TEMPO.CO, Jakarta - Informasi mengenai pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 masih belum diumumkan. Kendati demikian, masyarakat yang berminat untuk mendaftar dapat mempersiapkan diri mulai dari sekarang, termasuk memahami syarat dan tata cara membuat akun Prakerja.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso berharap pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Rakabuming Raka dapat melanjutkan program Prakerja yang telah dilaksanakan di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, karena dinilai dapat memberikan dampak positif.

“Secara program, kami mendorong program Kartu Prakerja berlanjut. Semua sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk dilanjutkan,” kata Susi saatmedia briefingdi Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Syarat Membuat Akun Prakerja Gelombang 72

Untuk diketahui,Kartu Prakerjamerupakan program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program tersebut ditujukan untuk sejumlah kalangan, dengan ketentuan:

-Pencari kerja, pekerja/buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, pekerja yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah (PBPU), atau pelaku usaha mikro dan kecil.

-Berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).

-Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun.

-Tidak sedang mengikuti pendidikan formal, seperti sekolah atau kuliah.

-Pejabat negara; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); aparatur sipil negara (ASN); prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); kepala desa dan perangkat desa; serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak bisa mendaftar.

-Dalam satu kartu keluarga (KK) hanya diperbolehkan maksimal dua nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.

Cara Membuat Akun Prakerja Gelombang 72

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar akunPrakerjasebagai berikut:

-Akses laman prakerja.go.id.

-Tekan ikon tiga garis horizontal atauburger linedi sudut kanan atas.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan alamat surel (email) dan buat kata sandi.

-Masukkan angka kode captcha yang muncul di layar.

-Centang bagian persetujuan syarat dan ketentuan.

-Tekan tombol Daftar.

-Lakukan verifikasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan KK dengan mengisi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir, lalu klik Lanjut.

-Isi data diri meliputi nama lengkap, jenis kelamin, nama lengkap, status pernikahan, jumlah tanggungan, alamat sesuai e-KTP, dan alamat domisili.

-Centang bagian persetujuan, lalu ketuk tombol Lanjut.

-Unggah foto e-KTP.

-Lakukan verifikasi wajah sesuai dengan instruksi.

-Pilih alasan mengikuti Prakerja, status pekerjaan, jenjang pendidikan, serta minat dan keterampilan.

-Verifikasi nomor ponsel.

-Masukkan enam digit kode OTP, lalu tekan tombol Verifikasi.

-Isi tes kemampuan dasar (TKD) atau soal kemampuan belajar (SKB).

-Pilih gelombang Prakerja yang tersedia dengan menekan tombol Gabung Gelombang.

-Kemudian, sistem akan menampilkan persetujuan untuk lanjut ke tahap berikutnya.

-Setelah pendaftaran berhasil, tunggu pengumuman kelolosan seleksi gelombang Kartu Prakerja yang dikirimkan ke SMS danemail.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mendukung pengembangan wirausaha di Indonesia, khususnya bagi alumni program Kartu Prakerja yang sedang atau berencana memulai usaha. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang dirancang untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha kecil.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat ekosistem kewirausahaan, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dengan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyediakan insentif KUR bagi alumni program Kartu Prakerja sebagai salah satu solusi.

Program KUR bagi alumni Prakerja ini telah dibahas dalam Komite Kebijakan KUR, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Syarat penerima KUR Super Mikro

Untuk alumni Kartu Prakerja yang ingin mendapatkan insentif KUR Super Mikro hingga Rp10 juta, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Kriteria usaha:

Usaha yang dimiliki harus masuk dalam kategori usaha mikro.

2. Lama usaha:

Tidak ada batasan minimal usia usaha. Namun, jika usia usaha kurang dari 6 bulan, maka harus memenuhi salah satu dari syarat berikut:

• Telah mengikuti program pendampingan.
• Tergabung dalam kelompok usaha.
• Memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki usaha.

Harus memiliki usaha minimal 3 bulan dengan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Syarat ini masih bisa dipenuhi walaupun usia usaha kurang dari 3 bulan, asalkan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

4. Belum pernah menerima KUR:

Calon penerima belum pernah mendapatkan fasilitas KUR sebelumnya.

