Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Digital banking Jenius milik PT Bank BTPN Tbk (BTPN) menunjukkan perkembangan dalam menjalankan bisnisnya. Jenius mencatatkan jumlah pengguna sebanyak 5,8 juta per Juni 2024. Jumlah tersebut naik 21% dari 4,8 juta pengguna di periode sama tahun sebelumnya.

Alhasil Jenius berhasil menghimpun total dana pihak ketiga (DPK) di Juni 2024 mencapai lebih dari Rp 27,2 triliun atau naik 11% dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 24,7 triliun.

Di samping itu, Jenius juga mencatat pertumbuhan penyaluran kredit mencapai Rp 3,1 triliun. Penyaluran tersebut disalurkan melalui Flexi Cash, Kartu Kredit, Digital Micro, dan Jenius Paylater dengan total mencapai Rp3,1 triliun, sebagai bagian dari komitmen untuk membantu nasabah mengelola keuangan mereka.

"Melalui fitur-fitur inovatif di Jenius yang semakin lengkap, Teman Jenius dapat mengelola berbagai kebutuhan finansial mereka dengan mudah; mulai dari menabung, bertransaksi, mengelola cash flow, hingga investasi," kata Anita Ekasari, Jenius Business Stream Head Bank BTPN di Jakarta, Rabu (21/8).

Menurutnya, teman Jenius dapat dengan mudah bertransaksi baik di dalam maupun luar negeri, mulai dari beli dan jual mata uang asing yang tersedia 24 jam selama 7 hari tanpa libur, termasuk untuk kirim dan terima mata uang asing.

“Ke depannya, kami optimis untuk mengembangkan lebih banyak inisiatif melalui fitur, program, dan layanan inovatif yang dapat membantu masyarakat digital savvy mencapai tujuan keuangan mereka,” tandas Anita.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Raya Indonesia mengungkapkan strateginya dalam menjaga pertumbuhan kinerja tetap baik di tengah banyaknya tantangan seperti pengetatan likuiditas, mahalnya biaya dana, dan juga persaingan bunga kredit yang semakin kompetitif.

Salah satu strategi yang akan dikedepankan Bank Raya yakni dengan tetap menjaga likuiditas. Baik dengan level yang optimal dengan mendorong pertumbuhan dana murah (CASA) melalui pertumbuhan digital saving, dan juga pertumbuhan kredit digital.

"Salah satu growth driver bisnis digital Bank Raya adalah melalui sinergi dengan ekosistem BRI Group untuk mendorong adopsi produk perbankan digital Bank Raya ke market yang lebih luas, dengan keunggulan produk kami yang shorter, smaller, dan faster sehingga lebih mudah untuk diakses nasabah," ungkap Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya kepada kontan.co.id, Selasa (20/8).

Wanita yang akrab disapa Tiwi ini menjelaskan, di kuartal II tahun 2024 ini, Bank Raya aktif memperkenalkan beberapa produk dan fitur baru untuk mendukung komitmen Bank dalam menghasilkan produk perbankan digital yang berkualitas serta mendukung upaya pemberdayaan komunitas.

Seperti Saku Bareng untuk memudahkan komunitas dalam pengelolaan keuangan komunitas dan memantau transaksi finansial bersama serta QRIS Merchant untuk membantu para pelaku usaha agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen untuk bertransaksi non-tunai yang semakin tinggi.

Pertumbuhan dana pihak ketiga juga terus digenjot terutama dari pertumbuhan digital saving yang tumbuh sebesar 22,3% (yoy) menjadi Rp 891,6 miliar dan volume transaksi yang tumbuh sebesar 12,5% (yoy) menjadi Rp1,6 triliun.

Dari sisi kredit digital, Bank Raya juga terus mendorong ekspansi Pinang Dana Talangan, yang menyasar pada Agen BRILink. Per kuartal II/2024 tercatat telah dilakukan penyaluran kredit kepada Agen BRILink sebanyak Rp 7,2 triliun atau tumbuh 58,9 % (yoy) kepada kurang lebih 32.000 agen BRILink dan agen Pegadaian.

Untuk posisi akhir kuartal II/2024 tercatat outstanding Pinang Dana Talangan mencapai Rp 490 Miliar atau tumbuh signifikan sebesar 177,4% (yoy). "Keunggulan produk Pinang Dana Talangan dengan tenor yang pendek dan cepat serta ticket size yang kecil sesuai dengan kebutuhan Agen, memungkinkan untuk dapat dikembangkan ke ekosistem lainnya di BRI Group, maupun keagenan lainnya," jelas Tiwi.

