Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. GoTo Financial, unit bisnis financial technology GoTo mendukung perluasan adopsi QRIS, dengan menghadirkan program bebas biaya transaksi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Group Head of Merchant Services GoTo Financial Haryanto Tanjo mengatakan, program ini dapat langsung dimanfaatkan oleh UMKM yang mengunduh dan mendaftarkan usahanya di aplikasi GoPay Merchant mulai September 2024.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen GoTo Financial untuk mendukung perkembangan bisnis para pelaku UMKM.

"QRIS dapat mendukung operasional dan kemajuan usaha pelaku UMKM. Selain membuat pembayaran digital menjadi lebih mudah dan cepat, QRIS juga memperluas akses pasar bagi UMKM," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/9).

Haryanto menilai, saat ini masih banyak UMKM yang masih ragu untuk menggunakan QRIS karena khawatir proses pendaftaran yang kompleks dan memakan waktu serta adanya potongan biaya transaksi.

Untuk itu, GoTo menghadirkan aplikasi GoPay Merchant, di mana pendaftaran QRIS dapat dilakukan dengan cepat sehingga merchant langsung mendapatkan kode QRIS untuk bertransaksi.

Dengan adanya aplikasi GoPay Merchant dan juga program gratis biaya transaksi, pihaknya berharap adopsi QRIS di Indonesia menjadi semakin luas dan lebih banyak UMKM Indonesia yang go digital.

Selain gratis biaya transaksi QRIS, beragam keunggulan yang bisa dinikmati UMKM dengan menggunakan Aplikasi GoPay. Di antaranya, proses pendaftaran QRIS yang mudah dan cepat, pencairan hasil penjualan dapat dilakukan kapan saja, dan opsi berlangganan perangkat GoPay Spiker.

"GoPay Spiker mempermudah merchant dalam memverifikasi transaksi dan mencegah adanya transaksi yang tidak sesuai nominal maupun palsu. Merchant cukup mendengar notifikasi suara dari perangkat GoPay Spiker yang mengeluarkan notifikasi berupa suara untuk tiap nominal transaksi QRIS yang dilakukan pelanggan," tuturnya.

Adapun program gratis biaya transaksi QRIS dari GoPay berlaku untuk para UMKM yang memiliki skala usaha Mikro untuk transaksi yang bernilai di bawah Rp 100.000, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan asuransi jiwa, Panin Dai-ichi Life melaporkan pembayaran klaim dan manfaat senilai Rp5 miliar kepada ahli waris nasabah di Medan.

Pembayaran ini merupakan manfaat dari produk unggulan Premier Maxilinked Assurance, Medical Benefit X dan Multi Life Cover yang dijual melalui jalur keagenan, di mana, serah terima klaim ini dilakukan secara simbolis di kantor cabang Panin Dai-ichi Life di Medan, Sumatera Utara.

Business Development Director Panin Dai-ichi Life, Andika secara simbolis menyerahkan klaim kepada perwakilan ahli waris nasabah yang didampingi oleh Khowitarsa selaku Chief Development Officer dari General Agency Kiseki Sukses Sejahtera.

Dalam kesempatan terpisah, Fadjar Gunawan selaku Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life mengatakan mereka sangat menghargai kepercayaan yang diberikan nasabah kepadanya.

"Pembayaran klaim ini merupakan wujud komitmen kami untuk selalu berada di sisi nasabah dan keluarga. Perlindungan finansial memiliki peran yang sangat penting, terutama saat menghadapi situasi tak terduga seperti ini," katanya melalui siaran pers, Selasa, (24/9).

Seremonial pembayaran klaim ini adalah bukti Panin Dai-ichi Life senantiasa mewujudkan komitmen perlindungan melalui pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Sepanjang periode 1 Januari – 31 Juli 2024 saja, Panin Dai-ichi Life telah membayarkan klaim dengan total nilai lebih dari Rp 545 Miliar yang meliputi klaim Kesehatan, Tutup Usia dan Penyakit Kritis.

Per 31 Juli 2024 yang lalu, total aset konvensional Panin Dai-ichi Life tercatat sebesar Rp 9 triliun dengan tingkat solvabilitas (RBC) di level 1.297,74 %, lebih besar dari ketentuan OJK yang sebesar 120%.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menorehkan kinerja positif hingga Agustus 2024. Di mana, laba bersih BCA secara bank only sepanjang delapan bulan mencapai Rp 36 triliun atau naik 13,5% secara tahunan (YoY).