5. Dokumen usaha:

Harus memiliki Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau RT/RW, yang mencantumkan jenis dan lama usaha.

Proses Pengajuan KUR

Untuk memudahkan alumni Prakerja dalam mengakses permodalan, proses pengajuan KUR dilakukan secara online, sehingga lebih cepat, mudah, dan efisien. Berikut adalah alur pengajuan KUR Super Mikro:

1. Pengajuan surat permohonan: Alumni program Kartu Prakerja mengajukan permohonan kredit melalui Bank BNI dengan menggunakan E-Form KUR Prakerja.
2. Evaluasi kelayakan usaha: Bank BNI akan melakukan evaluasi kelayakan usaha dari calon penerima.
3. Penandatanganan perjanjian kredit: Jika dinilai layak, calon penerima KUR yang terpilih akan menandatangani perjanjian kredit di Bank BNI.
4. Pembayaran kewajiban: Peserta alumni Prakerja yang menerima KUR wajib membayar angsuran sampai kredit lunas.

Dengan proses yang sederhana dan persyaratan yang jelas, alumni Kartu Prakerja diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Total insentif yang disalurkan dalam Program Kartu Prakerja kepada seluruh peserta sejak 2020 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 41,59 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi Prakerja Hengki Mardongan Sihombing dalam acara Financial Inclusion Week 2024 secara virtual, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menyebutkan, penyaluran insentif tunai lewat skema government to person (G2P) diarahkan sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan ketrampilan tenaga kerja melalui banyak opsi pelatihan.

“Kita sudah punya penerima manfaat sebanyak 18,98 juta orang, dan juga karena kita membangun kolaborasi G2P dengan mitra kita dari bank dan juga e-wallet, kita sudah berhasil mentransfer insentif tunai ke dompet mereka tanpa kontak fisik dengan peserta. Kita sudah mencairkan sekitar Rp 41,59 triliun atau setara dengan US$ 2,66 miliar,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan itu, Hengki juga menegaskan Program Kartu Prakerja tidak hanya menawarkan bantuan finansial, tapi juga membangun ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai mitra, termasuk portal pekerjaan, platform digital, serta lembaga pelatihan.

Adapun hasil dari survei yang dilakukan tim Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa program ini sudah memberikan dampak signifikan bagi para penerima manfaat.

Salah satu temuan kuncinya adalah sekitar 26 persen peserta berhasil memperoleh pekerjaan dalam waktu dua bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Tak hanya itu, juga terdapat peningkatan pendapatan tahunan rata-rata per orang sebesar Rp 980 ribu.

Lebih jauh, Hengki menjelaskan sekitar 5 persen peserta yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai pelaku UMKM, akhirnya berhasil mendaftarkan usahanya setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan di Program Kartu Prakerja.

Berikutnya, sekitar 2 persen peserta yang sebelumnya bekerja di sektor informal kini telah beralih status menjadi pekerja formal. “Itulah alasan Presiden Jokowi menggagas Kartu Prakerja mulai dari tahun 2020. Kartu Prakerja berusaha meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, kemampuan wirausaha kepada angkatan kerja Indonesia,” katanya.

Atas dasar itu, Hengki mengklaim, program ini memberikan solusi bagi permasalahan yang sudah lama dihadapi tenaga kerja Indonesia, ketidakmauan masyarakat untuk mengikuti kursus karena adanya keterbatasan dana, waktu, serta informasi.

Lewat Program Kartu Prakerja, menurut Hengki, peserta dapat memperoleh insentif tunai dari kredit pelatihan, mengikuti pelatihan singkat secara fleksibel, serta mendapatkan akses informasi kursus secara daring.

“Prakerja mencoba menciptakan marketplace, sehingga mereka dapat menyediakan informasi pasar tenaga kerja," ucap Hengki. Dengan begitu, para pencari kerja atau pekerja dapat menemukan kursus apa pun di ekosistem Prakerja.

Ekonom yang juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono sebelumnya mengkritik program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Jokowi. Salah satu kritiknya adalah karena sebagian besar peserta kartu Prakerja adalah orang yang sudah bekerja.

