KOMPAS.com - Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melihat status kepesertaan BPJS Kesehatan, salah satunya melalui WhatsApp. Artikel ini akan membahas cara cek status kepesertaan BPJS di HP via WhatsApp.

Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp bisa dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengecek aktif atau tidaknya status kepesertaan BPJS via WhatsApp, Anda bisa menghubungi kontak Pandawa BPJS Kesehatan.

Lalu, bagaimana cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP?

Cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp

Perlu dicatat, nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan adalah +628118165165. Anda dapat menyimpan nomor tersebut.

Lebih lanjut, cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp sebagai berikut:

• Chat nomor WhatsApp Pandawa
• Ketik Menu, pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan, klik Kirim
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.

Nantinya, sistem akan menginformasikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dari data yang dimasukkan tersebut.

Perlu digarisbawahi, peserta yang membutuhkan layanan medis, status kepesertaan BPJS-nya harus dalam status aktif.

Dalam hal ini, peserta wajib membayar iuran bulanan sesuai waktu yang sudah ditentukan, agar status kepesertaannya tidak dinonaktifkan dan menghindari kendala tertentu saat membutuhkan layanan kesehatan sewaktu-waktu.

Sebagai informasi, Pandawa BPJS Kesehatan juga menyediakan menu perubahan data keluarga, pindah jenis kepesertaan, perubahan FKTP, dan lainnya.

Itulah ulasan mengenai cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melihat status kepesertaan BPJS Kesehatan, salah satunya melalui WhatsApp. Artikel ini akan membahas cara cek status kepesertaan BPJS di HP via WhatsApp.

Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp bisa dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengecek aktif atau tidaknya status kepesertaan BPJS via WhatsApp, Anda bisa menghubungi kontak Pandawa BPJS Kesehatan.

Lalu, bagaimana cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP?

Cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp

Perlu dicatat, nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan adalah +628118165165. Anda dapat menyimpan nomor tersebut.

Lebih lanjut, cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp sebagai berikut:

• Chat nomor WhatsApp Pandawa
• Ketik Menu, pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan, klik Kirim
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.

Nantinya, sistem akan menginformasikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dari data yang dimasukkan tersebut.

Perlu digarisbawahi, peserta yang membutuhkan layanan medis, status kepesertaan BPJS-nya harus dalam status aktif.

Dalam hal ini, peserta wajib membayar iuran bulanan sesuai waktu yang sudah ditentukan, agar status kepesertaannya tidak dinonaktifkan dan menghindari kendala tertentu saat membutuhkan layanan kesehatan sewaktu-waktu.

Sebagai informasi, Pandawa BPJS Kesehatan juga menyediakan menu perubahan data keluarga, pindah jenis kepesertaan, perubahan FKTP, dan lainnya.

Itulah ulasan mengenai cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melihat status kepesertaan BPJS Kesehatan, salah satunya melalui WhatsApp. Artikel ini akan membahas cara cek status kepesertaan BPJS di HP via WhatsApp.

Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp bisa dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengecek aktif atau tidaknya status kepesertaan BPJS via WhatsApp, Anda bisa menghubungi kontak Pandawa BPJS Kesehatan.

Lalu, bagaimana cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP?

Cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp

Perlu dicatat, nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan adalah +628118165165. Anda dapat menyimpan nomor tersebut.

Lebih lanjut, cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp sebagai berikut:

• Chat nomor WhatsApp Pandawa
• Ketik Menu, pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan, klik Kirim
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.

Nantinya, sistem akan menginformasikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dari data yang dimasukkan tersebut.

Perlu digarisbawahi, peserta yang membutuhkan layanan medis, status kepesertaan BPJS-nya harus dalam status aktif.

Dalam hal ini, peserta wajib membayar iuran bulanan sesuai waktu yang sudah ditentukan, agar status kepesertaannya tidak dinonaktifkan dan menghindari kendala tertentu saat membutuhkan layanan kesehatan sewaktu-waktu.

Sebagai informasi, Pandawa BPJS Kesehatan juga menyediakan menu perubahan data keluarga, pindah jenis kepesertaan, perubahan FKTP, dan lainnya.

Itulah ulasan mengenai cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp. Selamat mencoba!

