Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, Jumat (8/11). Dalam kesempatan itu Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan bersih-bersih.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan BPPIK akan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh perusahaan pelat merah. Menurut Erick, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program melainkan juga efisiensi, serta menekan korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

Menteri BUMNErick Thohir menyebut sampai dengan saat ini masih ada 7 BUMN yang merugi.

Informasi itu ia sampaikan saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR Senin (4/11) lalu.

"Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 (BUMN rugi) yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ungkapnya.

BUMN pertama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sang menteri menyebut BUMN ini sebenarnya sudah restrukturisasi pada 2019, tetapi mengalami musibah kebakaran pabrik utama baru-baru ini.

Kedua, PT Bio Farma (Persero). Perusahaan pelat merah di bidang kesehatan ini merugi imbas banyaknya penugasan pembelian vaksin saat pandemi covid-19 serta kasus fraud di anak usaha, yakni Indofarma.

Ketiga, Erick menyebut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA. Erick menegaskan masih berupaya melakukan restrukturisasi BUMN Karya ini, termasuk yang menyangkut WIKA Realty.

Keempat, Waskita Karya yang merugi buntut penurunan jumlah kontrak dan tingginya beban keuangan. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah menempuh langkah restrukturisasi untuk BUMN Karya ini.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp26 triliun dengan 21 kreditur. Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari bapak menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 karya menjadi 3 karya. Sehingga, lebih sehat lagi kondisi (BUMN) karya-karya ini," tuturnya.

Kelima, ada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugi akibat kasus korupsi. Ia mengatakan progres penyehatan BUMN ini berlangsung baik dan hanya tinggal menunggu proses likuidasi.

Keenam, Perum Pembangunan Perumahan Nasional alias Perumnas yang ternyata belum untung. Erick mengaku sudah duduk bersama internal Kementerian BUMN untuk mengubah model bisnis Perumnas di masa mendatang.

"Tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena dari komposisi lahan di Indonesia ini memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, ya tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tanahnya," kata Erick.

Sedangkan BUMN merugi yang ketujuh adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Ia menceritakan bahwa masa lalu PNRI mendapatkan mandat untuk mencetak seluruh surat-surat negara.

Sementara itu, sekarang PNRI kalah saing dengan pasar yang ada. Erick menegaskan Kementerian BUMN bakal merestrukturisasi PNRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life, dan menuntut pengembalian dana simpanan secara penuh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, otoritas terus mendorong agar Jiwasraya menyelesaikan rencana yang dimuat dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten.

"Termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut Ia bilang, Jiwasraya sebenarnya telah dikenakan sanksi atas ketidak-patuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada, dan saat ini telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Otto meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life, dan menuntut pengembalian dana simpanan secara penuh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, otoritas terus mendorong agar Jiwasraya menyelesaikan rencana yang dimuat dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten.

"Termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut Ia bilang, Jiwasraya sebenarnya telah dikenakan sanksi atas ketidak-patuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada, dan saat ini telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Otto meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

SHUTTERSTOCK/SUNHAJI Ilustrasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dikutip dari Antara, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso dalam keterangannya di Jakarta mengatakan kesempatan masih diberikan, sebelum akhirnya Jiwasraya masuk tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan sesuai rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," katanya.

Jika tak ada halangan, menurut Mahelan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan dimulai pada Desember 2024.

Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari 47 perusahaan pelat merah, sebanyak tujuh di antaranya masih mengalami kerugian. Artinya, 40 BUMN yang tercatat sehat, sedangkan tujuh BUMN rugi.

Adapun tujuh BUMN yang tercatat sakit yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Bio Farma, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

SHUTTERSTOCK/ABDURRAHIM HUSAIN Ilustrasi badan usaha milik negara (BUMN), Kementerian BUMN.

Ia menuturkan, penanganan terhadap Krakatau Steel sudah dilakukan dengan restrukturisasi pada 2019.

Namun demikian, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 telah berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh.

"Kami sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang mencoba mencari jalan," ungkapnya.

Lalu, pada Bio Farma, perusahaan farmasi pelat merah ini belum sehat dikarenakan impairment atau penurunan nilai aset dari vaksin Covid-19.

Hal ini tak lepas dari kondisi saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah menugaskan Bio Farma membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kini, setelah pandemi Covid-19 berlalu, sisa vaksin tersebut mengalami impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari 47 perusahaan pelat merah, sebanyak tujuh di antaranya masih mengalami kerugian. Artinya, 40 BUMN yang tercatat sehat, sedangkan tujuh BUMN rugi.

