Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat total dana kelolaannya hingga September 2024 mencapai Rp 776,80 triliun. Angka ini tumbuh sekitar 13% secara year on year (YoY) atau jika bandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyebutkan, dari total dana kelolaan tersebut terdiri dari dana kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) sejumlah Rp 484,50 triliun, meningkat 9,97% dari September tahun lalu.

Kemudian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencapai Rp 14,05 triliun. Angka ini naik 36,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, Oni menyebutkan jumlah dana kelolaan tersebut juga terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 65,44 triliun, atau naik 14,63% secara year on year (YoY).

Selanjutnya, juga terdiri dari Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 182,31 triliun, tumbuh 21,38% YoY, diikuti Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,99 triliun, atau naik 6,43% YoY, serta BPJS Rp 13,48 triliun, meningkat 12,25% YoY.

Adapun hingga akhir tahun 2024, Oni bilang bahwa BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun.

Selain itu, dia memprediksi, hingga tahun depan, gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

“Memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional yang mengalami volatilitas luar biasa, kami akan terus berkomitmen untuk mengelola secara profesional, hati-hati, dan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, Oni juga mengatakan bahwa pihaknya selalu berkomitmen mengelola dengan prinsip liability driven, yang artinya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencari return, tetapi juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa dibayarkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan punya pekerjaan rumah mengejar target-target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025 nanti dan target di sisa tahun ini.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri menjabarkan target peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 sebanyak 61 juta, sementara ditargetkan iuran mencapai Rp115 triliun.

Berikutnya, estimasi jaminan atau klaim yang dibayar mencapai Rp69 triliun, dan dana investasi ditargetkan sebesar Rp895 triliun dengan hasil investasi ditargetkan sebesar Rp61 triliun.

"Kami melihat 2025 ada berbagai tantangan. Tantangan yang jadi concern Dewan Pengawas pertama adalah cakupan kepesertaan sektor informal yang masih harus ditingkatkan," kata Zuhri saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Tantangan kedua menurutnya adalah kesinambungan program jaminan sosial terutama kaitannya dengan ketahanan dana, khususnya ketahanan dana program jaminan kematian (JKM).

"Lalu ketiga tentang penyiapan SDM dan kelembagaan dalam rangka tranformasi digital. Ini terus kita upayakan untuk memastikan transforamsi digital bisa meningkatkan kinerja dan manfaat pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan capaian dan target BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 ini. Peserta aktif per September 2024 mencapai 40,15 juta (74,41%) dari target akhir tahun 53,95 juta. Angka ini turun 0,23% yoy.Untuk iuran yang sudah terkumpul sebesar Rp78,09 triliun (72,40%) dari target Rp107,86 triliun. Angka ini tumbuh 8,06% yoy. Kemudian, jaminan atau klaim yang sudah dibayar Rp42,57 triliun (68,15%) dari estimasi Rp62,46 triliun. Klaim ini tumbuh 5,33% yoy.

"Dari hitungan kami nampaknya sampai akhir tahun kemungkinan tidak akan mencapai Rp62,46 triliun, artinya di bawah dari estimasi. Artinya lebih baik karena estimasinya lebih tinggi dari realisasinya," kata Anggoro.

Indikator lainnya, dana investasi per September 2024 sebesar Rp776,76 triliun (95,58%) dari target Rp812,66 triliun. Dana investasi ini tumbuh 13,22% yoy.

Terakhir, adalah hasil investasi yang per September 2024 tercatat sebesar Rp38,45 triliun (69,56%) dari target tahun ini Rp55,28 triliun. Hasil investasi ini tumbuh 8,45% yoy.

"Jadi dari 5 indikator penting ini satu indikator yang masih serius kami kerjakan, seperti saran Dewan Pengawas kepesertaan aktif harus terus ditingkatkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai September 2024 ini telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan manfaat yang diterima peserta tersebut adalah sejumlah iuran yang telah dibayar pekerja dan pemberi kerja ditambah dengan hasil pengembangan.

"Ini yang dalam beberapa waktu lalu ingin diluruskan kembali agar JHT kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan dicairkan saat setelah kena PHK," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX RPR RI, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, klaim Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp1,42 triliun kepada 123.665 peserta. Anggoro menjelaskan manfaat layanan tambahan (MLT) hunian dari program JHT dan JP juga telah diberikan sebesar Rp64 miliar kepada 165 unit rumah.