Pengelolaan arsip BPJS Kesehatan mendapatkan predikat AA atau "Istimewa" dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil penilaian dari Tim Asesor Akreditasi ANRI untuk Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan adalah skor sebesar 95,25 untuk 6 tahun ke depan.

Akreditasi ini tersebut diberikan langsung oleh Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti di Makassar, Jumat (08/11). Ghufron mengakui, pihaknya selalu berupaya menciptakan iklim dan tata kelola organisasi yang baik.

"Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kearsipan yang telah sesuai standar. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menciptakan pengelolaan arsip yang dinamis untuk digunakan dan pemeliharaan arsip serta mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk penguatan ekosistem digital Program JKN," kata Ghufron.

Adapun salah satu upaya penerapan prinsip Good Governance adalah dengan pengelolaan kearsipan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui pemanfaatan arsip yang baik dan implementasi yang sesuai kebijakan, Ghufron mengatakan bahwa hal itu bisa mendorong perwujudan kearsipan lembaga negara yang komprehensif dan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi alat bukti kinerja kelembagaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, terkait pengelolaan arsip yang baik, Imam berharap dapat mendukung layanan Program JKN yang semakin berkualitas. Menurutnya, sejak 2021, ANRI sudah mendeteksi kinerja pengelolaan kearsipan BPJS Kesehatan yang saat itu bernilai 85.

"Nilai tersebut sebetulnya sudah sangat komprehensif karena diikuti seluruh unit kerja. Saat ini ditambah dengan penilaian akreditasi dan memperoleh skor nilai tertinggi. Kami melihat ini sangat layak sekali, karena akreditasi merupakan sesuatu yang objektif," ujar Imam.

Tahapan Akreditasi diawali dengan tahap pra akreditasi, yaitu self asessment pada 2023, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan penilaian pada beberapa aspek, seperti penyelenggaran kearsipan yang terdiri atas kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, juga sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan.

Akreditasi Unit Kearsipan sendiri merupakan proses memberikan jaminan terhadap kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di BPJS Kesehatan, maka penilaian kesesuaian antara ketentuan yang mengatur tentang Tata Kearsipan dengan Implementasi dinilai perlu.

"Kami berharap nilai akreditasi tertinggi ini berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan dan berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian ini kepada Tim Unit Kearsipan BPJS Kesehatan," pungkas Imam.

Jakarta -

Pemerintah berencana memperpanjang masa uji coba kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya uji coba ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada 1 Juli-30 September 2024 kemarin.

Dalam hal ini, pelaksanaan uji coba kepesertaan JKN aktif sebagai syarat bikin SIM berlangsung di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu penting bagi masyarakat yang ingin membuat SIM untuk memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan detikcom dan situs resmi BPJS Kesehatan, berikut cara daftar kepesertaan JKN hingga mengecek status kepesertaan.

Syarat Dokumen Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan masyarakat umum untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu NPWP
- Alamat email dan nomor handphone aktif untuk verifikasi

2. Bagi anggota ASN, POLRI, dan TNI perlu menyertakan dokumen persyaratan tambahan, yakni:

- SK pengangkatan yang paling baru
- Slip gaji
- Penetapan pengadilan untuk anak angkat jika belum tercantum di dalam KK
- Surat keterangan jika masih sekolah atau di perguruan tinggi.

Cara Daftar Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Unduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore
- Pada halaman utama klik Masuk/Daftar di ujung kiri atas, lalu pilih daftar
- Ketik NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Lalu masukkan captcha dan klik validasi data
- Setelah itu, muncul tampilan "Selamat Datang" dan isi data nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Pastikan nomor yang dipakai mendaftar memiliki pulsa, karena pengguna akan diberi kode OTP
- Klik Registrasi dan pengguna akan mendapat notifikasi pendaftaran akun berhasil
- Kembali ke menu utama aplikasi, lalu masukkan data yang tersedia dan klik Masuk
- Pada tampilan menu, klik pendaftaran peserta
Masukkan nomor Kartu Keluarga dan isi captcha, lalu klik proses
- Data peserta akan muncul sesuai dengan kartu keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil
- Pilih fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan, kelas perawatan dan dokter gigi
- Masukkan email dan klik simpan. JKN akan mengirimkan Kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan
- Masukkan kode verifikasi yang telah didapatkan ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, dan berbagai merchant
-Setelah melakukan pembayaran, peserta sudah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara offline