"Sehingga tujuan utama program kartu Prakerja yang seharusnya ditujukan bagi pengangguran dan korban PHK menjadi tidak tercapai,” ujarnya dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 14 Desember 2023.

Yusuf juga mengungkit hanya sedikit peserta program Prakerja yang mengikuti pelatihan hingga selesai. “Sehingga tujuan peningkatan kompetensi sulit tercapai."

Selain itu, menurut Yusuf, mekanisme pendaftaran peserta program Kartu Prakerja didasarkan pada pendaftaran mandiri secara digital. Walhasil, hal ini justru menjadi bias karena terkesan lebih mengarah ke kelompok menengah dan atas. "Jadi coverage program Kartu Prakerja ini untuk kelompok miskin sangat rendah," ujarnya.

Berikutnya adalah jenis pelatihan yang ditawarkan dalam program Kartu Prakerja berdurasi singkat. Peserta hanya diwajibkan minimal mengikuti selama 6 jam. Pelatihan yang dilakukan pun sepenuhnya Daring tanpa tatap muka interaktif atau on the job training. Dengan desain pelatihan seperti ini, program Kartu Prakerja susah mencapai tujuan untuk skilling angkatan kerja baru, re-skilling untuk pekerja korban PHK, dan up-skilling untuk pekerja aktif.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyarankan agar pemerintah berikutnya mempertimbangkan lagi rencana melanjutkan program Kartu Prakerja .

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia mengkritik pelaksanaan program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran, berisiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi. Achmad menyarakan sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Yohanes Maharso dan Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Program kartu Prakerja merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini adalah beasiswa pelatihan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Hal yang melatarbelakangi munculnya program ini adalah oleh keinginan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar terus belajar.

Benefit dari program ini juga tak sedikit. Pemegang kartu Prakerja akan mendapat pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing para pekerja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan.

Sasaran kartu Prakerja adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan skill, dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan rentang usia 18-64 tahun.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini telah menyasar 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan jumlah penerima mencapai 18,9 juta orang. Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan bahwa rata-rata penerima program ini adalah generasi Z dan Millennial.

"Dari peserta Prakerja, mayoritas berusia 18-35 tahun atau Gen-Z dan Milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class, dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan," ujar Denni dikutip dari Prakerja, Jumat (11/10/2024).

Program ini juga memperhatikan para penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut informasi yang dipaparkan oleh Prakerja, 3% dari keseluruhan penerima program ini adalah penyandang disabilitas.

Selama 4 tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Dengan pelatihan yang disediakan di Prakerja, penyandang disabilitas dapat mengembangkan skill mereka di rumah saja.

Kilas Balik

Mengutip dari CNBC Indonesia, Program kartu Prakerja ini pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020. Program ini muncul sesaat setelah pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi COVID-19.

Tidak seperti sekarang, saat pertama kali program ini diluncurkan pemerintah menggabungkan pelatihan dengan program bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang saat itu ekonominya terganggu karena pandemi.

Mengacu pada laman resmi Prakerja, program ini efektif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Berdasar pada survei Presisis pada tahun 2021, program ini ternyata meningkatkan skill penerimanya dan berhasil mengubah status kebekerjaan penerimanya. Tak hanya itu, program ini juga berhasil meningkatkan upah pekerja sebesar 31,6%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut bahwa program ini telah mengatasi scaring effect akibat COVID-19.

"Terkait dengan itu, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kartu Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan sehingga peserta dapat meningkatkan pendapatan atau kesempatan memperoleh pekerjaan baru, sekaligus mengatasi 'scarring effect' akibat pandemi," jelas Febrio.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023.

Menurut laporan hasil pemeriksaan, BPK mendapati 54.856 peserta tidak memenuhi syarat menerima program Kartu Prakerja. Mengindikasikan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Kemudian, pengawasan terhadap kehadiran peserta pelatihan online yang kurang efektif. Akibatnya, terdapat pembayaran sebesar Rp 10,46 miliar yang dinilai tidak layak karena tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.