Secara rinci, di bulan Agustus 2024 saja, laba bank only BCA mencapai Rp 4,6 triliun. Angka tersebut sedikit mengalami penurunan 6,4% dibandingkan bulan sebelumnya.

Ramhanto Tyas Raharja, Lead Investment Analyst Stockbit melihat, penurunan laba bersih BCA secara bulanan dipicu oleh tidak adanya penerimaan dividen dari anak usaha pada Agustus 2024. Sementara pada Juli 2024 BCA mencatatkan penerimaan dividen dari anak usaha sebesar Rp 343 miliar.

“Meski dividen dari anak usaha termasuk ke dalam non–interest income pada laporan keuangan bank only, perlu diketahui bahwa penerimaan ini akan tereliminasi pada laporan keuangan konsolidasi,” ujar Ramhanto dalam risetnya dikutip, Selasa (24/9).

Ia pun menilai kinerja bank only dari BCA pada Agustus 2024 sebagai performa yang baik. Sebab, pertumbuhan kredit per Agustus 2024 menguat ke level 15,6% YoY, melampaui guidance manajemen hingga akhir tahun di level 9% sampai 10%.

Rahmanto mencatat, hasil ini didorong penguatan kredit secara bulanan sebesar 1,2% MoM. Oleh karenanya, ia menilai pertumbuhan kredit ke depan akan semakin mendekati target guidance manajemen.

Sementara itu, Ia melihat NIM BCA pada Agustus 2024 sedikit melemah menjadi 5,90% dari Juli 2024 di level 5,96%. Meski demikian, hasil tersebut menandai NIM bulanan tertinggi kedua selama 2024.

Hasil ini membuat NIM selama 8M24 berada di level 5,7%, melampaui guidance manajemen pada akhir tahun di kisaran 5,5% dan 5,6%.

“Profitabilitas yang baik ini juga didukung oleh CASA Ratio yang terjaga,” tambahnya.

Rahmanto pun juga menyoroti Credit cost (CoC) pada Agustus 2024 yang mencapai 0,18%, sehingga CoC selama 8M24 membaik ke level 0,24%. Realisasi tersebut lebih baik dari guidance manajemen di kisaran 0,3% –0,4%.

“Terjaganya CoC tercermin pada beban provisi selama 8M24 yang turun 25,2% menjadi Rp1,3 triliun,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran kredit ke sektor UMKM kembali mengalami lesu darah pada Agustus 2024. Capaian bulan ini menjadi yang terendah sepanjang 2024.

Mengacu laporan uang beredar Bank Indonesia (BI) per Agustus 2024, penyaluran kredit di sektor UMKM hanya tumbuh 4,3% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang masih bisa naik 5,1% YoY.

Secara historis, tren pertumbuhan kredit yang menyasar UMKM ini memang menunjukkan tren penurunan sejak Februari 2024. Periode tersebut sekaligus menjadi pertumbuhan kredit UMKM paling tinggi sepanjang 2024 yang mencapai 9,4% YoY.

Sayangnya pada bulan-bulan berikutnya, pertumbuhan kredit UMKM terus menyusut. Pada Juni mulai masuk di level kisaran 5,1%, lalu pada Agustus turun menjadi hanya 4,3%.

Secara rinci, kredit UMKM masih didominasi oleh kredit di segmen mikro yang mencapai Rp 635,9 triliun. Namun sejatinya, kredit di segmen tersebut juga melambat signifikan. Pada Juli masih mampu tumbuh 7%, tetapi di Agustus pertumbuhannya turun menjadi 5,6%.

Begitu juga dengan segmen usaha menengah. Kalau di bulan Juli masih mampu mencatatkan pertumbuhan 3,1%, pada Agustus hanya mampu tumbuh 2,3% dengan nilai Rp 305 miliar.

Kenaikan justru terjadi pada kredit segmen kecil yang tumbuh dari Juli di kisaran 3,8% menjadi 4% pada Agustus dengan nilai mencapai Rp 438,5 triliun.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatatkan perolehan laba bersih secara bank only sebesar Rp 1,80 triliun per Agustus 2024. Jumlah ini turun 10% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp 2 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan BTN, penurunan ini disebabkan oleh pendapatan bunga bersih yang turun 12,32% yoy dari Rp 8,84 triliun per Agustus 2023, menjadi Rp 7,87 triliun per Agustus 2024.