- Peserta bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
- Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapkan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan pas foto 3×4 berwarna
- Setelah itu, akan diberikan nomor virtual account atau kode pembayaran untuk peserta melakukan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Mobile JKN

- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
- Masukkan captcha yang muncul pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
- Pilih menu peserta pada aplikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

2. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Layanan CHIKA

CHIKA adalah layanan chat assistant JKN. Layanan ini awalnya dapat diakses melalui Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Tetapi, per 1 April 2024, layanan hanya bisa diakses melalui Whatsapp dengan mengirim pesan ke nomor 08118165165.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan

- Chat CHIKA di Whatsapp dengan kalimat sapaan apapun.
- Pilih menu Informasi.
- Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
- Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

3. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via BPJS Kesehatan Care Center

- Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
- Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
- Masukkan nomor peserta/NIK.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan untuk bikin SIM mulai November 2024.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara merespons keinginan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendapat dukungan pemerintah berupa regulasi yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan investasi di luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus mendorong lembaga pengelola dana sosial tersebut melakukan investasi dengan menyesuaikan karakteristik kewajiban di setiap program BPJS Ketenagakerjaan.

"OJK terus mendorong penempatan investasi di BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan sesuai dengan karakteristik kewajiban yang ada, yang dituangkan dalam kebijakan investasi yang direviu secara berkala," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK memahami karakteristik manfaat yang dijamin dalam program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan bervariasi sehingga membutuhkan kebijakan investasi yang berbeda. Adapun program kelolaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemutusan Kerja (JPK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

"Di samping itu, karakteristik pemupukan dana pensiun, khususnya terkait dengan program JHT dan JP, juga harus dioptimalkan sejalan dengan karakteristik yang bersifat jangka panjang," kata Ogi.

Selain itu, OJK juga terus mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik untuk dapat mengoptimalkan hasil investasi yang baik, salah satunya melalui penempatan investasi dengan mekanisme life cycle fund.

"Mekanisme investasi ini dapat mengoptimalkan hasil investasi melalui mekanisme penempatan investasi pada media investasi sesuai dengan jangka waktu menuju usia pensiun dari pekerja, sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal namun tetap terukur dari sisi pengelolaan risiko yang baik," pungkas Ogi.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut payung hukum yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat berinvestasi di luar negeri diperlukan untuk menunjang pengembalian investasi dari dana kelolaan agar lebih optimal.

"Saat ini, kita ketahui, instrumen di dalam negeri pertumbuhan pasarnya 3-5%, sementara dana investasi kami tumbuhnya sekitar 13%. Jadi instrumen dalam negeri pada waktu tertentu akan terbatas dan risiko akan semakin besar," kata Anggoro saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun per September 2024 dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp776,76 triliun, tumbuh 13,23% year on year (yoy) dengan yield on investment (yoi) sebesar 6,92%. Sementara itu hasil investasi yang tercatat pada periode tersebut sebesar Rp38,45 triliun.

Anggoro menjelaskan intrumen investasi tersebut sebesar 68% ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN), 20% di bank-bank himbara dan bank pembangunan daerah (BPD), serta sisanya ditempatkan di dalam saham indeks LQ45.

Bila regulasinya sudah ada, Anggoro mengatakan pihaknya akan menempatkan investasi di negara-negara yang sudah diseleksi ketat. Menurutnya, penempatan investasi dana sosial yang ditempatkan di lebih dari satu negara sudah menjadi hal lazim di negara-negara lainnya.

"Pertimbangannya sederhana, pasar domestik semakin lama semakin tidak mampu, semantara kita harus pastikan semua hasil investasi punya yield yang baik dengan risiko yang termitigasi," tegasnya.

Jakarta: BPJS Kesehatan hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Meski banyak jenis perawatan yang bisa ditanggung, tak semua prosedur medis masuk dalam cakupannya. Beberapa jenis operasi, terutama yang berkaitan dengan estetika atau tidak dianggap mendesak secara medis, mungkin harus dibayar mandiri.

Jadi, penting untuk mengetahui jenis operasi apa saja yang tidak ditanggung BPJS agar kamu bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik, dilansir laman MUFDana.