Temuan BPK terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga deretan pernyataan kontroversial calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun saat debat, serta wacana tunjangan dana pensiun seumur hidup untuk anggota DPR.

1. BPK Temukan 54 Ribu Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persyaratan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 54.856 peserta program kartu prakerja tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Sehingga, penetapan ribuan peserta tersebut tidak tepat sasaran.

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan sebesar Rp 10,46 miliar.

Ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Hal ini berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutahiran data blacklist.

2. Deretan Pernyataan Kontroversial Dharma Pongrekun saat Debat, Singgung Covid-19

Bakal Calon Gubernur Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial saat debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10).

Dharma menyinggung soal asal Covid-19 hingga mempertanyakan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis penyakit ini. Dharma mengatakan pandemi adalah agenda asing untuk mengambil kedaulatan negara.

"Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini," kata Dharma dalam debat sesi keempat yang digelar di JIExpo, Jakarta, Minggu (6/10).

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini melontarkan sejumlah pandangan untuk menjawab pertanyaan lawan debatnya yakni Ridwan Kamil. Ridwan bertanya kepada Dharma, apa yang akan dilakukan untuk mencegah pandemi jika waktu diulang lagi.

3. Sufmi Dasco akan Kaji Dana Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan mengkaji tunjangan dana pensiun seumur hidup yang diberikan kepada para anggota DPR.

"Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kami akan kaji, kami anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).

Hal itu dia sampaikan saat merespons sorotan publik terkait dana pensiun anggota DPR yang diberikan seumur hidup meski hanya bekerja selama satu periode. Dia memastikan persoalan terkait dana pensiun anggota DPR akan dibahas dalam rapat pada masa persidangan yang akan datang.

"Jadi tidak hanya aspirasi mengenai pembangunan di daerah, tapi juga termasuk aspirasi tentang DPR sendiri, dan kami akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang," kata dia.

4. Beda Pandangan Sri Mulyani dan Ekonom Soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Beruntun

Indonesia mencatatkan deflasi lima bulan beruntun sejak bulan Mei hingga September 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan deflasi pada September 2024 mencapai 0,12% secara bulanan (mtm), atau lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,03%.

Meskipun deflasi terjadi lima bulan beruntun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru tidak khawatir dengan kondisi ini. Dia menilai deflasi pada periode tersebut masih menunjukan kinerja yang positif karena harga pangan menurun.

“Itu merupakan perkembangan yang positif,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10).

Apalagi, sudah terjadi peningkatan inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga pangan pada periode sebelumnya.

Sementara saat ini terjadi penurunan harga pangan hingga mengalami deflasi. Oleh karena itu, penurunan harga pangan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah bawah yang memiliki pengeluaran paling besar di makanan.

5. 4 Fakta Operasi Tangkap Tangan KPK di Kalsel, Seret Orang Kepercayaan Gubernur

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. OTT berlangsung pada Minggu (6/10) malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Informasi mengenai operasi tangkap tangan itu mulanya dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Meski belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas penyelenggara negara yang terjaring operasi tersebut, Nurul mengatakan pemeriksaan terus dilakukan.

"Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih memeriksa, setelah selesai akan kami update," ujar Nurul seperti dikutip, Senin (7/10).

Seiring dengan proses yang bergulir, KPK mengungkap sejumlah temuan berkaitan dengan OTT yang dilakukan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 54.856 peserta program kartu prakerja tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Sehingga, penetapan ribuan peserta tersebut tidak tepat sasaran.

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan sebesar Rp 10,46 miliar.

Ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Hal ini berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutahiran data blacklist.

"Kemudian diminta melakukan reviu dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program kartu prakerja," kata Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing dalam keterangan resmi dikutip Senin (7/10).

Airlangga Diminta Menindaklanjuti Temuan

Dia berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dapat terus mendorong jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan dapat segera menyelesaikan rekomendasi yang BPK berikan.

"Pemeriksaan ini tidak ditujukan untuk memberikan opini, melainkan untuk menjadi salah satu pertimbangan perumusan opini atas LK BUN tahun 2023" ujarnya.