Sementara itu, klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp2,46 triliun kepada 318.696 peserta. Kemudian klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp2,84 triliun kepada 188.847 peserta.

Klaim manfaat beasiswa juga telah dibayarkan sebesar Rp347 miliar kepada 89.621 anak peserta. Anggoro menjelaskan, manfaat ini berupa manfaat pendidikan bagi dua orang anak peserta program JKK dan JKM sebesar maksimal Rp174 juta yang diberikan secara berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan.

Terakhir, klaim dari program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) telah dibayarkan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja.

"Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," pungkas Anggoro.

Jakarta -

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

(ily/rrd)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan peningkatan hasil investasi per kuartal III-2024.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan BPJS Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp 38,45 triliun per kuartal III-2024.

"Nilai itu meningkat 8,44%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya kepada Kontan, Kamis (17/10).

Hasil investasi tersebut didapatkan dari dana kelolaan yang ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Oni menerangkan hingga kuartal III-2024, total dana kelolaan mencapai Rp 776,8 triliun.

"Nilai itu meningkat 13,22%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," tuturnya.

Secara rinci, Oni menjelaskan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per kuartal III-2024 terdiri dari program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 484,5 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 65,44 triliun, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,99 triliun, Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 182,31 triliun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 14,05 triliun, serta BPJS sebesar Rp 13,5 triliun.

Oni menambahkan seluruh dana tersebut ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi. Adapun porsinya, yakni deposito 12,98%, surat utang 73,17%, saham 8,31%, reksadana 5,20%, properti 0,26%, dan penyertaan 0,07%.

Oni memperkirakan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan akan terus tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah kepesertaan pada 5 program, yakni JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP..

Dia menyebut dana kelolaan JHT menjadi yang paling besar, mengingat profil liabilitasnya yang bersifat jangka panjang.

Selain itu, didukung bonus demografi yang saat ini dirasakan Indonesia, yang mana usia peserta produktif atau usia 15 tahun sampai 50 tahun mencapai 149,46 juta jiwa atau setara dengan 54,20% dari populasi Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa program, termasuk Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKM memberikan manfaat uang kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sedangkan JKK memberikan uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.

Besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja berkisar antara 0,24 persen hingga 1,74 persen dari upah, tergantung pada risiko pekerjaan, dan ditanggung oleh perusahaan. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3 persen dari upah juga ditanggung oleh perusahaan.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan perlindungan jangka panjang yang diberikan saat peserta pensiun, mengalami kecelakaan, atau meninggal dunia. Besar iuran JHT untuk pekerja penerima upah adalah 5,7 persen dari upah, terdiri dari 2 persen dibayarkan oleh pekerja dan 3,7 persen oleh pemberi kerja. Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran JHT sebesar 2 persen dari upah yang dilaporkan setiap bulan.

BPJS Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan untuk menjaga derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan penghasilan akibat pensiun atau cacat total tetap. Bagi pekerja di perusahaan swasta, iuran JP ditetapkan sebesar 3 persen, di mana 2 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Selain ragam potongan gaji itu, Pajak Penghasilan (PPh 21) dikenakan pada penghasilan tahunan di atas Rp 60 juta dengan tarif progresif antara 5 persen hingga 35 persen, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memotong 3 persen dari gaji bulanan, dengan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen oleh pekerja, yang mulai berlaku paling lambat pada tahun 2027.

OJK, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, hanya berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan keselarasan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” katanya dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Program pensiun tambahan ini merupakan amanat dari UU P2SK, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang sudah ada melalui BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional. Menurut Ogi, ketentuan lebih lanjut mengenai program ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

MYESHA FATINA RACHMAN I RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR I ELLYA SYAFRIANI

TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja saat mereka berhenti bekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan finansial kepada pekerja ketika mereka memasuki masa pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Memahami prosedur klaim JHT akan mempermudah penerimaan manfaat tersebut dengan cepat dan mudah

Kini, proses klaim JHT semakin dipermudah dengan adanya aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Peserta yang memiliki saldo JHT di bawah Rp10 juta dapat mengajukan klaim secara online melalui aplikasi yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftar dan memperbarui data dalam aplikasi tersebut.