Adapun tujuh BUMN yang tercatat sakit yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Bio Farma, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

SHUTTERSTOCK/ABDURRAHIM HUSAIN Ilustrasi badan usaha milik negara (BUMN), Kementerian BUMN.

Ia menuturkan, penanganan terhadap Krakatau Steel sudah dilakukan dengan restrukturisasi pada 2019.

Namun demikian, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 telah berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh.

"Kami sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang mencoba mencari jalan," ungkapnya.

Lalu, pada Bio Farma, perusahaan farmasi pelat merah ini belum sehat dikarenakan impairment atau penurunan nilai aset dari vaksin Covid-19.

Hal ini tak lepas dari kondisi saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah menugaskan Bio Farma membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kini, setelah pandemi Covid-19 berlalu, sisa vaksin tersebut mengalami impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari 47 perusahaan pelat merah, sebanyak tujuh di antaranya masih mengalami kerugian. Artinya, 40 BUMN yang tercatat sehat, sedangkan tujuh BUMN rugi.

Adapun tujuh BUMN yang tercatat sakit yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Bio Farma, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

SHUTTERSTOCK/ABDURRAHIM HUSAIN Ilustrasi badan usaha milik negara (BUMN), Kementerian BUMN.

Ia menuturkan, penanganan terhadap Krakatau Steel sudah dilakukan dengan restrukturisasi pada 2019.

Namun demikian, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 telah berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh.

"Kami sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang mencoba mencari jalan," ungkapnya.

Lalu, pada Bio Farma, perusahaan farmasi pelat merah ini belum sehat dikarenakan impairment atau penurunan nilai aset dari vaksin Covid-19.

Hal ini tak lepas dari kondisi saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah menugaskan Bio Farma membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kini, setelah pandemi Covid-19 berlalu, sisa vaksin tersebut mengalami impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa.

KOMPAS.com/Yohana Artha Uly Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, kata Erick, Bio Farma mulai memperbaiki kinerjanya seiring dengan mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp 1,4 triliun untuk distribusi vaksin polio.

Selain memperbaiki kondisi induk usaha, Kementerian BUMN juga memperbaiki anak usaha, yakni Indofarma dan Kimia Farma.

Indofarma kini telah menyelesaikan proses PKPU, sedangkan Kimia Farma dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

Lalu, pada Wijaya Karya, upaya penyehatan sedang dilakukan melalui proses restrukturisasi. Sedangkan Waskita Karya sudah mendapatkan kesepakatan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun dengan 21 kreditur.

"Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Kemudian, penanganan pada Jiwasraya menunjukkan progres yang baik dengan 99,9 persen polis menyetujui restrukturisasi, dan kini tinggal menunggu proses likuidasi.

Pada Perumnas, Erick bilang, penanganannya perlu dilakukan dengan mengubah model bisnis, di mana tidak lagi membangun rumah tapak atau landed house tetapi juga hunian vertikal.

"Dari komposisi lahan di Indonesia ini, memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tahan ya," jelasnya.

Terakhir pada PNRI, perusahaan percetakan pelat merah ini memang sudah tidak ada lagi order untuk mencetak surat-surat negara. Maka dari itu, Kementerian BUMN kita akan maksimalkan kinerja perusahaan dari sisa aset-asetnya.

"Sekarang tentu dengan terbukanya market, tentu ini (PNRI) mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," pungkas Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan dari 47 perusahaan pelat merah, sebanyak 7 di antaranya masih mengalami kerugian. Artinya, 40 BUMN yang tercatat sehat, sementara 7 BUMN rugi.

Adapun 7 BUMN yang tercatat sakit yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Bio Farma, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, Perum Perumnas dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

SHUTTERSTOCK/ABDURRAHIM HUSAIN Ilustrasi badan usaha milik negara (BUMN), Kementerian BUMN.

Ia menuturkan, penanganan pada Krakatau Steel sudah dilakukan dengan restrukturisasi pada 2019 lalu.

Namun demikian, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 lalu telah berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh.

"Kami sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang mencoba mencari jalan," ungkapnya.

Lalu pada Bio Farma, perusahaan farmasi pelat merah ini belum sehat dikarenakan impairment atau penurunan nilai aset dari vaksin Covid-19.

