TEMPO.CO, Jakarta - Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa program, termasuk Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKM memberikan manfaat uang kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sedangkan JKK memberikan uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.

Besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja berkisar antara 0,24 persen hingga 1,74 persen dari upah, tergantung pada risiko pekerjaan, dan ditanggung oleh perusahaan. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3 persen dari upah juga ditanggung oleh perusahaan.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan perlindungan jangka panjang yang diberikan saat peserta pensiun, mengalami kecelakaan, atau meninggal dunia. Besar iuran JHT untuk pekerja penerima upah adalah 5,7 persen dari upah, terdiri dari 2 persen dibayarkan oleh pekerja dan 3,7 persen oleh pemberi kerja. Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran JHT sebesar 2 persen dari upah yang dilaporkan setiap bulan.

BPJS Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan untuk menjaga derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan penghasilan akibat pensiun atau cacat total tetap. Bagi pekerja di perusahaan swasta, iuran JP ditetapkan sebesar 3 persen, di mana 2 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Selain ragam potongan gaji itu, Pajak Penghasilan (PPh 21) dikenakan pada penghasilan tahunan di atas Rp 60 juta dengan tarif progresif antara 5 persen hingga 35 persen, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memotong 3 persen dari gaji bulanan, dengan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen oleh pekerja, yang mulai berlaku paling lambat pada tahun 2027.

OJK, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, hanya berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan keselarasan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” katanya dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Program pensiun tambahan ini merupakan amanat dari UU P2SK, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang sudah ada melalui BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional. Menurut Ogi, ketentuan lebih lanjut mengenai program ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

MYESHA FATINA RACHMAN I RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR I ELLYA SYAFRIANI

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Intip panduan bayar iuran BPJS ketenagakerjaan Individu bagi pekerja dari segmen Bukan Penerima Upah (BPU). Pada segmen tersebut, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara mandiri..

Nah, ada beberapa jenis program BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diikuti masyarakat, salah satunya adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

JHT merupakan program perlindungan yang bertujuan memastikan peserta menerima manfaat berupa uang tunai saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau jika peserta meninggal dunia.

Program JHT ini dapat diikuti oleh pekerja penerima upah, pekerja mandiri (BPU), maupun pekerja migran.

Besaran Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan

Menurut laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, berikut rincian besaran iuran JHT:

• Pekerja penerima upah dikenakan iuran sebesar 5,7% dari total upah, dengan rincian 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% oleh pemberi kerja.
• Pekerja bukan penerima upah dikenakan iuran sebesar 2% dari upah yang dilaporkan setiap bulan.
• Pekerja migran dapat membayar iuran sebesar Rp50 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

Salah satu cara pembayaran JHT BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri adalah melalui kanal perbankan BCA. Pembayaran iuran bisa dilakukan melalui BCA Mobile, KlikBCA, atau ATM BCA.

Panduan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Individu

Lalu, bagaimana cara membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan menggunakan BCA Mobile, KlikBCA, dan ATM BCA?

1. Bayar BPJS Ketenagakerjaan di ATM BCA

Langkah-langkah untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui ATM BCA:

• Pilih menu "Transaksi Lainnya"
• Lanjutkan dengan memilih "Pembayaran"
• Pilih opsi "Layar Berikut"
• Pilih "BPJS"
• Pilih "Ketenagakerjaan Individu"
• Masukkan periode program dan pilih "Benar"
• Masukkan 16 digit NIK atau nomor KTP, lalu pilih "Benar"
• Periksa data pembayaran dan pilih "Ya"
• Pembayaran berhasil, simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran.

2. Bayar BPJS Ketenagakerjaan melalui BCA Mobile

Berikut cara membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan lewat BCA Mobile:

• Pilih menu "m-Payment"
• Pilih "BPJS"
• Lanjutkan dengan memilih "BPJSTK Individu"
• Masukkan nomor KTP/NIK dan periode program, lalu tekan "Send"
• Periksa data pembayaran dan tekan "OK"
• Masukkan PIN BCA Mobile
• Pembayaran selesai dan bukti pembayaran bisa dilihat di "Inbox".

3. Bayar BPJS Ketenagakerjaan melalui KlikBCA

Cara pembayaran BPJS Ketenagakerjaan melalui KlikBCA:

• Masuk ke akun KlikBCA
• Pilih menu "Pembayaran"
• Pilih "BPJS"
• Pada jenis BPJS, pilih "BPJS Ketenagakerjaan Individu", masukkan NIK atau nomor KTP dan periode program, lalu klik "Lanjutkan"
• Pastikan data pembayaran sudah benar, masukkan respon KeyBCA Appli 1, dan tekan "Kirim"
• Pembayaran berhasil, dan Anda dapat menyimpan atau mencetak bukti pembayaran dengan memilih "Simpan" atau "Cetak".

Demikian penjelasan terkait cara bayar BPJS Ketenagakerjaan di BCA Mobile, KlikBCA, dan ATM BCA serta besaran iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyampaikan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2024 mencapai Rp 30,27 triliun.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan nilai itu mengalami peningkatan sebesar 16,2% dan 5,84%, jika dibandingkan capaian per Juni 2024 dan periode yang sama tahun lalu.

"Adapun hasil investasi per Juni 2024 sebesar Rp 26,05 triliun, sedangkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 28,6 triliun," ucapnya kepada Kontan, Senin (19/8).

Pada tahun ini, Oni mengungkapkan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun. Target tersebut naik sebesar 25,6%, jika dibandingkan target pada 2023 yang sebesar Rp 44,01 triliun.

Oni menerangkan sampai Juli 2024, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 757,94 triliun. Secara rinci, dia menyebut dari total nilai tersebut, dana kelolaan terbesar ada di program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebesar Rp 474,43 triliun. Diikuti Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 175,67 triliun.

Selanjutnya, Oni bilang, dana kelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 64,64 triliun, kemudian Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,77 triliun, lalu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 13,42 triliun, serta BPJS sebesar Rp 13,01 triliun.

"Adapun total dana kelolaan per Juli 2024 meningkat sebesar 12,01%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 676,63 triliun," tuturnya.

Selain itu, Oni menyampaikan hingga Juli 2024, porsi instrumen investasi terbesar masih ditempatkan di obligasi atau surat utang dengan porsi 75,17%.

"Diikuti deposito dengan porsi 11,52%, saham sebesar 8,05%, reksadana sebesar 4,91%, lalu properti dengan porsi 0,27%, serta penyertaan sebesar 0,07%," kata Oni.