukti indikasi praktik dumping produk baja dari China, Ukraina, dan Singapura. Impor baja dari ketiga negara tersebut mengalami kenaikan drastis dalam 3 tahun terakhir.

Secara kumulatif, impor ketiga negara tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 23,9%. Impor negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 56,1% selama 2020-2022.

Sebelumnya, The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) melaporkan banjirnya produk baja asal China ke pasar domestik Indonesia membuat daya saing turun dan penjualan produsen baja lokal terkikis.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, pemerintah dan produsen harus mencermati dan segera mengantisipasi masuknya produk baja asing ke domestik yang menggerus penjualan produsen baja lokal sepanjang tahun ini.

"Beberapa produsen baja nasional melaporkan penurunan penjualan hingga 20% dan beberapa di antaranya bahkan sangat kesulitan melakukan penjualan di pasar domestik akibat serbuan produk baja Tiongkok," kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China telah meningkat sebesar 33,92% dari 2,23 juta ton pada periode Januari-Juli 2023 menjadi 2,98 juta ton pada periode yang sama pada 2024.

Peningkatan impor baja dari China juga tercerminkan dari volume impor baja dari China pada 2023 yang meningkat 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton tahun lalu.

"Hal ini telah mengakibatkan produsen baja nasional kehilangan pangsa pasar domestik dan berpotensi mengalami kerugian serta sulit untuk bertahan apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah yang memadai," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) meyakini diberlakukannya bea masuk antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China dapat mendorong investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Penerapan BMAD keramik telah disahkan melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2024 yang berlaku pada 28 Oktober 2024 hingga lima tahun ke depan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kehadiran BMAD dapat menjadi awal kebangkitan bagi industri keramik nasional yang mengalami tekanan 10 tahun terakhir akibat praktik dumping.

“Industri keramik telah tercidera berat hampir 10 tahun terakhir ini akibat praktik dumping dan telah mengakibatkan sejumlah pabrik berhenti produksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan,” kata Edy dalam siaran pers, Kamis (17/10/2024).

Tingkat utilitas kapasitas produksi nasional saat ini masih dalam tren penurunan di level 63% pada semester I/2024, turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 75%.

Kehadiran BMAD dinilai dapat memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional ke level 67-68% di akhir tahun 2024.

“Kami memasang target tingkat utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di level 90%,” ujarnya.

Untuk diketahui, besaran BMAD yang resmi ditetapkan berkisar 14%–94%. Meski masih di bawah harapan produsen lokal namun tarifnya serupa dengan negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran di atas 100%.

Selain itu, Indonesia saat ini merupakan produsen keramik terbesar ke-4 di dunia dengan kapasitas terpasang sebesar 675 juta meter² per tahun. Posisinya berada di bawah China, India dan Brazil.

Namun secara kapasitas produksi aktual Indonesia tertinggal berada di peringkat ke 8 terbesar dunia. Pihaknya menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 negara produsen manufaktur keramik terbesar dunia.

“Kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat komsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata komsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 meter² per kepala,” ujarnya.

Sementara itu, rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand berada di atas 3 meter² per kapita, bahkan Vietnam dan China di atas 5 meter² per kapita.

Dia juga meyakini salah satu yang dapat mendorong penyerapan keramik lokal yakni program pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun.

“Yang tentunya membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware,” tuturnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran dan keberpihakan pemerintahan era Presiden Jokowi yang masih berupaya melindungi industri keramik nasional melalui BMAD dan penerapan SNI Wajib lewat Permenperin 36/2024.

Ke depannya, produsen keramik juga berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard dapat diberlakukan pada November mendatang agar dapat melengkapi persentase tarif BMAD yang dinilai belum maksimal.

“Kehadiran BMAD, kebijakan SNI Wajib dan BMTP diyakini akan menarik investasi-investasi baru baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari China,” jelasnya.

Pihaknya menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptkan lapangan kerja baru.

“Mari kita bersaing secara fair, kita adu efisiensi dan innovasi. Saya yakin kita pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkap dampak dari penerapan bea masuk antidumping (BMAD) pada produk impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) atau lembaran plastik dari perusahaan asal China dan Malaysia.