Hal ini tak lepas dari kondisi saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemerintah menugaskan Bio Farma membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kini setelah pandemi Covid-19 berlalu, sisa vaksin tersebut mengalami impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa.

KOMPAS.com/Yohana Artha Uly Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, kata Erick, Bio Farma mulai memperbaiki kinerjanya seiring dengan mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp 1,4 triliun untuk distribusi vaksin polio.

Selain memperbaiki kondisi induk usaha, Kementerian BUMN juga memperbaiki anak usaha yakni Indofarma dan Kimia Farma.

Indofarma kini telah menyelesaikan proses PKPU, sedangkan Kimia Farma dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

Lalu pada Wijaya Karya, upaya penyehatan sedang dilakukan melalui proses restrukturisasi. Sedangkan Waskita Karya sudah mendapatkan kesepakatan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun dengan 21 kreditur.

"Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 perusahaan karya menjadi 3 perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Kemudian penanganan pada Jiwasraya menunjukkan progres yang baik dengan 99,9 persen polis menyetujui restrukturisasi, dan kini tinggal menunggu proses likuidasi.

Pada Perumnas, Erick bilang, penanganannya perlu dilakukan dengan mengubah model bisnis, di mana tidak lagi membangun rumah tapak atau landed house tetapi juga hunian vertikal.

"Dari komposisi lahan di Indonesia ini, memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tahan ya," jelasnya.

Terakhir pada PNRI, perusahaan percetakan pelat merah ini memang sudah tidak ada lagi order untuk mencetak surat-surat negara. Maka dari itu, Kementerian BUMN kita akan maksimalkan kinerja perusahaan dari sisa aset-asetnya.

"Sekarang tentu dengan terbukanya market, tentu ini (PNRI) mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," pungkas Erick.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) segera membayar ganti rugi kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan arahan OJK agar Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

"OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK telah mengenakan sanksi tegas kepada Jiwasraya atas ketidakpatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada. Sanksi yang dikenakan adalah Pembatasan Kegiatan Usaha per 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal." jelasnya.

Sebelumnya, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahelan Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Di sisi lain, sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya mau agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Akhir masa pemerintahan Joko Widodo menyisakan pekerjaan rumah berupa tujuh BUMN ‘sakit’ yang perlu dibenahi di era Prabowo-Gibran. Upaya restrukturisasi utang hingga pengembangan kinerja operasional terus digenjot untuk membalik rapor merah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan dari 47 badan usaha milik negara (BUMN), sebanyak 40 BUMN dalam kondisi keuangan yang sehat. Jumlah itu merepresentasikan 85% dari total BUMN.

“Untuk menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cashflow negatif atau rugi. Ada tujuh yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

Tujuh BUMN yang dimaksud Erick Thohir ialah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Jiwasraya, Perumnas, dan PNRI.

Dia membeberkan bahwa masing-masing BUMN yang merugi itu memiliki kompleksitas masalah tersendiri. Krakatau Steel, misalnya, sudah melaksanakan restrukturisasi utang sejak 2019 tetapi pemulihan kinerjanya tersandung oleh insiden kebakaran yang mengganggu operasional secara keseluruhan.

“Kami sedang mencari jalan, apakah dengan kondisi yang hari ini, setelah bekerja sama dengan POSCO, dengan menghasilkan Karakatau Steel yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan,” papar Erick.

Masalah lain lagi dihadapi oleh Holding BUMN sektor Farmasi. Erick menjelaskan kerugian Bio Farma terjadi karena adanya impairment vaksin Covid-19.

Kondisi itu terjadi karena Bio Farma ditugaskan untuk membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk program vaksinasi nasional. Namun, ketika Covid-19 tidak lagi jadi pandemi, sisa vaksinnya dibukukan sebagai penurunan nilai aset yang bersifat permanen karena sudah melewati expiring date.

Terkait dengan ekspansi usaha Bio Farma, perusahaan pelat merah itu disebut Erick sudah mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp1,4 triliun untuk distribusi vaksin folio secara global ke 150 negara.

Di bawah Bio Farma, dua anak usaha BUMN sektor farmasi juga sedang tidak bugar, yaitu PT Indofarma Tbk. (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

“Lalu juga ada beberapa penyelesaian mengenai Indofarma, kita mencari partner. Ada yang supply bahan baku, lalu diproses di Indofarma sehingga nanti kita masuk ke global supply chain sistem kesehatan dunia,” imbuhnya.