Baca juga: 4 Layanan KB Ini Ditanggung BPJS Kesehatan, Gratis!

Operasi yang tidak ditanggung BPJS

1. Operasi estetika

Operasi yang bertujuan mengubah tampilan fisik tanpa alasan medis tidak ditanggung BPJS. Biasanya, prosedur seperti implan, sedot lemak, atau operasi hidung dilakukan untuk alasan estetika pribadi dan biayanya cukup tinggi.

Namun, pada kasus kelainan fisik, terutama pada anak yang membutuhkan penanganan demi kesehatan, BPJS mungkin menanggung biaya, tergantung keputusan RS dan verifikasi ketat.

2. Cedera akibat melukai diri sendiri

BPJS tidak menanggung biaya operasi bagi mereka yang cedera akibat tindakan menyakiti diri. Misalnya, kasus percobaan bunuh diri atau aktivitas berisiko tinggi. Rumah sakit akan memverifikasi penyebab cedera terlebih dahulu.


Ilustrasi. Foto: dok MI.

Adapun untuk kasus gangguan mental, BPJS menyediakan konsultasi dengan psikiater, yang bisa membantu mencegah tindakan menyakiti diri.

3. Kecelakaan kerja yang tidak termasuk tugas resmi

Kecelakaan kerja tidak otomatis ditanggung BPJS, terutama jika terjadi karena kelalaian atau di luar tugas resmi. Kecelakaan melibatkan kendaraan umum juga membutuhkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan syarat BPJS terpenuhi. Jika menggunakan transportasi umum, biaya operasi biasanya ditanggung Jasa Raharja.

Baca juga: Mudah! 6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

4. Operasi di luar negeri

BPJS tidak menanggung operasi yang dilakukan di luar negeri, bahkan jika peserta aktif. Jika terjadi kecelakaan saat berlibur di luar Indonesia, biaya operasi akan menjadi tanggung jawab pribadi atau asuransi internasional. Kepesertaan BPJS pun bisa ditangguhkan jika seseorang berada di luar negeri lebih dari enam bulan tanpa pulang.

5. Tidak mematuhi prosedur klaim BPJS

Operasi bisa tidak ditanggung jika prosedur administrasi BPJS tidak dipenuhi, meski operasinya sebenarnya tercakup. Masalah administrasi seperti tidak mengurus SEP dalam waktu 3x24 jam sejak masuk rumah sakit bisa membatalkan klaim. Mengikuti prosedur klaim BPJS dengan benar sangat penting agar semua layanan tetap bisa dimanfaatkan.

Memahami batasan cakupan BPJS membantu kamu lebih siap menghadapi biaya tambahan untuk operasi tertentu. Pastikan mengikuti prosedur klaim yang benar agar hak kamu sebagai peserta tetap terjamin. Tetap jaga kesehatan dan gunakan layanan BPJS dengan bijak. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan kontrol kualitas dan kontrol biaya merupakan hal penting agar standarisasi layanan dan fasilitas kesehatan di Indonesia berjalan baik. Dia menyebut dibutuhkan obat-obatan dengan harga lebih terjangkau untuk mendukung cakupan layanan lebih luas.

Para peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi menemukan obat-obatan dengan harga terjangkau, terutama untuk penyakit kanker. Hal itu mengemuka dalam acara The 6th Internasional Seminar on Pharmaceutical Sciences and Technology (ISPT) and 15th ISCC Annual Meeting 2024 bertema “Pharmaceutical Science Innovaton on Cancer Healtcare Technology”

“Harapan kami, ada banyak tersedia obat-obat yang cost effective sehingga BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. BPJS Kesehatan terus berupaya untuk melakukan transformasi kualitas, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, dan yang paling penting adalah pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi,” ujar Ghufron dikutip dari laman unpad.ac.id, Senin, 4 November 2024.
Ghufron menuturkan dalam 10 tahun terakhir melalui transformasi kualitas, BPJS Kesehatan berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang mencapai cakupan kesehatan universal tercepat di dunia hingga mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage Award dari International Social Security Association (ISSA).

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya, mempersiapkan catastrophic financing bagi beberapa penyakit dengan pembiayaan sangat besar, salah satunya adalah kanker.