Kebijakan BMAD tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/2024, di mana beleid ini mulai berlaku setelah 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diundangkan pada 17 September 2024.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono mengatakan, stok barang yang diimpor dari perusahaan negara tersebut saat ini masih menggunakan barang stok lama dan masih dalam perjalanan yang belum dikenakan BMAD.

"Kira-kira 1-2 bulan lah baru barang-barang BMAD itu akan habis, jadi dampaknya yang paling dirasakan November atau Desember efektivitas dari penerapan BMAD," kata Fajar kepada Bisnis, dikutip Senin (7/10/2024).

Fajar menilai penerapan BMAD jelang akhir tahun ini keputusan yang tepat. Sebab, utilitas produksi pabrikan BOPP atau lembaran plastik dalam negeri menuju level 50%. Idealnya, produksi optimal minimal 65%-70%.

Hal ini dikarenakan banjir impor lembaran plastik murah dari negara-negara tersebut, khususnya untuk sejumlah perusahaan dengan kisaran tarif 6,36% - 18,60%.

"Memang tetap suatu kebijakan ada pro dan kontra, industri makanan dan minuman pasti nggak setuju diterapkan itu, tapi industri BOPP sudah berdarah-darah," ujarnya.

Dalam hal ini, dia menyebutkan, industri makanan minuman dinilai sedikit keberatan lantaran produk impor murah dapat menekan biaya komponen untuk penjualan produk. Namun, dia meyakini dengan tarif BMAD dampaknya tidak begitu menekan industri pengguna.

Diberitakan sebelumnya, PMK yang telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia membuktikan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang dilakukan oleh Malaysia dan China. Hal ini telah menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Bea masuk antidumping dikenakan terhadap impor produk berupa BOPP dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10 dan dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex3920.20.91 dan ex3920.20.99.

Secara terperinci, Indonesia mengenakan bea masuk antidumping untuk perusahan Malaysia yakni Stenta Films (M) Sdn. Bhd sebesar 18,60% dan Scientex Great Wall Sdn. Bhd 6,36%. Perusahaan lainnya dikenakan sebesar 18,60%.

Kemudian, untuk perusahaan China yakni Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd dikenakan bea masuk antidumping sebesar 6,73%, Guangdong Decro Package Films Co., Ltd 5,76%, dan Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd 10,75%. Lalu, Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd sebesar 7,99% dan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk antidumping sebesar 29,95%.

"Pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,” bunyi Pasal 3 beleid itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menagih kepastian bea masuk antidumping (BMAD) atas produk impor asal perusahaan China yang disebut semakin membanjiri pasa dalam negeri.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikluarkan sejak 2 Juli 2024 lalu. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan lambatnya penetapan PMK atas BMAD keramik perusahaan China justru dijadikan momentum importir untuk memasukkan produk nya ke pasar domestik sebelum aturan tersebut diterapkan.

"Tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya," kata Edy, Jumat (6/9/2024).

Terlebih, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengumumkan ke publik terkait tarif BMAD untuk produk ubin keramik impor sebesar 45%-50% pada awal Agustus lalu.

Edy mencemaskan upaya importir yang akan 'jor-joran' memasukkan produk tersebut ke Tanah Air sampai PMK tarif BMAD dirilis. Hal ini justru membuat kebijakan BMAD tidak efektif untuk beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan catatan Asaki, volume impor dari China pada semester 1/2024 mengalami kenaikan sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta meter persegi.

"Kami telah menyurati Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani], yang meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Ibu Menteri Keuangan terkait Penetapan PMK BMAD ubin keramik asal RRT," tuturnya.

Menurut dia, praktik dumping produk impor ubin keramik asal China menjadi penyebab utama kinerja industri keramik nasional turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini terlihat dari turunnya utilisasi keramik nasional semester I/2024 di level 62% turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 78%.

Selain itu, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik 5 tahun terakhir sebesar US$1,24 miliar pada periode 2018-2023. Padahal, industri keramik memiliki kapasitas produksi 625 juta meter persegi per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Bahkan, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

"Kami menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi," terangnya.

Kendati tertekan produk impor murah, pihaknya masih optimistis untuk menargetkan peningkatan utilisasi produksi ke level 65%-67% hingga akhir 2024, meski lebih rendah dari target sebelumnya 70% tahun ini.

