Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berinovasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui berbagai program yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Salah satu langkah utama adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel kepada pelaku UMKM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang disalurkan oleh bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dana KUR sepenuhnya berasal dari lembaga penyalur dan program ini menawarkan pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi. KUR ditujukan bagi UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak, namun terkendala dengan agunan tambahan atau belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai nasabah bank (feasible namun belum bankable).

Dalam penyalurannya, KUR diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi yang mencakup berbagai bidang yang menghasilkan barang dan/atau jasa, seperti:

• Pertanian, perburuan dan kehutanan
• Kelautan dan perikanan
• Industri pengolahan
• Konstruksi
• Pertambangan garam rakyat
• Pariwisata
• Jasa produksi
• Sektor produksi lainnya.

Persyaratan penerima KUR Mikro telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Berikut adalah persyaratan bagi calon penerima KUR Mikro:

Persyaratan utama:

• Usaha harus produktif dan layak dibiayai serta telah berjalan minimal 6 bulan.
• Jika mengikuti pelatihan kewirausahaan, usaha harus sudah berjalan minimal 3 bulan.

• Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
• Anggota keluarga dari karyawan atau karyawati yang memiliki penghasilan tetap, atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
• Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah purna tugas atau selesai bekerja di luar negeri;
• Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

• Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Impor BKP
• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
• Ekspor JKP oleh PKP

• Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
• Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
• Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
• Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

• Barang elektronik, seperti televisi, kulkas, dan smartphone.
• Pakaian dan barang-barang fashion.
• Tanah dan bangunan.
• Perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari.
• Makanan olahan yang diproduksi kemasan, seperti makanan ringan dalam kemasan.
• Kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan truk

• Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia, atau merek dagang.
• Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
• Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi salah satu langkah penting bagi para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan dukungan modal kerja atau investasi dengan bunga rendah.

Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan subsidi untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan ini. Namun, sebelum mengajukan KUR, ada baiknya memahami biaya, bunga, serta syarat-syarat yang diperlukan.

Salah satu keunggulan dari KUR adalah suku bunga yang sangat kompetitif, yaitu sekitar 7 persen efektif per tahun. Berikut rincian bunga untuk setiap jenis KUR:

• KUR Mikro: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga sebesar 10,5%, termasuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
• KUR Kecil: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga 5,5%, termasuk IJP.
• KUR Penempatan TKI: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga 14%, yang sudah mencakup IJP dan Collection Fee.

Jangka waktu pengembalian

Jangka waktu pengembalian KUR bergantung pada jenis kredit yang diajukan, baik itu untuk modal kerja, investasi, atau penempatan TKI:

KUR Mikro:

• Kredit modal kerja: maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang hingga 4 tahun.
• Kredit investasi: maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang hingga 7 tahun.

• Kredit modal kerja: maksimal 4 tahun, dapat diperpanjang hingga 5 tahun.
• Kredit investasi: maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang hingga 7 tahun.

• Jangka waktu disesuaikan dengan kontrak kerja, dengan maksimal pengembalian 3 tahun.

Untuk mengajukan KUR, para pelaku usaha atau individu yang memenuhi syarat bisa mengajukannya ke bank atau lembaga penyalur KUR. Berikut syarat-syarat umumnya:

1. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Harus memiliki usaha yang produktif dan layak (feasible) meskipun belum memenuhi syarat agunan tambahan (belum bankable).

2. Anggota keluarga karyawan tetap atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Anggota keluarga dari pekerja tetap yang ingin memulai usaha juga bisa mengajukan KUR.

3. Tenaga kerja Indonesia yang purna

TKI yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri bisa mengajukan KUR untuk memulai usaha di tanah air.

4. Pekerja yang terkena PHK

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat memanfaatkan program KUR untuk beralih menjadi wirausahawan.

5. Persyaratan administrasi

Calon penerima KUR harus memiliki dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Usaha dari kelurahan dan RT/RW yang menyatakan jenis usaha dan lama usaha yang dijalankan.