Cara klaim JHT BPJS Kesehatan

Jika Anda telah melakukan registrasi, peserta dapat mengikuti beberapa langkah mudah untuk mengklaim JHT. Pertama, buka aplikasi JMO dan pilih menu Jaminan Hari Tua, lalu pilih Klaim JHT. Jika memenuhi syarat, peserta akan melihat tiga centang hijau yang menandakan kelayakan. Selanjutnya, peserta perlu memilih alasan klaim, memeriksa data kepesertaan, serta melengkapi informasi NPWP dan rekening aktif.

Di halaman Rincian Saldo JHT, rincian saldo yang akan dibayarkan akan ditampilkan, kemudian klik selanjutnya. Setelah itu, peserta harus memeriksa ulang semua data untuk memastikan keakuratannya sebelum disimpan. Jika semua data sudah benar, silakan klik konfirmasi, an pengajuan klaim JHT Anda akan diproses.

Untuk memastikan proses klaim berjalan dengan lancar, peserta harus memperhatikan beberapa hal saat mengambil foto biometrik. Pastikan wajah terlihat jelas dan menghadap kamera, pencahayaannya cukup, serta latar belakangnya polos. Hindari penggunaan filter, kacamata, masker, atau topi saat foto untuk menghindari masalah dalam verifikasi biometrik

Untuk peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp10 juta, mereka tidak perlu mengunjungi kantor cabang. Dengan layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK), peserta dapat mengajukan klaim melalui portal layanan di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Peserta hanya perlu mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan serta foto diri terbaru di laman

Setelah mengajukan klaim, peserta akan menerima konfirmasi dan jadwal wawancara online melalui email. Verifikasi data dilakukan melalui video call oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah proses wawancara selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan.

Selain melalui layanan digital, peserta juga memiliki pilihan untuk datang langsung ke 324 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT secara langsung dengan membawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan klaim.

Kriteria pengajuan klaim JHT BPJS Kesehatan

- Usia Pensiun 56 Tahun

- Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

- Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

- Mengundurkan diri

- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

- Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

- Cacat total tetap

- Meninggal dunia

- Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

- Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

- Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) PMI

BPJS Ketenagakerjaan menghimbau peserta untuk menjaga privasi data pribadi dan menghindari penggunaan jasa calo dalam proses klaim. Penting untuk diingat bahwa seluruh proses klaim JHT tidak dipungut biaya, sehingga peserta dapat merasa tenang dan aman saat mengajukan klaim

SUKMA KANTHI NURANI | MICHELLE GABRIELA

Jakarta: Jaminan Hari Tua (JHT) selalu dijadikan jaring penyelamat bagi para pekerja saat berhenti bekerja atau tergulung gelombang PHK.

Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

Klaim JHT sangatlah mudah. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan Anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut:

Klaim JHT via Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore.
Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data.

Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.
- Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.
- Jika memenuhi syarat, muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.
- Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.
- Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.
- Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.
- Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.
- Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya.
- Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.
- Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

Untuk mencegah kegagalan dalam proses verifikasi biometrik, pastikan Anda melakukan hal-hal berikut saat melakukan foto:
- Wajah menghadap kamera dan terlihat jelas
- Pencahayaan cukup
- Menggunakan latar belakang polos
- Buka mata dengan lebar
- Jangan bergerak
- Tidak menggunakan filter
- Tidak menggunakan kacamata, masker, atau topi

Klaim JHT via Lapak Asik

Bagi yang memiliki saldo JHT di atas Rp10 juta, peserta juga tidak perlu datang ke kantor cabang. Peserta dapat memanfaatkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) dengan mengikuti langkah berikut:

- Kunjungi Portal Layanan di Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Isi data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
- Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6 MB
- Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan
- Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.
- Petugas BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data melalui wawancara via video call
- Setelah proses wawancara dan verifikasi selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan.