Hal ini disebabkan oleh membengkaknya beban bunga bank sebesar 27% yoy dari Rp 9,44 triliun menjadi Rp 11,99 triliun per Agustus 2024.

Meski begitu dari sisi intermediasi, BTN telah menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah sebesar Rp 355,27 triliun per Agustus 2024, tumbuh 13% yoy dari periode tahun lalu sebesar Rp 314,26 triliun.

Sumber dana pihak ketiga (DPK) BTN juga Rp 373,87 triliun per Agustus 2024, jumlah ini meningkat 16,48% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 320,95 triliun

Adapun total asset BTN tercatat sebesar Rp 456,37 triliun per Agustus 2024, tumbuh 11,88% yoy dibandingkan periode tahun lalu yang sebesar Rp 407,91 triliun

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) tetap mampu mendongkrak kinerja laba bank hingga Agustus 2024. Meskipun, bank masih mengalami tekanan terkait dengan beban bunga yang melonjak pesat.

Mengutip laporan bulanannya per Agustus 2024, emiten berkode BBNI ini mencatatkan laba bersih tahun berjalan senilai Rp 14,22 triliun. Pencapaian tersebut meningkat 4,25% secara tahunan (YoY) dari sebelumnya senilai Rp 13,64 triliun.

Dari sisi pendapatan bunga bersih, sejatinya BNI masih mengalami penurunan secara tahunan. Di mana, pada pos tersebut, bank berlogo 46 ini mencatatkan penurunan pendapatan bunga bersih sekitar 6,82% YoY menjadi Rp 25,56 triliun.

Hal tersebut disebabkan oleh beban bunga BNI sepanjang delapan bulan pertama tahun ini yang naik hingga 29,6% YoY menjadi Rp 16,9 triliun. Ini tak sebanding dengan pendapatan bunga mereka yang hanya tumbuh 4,94% YoY menjadi Rp 42,47 triliun.

Untungnya, salah satu bank pelat merah ini mampu menurunkan beban impairment atau pencadangan di periode yang sama. Di mana, pada pos tersebut, BNI mencatatkan ada penurunan 26,78% YoY menjadi Rp 4,51 triliun.

Di sisi lain, BNI juga masih mampu mencatatkan peningkatan dari sisi pendapatan berbasis komisi yang tumbuh 3,18% YoY. Dari sebelumnya di Agustus 2023 yang senilai Rp 6,59 triliun dans setahun kemudian menjadi Rp 6,8 triliun.

Dari fungsi intermediasi sendiri, BNI juga telah mengerek penyaluran kredit pada periode tersebut sebesar 8,96% YoY menjadi Rp 710,48 triliun. Meskipun, pertumbuhan kredit tersebut masih di bawah industri yang hanya tumbuh 11,4% YoY.

Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) sendiri, BNI masih mengalami laju pertumbuhan yang cukup lambat dengan hanya tumbuh 3,58% YoY menjadi Rp 745,26 triliun. DPK dalam bentuk giro menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai Rp 283,14 triliun.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Deposito bisa jadi salah satu tempat untuk menyimpan kelebihan uang. Berikut suku bunga bank BNI yang berlaku hari ini, Selasa (24 September 2024).

Deposito salah satu produk perbankkan yang dianggap jadul oleh sebagian masyarakat.

Di sisi lain, deposito masih menjadi salah satu pilihan sebagian masyarakat untuk menyimpan kelebihan dananya.

Anda ingin mencoba menempatkan kelebihan dana di deposito? Produk deposito dari Bank Negara Indonesi (BNI) bisa jadi salah satu pertimbangan.

Mengutip dari situs resmi Bank BNI, perseroan menawarkan suku bunga deposito yang cukup beragam disesuaikan dengan jangka waktu penempatannya.

Bank BNI menawarkan suku bunga deposito mulai dari 2,5% per tahun untuk dana penempatan di bawah Rp 100 juta dengan waktu satu bulan.

Suku bunga deposito terbesar yang ditawarkan BNI adalah 3% untuk dana penempatan di bawah Rp 100 juta dengan waktu simpan 24 bulan.

