Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Senin (4/11/2024) masih menarik untuk dibaca pada Selasa, mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani hingga tarif sewa rusun murah bagi rakyat.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.

Baca berita selengkapnya

Kementerian BUMN resmi ganti Direksi dan Komisaris Pertamina

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca berita selengkapnya

Bandara Komodo NTT ditutup sementara, terpapar abu erupsi Lewotobi

Bandara Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditutup sementara setelah hasil paper test sekitar pukul 16.00 Wita menunjukkan positif terpapar sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Baca berita selengkapnya

OJK: Bulan Fintech Nasional 2024 tingkatkan literasi keuangan digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.

Baca berita selengkapnya

Menteri PKP: Tarif sewa rusun murah bagi rakyat sesuai arahan Presiden

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca berita selengkapnya

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung transformasi digital sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

“Transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama,” kata Wisnu Sunandar dalam keterangan, di Surabaya, Senin.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mengakselerasi digitalisasi termasuk bagi industri syariah agar dapat mendorong ekonomi digital sekaligus menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif.

Wisnu menjelaskan BSI sejak berdiri pada 1 Februari 2021 sudah mulai memperkuat penetrasi inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diadopsi oleh seluruh kalangan.

Bahkan, upaya BSI tersebut telah mampu mendorong peralihan transaksi nasabah BSI ke layanan e-channel yang terus meningkat setiap tahun yakni mencapai 97,94 persen dari total transaksi.

“Jumlah mencapai 607 juta transaksi yang membukukan volume Rp709 triliun per September 2024,” ujar Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih.

Tak hanya itu, kata dia, aplikasi layanan perbankan BSI yaitu BSI Mobile pun penggunanya sudah mencapai 7,57 juta atau tumbuh 28,34 persen pada kuartal III tahun 2024 karena di dalamnya terdapat banyak fitur yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Aplikasi tersebut dilengkapi dengan layanan QRIS, fitur Islami seperti jadwal shalat, ZISWAF, pembiayaan online, gadai dan cicil emas online, pembayaran e-commerce, hingga top up e-wallet.

Untuk semakin mendukung digitalisasi, Wisnu menuturkan BSI juga segera meluncurkan SuperApp BYOND by BSI yang dirancang sebagai aplikasi dengan fitur lengkap mulai dari layanan transaksi finansial, sosial, dan spiritual yang lebih modern, aman, dan cepat.

Senior Vice President (SVP) Digital Banking Retail BSI Riko Wardhana mengatakan BYONDby BSI tetap mengusung salah satu fitur andalan yang ada di pendahulunya yaitu fitur Berbagi.

Dalam fitur berbagi ini terdapat kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi sosial dan donasi, seperti Ziswaf, sumbangan duka, donasi kemanusiaan, dan kegiatan sosial lainnya.

“Aplikasi ini dirancang untuk bisa menjadi pintu akses nasabah ke berbagai layanan halal lifestyle, sehingga nantinya nasabah dapat langsung melakukan transaksi terkait halal ecosystem,” kata Riko.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi cushion di tengah tingginya volatilitas yang ada saat ini

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk jangka waktu tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027.

“Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktik sebelumnya di mana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin.

Perpanjangan perjanjian kerja sama itu juga merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral, yaitu Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dan Bilateral Repo Agreement (BRA).

Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp100 triliun

Sedangkan Bilateral Repo Agreement (BRA) memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara) dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

Ramdan menuturkan kerja sama tersebut telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara.

“Hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia,” ujarnya.

Local Currency Bilateral Swap Agreement merupakan bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral. LCBSA antara BI dan MAS adalah perjanjian bilateral pertukaran mata uang dalam bentuk penukaran Rupiah dengan Dolar Singapura untuk kemudian dipertukarkan kembali pada saat jatuh tempo yang disepakati.

Bilateral Repo Agreement merupakan bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral. BRA antara BI dan MAS adalah perjanjian bilateral pertukaran surat berharga yang diterbitkan pemerintah Amerika, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral dengan mata uang Dolar Amerika (atau Yen/Euro dengan nilai setara) untuk kemudian dipertukarkan kembali pada saat jatuh tempo yang disepakati.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang insentif pembebasan pajak untuk korporasi atau tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024, hingga 31 Desember 2025.

Dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 130/2020, insentif tersebut berlaku hingga 9 Oktober 2024. Namun, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu memperpanjang pembebasan pajak tersebut.

"Pertimbangan diterbitkannya PMK 69/2024 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fasilitas pengurangan PPh bagi industri pionir," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2, yang dimaksud industri pionir di antaranya industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau turunannya yang terintegrasi.

Kemudian, industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi; industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika; industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin; serta industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur.

Lalu, industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik; industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor; industri pembuatan komponen utama kapal; industri pembuatan komponen utama kereta api; industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya; infrastruktur ekonomi; atau ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Di samping itu, PMK 69/2024 juga mengatur tentang implementasi pajak minimum global 15 persen. Bagi wajib pajak yang masuk ke dalam cakupan pajak minimum global, bila fasilitas pengurangan PPh badan menyebabkan tingkat pajak efektif yang dibayarkan di bawah 15 persen, akan dikenai pungutan pajak tambahan minimum domestik.

“Penerapan pajak tambahan dalam PMK 69/2024 bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia membayar pajak yang sesuai dengan standar pajak minimum global,” jelas Dwi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 65 persen dan 75 persen

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan peningkatan literasi keuangan digital mendorong masyarakat bijak melakukan aktivitas keuangan dan memahami risiko keuangan, sehingga tidak terjebak dengan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online.