Erick memastikan perbaikan kinerja INAF akan beriringan dengan pemenuhan kewajiban dari sisi kepegawaian.

Di sisi kinerja keuangan, INAF melaporkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk senilai Rp166,48 miliar per 30 September 2024. Nilai itu turun 13,1% dari Rp191,69 miliar pada 9 bulan 2023.

Sementara itu, kerugian KAEF membengkak 137,9% dari Rp177,3 miliar menjadi Rp421,8 miliar hingga kuartal III/2024. Berdasarkan data Kementerian BUMN, Kimia Farma saat ini dalam proses restrukturisasi kredit dengan pihak perbankan.

Hal itu sejalan dengan utang jumbo KAEF yang tercatat mengantongi total liabilitas Rp11,09 triliun. Jumlah itu termasuk utang bank sebesar Rp6,91 triliun.

Untuk Jiwasraya, progress restrukturisasi dinilai berjalan dengan baik dan tinggal proses likuidasi. Adapun, PNRI menderita kerugian disebabkan oleh mandat penerbitan berita negara/tambahan berita negara tidak diwajibkan. Hal itu menyebabkan pendapatan rendah dan over leverage.

Penyehatan BUMN Perumahan dan Karya

Bergeser ke sektor perumahan, Menteri BUMN memaparkan kerugian dialami Perumnas karena perputaran inventory yang masih perlu dioptimalkan. Sebagia langkah perbaikan, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) modal kerja untuk Perumanas senilai Rp1 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan Perumnas untuk mempercepat penyelesaian inventory. Secara prognosa, Perumnas diestimasi membukukan keuntungan pada akhir tahun ini.

“Bahwa untuk bisnis model Perumnas ke depan tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena kita bilang dari komposisi lahan di Indonesia ini kan kita ketahui ini memang 70% laut, 30% tanah,” ucapnya.

Selanjutnya, Erick menjabarkan perkembangan Wijaya Karya dan Waskita Karya. Menurutnya, restrukturisasi WIKA sudah berjalan, termasuk anak usahanya PT Wika Realty yang offer expansion pada tahun-tahun sebelumnya.

Senada, dia juga menyoroti langkah penting kesepakatan restrukturisasi Waskita Karya senilai Rp26 triliun.

“Dan kita teruskan [restrukturisasi] Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Bapak Menteri PU. Bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh BUMN karya menjadi tiga sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini.”

Seperti diberitakan Bisnis, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan WSKT telah menandatangani MRA perubahan antara perseroan dengan sejumlah kreditur perbankan. Dia melanjutkan, WSKT melakukan restrukturisasi kembali atas utang bank dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,2 triliun.

Lebih lanjut, utang bank akan dibagi dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian menjadi fasilitas kredit sebesar Rp24,15 triliun kepada bank konvensional, dengan fasilitas kredit tranche A sebesar Rp3,95 triliun, dan fasilitas kredit trance B sebesar Rp20,2 triliun.

Lalu fasilitas pembiayaan syariah sebesar Rp2,05 triliun, dengan trance A sebesar Rp336,7 miliar, dan tranche B sebesar Rp1,72 triliun.

MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah berlaku efektif terhitung sejak 17 Oktober 2024. Selain itu, WSKT juga memohonkan dan menyetujui pengesampingan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Rekening dan Kas No. 39 pada 25 Oktober 2021 yang berlaku sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2026.

"Sampai dengan saat ini nilai outstanding jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,21 triliun termasuk dengan alokasi pada masing-masing tranches masih dalam tahap finalisasi rekonsiliasi dengan seluruh kreditur. Kami akan menyampaikan kembali informasi tersebut ketika nilai sudah bersifat final," ucapnya.

Perbesar

Adapun dengan diterimanya pernyataan efektif MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan, maka ketentuan yang diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Induk dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi KMK Penjaminan menjadi efektif dan dapat dijalankan oleh WSKT dan para kreditur terkait.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan menyebut perseroan terus berupaya meningkatkan penyerapan penggunaan baja di sektor infrastruktur dan konstruksi di Indonesia.