Berikut tabel suku bunga deposito BNI yang dikutip langsung dari website resminya per tanggal 24 Septemnber 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Laba industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat terus naik secara bulanan menjadi sebesar Rp 383,68 miliar per Juli 2024. Namun, secara tahunan masih menurun 9,54%, dibandingkan per Juli 2023 yang sebesar Rp 424,14 miliar.

Mengenai menurunnya laba secara tahunan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut ada sejumlah penyebab kondisi tersebut terjadi.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengatakan salah satu penyebabnya karena adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kenaikan biaya hidup yang menekan daya beli masyarakat.

"Dengan demikian, mendorong fintech lending untuk makin selektif dalam menyalurkan pinjaman, dengan melakukan penilaian kredit yang lebih ketat dan menerapkan sistem scoring yang lebih baik. Hal itu guna menjaga kualitas aset, yang bisa saja berdampak pada tingkat laba," ucapnya kepada Kontan, Senin (23/9).

Tiar juga turut angkat bicara terkait penurunan bunga lagi pada awal tahun depan, yakni untuk konsumtif menjadi 0,2% dan produktif masih 0,1%.

Dia mengatakan penyelenggara fintech lending didorong untuk melakukan penyesuaian bisnis model dan strategi pricing untuk mengantisipasi penurunan bunga tersebut.

"Selain bunga, faktor-faktor seperti inovasi produk, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas layanan juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tiar menerangkan bisnis fintech lending masih memiliki prospek ke depannya. Sebab, masih ada kelompok masyarakat unbanked dan underserved yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Dia bilang fintech lending hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kami juga terus berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui advokasi, kami mendorong terciptanya standar industri yang baik untuk memastikan kualitas layanan dan perlindungan konsumen," kata Tiar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Laba fintech peer to peer (P2P) lending tercatat naik secara bulanan menjadi Rp 383,68 miliar per Juli 2024. Namun, laba tersebut tercatat turun 9,54% secara tahunan, jika dibandingkan per Juli 2023 yang sebesar Rp 424,14 miliar.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penurunan laba tersebut salah satu penyebabnya karena adanya pembatasan bunga oleh OJK.

"Ketika suku bunga pinjaman diturunkan, ya otomatis penerimaan pendapatan bunga akan turun. Tahun lalu, bunga atau manfaat masih ada di angka 0,4% per hari. Saat ini, berkurang menjadi 0,3% (konsumtif) dan 0,1% (produktif)," ucapnya kepada Kontan, Senin (23/9).

Penyebab lain, Nailul bilang perusahaan fintech P2P lending perlu menggaet lender salah satunya dengan bunga manfaat yang kompetitif.

Dia menyebut dengan pendapatan dari borrower yang turun, ditambah lagi harus memberikan bunga kompetitif bagi lender, hal itu membuat margin bunga manfaat akan tergerus.

Dengan demikian, laba yang didapat akan lebih sedikit dibandingkan sebelum penurunan bunga.

Oleh karena itu, Nailul berpendapat harus ada evaluasi terhadap penurunan bunga oleh OJK dalam periode tertentu, semisal dalam 3 bulan atau 6 bulan. Dia mengatakan evaluasi itu guna melihat kebijakan yang diterapkan efektif atau tidak bagi borrower, lender, dan industri.

"Kebijakan pembatasan manfaat itu bisa berkorelasi negatif terhadap lender, yang ujungnya akan memperlambat penyaluran karena uang dari lender akan makin sedikit," kata Nailul.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Industri fintech peer to peer (P2P) lending, terkhusus sektor konsumtif, akan dihadapkan lagi terhadap penurunan bunga pada awal tahun depan menjadi 0,2%.

Mengenai hal itu, fintech peer to peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyampaikan penurunan suku bunga nantinya dinilai akan memberikan dampak bagi perusahaan.

Meskipun demikian, Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss mengatakan menyebut pihaknya masih mengukur efek terkait penyesuaian bunga pinjaman yang akan berlaku tersebut.

"Penurunan tingkat bunga akan mempengaruhi industri fintech lending secara keseluruhan. Kendati demikian, kami berharap kehadiran fintech lending di Indonesia bisa menjadi solusi kebutuhan kredit masyarakat saat ini dan ke depannya," ungkapnya kepada Kontan, Senin (23/9).