“Kenapa kami perlu penting ini terkait dengan literasi keuangan digital ini? Karena sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan ini di media karena rendahnya literasi keuangan digital. Apakah itu penggunaan aplikasi judol? Banyaknya yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Kenapa ini terjadi? Ya kembali lagi. Karena literasi keuangan digital kita yang memang masih rendah dan perlu ditingkatkan,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Djoko pada konferensi pers pre-event Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 di Gedung OJK Menara Radius Prawiro.

Berdasarkan survei Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 65 persen dan 75 persen.

Sedangkan, data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2023 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62 persen dan yang paling rendah jika dibandingkan negara ASEAN yang rata-rata mencapai 70 persen.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi, Djoko menuturkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan dan produk keuangan atau melakukan aktivitas keuangan, hanya melalui telepon genggam atau smartphone.

“Cuma permasalahannya adalah apakah mereka-mereka yang mem-provide layanan di dalam handphone ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya, apakah kita-kita yang menggunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah pula memahami dampak risiko dari yang kita lakukan dengan HP kita? Nah, itulah yang juga ingin kita kejar selama BFN ini,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat perlu lebih meningkatkan pemahaman risiko dan bijak dalam mengelola keuangan agar tidak mengalami kerugian finansial akibat pinjol ilegal dan judi online.

“Ketika kita ngomongin digital, maka di situlah potensi untuk orang yang menggunakan atau digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi literasi terhadap keuangan digital ini yang kita perlukan,” tuturnya.

Menurut dia, di balik kemudahan yang ditawarkan dari kehadiran inovasi dan teknologi seperti kecerdasan artifisial, blockchain, kripto, machine learning, ada potensi risiko yang harus diketahui bersama, misalnya penipuan.

Melalui penyelenggaraan BFN dan IFSE 2024, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko dari berbagai aktivitas keuangan juga semakin meningkat sehingga dapat menghindari aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol dan judi online.

“Kita ingin tingkatkan selama penyelenggaraan kegiatan itu untuk semuanya itu mempunyai tingkat awareness yang sudah lebih memadai dibandingkan dengan sebelumnya,” ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi dengan membatalkan proyek pembangunan terminal 4 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang dan menggantinya dengan perbaikan pada terminal 1,2, dan 3.

Menurut Erick, rencana penambahan terminal 4 membutuhkan dana yang sangat besar yakni sebesar Rp14 triliun. Ia pun bergerak cepat dengan melakukan kajian komprehensif terkait rencana tersebut, dan menemukan opsi yang jauh lebih efisien.

"Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandara yang angkanya hampir mencapai 80-100 juta penumpang, itu efisiensi yang luar biasa," kata Erick di Jakarta, Senin.

Hal ini menjadi salah satu cerita sukses di Kementerian BUMN. Erick memastikan, BUMN harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta bijak dalam menggunakan anggaran, baik dari kas perusahaan maupun dari negara.

Menurut dia, ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan fasilitas di bandara merupakan bentuk dukungan konkret dalam peningkatan sektor pariwisata Indonesia. Selain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Erick juga akan memperbaiki Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagai salah satu pintu masuk turis dari mancanegara.

"Untuk bandara Bali kita juga melakukan efisiensi, yaitu dengan melakukan renovasi, sehingga harapannya kapasitas penumpang bisa tumbuh dari 24 juta menjadi 32 juta tanpa membangun bandara baru," ucap Erick.

Namun demikian, ia mempersilakan jika ada wacana pembangunan bandara baru di Pulau Dewata. Erick mengatakan, hal ini menjadi salah satu upaya dalam memenuhi target wisatawan Bali yang diprediksi mencapai 50 juta hingga 100 juta di masa mendatang.

"Di rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Pariwisata, pariwisata akan ditargetkan hampir mencapai 20-29 juta untuk lima tahun ke depan. Artinya, dukungan ekosistem tidak lain ada di kita, yakni BUMN, melalui bandara, penerbangan, dan lain-lainnya," ujar Erick Thohir.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya) baru-baru ini menjalin kerja sama dengan perusahaan asal China, JiangXi HuaLiYuan Lithium Energy Co., Ltd. (HLY Battery), guna membangun sebuah pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan letter of intention (LoI) kedua perusahaan tersebut belum lama ini.

"Kami tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan baterai lithium berkualitas tinggi, tetapi juga mendukung komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan efisiensi energi," kata CEO PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya), Arief, dikutip dari keterangan resminya.

Proses konstruksi pabrik ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan mulai beroperasi per akhir 2026. Kerja sama ini akan mendukung penguatan ekosistem EV dan energi terbarukan di Indonesia.

Selain itu, kemitraan ini juga diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal untuk baterai lithium.

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut bahwa kantor Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menggunakan salah satu aset dari Bank Mandiri.

"Kami mendukung hadirnya Danantara, bahkan kami telah menyiapkan fasilitas untuk Danantara dengan menggunakan aset Bank Mandiri untuk kantornya," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan saat ini pihaknya juga terus berkoordinasi dan mengkaji terkait persiapan yang berkaitan dengan pembentukan Danantara.

"Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk membahas isu-isu yang saling berkaitan," kata Erick.

Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, pada 8 November 2024.

Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran BP Investasi Danantara pada 8 November 2024 itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Muliaman menyebut bahwa Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

Lebih lanjut, pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024