Dengan pencapaian-pencapaian kinerja Bank Raya pada kuartal II/ 2024, Tiwi optimistis pertumbuhan kinerja produk digital Bank Raya masih akan terus bertumbuh, hal ini juga sejalan dengan tren pertumbuhan demand customer terhadap transaksi digital.

Menurutnya, tren penyaluran kredit UMKM akan terus bertumbuh positif mengingat komitmen dan strategi Bank Raya yang terus berfokus pada pengembangan UMKM.

Bank Raya juga akan tetap fokus untuk meningkatkan pendapatan bunga yang merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan. Bank Raya juga akan terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit sesuai prinsip kehati-hatian sehingga menghasilkan kualitas kredit yang sehat dan tumbuh.

"Untuk mendukung hal tersebut, kami terus melakukan pembaruan fitur baik dari sisi produk simpanan digital maupun kredit digital untuk menjadikan produk Bank Raya mudah diakses dan efisien untuk mendukung kemudahan bertransaksi," imbuh Tiwi.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah)berkolaborasi dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Hikmah Wakilah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Aceh.

Plt. Kepala Grup Pemasaran Direct & Bisnis Strategik Jasindo Syariah, Armen mengatakan bahwa kerja sama ini sekaligus menandai awal peran Jasindo Syariah sebagai mitra penyedia proteksi melalui asuransi umum berbasis syariah bagi nasabah BPR Syariah Hikmah Wakilah.

“Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkokoh posisi Jasindo Syariah di industri asuransi syariah nasional,” kata Armen dalam keterangan resminya, Rabu (21/8).

Menurutnya dengan kerja sama ini, Jasindo Syariah dapat mengeksplorasi peluang pengembangan bisnis yang signifikan, sementara BPR Hikmah Wakilah akan mendapatkan added value dalam memberikan layanan dan perlindungan terbaik bagi nasabahnya.

Armen menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap peluang kolaborasi yang menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.

“Kerja sama ini diyakini akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi Jasindo Syariah dan BPR Hikmah Wakilah, tetapi juga para nasabah,” imbuhnya.

Dengan perluasan kerja sama yang terus digalakkan serta peningkatan layanan kepada nasabah, Armen menuturkan bahwa Jasindo Syariah optimis dapat memperkuat pangsa pasar di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.

Saat ini, Jasindo Syariah telah memiliki jaringan kantor cabang di 10 kota besar di Indonesia. DiantaranyaJakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Surabaya, Makassar, Semarang, Palembang, Banda Aceh, Bandung, dan Medan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kemampuan masyarakat dalam melunasi utang yang dimiliki tampaknya tak terganggu dengan kondisi ekonomi yang tak menentu. Ini tercermin dari data run off yang dimiliki perbankan yang terus meningkat sejalan dengan penyaluran kredit.

Sebagai informasi, run off dalam dunia perbankan merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah atas cicilan mereka. Artinya, jika run off mengalami peningkatan menunjukkan bahwa kualitas kredit tetap baik.

Salah satunya, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatat portofolio run off untuk portofolio KPR senilai Rp 7,5 triliun dan untuk portofolio kredit kendaraan senilai Rp 9,5 triliun pada kuartal II-2024.

Jika dibandingkan pada periode kuartal II-2023, portofolio run off KPR senilai Rp 7,2 triliun dan untuk kredit kendaraan senilai Rp 8 triliun.

Executive Vice President Consumer Loan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Welly Yandoko mengungkapkan bahwa peningkatan portofolio run off dikarenakan jumlah nasabah dan jumlah kredit yang terjadi.

Namun, ia menambahkan bahwa tentunya ada fenomena nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Welly bilang biasanya hal tersebut dilakukan oleh nasabah premium yang begitu memiliki uang nganggur langsung untuk membayar lunas cicilannya.

“Tapi jumlahnya kecil dan frekuensinya minim,” ujar Welly kepada KONTAN, Selasa (20/8).

Hanya saja, Welly bilang bahwa tetap ada penalti yang diberikan untuk nasabah yang melakukan percepatan pelunasan. Alasannya, hal tersebut tak memenuhi kesepakatan waktu saat akad kredit.

Ia menjelaskan penalti tersebut untuk menutupi kerugian bank akibat bank telah memberikan bunga murah di awal. Artinya, ia menegaskan bahwa pinalti tersebut bukan berarti menambah pundi-pundi pendapatan bank.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Efdinal Alamsyah mengungkapkan bahwa khusus untuk kredit ritel apabila dibandingkan dengan Juli 2023, total run off juli 2024 secara nominal naik lebih kurang 34%. Namun, ia enggan menyebutkan nominalnya.