Lebih lanjut, Edy membidik utilisasi produksi keramik nasional dapat mencapai 80% pada tahun depan dan meningkat ke level 90% pada 2026 apabila kebijakan BMAD keramik asal China diberlakukan dengan tarif 70%-80%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap besaran tarif bea masuk antidumping (BMAD) keramik atas perusahaan China yang akan diberlakukan dalam waktu dekat, yakni di kisaran 32%-60%.

Sekretaris Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, keputusan tersebut telah disepakati bersama oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan pada Rapat Pleno, 6 Agustus 2024 lalu.

"Itu range-nya disepakati Kemendag dan Kementerian Keuangan 6 Agustus lalu dengan range 32%-60%, nah rapat pleno selesai kita menunggu pemberlakuan PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan]," kata Kris dalam konferensi pers, Kamis (29/8/2024).

Kris menerangkan bahwa antidumping tersebut spesifik menyasar pada produk keramik dari sejumlah perusahaan China yang telah terbukti melakukan praktik dumping ke Indonesia.

Kemenperin telah mengusulkan pengenaan BMAD tersebut ke kementerian terkait bersama dengan pelaku usaha sejak 2021. Untuk itu, dia berharap agar kebijakan tersebut segera berlaku.

"Harapannya segera diberlakukan, indsutri keramik sudah mulai merespons, sentimennya mulai bergeliat, semakin cepat dilakukan semakin baik," tuturnya.

Jika menunggu terlalu lama lagi, Kris mencemaskan produk-produk keramik dari China justru memanfaatkan waktu sebelum kebijakan tersebut berlaku dengan membanjiri pasar domestik dengan barang impor murah.

"Takutnya sentimennya begitu, 1-2 minggu ke depan ini segera diberlakukan dengan cepat, besarannya sudah ditentukan, semua pihak melihat itu sebagai bagian dari penyelamatan dan penataan industri keramik saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyebut, tarif BMAD keramik impor sebesar 45%-50%. Namun, besaran tersebut dinilai tak efektif membendung banjir impor keramik dari China.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Susanto mengatakan, semestinya tarif BMAD impor keramik dari China bisa lebih besar, yakni hingga 80%.

"Jika BMAD antara 70%-80%, kami yakin angka impor bisa turun di atas 50%. Kalau itu terjadi, dampaknya besar sekali ke industri keramik nasional," ujarnya.

Kebijakan antidumping sebesar 40%, menurutnya, belum dapat mendorong daya saing industri keramik lokal untuk melawan keramik impor dari China. Sebab, harga pokok produksi dan harga jual produk impor dari negara tersebut masih lebih kompetitif.

Menurut dia, bea masuk 80% akan menekan harga jual keramik China menjadi US$6,1 per meter persegi, sementara untuk saat ini jual keramik lokal US$6,5 per meter persegi.

Bisnis.com, JAKARTA — Data Purchasing Managers' Index atau PMI manufaktur Indonesia terkontraksi cukup tajam dalam 4 bulan terakhir.

Industri manufaktur pun disebut membutuhkan stimulus untuk mendongkrak PMI, salah satunya dari penerapan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Berdasarkan data yang dirilis S&P Global kemarin, Kamis (1/8/2024), PMI Indonesia berada di angka 49,3 per Juli 2024 dari sebelumnya 54,2 pada Maret 2024.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai ada beberapa faktor yang membuat PMI terkontraksi.

"Pertama, banyak industri dalam negeri sudah terlanjur gulung tikar, karena buruknya iklim usaha, banyaknya pungli dan rendahnya produktivitas produksi serta infrastruktur yang tidak memadai," katanya.

Kedua, lanjut Darmadi, anjloknya PMI merupakan imbas dari bergugurannya industri dalam negeri karena derasnya barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur yang jelas.

Menurutnya, banyak barang masih bisa diimpor oleh sebagian pengusaha dengan memakai berbagai jasa yang ditawarkan, tentu dengan harus membayar mahal untuk mendapatkan kuota impor. Sebagian barang yang dilarang impor bahkan juga bisa menggunakan jasa Borongan atau melalui mekanisme under name.