Proses pengajuan KUR

Proses pengajuan KUR biasanya cukup sederhana, bahkan bisa dilakukan secara online melalui platform yang telah disediakan oleh bank penyalur. Langkah-langkah pengajuan KUR umumnya mencakup:

• Mengajukan permohonan kredit melalui E-Form atau langsung ke bank penyalur KUR.
• Bank melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha.
• Jika disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
• Pencairan dana dan kewajiban pembayaran kredit sesuai jadwal.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Hal ini didasari dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

“Pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK (Peraturan OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK mewujudkan industri jasa keuangan nan sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI berintegritas, memiliki tata kelola baik, dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

OJK disebut telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melaksanakan hal-hal dimaksud.

Pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain sanksi peringatan hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Kendati demikian, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, OJK dinyatakan pula akan selalu mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan dan kegagalan Investree.

Pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Hal ini didasari dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

“Pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK (Peraturan OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK mewujudkan industri jasa keuangan nan sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI berintegritas, memiliki tata kelola baik, dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

OJK disebut telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melaksanakan hal-hal dimaksud.

Pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain sanksi peringatan hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Kendati demikian, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, OJK dinyatakan pula akan selalu mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan dan kegagalan Investree.

Pertama ialah melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi selaku Co-Founder dan CEO Investree dengan hasil “Tidak Lulus” dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hasil PKPU tersebut tak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dugaan tindakan pidana sektor jasa keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, memblokir rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, menelusuri aset (assettracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada LJK untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, mengupayakan untuk mengembalikan Adrian ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan melalui kerja sama dengan APH.

Terakhir ialah melaksanakan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengingat izin usaha Investree dicabut, perusahaan tersebut juga diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti kewajiban perpajakan.

Selanjutnya yaitu melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan/atau pihak yang memiliki relasi dengan Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan perusahaan. Hal ini dikecualikan karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Poin berikutnya adalah menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan,

Keempat yakni menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kelima adalah memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Keenam, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan tim likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree.

Ketujuh, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat serta menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Terakhir ialah melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI,” kata Ismail.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi, seperti Kimia Farma, Waskita

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut pembentukan superholding BUMN masih dalam tahap kajian.

"Kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana," kata Tiko di Jakarta, Senin.

Tiko menyampaikan pembentukan superholding BUMN harus dilakukan dengan secara matang.

Menurutnya, tujuan utama superholding adalah menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara, yang pengelolaannya profesional sehingga bisa menjadi perusahaan yang besar dan berstandar internasional.

"Kita tahu di dunia ada seperti Temasek (Singapura), ada seperti Khazanah (Malaysia). Kita yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia yang lain," ujarnya.

Tiko menyampaikan saat ini Kementerian BUMN sedang fokus untuk menyelesaikan restrukturisasi, seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Waskita Karya (Persero).

"Kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi, seperti Kimia Farma, Waskita. Harapan kita, nanti dengan selesainya restrukturisasi-restrukturisasi ini, kita kan mau mulai mentransformasi tahap berikutnya," ujar Tiko.

Tak hanya restrukturisasi, lanjut Tiko, Kementerian BUMN juga akan ikut serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.

Menurut Tiko, program-program yang diusung oleh Prabowo akan diadopsi dan diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah BUMN.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mendukung pengembangan wirausaha di Indonesia, khususnya bagi alumni program Kartu Prakerja yang sedang atau berencana memulai usaha. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang dirancang untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha kecil.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat ekosistem kewirausahaan, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dengan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyediakan insentif KUR bagi alumni program Kartu Prakerja sebagai salah satu solusi.

Program KUR bagi alumni Prakerja ini telah dibahas dalam Komite Kebijakan KUR, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Syarat penerima KUR Super Mikro

Untuk alumni Kartu Prakerja yang ingin mendapatkan insentif KUR Super Mikro hingga Rp10 juta, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Kriteria usaha:

Usaha yang dimiliki harus masuk dalam kategori usaha mikro.

2. Lama usaha:

Tidak ada batasan minimal usia usaha. Namun, jika usia usaha kurang dari 6 bulan, maka harus memenuhi salah satu dari syarat berikut:

• Telah mengikuti program pendampingan.
• Tergabung dalam kelompok usaha.
• Memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki usaha.

Harus memiliki usaha minimal 3 bulan dengan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Syarat ini masih bisa dipenuhi walaupun usia usaha kurang dari 3 bulan, asalkan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

4. Belum pernah menerima KUR:

Calon penerima belum pernah mendapatkan fasilitas KUR sebelumnya.