Efdinal bilang hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini nasabah masih memiliki kemampuan bayar cicilan yang masih baik. Di mana, nasabah tetap mampu melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak kredit yang ada.

“Total kredit ritel kami mengalami penurunan sebesar kurang lebih 7% apabila dibandingkan akhir tahun 2023 yang artinya kredit baru lebih kecil dari run off,” ujar Efdinal.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk Teuku Ali Usman mengungkapkan bahwa rasio pembayaran dan pelunasan (run off) dari debitur segmen konsumer Bank Mandiri relatif hampir sama dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Bank berlogo pita emas tersebut mencatat rasionya terjaga di level sebesar 2,35% per Juni 2024 dari total penyaluran kredit konsumer. Di mana, penyaluran kredit konsumer Bank Mandiri pada Juni 2024 tumbuh 8,36% year on year menjadi Rp 98,3 triliun.

“Ini tidak terlepas dari terjaganya perekonomian nasional yang terus tumbuh,” ujar Ali.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan global, Bank Mandiri melihat tingkat kepercayaan masyarakat masih terjaga dengan baik, terlihat dari Consumer Confidence Index Indonesia yang cenderung stabil.

“Walaupun Consumer Confidence Index menunjukkan penurunan secara YoY, namun tren dalam 4 kuartal terakhir cenderung terjaga,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2024 senilai Rp 757,94 triliun.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyebut nilai itu meningkat sebesar sebesar 12,01%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 676,63 triliun.

"Secara rinci, dari total data per Juli 2024, dana kelolaan terbesar ada di program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebesar Rp 474,43 triliun. Diikuti Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 175,67 triliun," ujarnya kepada Kontan, Senin (19/8).

Selain itu, Oni bilang dana kelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 64,64 triliun, kemudian Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,77 triliun, lalu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 13,42 triliun, serta BPJS sebesar Rp 13,01 triliun.

Oni juga menyebut hingga Juli 2024, penempatan investasi terbesar masih ditempatkan di instrumen obligasi atau surat utang dengan porsi 75,17%.

"Diikuti deposito dengan porsi 11,52%, saham sebesar 8,05%, reksadana sebesar 4,91%, lalu properti dengan porsi 0,27%, serta penyertaan sebesar 0,07%," kata Oni.

Sementara itu, Oni menyampaikan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2024 mencapai Rp 30,27 triliun. Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 16,2% dan 5,84%, jika dibandingkan capaian per Juni 2024 dan periode yang sama tahun lalu.

Pada tahun ini, dia menyebut BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT BNI Multifinance atau BNI Finance berupaya untuk menjaga margin bunga bersih alias net interest margin (NIM) tetap stabil. Hingga akhir tahun, BNI Finance menargetkan NIM terjaga di kisaran 4%.

Chief Financial Officer BNI Multifinance, Legendariah Rasuanto mengatakan, pada awal tahun 2024, NIM BNI Finance naik ke kisaran 4,5%.

Kenaikan NIM tersebut salah satunya akibat adanya diversifikasi sumber dana yang berasal dari kreditur-kreditur besar yang diterima sejak kuartal I 2024, dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang masih tinggi.

“Perusahaan pembiayaan atau multifinance secara umum pergerakan NIM nya dipengaruhi oleh tren suku bunga acuan BI yang tetap di level 6,25% sejak April 2024,” kata Legendariah kepada Kontan.co.id, Minggu (18/8).

Pada pada Juni 2024, NIM BNI Finance turun menjadi 3,9%

Legendariah mengungkapkan, meskipun NIM perseroan menurun, dukungan dari induk perusahaan, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), membantu perusahaan menghemat biaya dana (cost of fund/COF) dan menawarkan tingkat penjualan yang lebih kompetitif kepada calon debitur.

Target pasar utama BNI Multifinance adalah pembiayaan mobil baru, sehingga memerlukan pricing yang kompetitif untuk meningkatkan pangsa pasar.

"Jadi saat ini, hingga akhir tahun 2024, BNI FInance akan terus fokus untuk Pembiayaan Mobil Baru saja," kata dia.

Lengendariah juga memperkirakan bahwa NIM BNI Multifinance akan tetap stabil di kisaran saat ini hingga akhir tahun, berkat cost of fund yang rendah dari kreditur utama.