“Tentu hal ini diduga melibatkan oknum Bea Cukai," ujarnya.

Menurutnya, faktor-faktor tersebut juga menyebabkan banyak industri yang produksinya menurun. Tak heran, PHK terjadi di mana-mana karena utilisasi merosot. Akibatnya, PMI pun turun. Kondisi itu, kata Darmadi, sebenarnya sudah dirasakan oleh sejumlah industri di Tanah Air.

"Hampir 80%-90% pabrik tekstil, pakaian, alas kaki dan keramik sudah bangkrut. Selain industri-industri tersebut, masih banyak sederetan industri-industri yang sedang bergumul untuk survive," jelasnya.

Darmadi memandang, langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah tidak efektif atau sulit menolong kondisi sektor industri karena supply chain sudah rusak parah.

Tak hanya itu, Darmadi juga menilai, sidak di lapangan semakin meresahkan pengusaha dan tidak bisa menolong apa-apa. Sementara itu, barang-barang impor tersebut sudah terlanjur masuk ke Indonesia melalui jalur tidak benar.

“Barang-barang tersebut telah membanjiri Indonesia, sulit dimusnahkan seluruhnya, paling-paling jadi sasaran pemerasan oknum saja."

Yang lebih miris lagi, lanjutnya, para pelaku usaha di bawah cemas atas kondisi yang kian karut-marut. Saat ini, banyak pedagang di toko-toko dan mall tidak berani membuka toko karena tidak jelas asal muasal barang importasi. Khawatirnya, barang itu melalui jalur yang tidak benar.

BMAD Jadi Solusi

Darmadi menyarankan pembenahan harus segera dilakukan mulai sekarang dengan memperbaiki sistem dan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, tidak banyak lagi industri lokal yang ambruk, dan PHK massal tidak terus menerus mengepung dunia usaha.

Untuk menyelamatkan sektor industri secara umum, menurutnya, pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) sebagaimana diterapkan terhadap industri keramik.

"Kebijakan BMAD untuk keramik impor asal Tiongkok [China] itu cukup relevan sebagai upaya memperkuat sektor industri Tanah Air, hanya saja implementasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan," tegasnya.

Kendati demikian, Darmadi memandang bahwa kebijakan BMAD dan langkah penegakan hukum dalam menyelamatkan sektor industri belumlah cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan ini.

Pemerintah diminta segera melakukan transformasi di sektor industri. Contoh positif dengan adanya transformasi bisa dilihat ketika para importir keramik bertransformasi dan bisa menarik investasi-investasi baru.

Di sisi lain, penegakan hukum barang-barang ilegal dan kebijakan BMAD harus cepat dilakukan. "Tidak boleh berlarut-larut karena saat ini saja sudah terlambat," ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan segera memutuskan dan menerapkan kebijakan BMAD untuk keramik impor dari China setelah sebulan dikeluarkannya Laporan Hasil Akhir Penyelidikan.

Pasalnya, pelaku industri keramik khawatir para importir memanfaatkan celah waktu saat ini dengan melakukan importasi dalam jumlah yang sangat besar guna menghindari pengenaan BMAD. Jika terjadi, situasinya tentu bakal sangat merugikan industri keramik nasional. (Afiffah Rahmah/Aziz Rahardyan)

Bisnis.com, JAKARTA - Harga keramik lokal diprediksi naik signifikan apabila penerapan bea masuk antidumping (BMAD) berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping (KADI) diterapkan dengan tarif sekitar 100%-200%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Menurutnya, BMAD keramik dari perusahaan asal China akan memicu expected inflation atau kenaikan harga keramik porselen di masa depan yang telah terprediksi. Hal ini lantaran produsen akan menaikkan harga jual dan margin keuntungan akan meningkat.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp80.000 - Rp120.000 permeter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jika kita biasanya mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang harus mengeluarkan besaran tersebut kalau produknya tetap masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mengungkap kekhawatirannya terkait dampak kebijakan ini terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. Indef menilai ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen lokal dan kepentingan konsumen.

Selain itu, Indef juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produksi domestik sebagai solusi jangka panjang. Terlebih, Andry melihat adanya potensi ancaman impor ilegal yang kemungkinan besar terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," ujarnya.