Hasil pemeriksaan ini diberikan secara langsung kepada Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10). Melalui laporan tersebut, Daniel berharap Airlangga dapat menindaklanjutinya.

"Semoga Kemenko Perekonomian dapat menyampaikan penjelasan tentang perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK paling lambat 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK," kata dia.

Adapun tujuan pemeriksaan atas LK BA 999.08 Program Kartu Prakerja tahun 2023 yaitu untuk menilai kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan belanja lainnya dengan ketentuan perundang-undangan.

"Pemeriksaan juga dilakukan untuk menilai kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan belanja lain sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan," ujar Daniel.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara II Nelson Ambarita, tim pemeriksa BPK, serta para pejabat di lingkungan Kemenko Perekonomian dan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 54.856 peserta program kartu prakerja tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Sehingga, penetapan ribuan peserta tersebut tidak tepat sasaran.

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan minimal sebesar Rp 10,46 miliar.

Ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Hal ini berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutahiran data blacklist.

"Kemudian diminta melakukan reviu dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program kartu prakerja," kata Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing dalam keterangan resmi dikutip Senin (7/10).

Airlangga Diminta Menindaklanjuti Temuan

Dia berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dapat terus mendorong jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan dapat segera menyelesaikan rekomendasi yang BPK berikan.

"Pemeriksaan ini tidak ditujukan untuk memberikan opini, melainkan untuk menjadi salah satu pertimbangan perumusan opini atas LK BUN tahun 2023" ujarnya.

Hasil pemeriksaan ini diberikan secara langsung kepada Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10). Melalui laporan tersebut, Daniel berharap Airlangga dapat menindaklanjutinya.

"Semoga Kemenko Perekonomian dapat menyampaikan penjelasan tentang perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK paling lambat 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK," kata dia.

Adapun tujuan pemeriksaan atas LK BA 999.08 Program Kartu Prakerja tahun 2023 yaitu untuk menilai kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan belanja lainnya dengan ketentuan perundang-undangan.

"Pemeriksaan juga dilakukan untuk menilai kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan," ujar Daniel.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara II Nelson Ambarita, tim pemeriksa BPK, serta para pejabat di lingkungan Kemenko Perekonomian dan BPK.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: Ahmad Febrian, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Sejak diluncurkan pada tahun 2020, Program Prakerja menjadi salah satu katalisator dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja Indonesia. Caranya melalui skilling, reskilling dan upskilling di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program ini memberikan akses pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan sampai saat ini telah menjangkau lebih dari 18,9 juta penerima di seluruh provinsi.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Cipta Kerja memaparkan, Indonesia akan mempunyai bonus demografi dengan hampir 90 juta orang di kelas menengah. Tentu salah satu tantangan ke depan adalah the future of work, berubahnya demand, dan pasar kerja.

"Sehingga anak muda harus punya fleksibilitas untuk menata karier baru, job switching, dan pekerjaan yang akan ada di depan. Hal ini membutuhkan informasi yang ada dari Prakerja, on-demand job dan on-demand requirement sangat diperlukan, dan Prakerja adalah satu-satunya program yang bisa tailor-made sesuai dengan kebutuhan peserta,” jelas Airlangga, dalam rilis yang diterma Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Dalam kurun waktu empat tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Mulai dari digital skills, green skills, bahasa asing, hospitality, teknik dan berbagai bidang lain.

Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif PMO Prakerja menjelaskan, mayoritas peserta berusia 18-35 tahun atau Gen Z dan milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class. "Dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan.” kata Denni. .

Data internal Prakerja menunjukan bahwa hingga September 2024, 52% peserta Prakerja adalah perempuan. Dan 3% dari keseluruhan penerima merupakan penyandang disabilitas.

Selain dihadiri perwakilan alumni dari ujung-ujung Indonesia termasuk Sabang sampai Merauke, Talaud dan Kabupaten Rote, turut hadir perwakilan Komite Cipta Kerja dan tamu undangan antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Narendra Jatna, Staf Ahli Kementerian Pertahanan Bidang Ekonomi Mayor Jenderal TNI Steverly Christmas Parengkuan, serta perwakilan Kementerian/Lembaga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan prestasi yang sudah dicapai dari program Kartu Prakerja. Ketua Komite Cipta Kerja tersebut mengatakan program tersebut bahkan ditiru negara lain.