5. Dokumen usaha:

Harus memiliki Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau RT/RW, yang mencantumkan jenis dan lama usaha.

Proses Pengajuan KUR

Untuk memudahkan alumni Prakerja dalam mengakses permodalan, proses pengajuan KUR dilakukan secara online, sehingga lebih cepat, mudah, dan efisien. Berikut adalah alur pengajuan KUR Super Mikro:

1. Pengajuan surat permohonan: Alumni program Kartu Prakerja mengajukan permohonan kredit melalui Bank BNI dengan menggunakan E-Form KUR Prakerja.
2. Evaluasi kelayakan usaha: Bank BNI akan melakukan evaluasi kelayakan usaha dari calon penerima.
3. Penandatanganan perjanjian kredit: Jika dinilai layak, calon penerima KUR yang terpilih akan menandatangani perjanjian kredit di Bank BNI.
4. Pembayaran kewajiban: Peserta alumni Prakerja yang menerima KUR wajib membayar angsuran sampai kredit lunas.

Dengan proses yang sederhana dan persyaratan yang jelas, alumni Kartu Prakerja diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jayapura (ANTARA) -

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat di tengah pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

IHSG ditutup menguat 12,54 poin atau 0,16 persen ke posisi 7.772,60. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,39 poin atau 0,04 persen ke posisi 961,39.

“Mengawali pekan ini, mayoritas bursa regional Asia menguat, seiring dengan menguatnya bursa Amerika Serikat (AS) dan juga respon pasar keputusan Bank Sentral China yang terus berupaya memulihkan ekonominya, dimana memangkas Loan Prime Rate (LPR) untuk 1 tahun dan 5 tahun sebesar 25 basis poin (bps), sehingga masing-masing menjadi 3,1 persen dan 3,6 persen," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

LPR China satu tahun mempengaruhi pinjaman korporasi dan sebagian besar pinjaman rumah tangga di China, sedangkan LPR lima tahun berfungsi sebagai patokan untuk suku bunga hipotek.

Pelaku pasar menilai keputusan bank sentral China sebagai langkah dukungan yang bertujuan untuk menopang ekonomi terbesar kedua di dunia, yang tengah menghadapi krisis properti yang berkepanjangan dan sentimen konsumen yang lemah.

Dari dalam negeri, pasca dilantik Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, langsung diumumkan para Menteri Kabinet Merah Putih.

Tentunya hal tersebut memberikan indikasi pemerintahan baru langsung gerak cepat bekerja, dimana komposisi kabinet tersebut memberikan positif vibes dimana diisikan Menteri yang berpangalaman dibidangnya dan sebagian Menteri dari kabinet pemerintahan sebelumnya, yang memberikan pandangan akan berkelanjutan agenda pembangunan.

Pada pemerintahan baru ini memberikan harapan untuk memperkuat pembangunan nasional diberbagai sektor sehingga mewujudkan Indonesia menuju lebih baik.

Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor meningkat dengan sektor keuangan paling tinggi yaitu 1,63 persen, diikuti sektor teknologi dan sektor properti yang masing- masing naik sebesar 1,01 persen dan 0,79 persen.

Sedangkan lima sektor terkoreksi dimana sektor barang baku turun paling dalam yaitu minus 1,54 persen, diikuti sektor energi dan sektor barang transportasi dan logistik yang masing-masing minus sebesar 1,21 persen dan minus 0,88 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu INPC, WIRG, JARR, WIFI, dan EMTK. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni TNCA, LPPS, MARI, BCIP dan MLPL.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.416.629 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan 25,88 miliar lembar saham senilai Rp10,56 triliun. Sebanyak 303 saham naik, 270 saham menurun, dan 228 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 27,19 poin atau 0,07 persen ke 38.954,60, indeks Hang Seng melemah 325,64 poin atau 1,57 persen ke 20.478,46, indeks Shanghai menguat 24,29 poin atau 0,67 persen ke 3.614,58, dan Indeks Straits Times melemah 19,29 poin atau 0,54 persen ke 3.579,89.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Peluang calon presiden dari Partai Republik Donald Trump untuk kembali ke Gedung Putih tampaknya meningkat

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024