Dampak negatif lainnya juga dapat menanti industri nasional, seperti retaliasi atau balasan dari China dengan membatasi perdagangan hingga peningkatan impor dari negara lain yang justru dapat merugikan menyebabkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, Andry menyatakan bahwa pengajuan pemohon BMAD belum merepresentasikan keseluruhan produsen domestik karena hanya merepresentasikan 26% dari produksi ubin keramik secara nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil penyelidikan praktik dumping keramik asal China yang dirilis Komite Antidumping Indonesia (KADI) dinilai tidak memiliki landasan akurat. Usulan tarif bea masuk antidumping (BMAD) 100,12% - 199,88% justru akan memberikan efek bumerang ke industri dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Faisal menilai data-data yang tercantum dalam laporan hasil akhir penyelidikan KADI terkait kasus keramik memukul rata atau menyatukan seluruh analisis jenis keramik, baik porselen maupun keramik merah.

Padahal, menurut dia, produksi porselen dalam negeri masih sedikit di kisaran 600.000 meter persegi, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,5 juta meter persegi.

"Terus brak pukul rata mau ukuran berapa saja, dikenakan bea masuk tinggi, ini KADI ini seperti jurus pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal.

Di sisi lain, dia menyoroti adanya intervensi dari pihak tertentu yang mendorong hasil analisis penyelidikan tersebut terbit dengan tujuan yang mengarah pada keuntungan pihak tertentu.

Apabila BMAD diterapkan dengan tarif tersebut, Faisal menyebut produsen keramik tertentu akan lebih cepat balik modal dan Net Present Value (NPV) yang lebih tinggi.

"Inilah ketamakan pihak tertentu itu, at the cost of jutaan orang rakyat indonesia. Bukan kita tidak peduli dengan industri dalam negeri, kita peduli tapi ongkosnya jangan kemahalan, harga keramik itu bisa naik 2 kali lipat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menunjukkan bukti bahwa industri keramik beberapa tahun masih ekspansi dan tidak dibanjiri keramik impor sebagaimana dikabarkan selama ini.

Hal ini terlihat dari segi pertumbuhan PDB sektoral pengguna keramik yaitu kosntruksi dan realestat. Adapun, sektor konstruksi terus mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai 4,91% pada 2023. Sedangkan, sektor realestat tumbuh 1,43% periode yang sama.

Sementara itu, dari segi impor untuk HS 690721 keramik dari China pada tahun 2022 sebesar 1 juta ton atau lebih rendah dari pascacovid pada 2018 sebesar 1,3 juta ton.

"2019 itu 914.000 ton, 2020 sebanyak 863.000 ton, 2021 naik, 2022-nya turun lagi, mana yang namanya dibanjiri sama impor itu mana?" tanyanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui KADI untuk mengkaji ulang hasil penyelidikan kasus dumping tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merekomendasikan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) buka suara mengenai rencana pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas.

Komoditas itu yakni tekstil dan produk (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyebut bahwa pihaknya mempersilahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuat regulasi, tetapi harus aspiratif.

“Artinya jangan hanya secara parsial memikirkan salah satu sektor, seharusnya multisektor dipikirkan termasuk dalam ini aspek buruh, aspek pekerja. Ada tidak implikasi dari terbitnya regulasi yang mereka keluarkan,” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Dia mengharapkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melibatkan sektor terkait, termasuk serikat pekerja. Pasalnya, pekerja yang paling pertama menanggung akibatnya jika pemerintah salah membuat aturan.

Ketua Bidang Advokasi DPP SPN, Sumiati, menambahkan, pemerintah harus memerhatikan aspirasi dari pihak-pihak yang terdampak dari regulasi tersebut.

“Karena proses regulasi itu kan harus melibatkan partisipasi masyarakat terdampak sehingga akan berdampak keadilan dan kebermanfaatan,” ujarnya.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa sebanyak tujuh komoditas akan dikenakan BMAD dan BMTP. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri, sesuai dengan aturan yang ada baik nasional maupun yang telah disepakati oleh lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, penetapan BMTP akan dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terhadap banyaknya produk impor yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara BMAD akan ditentukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Oleh karena itu, dia belum dapat membeberkan berapa besaran BMAD dan BMTP yang akan dikenakan terhadap tujuh komoditas tersebut. Pernyataan ini sekaligus meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor di kisaran 100%-200%.