Sedangkan, untuk target sampai dengan akhir tahun ini, dia optimistis NIM akan ada di kisaran 4%.

Legendarian mengatakan bahwa BNI Finance akan mendivesifikasi sumber pendanaan dari bank-bank besar untuk mengelola rasio NIM.

“Hal itu tentunya agar dapat menjaga cost of fund yang efisien,” ujarnya.

Terkait cost of fund, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno juga mengatakan bahwa kenaikan suku bunga bisa menaikan cost of fund perusahaan.

Menurut dia, jika cost of fund perusahaan naik, tetapi perusahaan tidak menaikkan harga jualnya, maka otomatis NIM nya pun akan berkurang. Namun hal ini juga tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan, di mana perusahaan bisa melihat peluangnya masing-masing, apakah masih bisa mendapatkan keuntungan atau tidak dari sikap tidak menaikkan harga jual ketika cost of fund naik.

“Tapi yang terpenting perusahaan pembiayaan harus efisiensi dan efektivitas dalam mengatur BOPO atau rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional,” tandasnya kepada Kontan.co.id, Minggu (18/8).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja unitlink berjenis pendapatan tetap hingga Juli 2024 memberikan rata-rata imbal hasil (return) sebesar 0,83% secara ytd. Jika ditelisik berdasarkan posisi per Juli 2024, rata-rata return unitlink pendapatan tetap tampaknya tak begitu moncer, jika dibandingkan rata-rata return unitlink pendapatan tetap capai 3,85% di sepanjang 2023.

Tercatat, sampai akhir tahun lalu, unitlink pendapatan tetap mencetak rata-rata return yang paling tertinggi. Namun, hingga Juli 2024, kinerja unitlink pendapatan tetap masih kalah dari rata-rata return unitlink pasar uang yang sebesar 1,81%.

Menanggapi hal itu, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) optimistis kinerja produk unitlink pendapatan tetap bisa terus positif hingga akhir tahun.

"Seiring stabilnya kondisi makro, serta harapan pertumbuhan ekonomi dengan program presiden dan kabinet baru yang akan datang," ucap Chief Marketing Officer Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama kepada Kontan, Senin (19/8).

Untuk memaksimalkan return dan kinerja investasi, Vivin menyebut dalam alokasi dan pengelolaan portofolio investasi dari tahun ke tahun, Generali Indonesia mematuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, Generali juga memiliki proses pengawasan, baik dari komite investasi, regional, maupun secara grup.

"Pengelolaan alokasi investasi juga menerapkan berbagai strategi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik untuk strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam menerapkan strateginya, Generali Indonesia mengatur pemilihan portfolio secara seimbang, melalui kepemilikan pada berbagai instrumen investasi," ungkap Vivin.

Sementara itu, produk unitlink pendapatan tetap milik PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) tercatat menjadi salah satu yang mencetak return positif per Juli 2024, yakni Generali Fixed Income Syariah sebesar 2,10%.

Mengenai capaian positif tersebut, Vivin mengatakan produk tersebut memiliki durasi obligasi yang panjang.

"Dengan demikian diuntungkan dengan kenaikan harga obligasi," kata Vivin.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform dompet digital PT Astra Digital Arta atau AstraPay berkolaborasi dengan Indonesia Marketing Association (IMA) dalam upaya mendukung digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Head of Operation and Service AstraPay Hari Endra Lesmana mengatakan, kerja sama itu bertujuan untuk mempercepat transformasi digital UMKM melalui berbagai program edukasi dan implementasi teknologi pembayaran digital.

"Dengan demikian, UMKM dapat bersaing di era digital yang makin kompetitif," ucapnya dalam keterangan resmi, Senin (19/8).

Lebih lanjut, Hari menyebut kolaborasi dengan IMA merupakan langkah penting bagi AstraPay untuk terus mendukung UMKM dalam memperluas jangkauan bisnis melalui digitalisasi.

Dengan mengadopsi teknologi pembayaran digital, dia optimistis UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan.

Secara rinci, Hari menerangkan program kolaborasi itu mencakup serangkaian kegiatan pelatihan dan seminar yang dirancang untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku UMKM.

Salah satu fokus utamanya, yaitu optimalisasi Google My Business dan strategi media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan visibilitas toko online.

"Selain itu, AstraPay juga menyediakan platform Merchant Apps yang dilengkapi dengan fitur unggulan, seperti dashboard transaksi real-time, pusat bantuan, dan settlement yang cepat dan mudah, yang dirancang khusus untuk kebutuhan UMKM," tuturnya.