Oleh karena itu, sangat diperlukan intervensi dalam produksi obat untuk kanker serta mengelola catastrophic illnesses dengan mengoptimalkan kompetensi penyedia layanan kesehatan, standarisasi layanan kesehatan, dan melakukan promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan.

Semua masyarakat dapat mengakses pemeriksaan riwayat kesehatan hanya dengan menjawab 47 pertanyaan di aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS. Apabila pasien berisiko terkena kanker, otomatis disarankan memeriksa IVA di fasilitas kesehatan primer.

"Jika positif, mereka akan diberikan perawatan dengan prosedur yang benar untuk merawat pasien kanker,” jelas Ghufron.

Inovasi lainnya dari aplikasi Mobile JKN adalah fitur “BUGAR” yang berfungsi mencatat dan merekam vitalitas tubuh, seperti detak jantung, tekanan darah, pengeluaran energi, jumlah langkah, waktu tidur, dan sebagainya. Intervensi lainnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah fitur yang menghubungkan dokter di berbagai tempat dapat mengetahui kondisi kesehatan pasien.

Ghufron berharap standarisasi layanan dan fasilitas kesehatan di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kontrol kualitas dan kontrol biaya. Tidak hanya itu, memetakan area prioritas untuk mengembangkan fasilitas layanan kanker dan sumber daya manusia juga perlu dilakukan.

Terutama pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam perawatan kanker, obat-obatan, dan apotek sangat penting. Serta distribusi merata untuk layanan di seluruh negeri.

"Kemudian, memperkuat layanan kesehatan primer sebagai pemantau pasien sehingga perawatan dapat mengurangi perburukan penyakit,” jelas dia.

Dekan Fakultas Farmasi Unpad, Ajeng Diantini, mengatakan obat-obatan berkualitas baik dengan harga terjangkau diperlukan untuk mendukung layanan BPJS Kesehatan. Hal itu agar bisa memberikan fasilitas pengobatan lebih luas lagi.

“Penyakit itu macam-macam, dari yang biayanya ringan sampai yang pengobatan mahal seperti kanker. Tidak semua obat bisa dicover, hanya yang cost effective saja dalam arti memiliki efektivitas yang baik, efek samping rendah dan harga terjangkau. Itu yang diupayakan oleh semua yang terlibat dalam penyediaan obat baik indsutri farmasi dan para peneliti,” ujar Ajeng.

Ketua panitia seminar, Muchtaridi, mengatakan topik ISPST ke-6 kali ini mengangkat isu inovasi ilmu farmasi dalam teknologi pelayanan kesehatan kanker termasuk penemuan dan pengembangan obat serta alat diagnosa kanker.

“Universitas Padjadjaran sangat peduli terhadap penyakit kanker, salah satu bukti nyata kepeduliannya, Universitas Padjadjaran berinisiatif mendirikan rumah sakit kanker dan akan segera hadir di Bandung,” ujar Guru Besar Fakultas Farmasi Unpad itu.

Muchtaridi memaparkan ISPST ke-6 dan ISCC ke-15 melibatkan 19 pembicara, termasuk 9 pembicara utama, dan 18 pembicara undangan dari 7 negara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Malaysia, Thailand, Yordania, dan juga Indonesia.

Baca juga: Pertama di Dunia, UI Meneliti Gen Penentu Respons Pengobatan Kanker Nasofaring

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengatakan bahwa uji coba nasional yang dimulai pada tanggal tersebut merupakan kelanjutan dan perluasan dari pelaksanaan uji coba sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, uji coba menjadikan kepersertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pemohon SIM telah dilaksanakan dari 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024 di tujuh Polda dengan total 105 Polres.

David menjelaskan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebelumnya menunjukkan respon positif dari masyarakat.

"Dari hasil evaluasi, pelaksanaan uji coba sebelumnya berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan," ujarnya dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan pada Minggu (3/11/2024).

David juga menyatakan bahwa selama masa uji coba di tujuh Polda, masih terdapat pemohon SIM yang kepesertaan JKN-nya nonaktif atau belum terdaftar sebagai peserta JKN.

Namun, ia menegaskan bahwa selama masa uji coba nasional ini, apabila SIM sudah diterbitkan tetapi kepesertaan JKN masih dalam proses pengaktifan atau pendaftaran ke Program JKN, SIM tetap dapat diberikan.