Kantor Cabang

Selain melalui layanan digital, peserta juga bisa datang ke 324 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
- Pastikan anda membawa dokumen asli
- Mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
- Ambil nomor antrian
- Wawancara dengan petugas
- Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, anda akan menerima tanda terima
- Berikan penilaian kepuasan layanan melalui e-survey
- Saldo JHT akan ditransfer ke rekening

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyebutkan bahwa total dana kelolaannya hingga Agustus 2024 mencapai Rp 767,23 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 12,55% secara year on year(YoY) atau jika bandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyebutkan, dari total dana kelolaan tersebut terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT) yang nilainya mencapai Rp 479,53 triliun, meningkat 9,42 triliun dari Agustus tahun lalu. Kemudian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejumlah Rp 13,31 triliun, naik 11,77% pada periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, Oni mengatakan jumlah dana kelolaan tersebut juga terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 64,53 triliun, naik 13,10% secara year on year (YoY). Lalu Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 179,32 triliun, tumbuh 20,94% YoY, diikuti Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,8 triliun naik 4,78% YoY, serta BPJS Rp 13,31 triliun, naik 11,77% YoY.

Adapun pada tahun ini, menurut Oni, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun.

Selain itu, dia memprediksi bahwa ke depannya gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

“Memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional yang mengalami volatilitas luar biasa. Kami berkomitmen untuk mengelola secara profesional, hati-hati, dan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Tak hanya itu, Oni juga mengatakan pihaknya mengelola dengan prinsip liability driven,yang artinya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencarireturn, tetapi juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa dibayarkan.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belakangan ini masih marak terjadi. Hal ini berdampak pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, di mana pencarian manfaat mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah pekerja terkena PHK Januari-Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

Menanggapi hal ini, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun menyebutkan hingga Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sekitar 37 ribu lebih pekerja ter PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Oni bilang, tercatat sejumlah 2,07 juta klaim dengan total nominal manfaat yang dibayarkan mencapai Rp31,17 triliun.

"Dari total kasus klaim JHT tersebut, sebesar 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri, dan 29,93% lainnya disebabkan oleh PHK," kata Oni kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Dengan kondisi tersebut, ditambah perekonomian global dan nasional yang masih mengalami volatilitas luar biasa, ia mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengelola JHT dan JKP secara profesional, hati-hati, dan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven, yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan," imbuhnya,

Untuk mekanismenya, Oni mengatakan bahwa manfaat bagi peserta yang telah terdaftar pada program JKP dan telah memenuhi persyaratan, maka ketika menghadapi PHK dapat memperoleh manfaat berupa uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja.

Sementara itu, untuk manfaat program JHT, manfaatnya berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi dari seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

Oni memprediksi, ke depannya gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portfolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

Tercatat hingga Agustus 2024, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 767,23 triliun, yang mana terdiri dari dana kelolaan JHT nilainya sejumlah Rp 479,53 triliun, meningkat 9,42 triliun dari Agustus tahun lalu. Kemudian JKP sejumlah Rp 13,31 triliun, naik 11,77% pada periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, Oni menyebutkan jumlah dana kelolaan tersebut juga terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 64,53 triliun, naik 13,10% secara year on year (YoY). Lalu Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 179,32 triliun, tumbuh 20,94% YoY, diikuti Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,8 triliun naik 4,78% YoY, serta BPJS Rp 13,31 triliun, naik 11,77% YoY.

PHK yang Semakin Besar akan Berdampak pada Dana Kelolaan JKK dan JKM

Selaras dengan hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa program JKK dan JKM adalah program terbesar yang diikuti oleh masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kepesertaan lainnya tidak terlalu banyak.

Oleh karena itu, ia menilai peningkatan PHK yang semakin besar akan berdampak pada dana kelolaan JKK dan JKM

Untuk itu perlu memang peningkatan jumlah PHK diwaspadai di program JKK JKM.

Selain itu, Timboel mengatakan bahwa pekerja formal merupakan peserta terbanyak di program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ada kepesertaan lainnya yaitu Bukan Penerima upah (informal), Pekerja migran Indonesia, dan pekerja jasa konstruksi.

Lebih lanjut, menurut dia adanya peningkatan PHK juga akan menyebabkan berkurangnya peserta sehingga berdampak pada penurunan jumlah iuran.

“Iuran yang turun disertai kenaikan klaim kasus menyebabkan rasio klaim meningkat.