Hari juga mengatakan AstraPay juga secara aktif mendorong literasi digital melalui berbagai program promosi dan insentif, termasuk pemberian promo menarik bagi merchant yang menggunakan QRIS AstraPay.

Dia bilang, AstraPay juga turut membantu branding UMKM yang bertujuan agar usaha UMKM lebih dikenal oleh masyarakat.

"Kolaborasi itu diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi UMKM, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dengan mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun global," ujarnya.

Sementara itu, Hari menyampaikan AstraPay berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi UMKM melalui penerapan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan aman, terutama melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Sampai Juli 2024, dia menerangkan AstraPay telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 24 ribu merchant UMKM ke dalam ekosistem QRIS. Adapun total nilai transaksi atau gross transaction value mencapai lebih dari Rp 13 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyampaikan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2024 mencapai Rp 30,27 triliun.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan nilai itu mengalami peningkatan sebesar 16,2% dan 5,84%, jika dibandingkan capaian per Juni 2024 dan periode yang sama tahun lalu.

"Adapun hasil investasi per Juni 2024 sebesar Rp 26,05 triliun, sedangkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 28,6 triliun," ucapnya kepada Kontan, Senin (19/8).

Pada tahun ini, Oni mengungkapkan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun. Target tersebut naik sebesar 25,6%, jika dibandingkan target pada 2023 yang sebesar Rp 44,01 triliun.

Oni menerangkan sampai Juli 2024, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 757,94 triliun. Secara rinci, dia menyebut dari total nilai tersebut, dana kelolaan terbesar ada di program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebesar Rp 474,43 triliun. Diikuti Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 175,67 triliun.

Selanjutnya, Oni bilang, dana kelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 64,64 triliun, kemudian Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,77 triliun, lalu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 13,42 triliun, serta BPJS sebesar Rp 13,01 triliun.

"Adapun total dana kelolaan per Juli 2024 meningkat sebesar 12,01%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 676,63 triliun," tuturnya.

Selain itu, Oni menyampaikan hingga Juli 2024, porsi instrumen investasi terbesar masih ditempatkan di obligasi atau surat utang dengan porsi 75,17%.

"Diikuti deposito dengan porsi 11,52%, saham sebesar 8,05%, reksadana sebesar 4,91%, lalu properti dengan porsi 0,27%, serta penyertaan sebesar 0,07%," kata Oni.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

Sejauh ini beberapa pelaku telah mengambil langkah menyuntikkan modal tambahan. Namun, jika tidak bisa, upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui konsolidasi dengan pemain lainnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Teddy Alamsyah bilang saat ini ada kemungkinan terjadi aksi akuisisi untuk menyelamatkan BPR/S yang belum memenuhi modal inti. Memang saat ini tidak mudah untuk ketentuan modal inti minimum, apalagi pandemi Covid-19 sempat memberikan tekanan besar terhadap BPR/S.

Ia berharap pemegang saham BPR/S yang selama ini telah berada di industri ini dapat berperan melakukan akuisisi BPR/S yang masih kesulitan permodalan. Tetapi, itu jika memang memungkinkan.

“Kalau tidak memungkinkan, maka kami berharap regulator untuk memberikan relaksasi kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah (BPRS) Asbisindo Cahyo Kartiko bilang saat ini beberapa pemegang saham BPRS tengah dilanda kegamangan terkait prospek bisnis industri ini ke depan. Alhasil, langkah suntik modal juga beberapa belum dilakukan.

Bukan tanpa alasan, ia melihat industri BPRS saat ini masih belum memiliki kekhasan tersendiri dari BPR konvensional. Alhasil, persaingannya pun cukup berat untuk pelaku industri BPRS ini bisa bertahan.

Lebih lanjut, Cahyo melihat sejatinya dari asosiasi dan OJK juga telah melakukan komunikasi terkait permasalahan ini. Di mana, OJK juga sebenernya telah memberikan panduan-panduan yang menarik bagi industri BPR Syariah terkait beberapa produk khas BPRS.

“Hanya memang perlu disambung dengan bagaimana itu didorong dan dilaksanakan agar bisa kompetitif di lapangan,” ujarnya.

Ia pun sebenarnya berharap semua pemegang saham ini masih mau untuk menyuntikkan modal ke BPRS yang dimiliki. Harapannya agar tidak perlu ada BPRS yang melakukan aksi akuisisi maupun merger.

“Nanti kita makin sedikit lagi dengan total jumlah sekarang di 173, padahal potensinya kalau saya lihat masih besar,” tambahnya.

