Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda ingin memiliki rekening deposito di Bank BCA? Cek dulu suku bunga deposito BCA terkini, Rabu (14 Agustus 2024)

Bank konvensional masih menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana di produk deposito.

Bank konvesional berlomba-lomba menawarkan produk deposito dengan suku bunga yang bersaing.

Melansir dari website resminya, Bank Central Asia (BCA) menawarkan suku bunga deposito paling rendah 2% dan paling tinggi 3,25% per tahun.

Berikut tabel suku bunga deposito bank BCA yang dikutip dari website resminya per tanggal 14 Agustus 2024.

Sekedar info, suku bunga deposito BCA ini efektif berlaku sejak 24 Juni 2024.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dipastikan menjadi pengelola untuk penerapan iuran batubara lewat skema pungut salur Mitra Instansi Pengelola (MIP). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Kan sudah [Mandiri]. Aturannya sudah keluar. Tinggal Mandiri saja yang menjalankan. Ya kan sistemnya pakai sistem di Mandiri," kata Arifin saat ditemui usai agenda Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Rabu (14/8).

Sebelumnya, Kontan mencatat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pembentukan MIP batubara sudah mendekati tahap akhir karena semua pihak telah sepakat untuk menandatanganinya.

"Menurut saya sudah dekat. Ya, menurut saya, karena sudah di paraf di semua pihak," kata Dadan di Kementerian ESDM, Jumat (26/7).

Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan, skema MIP dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara untuk kelistrikan dan untuk pupuk dan semen.

"Formula perhitungan berdasarkan berdasarkan rasio tarif, selisih harga, dan volume penjualan," kata Rita kepada Kontan, Selasa (30/7).

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengaku belum menerima info perkembangan terbaru mengenai MIP batubara. Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menyatakan pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru mengenai MIP batubara lantaran wacana ini sudah bergulir sejak awal tahun.

"Belum ada info ya sampai saat ini. Kita masih menunggu karena sudah sejak awal tahun wacana ini bergulir. Dan tentunya sangat penting juga mekanisme penerapannya seperti apa. Kita perlu lihat dulu skemanya seperti apa, sudah pasti MIP batubara akan ada pengaruhnya," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (30/7).

Adapun, seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan membayar dana kompensasi.

Selanjutnya, Pengelola DKB dalam hal ini Bank Himbara (Mandiri, BNI dan BRI) menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang kontrak/transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional dan imbal jasa (fee) serta dana cadangan.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan upayanya dalam memberdayakan perempuan prasejahtera, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Melalui program PNM Mekaar, Sumarsih yang berasal dari Purwokerto menerima bantuan alat usaha sebagai bentuk apresiasi atas ketekunan dan semangatnya dalam membantu ekonomi keluarga.

Dalam kesempatan beberapa waktu lalu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi secara langsung menyerahkan bantuan peralatan usaha kepada Sumarsih. Ia menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada Sumarsih atas ketekunan menjalani usaha kue tradisional di tengah keterbatasan.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary membenarkan komitmen PNM dalam membantu mengoptimalkan usaha nasabahnya. Melalui modal finansial, intelektual dan sosial, mindset entrepreneur nasabah PNM Mekaar diharapkan terbentuk dan usaha tumbuh berkelanjutan tanpa memandang keterbatasan fisik.

“PNM akan terus mendukung nasabah-nasabah seperti Ibu Sumarsih agar mereka dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ini lah beda antara PNM dan Koperasi karena kami memberikan pelatihan dan pendampingan usaha,” ujar Dodot dalam keterangannya, Rabu (14/8).

Sumarsih menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PNM atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan. “Saya sangat berterima kasih kepada PNM, terutama kepada Pak Arief, yang telah memberikan bantuan ini. Dukungan dari PNM sangat berarti bagi saya, semoga usaha saya bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain,” ucap Sumarsih.

Bantuan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan semangatnya dalam menjalankan usaha, serta menjadi motivasi bagi nasabah PNM Mekaar lainnya untuk terus berusaha dan mengembangkan potensi mereka.

PNM Mekaar adalah program pembiayaan ultra mikro tanpa agunan yang dikhususkan untuk perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro. Hingga kini, PNM telah memberdayakan 15,2 perempuan di seluruh Indonesia, membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Semester pertama tahun 2024, kemampuan bank dalam mencetak laba bersih mengalami pelemahan yang signifikan, terlihat dari penurunan tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi penurunan ROA bank umum dari 2,69% menjadi 2,56% secara tahunan (YoY) per Mei 2024. Penurunan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi sektor perbankan dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamika ekonomi dan perubahan suku bunga.

Penurunan ROA di Berbagai Kelompok Modal Inti

Berdasarkan kelompok modal inti, terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja ROA di antara bank-bank yang dikategorikan dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI):

• KBMI 1: ROA turun dari 1,40% menjadi 0,50%.
• KBMI 2: ROA meningkat dari 1,83% menjadi 2,07%.
• KBMI 3: ROA turun dari 1,94% menjadi 1,74%.
• KBMI 4: ROA menurun dari 3,61% menjadi 3,56%.