“Negara mereplikasikan sistemnya, yaitu Kamboja. Sekarang Thailand, Maroko, dan Negara Bagian Serawak juga sedang mempelajari program ini,” katanya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Program Prakerja juga diapresiasi oleh sejumlah lembaga, seperti Bank Pembangunan Baru (NDB Bank), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNDP, dan Bank Dunia. "Nah, saya mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh UNESCO," ujar Airlangga.

Di berbagai negara sudah ada berbagai kementerian langsung yang menangani pelatihan reskilling (menambah kemampuan baru) dan upskilling (meningkatkan kemampuan).

“Jadi, ini adalah sebuah prasarana yang diperlukan untuk mengurangi gap antara mereka yang baru lulus pendidikan dengan demand side pekerjaan,” kata Airlangga.

Mayoritas Peserta Kartu Prakerja Generasi Muda

Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan mayoritas peserta program merupakan generasi muda. Mayoritas peserta berusia 18-35 tahun atau generasi Z dan milenial dengan kelas ekonomi mencakup aspiring middle class atau menuju kelas menengah hingga kelas menengah.

“Mayoritas peserta berasal dari daerah pedesaan.” kata Denni.

Menurut Denni, data tersebut mencerminkan peran penting Prakerja dalam membantu generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. Hal itu sekaligus mendorong mereka menuju peningkatan keterampilan yang membuat mereka naik kelas ke tingkat ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Presisi Indonesia, penerima program Prakerja juga meningkat pendapatannya sekitar Rp 255 ribu hingga Rp 315 ribu atau meningkat 17- 21% per bulan setelah memiliki keterampilan dan sertifikat dari Prakerja.

Data internal Prakerja menunjukan hingga September 2024, sebanyak 52% peserta Prakerja adalah perempuan. Lalu, 3% dari keseluruhan penerima merupakan penyandang difabel.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap program Kartu Prakerja dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan berikutnya. Airlangga mengungkap bahwa saat ini, hal itu masih perlu dibicarakan.

“Insyaallah kita akan terus berupaya agar program yang sangat dirasakan manfatnya ini dapat berlanjut,” kata menteri itu di acara “Temu Alumni Prakerja” yang diadakan di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Ketika ditanya tentang komitmen Prabowo melanjutkan program Kartu Prakerja dan apakah pemerintah telah mendiskusikan hal tersebut, ia berkata seluruh program nantinya akan dibahas karena telah tersedia porsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya saat konferensi pers usai acara.

Kartu Prakerja merupakan program bantuan pelatihan yang diadakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program yang diluncurkan pada 2020 itu tidak hanya ditujukan untuk pencari kerja, tetapi juga pekerja yang ingin menambah kompetensi, pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam sambutannya di hadapan para alumni Kartu Prakerja, Airlangga mengapresiasi capaian program itu, yang telah berlangsung di 514 kabupaten/kota dari 38 provinsi. Di seluruh Indonesia, jumlah total peserta Kartu Prakerja mencapai 18,9 juta orang.

“Program yang sangat besar. Tidak ada institusi mana pun yang bisa melakukan pelatihan kepada 18,9 juta orang dalam waktu kira-kira empat tahun,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menjabarkan kelompok-kelompok yang mengikuti program Kartu Prakerja. Menurut catatannya, usia para peserta Kartu Prakerja mayoritas 18-35 tahun atau tergolong Generasi Z dan Milenial. Kelas ekonomi para peserta disebut inklusif, mencakup desil 1, calon kelas menengah, hingga kelas menengah.

Tingkat pendidikan peserta tercatat mayoritas SMA ke atas, dengan 51 persen peserta mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Sebagian besar peserta dikatakan berasal dari pedesaan.

Denni mengungkap 55 persen dari seluruh peserta kini berstatus bekerja. “Sisanya menganggur. Dua bulan pasca menyelesaikan pelatihan, persentase yang bekerja naik dari 39 persen menjadi 55 persen,” kata dia.