Sebagai platform fintech P2P lending, Jonathan menerangkan AdaKami fokus pada potensi pendanaan yang berkualitas demi menjaga pertumbuhan penyaluran pendanaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Menurut Jonathan, isu yang perlu menjadi perhatian bersama bukan terkait penurunan bunga, melainkan masih banyaknya pinjol ilegal yang beredar. Dengan demikian, menyebabkan masyarakat lebih rentan terjerat praktik fraud oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Jonathan bilang perlu memperkuat upaya bersama, baik pemerintah, penyedia jasa keuangan, hingga peran aktif masyarakat, serta pihak terkait lainnya, untuk memerangi praktik fraud yang disebabkan pinjol ilegal.

"AdaKami sendiri hingga saat ini terus aktif melakukan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial," kata Jonathan.

Sebagai informasi, AdaKami telah menyalurkan pendanaan mencapai Rp 10,07 triliun hingga 19 September 2024.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belakangan ini masih marak terjadi. Hal ini berdampak pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, di mana pencarian manfaat mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah pekerja terkena PHK Januari-Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

Menanggapi hal ini, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun menyebutkan hingga Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sekitar 37 ribu lebih pekerja ter PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Oni bilang, tercatat sejumlah 2,07 juta klaim dengan total nominal manfaat yang dibayarkan mencapai Rp31,17 triliun.

"Dari total kasus klaim JHT tersebut, sebesar 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri, dan 29,93% lainnya disebabkan oleh PHK," kata Oni kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Dengan kondisi tersebut, ditambah perekonomian global dan nasional yang masih mengalami volatilitas luar biasa, ia mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengelola JHT dan JKP secara profesional, hati-hati, dan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven, yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan," imbuhnya,

Untuk mekanismenya, Oni mengatakan bahwa manfaat bagi peserta yang telah terdaftar pada program JKP dan telah memenuhi persyaratan, maka ketika menghadapi PHK dapat memperoleh manfaat berupa uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja.

Sementara itu, untuk manfaat program JHT, manfaatnya berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi dari seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

Oni memprediksi, ke depannya gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portfolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

Tercatat hingga Agustus 2024, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 767,23 triliun, yang mana terdiri dari dana kelolaan JHT nilainya sejumlah Rp 479,53 triliun, meningkat 9,42 triliun dari Agustus tahun lalu. Kemudian JKP sejumlah Rp 13,31 triliun, naik 11,77% pada periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, Oni menyebutkan jumlah dana kelolaan tersebut juga terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 64,53 triliun, naik 13,10% secara year on year (YoY). Lalu Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 179,32 triliun, tumbuh 20,94% YoY, diikuti Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,8 triliun naik 4,78% YoY, serta BPJS Rp 13,31 triliun, naik 11,77% YoY.

PHK yang Semakin Besar akan Berdampak pada Dana Kelolaan JKK dan JKM

Selaras dengan hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa program JKK dan JKM adalah program terbesar yang diikuti oleh masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kepesertaan lainnya tidak terlalu banyak.

Oleh karena itu, ia menilai peningkatan PHK yang semakin besar akan berdampak pada dana kelolaan JKK dan JKM

Untuk itu perlu memang peningkatan jumlah PHK diwaspadai di program JKK JKM.

Selain itu, Timboel mengatakan bahwa pekerja formal merupakan peserta terbanyak di program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ada kepesertaan lainnya yaitu Bukan Penerima upah (informal), Pekerja migran Indonesia, dan pekerja jasa konstruksi.

Lebih lanjut, menurut dia adanya peningkatan PHK juga akan menyebabkan berkurangnya peserta sehingga berdampak pada penurunan jumlah iuran.

“Iuran yang turun disertai kenaikan klaim kasus menyebabkan rasio klaim meningkat.

Dan ini akan menyebabkan berkurangnya ketahanan dana. Ketahanan dana yang berkurang akan membuat pembayaran klaim terganggu akhirnya pekerja dirugikan,” kata Timboel kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Sedangkan untuk JKP, menurut dia semakin banyak yang ter PHK, maka klaim rasio JKP akan lebih meningkat sehingga berdampak pada ketahanan dana. Timboel juga menilai, saat ini manfaat JKP masih sangat layak.

Peningkatan PHK Berdampak pada Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Perencana Keuangan Mike Rini menambahkan peningkatan jumlah PHK memang dapat berdampak terhadap pertumbuhan iuran BPJS. Ia menerangkan, ketika jumlah peserta berkurang akibat PHK, secara logis akan ada penurunan dalam total iuran yang diterima.