Faktor Penyebab Penurunan ROA

Menurut Amin Nurdin, Senior Faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), penurunan ROA disebabkan oleh penurunan margin keuntungan dan kualitas aset.

Trioksa menambahkan bahwa kualitas aset produktif menurun, serta profitabilitas industri secara umum mengalami penurunan moderat. Dengan kondisi ini, diperkirakan tidak akan banyak perubahan signifikan hingga akhir tahun.

Para bankir juga mengakui bahwa penurunan ROA dipengaruhi oleh meningkatnya beban biaya di tengah tren kenaikan suku bunga. Setiyo Wibowo, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (BTN), menjelaskan bahwa ROA BTN turun dari 0,9% menjadi 0,8% akibat tekanan pada net interest margin (NIM), terutama karena kenaikan biaya dana.

Upaya Perbaikan dan Strategi Ke Depan

BTN berupaya menurunkan cost of fund melalui berbagai inisiatif digital banking dan meningkatkan bisnis di area consumer funding. Targetnya adalah menurunkan cost of fund menjadi 3,8% pada akhir tahun. BTN juga berupaya menjaga ROA tetap di bawah 1,0%.

Pada semester I-2024, BTN mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,5 triliun, meningkat sebesar 1,9% dibandingkan tahun lalu.

PT Bank Mandiri juga mengalami penurunan ROA dari 3,72% menjadi 3,58%. Namun, Teuku Ali Usman, Corporate Secretary Bank Mandiri, menyatakan bahwa pencapaian ini masih lebih baik daripada ROA industri perbankan yang sebesar 2,66%.

Bank Mandiri akan terus meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi dan fokus pada pertumbuhan biaya dana dengan mendorong kenaikan CASA (current account and saving account) serta optimalisasi portfolio untuk menjaga profitabilitas.

Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) mencatatkan penurunan ROA dari 1,1% menjadi 0,8%. Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi, mengindikasikan bahwa penurunan ini disebabkan oleh tingginya biaya dana yang tidak diimbangi dengan peningkatan suku bunga kredit.

Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk berhasil menjaga ROA stabil di level 2,6% dengan selektif dalam pertumbuhan aset dan fokus pada segmen yang menguntungkan. CIMB Niaga mencatatkan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp 4,4 triliun, meningkat 5,8% yoy.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan bahwa terdapat 30 perusahaan asuransi yang berencana melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) melalui pembentukan perusahaan asuransi atau reasuransi syariah baru. Sejumlah perusahaan asuransi pun sudah siap untuk melakukan rencana tersebut.

Salah satu perusahaan asuransi yang sudah siap tersebut yakni, Generali Indonesia. Chief Marketing Officer Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pemisahan UUS tersebut (spin-off) menjadi perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara independen.

Adapun pada tanggal 30 Mei 2024 lalu, Generali Indonesia telah mendapatkan persetujuan atas rencana kerja pemisahan UUS dan pendirian perusahaan asuransi syariah tersebut dari OJK.

"Selanjutnya Generali Indonesia akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang telah disetujui OJK tersebut," kata Vivin kepada Kontan.co.id, Rabu (!4/8).

Menurut dia, langkah ini merupakan komitmen Generali Indonesia untuk selalu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya melalui produk asuransi berbasis syariah.

Dia menuturkan, setelah OJK menerbitkan persetujuan izin usaha atas perusahaan asuransi syariah yang baru, maka Generali Indonesia akan melakukan pengalihan portofolio kepesertaan dari UUS Generali Indonesia untuk dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang baru tersebut.

"Terkait dengan persiapan ini, saat ini kami terus memastikan kesiapannya dalam menunjang pengembangan bisnis syariah, dengan berbagai peraturan dan regulasi yang diterapkan serta memastikan implementasinya sesuai dengan tata cara dan timeline yang sudah diputuskan," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan, untuk perkembangan unit usaha syariah, hingga saat ini masih terus tumbuh mengingat potensi yang juga masih besar di segmen ini, di mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dan komunitas-komunitas berbasis syariah terus tumbuh serta lifestyle halal juga sedang berkembang diberbagai sisi, mulai dari fashion, food hingga produk-produk finansial, termasuk asuransi.

Selaras dengan hal ini, Plt Direktur Utama BNI Life Neny Asriany menyampaikan bahwa saat ini BNI Life tengah mempersiapkan pemisahan unit syariah atau spin off, baik dari segi kinerja maupun operasional. Dia menyebutkan, pada Semester I-2024, aset unit syariah di BNI LIfe tercatat sebesar Rp 1,4 triliun.

"Jadi saat ini BNI Life fokus dalam peningkatan dan sustainable bisnis syariah ke depan," kata Neny saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (!4/8).