Dan ini akan menyebabkan berkurangnya ketahanan dana. Ketahanan dana yang berkurang akan membuat pembayaran klaim terganggu akhirnya pekerja dirugikan,” kata Timboel kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Sedangkan untuk JKP, menurut dia semakin banyak yang ter PHK, maka klaim rasio JKP akan lebih meningkat sehingga berdampak pada ketahanan dana. Timboel juga menilai, saat ini manfaat JKP masih sangat layak.

Peningkatan PHK Berdampak pada Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Perencana Keuangan Mike Rini menambahkan peningkatan jumlah PHK memang dapat berdampak terhadap pertumbuhan iuran BPJS. Ia menerangkan, ketika jumlah peserta berkurang akibat PHK, secara logis akan ada penurunan dalam total iuran yang diterima.

Namun, ia menegaskan bahwa dampaknya mungkin tidak selalu linier karena sebagian pekerja yang di PHK, kemungkinan besar tetap membayar iuran secara mandiri untuk menjaga keberlangsungan jaminan sosial mereka. Kemudian, menurut dia, peningkatan jumlah peserta baru dari sektor lain atau usaha baru bisa mengimbangi sebagian dari iuran yang hilang.

Tak hanya itu, Mike bilang, BPJS memiliki program dan skema kepesertaan, termasuk untuk pekerja informa dan wirausaha yang dapat membantu memitigasi dampak PHK. Meski demikian, menurut dia jika tren PHK terus meningkat, tentu ada tantangan bagi BPJS untuk memaksimalkan pertumbuhan iuran.

Lebih lanjut, Mike menyebutkan untuk program JKP sendiri, pekerja akan mendapatkan manfaat uang tunai 45% dari upah terakhir (maksimal Rp 5 juta) selama 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya.

Dengan begitu, dia menilai bahwa jumlah Rp 5 juta tersebut masih cukup membantu para pekerja yang terkena PHK. Namun, terkait apakah Rp 5 juta selama 6 bulan itu cukup di masa sekarang, menurutnya tergantung dari beberapa faktor salah satunya seperti domisili.

Jika di kota besar seperti Jakarta, Mike menilai Rp 5 juta selama 6 bulan kemungkinan besar kurang mencukupi. Sedangkan di kota-kota kecil relatif cukup. Selain itu, juga tergantung dari tanggungan keluarga, di mana bagi yang memiliki tanggungan besar, maka jumlah tersebut kurang memadai.

“Lalu selanjutnya tergantung juga dari gaya hidup dan kebutuhan (pengeluaran) tiap orang yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi saat ini dengan inflasi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, nilai riil dari Rp 5 juta mungkin tidak sebesar saat program pertama kali di rancang,” kata Mike kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Dengan demikian, menurut Mike meskipun manfaat ini sudah cukup membantu sebagai jaringan pengaman sementara, ada beberapa alasan mengapa manfaat tersebut mungkin perlu ditingkatkan.

Misalnya, nilai nominal perlu disesuaikan dengan inflasi secara berkala, memperpanjang durasi manfaat dari 6 bulan ke 12 bulan, serta meningkatkan persentase upah terakhir yang menjadi dasar pemberian manfaat.

“Namun ingat ya, peningkatan manfaat harus diimbangi dengan perhitungan aktuaria yang tepat untuk menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting, dia menilai bahwa program JKP harus diperkuat dengan program pendukung, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja

Jakarta: Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menilai sistem jaminan sosial harus merata kepada seluruh kelas masyarakat Indonesia, agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak berada dalam posisi terimpit.

Tantan menilai upaya tersebut bisa dilakukan, salah satunya dengan mempercepat realisasi skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mengamankan program jaminan sosial agar lebih merata.

"Skema Penerima Bantuan Iuran bukan hanya harus segera dipercepat, tetapi justru harus tidak boleh menunggu lagi untuk dilaksanakan, sebelum korban dari kalangan paling bawah bukan hanya terimpit, tetapi dia akan jatuh terjerembab pada keputusasaan," kata dia, saat dikonfirmasi Antara, dikutip Senin, 23 September 2024.
Tantan menilai fenomena membludaknya masyarakat yang liburan ke salah satu obyek wisata tertentu merupakan ekspresi simbolik yang dimunculkan oleh kelas menengah ke bawah, yang menunjukkan mereka hanya mampu hingga saat ini, namun belum tentu bisa mewujudkan kebutuhannya di kemudian hari akibat ketidakpastian yang mereka hadapi.