Jika pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, tetap dapat mengajukan permohonan SIM.

Namun, pemohon didorong untuk mendaftar kepesertaan JKN melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pembaca ingin tahu tentang artikel BPJS jadi syarat bikin SIM mulai 1 November, dan bagaimana jika iuran menunggak. Selain itu, banyak juga yang ingin tahu tentang uji coba BPJS jadi syarat bikin SIM, dan bagaimana jika tidak memilikinya.

Tak ketinggalan, artikel tentang dinding pembatas tol Serpong-Cinere yang longsor juga membuat banyak pembaca penasaran. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Minggu (3/11/2024):

1. Mulai 1 November BPJS Jadi Syarat Bikin SIM, Bagaimana kalau Iuran Nunggak?

Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, uji coba nasional mulai 1 November 2024 ini sebagai kelanjutan dan perluasan pelaksanaan uji coba yang sebelumnya telah dilaksanakan mulai 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh Polda dengan 105 Polres.

2. Hasil Klasemen Usai MotoGP Malaysia 2024, Martin dan Bagnaia Selisih 24 Poin

Francesco Bagnaia berhasil memenangkan MotoGP Malaysia 2024. Dia mampu memperkecil selisih poin dengan Jorge Martin dengan finis terdepan di Sirkuit Sepang.

Gagal meraih poin di sprint race, Bagnaia akhirnya mengamankan poin utuh di balapan utama. Meski demikian, Martin masih bertahan di puncak klasemen sementara MotoGP 2024.

3. Uji Coba BPJS Jadi Syarat Bikin SIM, Bagaimana kalau Tidak Punya?

Mulai 1 November 2024, setiap penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) membutuhkan syarat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Negara RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

4. Hasil MotoGP Malaysia 2024, Bagnaia Juara Martin Kedua

Francesco Bagnaia masih menjaga asa untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2024, setelah meraih kemenangan pada balapan utama MotoGP Malaysia, di Sirkuit Sepang, Minggu (3/11/2024).

Posisi kedua ditempati oleh Jorge Martin dan posisi ketiga diisi Enea Bastianini. Martin sebenarnya berpeluang juara di balapan kali ini asal bisa unggul sembilan poin atas Bagnaia usai balapan.

5. Dinding Pembatas Tol Serpong-Cinere Longsor, Pengelola Minta Maaf

Dinding pembatas di pinggir jalan Tol Serpong-Cinere arah ke GT Limo Utama mengalami longsor sepanjang kurang lebih 25 meter. Para pengendara diimbau lebih waspada saat melintasi ruas tol tersebut.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola Ruas Tol Serpong-Cinere, PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pemeliharaan dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) menyatakan bahwa kejadian tepatnya di KM 35+200 A Ruas Tol Serpong-Cinere pada pukul 14.15 WIB.

Jakarta: Perawatan gigi adalah bagian penting dari kesehatan mulut. BPJS Kesehatan menawarkan berbagai layanan perawatan gigi yang bisa diakses oleh peserta. Dengan mengetahui jenis-jenis perawatan yang ditanggung dan cara pendaftarannya, kamu bisa menjaga kesehatan gigi tanpa khawatir biaya.

Melansir Cermati, artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang perawatan gigi yang bisa kamu dapatkan melalui BPJS.

Inilah macam perawatan gigi yang ditanggung BPJS

Layanan Administratif

Mencakup berbagai biaya yang dibutuhkan dalam proses pelayanan kesehatan gigi bagi peserta BPJS. Ini termasuk biaya pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang mungkin muncul selama perawatan atau pelayanan.

Pemeriksaan dan Perawatan

Meliputi pemeriksaan, pengobatan, serta konsultasi medis bagi peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan perawatan terkait kesehatan gigi. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan gigi peserta tetap terjaga dengan baik.

Premedikasi

Tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan pasien sebelum menjalani prosedur medis tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasien berada dalam kondisi optimal sebelum tindakan medis dimulai.

Baca juga: Mudah! 6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Kegawatdaruratan Oro-Dental

Penanganan situasi mendesak yang berkaitan dengan masalah gigi dan mulut. Dalam kondisi ini, pasien memerlukan perawatan segera untuk menghindari komplikasi atau kerusakan lebih lanjut.