Menanggapi opsi ini, BPR Hasamitra mengaku tidak berminat melakukan aksi korporasi tersebut. Direktur BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha menegaskan bahwa saat ini pihaknya tak ada rencana mengambil alih BPR yang belum memenuhi modal inti untuk bergabung dengan BPR Hasamitra.

“Kami tidak memiliki keinginan untuk akuisisi BPR,” ujarnya singkat

BPR Hasamitra ini termasuk BPR yang memiliki aset besar. Per Juni 2024, aset BPR yang berlokasi di Makassar ini mencapai Rp 3,02 triliun dan ekuitasnya mencapai Rp 475,59 miliar.

Sebelumnya, OJK mencatat masih banyak BPR/S yang belum memenuhi ketentuan permodalan. Data terakhir di Maret 2024, masih ada 5% dari total BPR/S yang sekitar 1.500 belum memenuhi permodalan inti.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, berdasarkan informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis Jiwasraya atau sebanyak 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis eks Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis. Dengan demikian, hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/8).

Aman menerangkan OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, dia bilang OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Adapun RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek pelindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis.

"RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya untuk dilakukan penyesuaian liabilitas di masa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini. Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life," tuturnya.

Untuk mendukung kemampuan IFG Life membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis eks Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi tersebut, Aman mengatakan IFG Life telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang saham.

Sampai saat ini, Aman menyebut sebanyak 68% pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi, pada akhirnya telah menyetujui skema tersebut. Oleh karena itu, dia menyampaikan masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya.

Meskipun demikian, Jiwasraya akan tetap mengimbau kepada para pemegang polis yang tidak setuju untuk mengikuti skema restrukturisasi.

"Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu, OJK mengimbau para pihak, termasuk Jiwasraya, untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Aman.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus jual beli rekening demi memuluskan aktivitas judi online makin marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga keuangan lebih waspada terhadap rekening yang terindikasi mencurigakan.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah mengatakan, pasalnya hampir tidak ada laporan dari masyarakat yang mempertanyakan mengapa rekening mereka diblokir, sehingga proses investigasi menjadi lebih sulit.

Dalam upaya memberantas praktik judi online yang semakin merajalela di Indonesia, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil tindakan tegas dengan memblokir 6.400 rekening yang diduga terlibat. Bukan hanya untuk menghentikan transaksi, ini juga dilakukan untuk menelusuri lebih jauh aliran dana yang mengalir di balik praktik judi online tersebut.

OJK juga meminta lembaga perbankan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi mencurigakan.

"Kami meminta bank untuk meneliti lebih lanjut rekening-rekening tersebut jika ada laporan keuangan yang mencurigakan. Transaksi dari rekening yang terindikasi juga bisa dihentikan sementara waktu," ujar Deden dalam keterangannya.

Deden mengatakan, dalam menghadapi maraknya transaksi judi online, OJK menerapkan dua pendekatan utama, yakni pencegahan dan penegakan hukum. Edukasi dan perlindungan konsumen menjadi langkah awal pencegahan OJK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan oleh judi online.

"Kami juga mengimbau kepada lembaga keuangan untuk lebih waspada dan terus mengembangkan parameter guna mendeteksi transaksi yang mencurigakan," ujarnya.

Deden melanjutkan, pemblokiran ini tidak hanya menyasar rekening perorangan, tetapi juga institusi yang terlibat dalam judi online. Tak hanya itu, tantangan terbesar dalam proses ini adalah banyaknya rekening terkait judi online yang menggunakan identitas palsu atau hasil jual beli rekening.

"Selama ini, rekening yang kami blokir adalah yang digunakan di website-website judi online," jelasnya.

Menurutnya, OJK telah menggandeng pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dana dalam rekening tersebut dapat disita oleh negara atau tidak. Pasalnya pihaknya tidak bisa langsung mengambil langkah hukum yang berada di luar ranah lembaga keuangan.

Ke depan, OJK berharap lembaga keuangan dapat terus mengembangkan sistem deteksi dini terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan. Hal ini penting dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi online yang memanfaatkan celah di sistem perbankan.

"Dengan deteksi yang lebih baik, kami bisa lebih cepat dalam menangani laporan keuangan yang mencurigakan dan mencegah kerugian lebih lanjut di masyarakat," tandasnya.

Pemberantasan judi online memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Kolaborasi antara OJK, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum, serta memutus aliran dana yang menjadi nyawa dari aktivitas ilegal ini, sekaligus memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.