Akbar juga menyatakan bahwa dengan menggerakkan kembali industri manufaktur melalui pemenuhan kebutuhan proyek strategis nasional, maka Krakatau Steel Group akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Krakatau Steel sebagai BUMN industri baja nasional akan terus menjadi akselerator dalam mewujudkan reindustrialisasi nasional sehingga cita-cita ketahanan dan kemandirian industri baja nasional bisa terwujud dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” tutup Akbar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada tujuh Badan Usaha Milik Negara yang masih merugi sampai saat ini. Hal itu menurut Erick, membuat kementeriannya harus bekerja keras memperbaiki kinerja tujuh perusahaan tersebut.

“Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 yang rugi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Sambil proses penyehatan sejumlah perusahaan berjalan, menurutnya, kementerian bakal memangkas jumlah BUMN demi kesehatan dan efektivitas perusahaan-perusahaan pelat merah itu. “Nantinya kami akan memperkecil jumlah BUMN menjadi 30 perusahaan,” kata dia.

Adapun salah satu pemangkasan jumlah BUMN ini, akan dilakukan pada perusahaan BUMN karya yang sebelumnya berjumlah 7 perusahaan menjadi 3 perusahaan karya. “Sehingga lebih sehat lagi ini,” ujar Erick. Ada pun tujuh perusahaan yang Erick maksud di antaranya, Krakatau Steel, Bio Farma, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jiwasraya, Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Untuk Krakatau Steel, Erick menyebut, perusahaan ini sudah melakukan restrukturisasi pada 2019. Namun, musibah kebakaran yang dialami baru-baru ini membuat perusahaan pelat merah itu kembali merugi. Sedangkan Bio Farma, menurut Erick, perusahaan ini merugi lantaran tugas pembelian vaksin dalam jumlah besar saat Pandemi Covid-19 serta adanya kasus fraud pada anak usaha Bio Farma, yakni Indofarma.

Di tengah menghadapi kasus fraud Indofarma, Kementerian BUMN juga sedang memproses restrukturisasi Wijaya Karya. Perusahaan konstruksi lainnya yakni Waskita Karya juga tengah menghadapi proses serupa. Waskita Karya merugi akibat menurunnya jumlah kontrak serta tingginya beban keuangan.

Perusahaan asuransi Jiwasraya, saat ini juga sedang menjalani proses likuidasi dan penyehatan pasca dilanda kasus korupsi. Perum Pembangunan Perumahan Nasional yang merugi juga sedang mengubah model bisnisnya. Erick menyebut, ke depannya Perumnas tidak akan lagi menggunakan konsep landed house, tetapi juga bertingkat lantaran etersediaan tanah di Indonesia tidak mencukupi unntuk dibangun rumah bagi seluruh warga negaranya.

Perusahaan terakhir yang merugi adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Menurut Erick, kerugian BUMN ini karena tidak ada lagi mandat percetakan untuk surat-surat negara. Ia menyebut, PNRI tidak bisa bersaing dengan percetakan swasta. Oleh karena itu, saat ini kementeriannya tengah memproses restrukturisasi PNRI.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan kondisi BUMN terkini. Dia menyebut, dari 47 BUMN sebanyak 40 BUMN atau sekitar 85% sehat, dan 7 BUMN sisanya dalam proses penyehatan.

Erick pun menjelaskan kondisi 7 BUMN tersebut. Pertama, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu.

Namun, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama (hot strip mill 1).

"Ini tentu mengganggu daripada operasional secara menyeluruh. Kita sedang akan mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini setelah kita bekerja sama dengan Posco dengan menghasilkan Krakatau Steel Ebitda yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Kedua, PT Bio Farma (Persero) kinerjanya mengalami tekanan impairment vaksin COVID VGR.

"Karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk dipastikan tapi tentu ketika COVID sudah tidak ada sisa vaksinnya ya kita mesti impairment," katanya.

Ketiga, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah ada jalan untuk restrukturisasi. Keempat, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatangan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp 26 triliun dengan 21 kreditur dan kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7
karya menjadi 3 sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Kelima, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menunggu proses likuidasi. Keenam, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN di mana bisnis Perumnas akan diarahkan untuk hunian vertikal.

"Sebagai catatan ke Perumnas juga, kita minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," ujarnya.

Ketujuh, Perum PNRI. Erick mengatakan, perusahaan ini kalah saing karena terbukanya pasar.

"Ini sebenarnya percetakan karena dulu semuanya harus cetak di sini surat-surat negara sekarang tentu dengan terbukanya market tentu ini mulai kalah bersaing, ini salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," ungkapnya.