Pencabutan Gigi Sulung

Mencakup prosedur pencabutan gigi susu dengan menggunakan teknik topikal atau infiltrasi, bergantung pada kondisi dan kebutuhan pasien. Hal ini dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan rasa sakit dan memudahkan proses penyembuhan.

Pencabutan Gigi Permanen

Dilakukan pada gigi permanen yang membutuhkan pencabutan tanpa adanya komplikasi atau kondisi khusus. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kesehatan gigi lain dan mengurangi ketidaknyamanan pasien.

Obat Pasca Ekstraksi

Diberikan kepada pasien setelah pencabutan gigi untuk membantu pemulihan dan mencegah infeksi. Obat ini memastikan area bekas pencabutan tetap bersih dan meminimalkan rasa sakit.

Tumpatan Gigi

Menggunakan bahan seperti komposit atau Glass Ionomer Cement (GIC), sesuai dengan kebutuhan pasien. Tindakan ini bertujuan memperbaiki kerusakan pada gigi akibat karies atau keretakan ringan.

Pembersihan Karang Gigi

Dilakukan untuk mengatasi gingivitis akut melalui proses scaling. Prosedur ini bertujuan membersihkan plak dan karang gigi yang menumpuk, serta mencegah kerusakan gigi lebih lanjut.

Baca juga: 4 Layanan KB Ini Ditanggung BPJS Kesehatan, Gratis!

Bagaimana Cara Daftarnya ?

Kunjungi Faskes Tingkat Pertama (Faskes 1)
Faskes 1 adalah titik awal layanan BPJS, baik untuk perawatan langsung atau rujukan. Jika Faskes 1 kamu punya layanan gigi, pemeriksaan bisa dilakukan di sana; jika tidak, kunjungi klinik atau dokter gigi mitra BPJS. Isi Daftar Isian Peserta (DIP) untuk pendaftaran. Bila tidak ada layanan gigi di Faskes 1, kamu bisa menggantinya setelah tiga bulan.

Dapatkan Penanganan dari Dokter
Setelah mendaftar, kamu bisa mendapat layanan kesehatan gigi dari dokter di Faskes 1 atau klinik pilihan. Tanda tangan bukti pemeriksaan setelah selesai.

Dokter akan memberi saran perawatan, termasuk obat jika diperlukan. Untuk perawatan lebih lanjut, surat rujukan akan diberikan.

Lakukan Perawatan Lanjutan di Rumah Sakit
Jika diperlukan perawatan lanjutan, bawa surat rujukan, kartu BPJS, dan identitas ke rumah sakit yang dirujuk.

Proses pendaftaran di rumah sakit mirip dengan Faskes 1. Di sana, kamu bisa mendapat layanan gigi seperti pemeriksaan, perawatan, dan obat sesuai kebutuhan. Jangan lupa menandatangani bukti pelayanan setelah perawatan selesai.

Dengan memahami perawatan gigi yang ditanggung BPJS dan cara pendaftarannya, kamu bisa mengakses layanan gigi yang diperlukan tanpa khawatir biaya. Mulai dari pemeriksaan hingga perawatan lanjutan, pastikan mengikuti prosedur di Faskes 1 atau rumah sakit rujukan untuk mendapat manfaat layanan yang optimal. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat untuk membuat atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Penerapan ini merupakan uji coba untuk memberlakukan persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di seluruh Indonesia.

Dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, uji coba nasional mulai 1 November 2024 ini sebagai kelanjutan dan perluasan pelaksanaan yang sebelumnya telah dilaksanakan mulai 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh Polda dengan 105 Polres.

Perlu diketahui, persyaratan melampirkan kepesertaan JKN aktif ini berlaku untuk seluruh pemohon SIM, baik SIM A, SIM B, maupun SIM C. Ketentuan ini sesuai yang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

Dengan adanya uji coba kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional, berikut dokumen yang menjadi syarat membuat SIM baru:

• Formulir pendaftaran SIM
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi/asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja asing)
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN aktif.

Sementara itu, berikut syarat perpanjangan SIM yang perlu disiapkan masyarakat selaku pemohon:

• SIM lama
• KTP
• Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani
• Hasil tes Psikologi
• Pasfoto dengan latar belakang berwarna biru
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN dari BPJS Kesehatan yang masih aktif.