“Nanti dihitung bisa 50%, 100%, bisa sampai 200%, tergantung seberapa hasil dari KPPI dan KADI,” kata Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (5/7/2024).

Adapun, BMAD dan BMTD ini nantinya akan dikenakan kepada semua negara yang mengimpor 7 komoditas ini ke Indonesia.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, menyebut bahwa pemerintah sejauh ini belum berencana untuk merevisi Permendag No.8/2024.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengenakan BMAD dan BMTP untuk sejumlah komoditas impor.

“Belum ada rencana revisi [Permendag No.8/2024]. Mekanismenya tidak dengan Permendag itu, kita kasih solusinya dengan mengenakan bea masuk, yang seperti dijelaskan Pak Menteri tadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut kemungkinan maraknya penutupan gerai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pemerintah memungut bea masuk terhadap barang impor sebesar 200%.

“Kalau misalnya nanti dinaikin 200% dan sebagainya, kami mungkin sampai akhir tahun akan tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyampaikan, kondisi sektor ritel sudah berada dalam posisi sulit usai pemerintah menerapkan Permendag No.8/2024. Kebijakan ini, membuat impor resmi kesulitan untuk memasok barang lantaran adanya kuota impor.

“Gimana mungkin bisa hidup dengan segala kesulitan satu dengan tambahan bea masuk bisa menjadi sangat lebih mahal, kedua, sudah mahal pun dapat kuota impor untuk masukin barang juga susah,” ungkapnya.

Menurutnya, semua ini akan menjadi kontraproduktif. Sebab, pemerintah juga akan dirugikan lantaran pendapatan pajak dan bea masuk menurun.

Dia menilai, polemik maraknya produk impor di Tanah Air akan terus terjadi jika pemerintah tidak memahami akar masalahnya.

“Sekarang mau bea masuknya naik 1000% kalau masalahnya di ilegal impor nggak ada dampaknya, yang ada bisnis resminya makin susah,” ujarnya.

Deputi I Perdagangan Dalam Negeri Hippindo Hasan Aula menambahkan, pemerintah melalui Permendag No.8/2024 mengharuskan sejumlah produk impor termasuk global brand untuk mengajukan Persetujuan Impor (PI).

Selain itu terhadap beberapa produk tersebut, pemerintah menetapkan kuota impor sehingga importir tidak bisa sembarangan memasok barang ke Tanah Air.

“Misal mereka mengajukan 10.000 atau 50.000 yang dikasih cuma 20%, kecil sekali,” ujar Hasan.

Jika pemerintah nantinya resmi mengenakan bea masuk 200% dengan segala beban pajak yang harus dibayarkan peritel, bukan tidak mungkin sejumlah toko akan tutup, ekspansi ritel akan berhenti, dan pusat perbelanjaan menjadi sepi lantaran stok barang yang kosong.

Ketua Appbi Alphonzus Widjaja bahkan menyebut telah merevisi target okupansinya di 2024. Sebelumnya, mereka menargetkan tingkat okupansi kembali ke masa sebelum pandemi yakni rata-rata nasional 90%.

“Mudah-mudahan akhir tahun kami bisa bertahan di angka 80%,” harapnya.

Alphonzus pesimistis tingkat okupansi masih bertahan di angka 80% pada awal 2025 jika kondisi ini terus berlanjut. Mengingat sejumlah peritel telah menutup beberapa gerainya.

“Jadi ini yan harus dibenahi segera. Saya kira kerpihatinan ini kalau dibiarkan akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” ujarnya.

Rencanannya, para peritel berencana untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin (8/7/2024) untuk memberikan masukan dengan harapan Ketua Umum PAN itu dapat memahami akar masalah dari maraknya produk impor di Tanah Air. Dengan begitu, atuan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah dapat menyentuh akan masalahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal semakin berjaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan wacana tersebut akan membuat importir legal sulit untuk mendatangkan barang ke Indonesia lantaran dikenakan pungutan-pungutan yang cukup besar. Menurutnya hal itu akan semakin menyuburkan pasar impor produk ilegal di Indonesia

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah barang-barang dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Sebelumnya, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.