Namun, ia menegaskan bahwa dampaknya mungkin tidak selalu linier karena sebagian pekerja yang di PHK, kemungkinan besar tetap membayar iuran secara mandiri untuk menjaga keberlangsungan jaminan sosial mereka. Kemudian, menurut dia, peningkatan jumlah peserta baru dari sektor lain atau usaha baru bisa mengimbangi sebagian dari iuran yang hilang.

Tak hanya itu, Mike bilang, BPJS memiliki program dan skema kepesertaan, termasuk untuk pekerja informa dan wirausaha yang dapat membantu memitigasi dampak PHK. Meski demikian, menurut dia jika tren PHK terus meningkat, tentu ada tantangan bagi BPJS untuk memaksimalkan pertumbuhan iuran.

Lebih lanjut, Mike menyebutkan untuk program JKP sendiri, pekerja akan mendapatkan manfaat uang tunai 45% dari upah terakhir (maksimal Rp 5 juta) selama 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya.

Dengan begitu, dia menilai bahwa jumlah Rp 5 juta tersebut masih cukup membantu para pekerja yang terkena PHK. Namun, terkait apakah Rp 5 juta selama 6 bulan itu cukup di masa sekarang, menurutnya tergantung dari beberapa faktor salah satunya seperti domisili.

Jika di kota besar seperti Jakarta, Mike menilai Rp 5 juta selama 6 bulan kemungkinan besar kurang mencukupi. Sedangkan di kota-kota kecil relatif cukup. Selain itu, juga tergantung dari tanggungan keluarga, di mana bagi yang memiliki tanggungan besar, maka jumlah tersebut kurang memadai.

“Lalu selanjutnya tergantung juga dari gaya hidup dan kebutuhan (pengeluaran) tiap orang yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi saat ini dengan inflasi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, nilai riil dari Rp 5 juta mungkin tidak sebesar saat program pertama kali di rancang,” kata Mike kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Dengan demikian, menurut Mike meskipun manfaat ini sudah cukup membantu sebagai jaringan pengaman sementara, ada beberapa alasan mengapa manfaat tersebut mungkin perlu ditingkatkan.

Misalnya, nilai nominal perlu disesuaikan dengan inflasi secara berkala, memperpanjang durasi manfaat dari 6 bulan ke 12 bulan, serta meningkatkan persentase upah terakhir yang menjadi dasar pemberian manfaat.

“Namun ingat ya, peningkatan manfaat harus diimbangi dengan perhitungan aktuaria yang tepat untuk menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting, dia menilai bahwa program JKP harus diperkuat dengan program pendukung, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Akselerasi Usaha Indonesia mengklaim telah mencetak laba sejak Januari 2024.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan pihaknya berhasil mencetak laba dengan menerapkan strategi jitu.

"Strateginya, yakni kami cut Opex sampai 40% dibanding tahun lalu, sedangkan pendapatan naik sekitar 5%," ucapnya kepada Kontan, Senin (23/9).

Ivan menerangkan penurunan bunga manfaat untuk fintech lending produktif pada awal tahun ini menjadi 0,1% per hari kalender tak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sebab, pihaknya mengenakan bunga di bawah itu untuk total biaya peminjamannya.

"Rata-rata sekitar 2% per bulan untuk semuanya," ungkapnya.

Untuk ke depannya, Ivan mengatakan Akseleran masih akan menerapkan skema yang sama agar perusahaan masih bisa mencetak laba.

"Kami akan menjaga Opex supaya terus efisien, sambil menaikkan volume penyaluran dan pendapatan kami. Hal penting lainnya, yakni kami menjaga Non Performing Financing tetap rendah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ivan mengatakan sampai akhir Agustus 2024, pinjaman yang disalurkan Akseleran mencapai Rp 2 triliun. Nilai itu naik sedikit 5%, dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun TWP90 masih rendah sebesar 0,11%.

Sebagai informasi, laba industri fintech lending tercatat terus meningkat secara month to month. Adapun laba fintech lending tercatat sebesar Rp 383,68 miliar per Juli 2024. Namun, laba per Juli 2024 tercatat menurun 9,54%, jika dibandingkan per Juli 2023 yang sebesar Rp 424,14 miliar.