"Oleh karena itu, jelas Penerima Bantuan Iuran yang juga dilindungi oleh Undang-Undang itu harus segera direalisasikan, supaya keluarga yang putus asa tidak tumbuh makin banyak, dan akhirnya menghasilkan masyarakat yang stres," ujar dia.

Ilustrasi: Foto: dok MI

Baca juga: Ragam Jamsos Ini Perlu Dikawal untuk Kelas Menengah yang Turun Kelas

Skema PBI bisa diperluas

Menurut Tantan, skema PBI yang menjangkau masyarakat paling rentan, saat ini bisa diperluas maknanya untuk juga menjangkau kelas menengah ke bawah.

Sebab, ia menilai masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini merupakan anomali, karena secara teori mereka memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelas menengah, namun secara kemampuan mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat kelas bawah.

Oleh sebab itu, Tantan menilai program jaminan sosial yang tepat bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi berbagai permasalahan sosial tersebut.

"Filosofi program jaminan sosial sejak awal juga disebutnya itu social safety net, atau jaring pengaman sosial. Pada praktiknya, masyarakat di Indonesia bisa merasakan kenyamanan dan keamanan sosial jika dalam taraf tertentu mereka terjerembab pada kondisi-kondisi kedaruratan, negara bisa hadir menjadi pendamping yang bisa mengangkat mereka kembali ke kehidupan normal," tutur Tantan.

Senada dengan Tantan, Direktur Kebijakan Publik dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai program jaminan sosial perlu diperluas, sebab kelas menengah tidak mendapat banyak dukungan, meskipun mereka juga rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan biaya hidup dan pengeluaran kesehatan yang besar.

Ia juga menilai program jaminan sosial yang tepat merupakan salah satu bentuk sistem pengaman masyarakat.

"Karena masyarakat yang terlindungi dari risiko finansial cenderung lebih tenang dan produktif. Melindungi daya beli masyarakat, sehingga ekonomi tetap berjalan dengan baik," ucap Media Wahyudi Askar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan total dana kelolaan perusahaan hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp 767,23 triliun.

"Nilai itu meningkat 12,55%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 681,64 triliun," ucapnya kepada Kontan, Rabu (18/9).

Oni merinci dari total data per Agustus 2024, dana kelolaan terbesar ada di program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebesar Rp 479,53 triliun atau tumbuh 9,41% secara Year on Year (YoY). Diikuti Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 179,32 triliun atau tumbuh 20,94% YoY.

Lebih lanjut, Oni menerangkan dana kelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 64,53 triliun atau tumbuh 13,09% YoY, kemudian Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,8 triliun atau tumbuh 4,74% YoY, lalu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 13,74 triliun atau 35,9%, serta BPJS sebesar Rp 13,31 triliun atau tumbuh 11,84% YoY.

Oni mengungkapkan terdapat beberapa aspek yang memengaruhi peningkatan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Salah satunya, yaitu jumlah kepesertaan yang bertambah serta kesadaran para peserta dalam membayar iuran yang makin membaik. Ditambah dari tingkat pembayaran klaim juga tetap terjaga," ujarnya.

Oni juga menerangkan hingga Agustus 2024, penempatan investasi terbesar masih ditempatkan di instrumen obligasi atau surat utang dengan porsi 74,48%.

"Diikuti deposito dengan porsi 11,74%, saham sebesar 8,37%, reksadana sebesar 5,07%, lalu properti dengan porsi 0,27%, serta penyertaan sebesar 0,07%," kata Oni.

Sementara itu, Oni menyampaikan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam membukukan hasil investasi yang positif turut andil dalam penambahan jumlah dana kelolaan perusahaan.

Dia menerangkan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2024 mencapai Rp 34,27 triliun. Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 7,13%, jika dibandingkan capaian per Agustus 2023 yang sebesar Rp 31,99 triliun.

Pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun. Target tersebut naik 25,6%, jika dibandingkan target pada 2023 yang sebesar Rp 44,01 triliun.