Disamping itu, Neny menyebutkan, pada Semester I-2024, bisnis segmen syariah BNI Life mencapai Rp 407 miliar. Sementara itu, premi dari segmen konvensional tercatat sebesar Rp 2,53 triliun.

"Dengan demikian, perbandingan bisnis syariah dan konvensional di BNI Life adalah sekitar 1 banding 6," imbuhnya.

Pertumbuhan Asuransi Syariah Lebih Baik dari Konvensional

Sementara itu, Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Kapler Marpaung menilai bahwa dalam melakukan spin off ini tidak mudah. Pasalnya, rencana tersebut sudah diberikan kelonggaran waktu yang cukup lama.

Dia menyebutkan, faktor utama yang membuat rencana spin off sulit dijalankan adalah kesiapan permodalan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Disisi lain, perusahaan asuransi juga harus meningkatkan ekuitas permodalan untuk asuransi konvensionalnya yang jumlah kebutuhan dananya tidak kecil.

"Tapi perkembangannya saya lihat cukup baik. Ada sekitar 30-32 Unit Usaha Syariah dari seluruhnya sejumlah 42 unit usaha syariah akan memisahkan diri dengan induk (spin-off). Itu artinya ada sisa sekitar 10-12 UUS yang akan mengalihkan portofolionya kepada perusahaan asuransi lain," kata Marpaung kepada Kontan.co,id, Rabu (14/8).

Dengan begitu, menurut dia, rekan-rekan pelaku asuransi syariah melihat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia ke depannya sangat optimis. Selain itu, dia melihat pertumbuhan asuransi syariah lebih bagus dari asuransi konvensional.

"Pertumbuhannya di kuartal 1 tahun 2024 (YoY) naik 239% dan untuk asuransi jiwa syariah 9%. Ini kan bagus sekali ya melihat asuransi jiwa konvensional pertumbuhannya negatif," kata dia,

Kemudian, dia menyebutkan bahwa kontribusi pendapatan asuransi syariah terhadap pendapatan asuransi nasional juga menunjukkan pertumbuhan, di mana naik 18% secara tahunan (YoY) untuk asuransi jiwa syariah dan 6% YoY untuk asuransi umum syariah.

Marpaung mengatakan, manfaat spin-off pada asuransi syariah cukup banyak seperti, ketahanan permodalan dan daya saing yang semakin tinggi, investasi di SDM dan teknologi akan semakin baik, perlindungan konsumen akan semakin terukur dan operasional perusahaan lebih efektif dan efisien.

"Bagi nasabah tentu spin-off ini akan semakin memberikan konfiden semakin tinggi," kata dia

Namun demikian, rencana spin off juga memiliki sejumlah tantangan bagi perusahaan asuransi seperti adanya keharusan kenaikan ekuitas atau modal atas usaha induknya yang jumlahnya sangat besar yaitu Rp 500 miliar - Rp 1 triliun di tahun 2028.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan terus memacu penyaluran kreditnya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan skema channeling yang disalurkan kepada perusahaan fintech P2P lending.

Hal tersebut tercermin dalam Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat outstanding pinjaman fintech yang berasal dari perbankan naik 41,8% YoY menjadi Rp 35,7 triliun. Kontribusi dari perbankan pun tercatat paling mendominasi sekitar 64,7% total pinjaman yang didapat fintech P2P lending.

Direktur Keuangan PT Bank Raya Indonesia Tbk Rustati Suri Pertiwi membenarkan portofolio kredit Pinang Connect yang merupakan kredit channeling yang ditujukan untuk Fintech mencatatkan tren positif. Per Juni 2024, kredit tersebut tumbuh 27,6% yoy dan mencapai outstanding Rp 223 miliar.

Ia bilang penyaluran kredit digital secara channelling merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh Bank Raya.

Namun demikian, ia menyebutkan bahwa hal tersebut bukan menjadi strategi bisnis utama Bank Raya saat ini.

Hal yang mendasari Bank Raya menyalurkan kredit melalui channeling adalah Bank Raya melihat potensi segmen UMKM, yang merupakan target market BRI Grup dan Bank Raya, yang masih sangat besar di Indonesia, yang terlihat dari data pengusaha UMKM yang sangat besar di Indonesia, mencapai 64,2 juta.

“Bank Raya melihat para fintech ini adalah partner potensial untuk kolaborasi yang mutual dalam melayani segmen UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip prudential banking,” ujarnya.

Namun, Tiwi menegaskan Bank Raya melakukan review dan analisa yang mendalam dalam penentuan partner. Harapannya, penyaluran kredit yang dilakukan dapat tepat sasaran dengan kualitas yang terjaga.

Sebagai informasi, Bank Raya telah bekerjasama dengan beberapa P2P Lending/Fintech seperti Batumbu, Awan Tunai, Avantee.

“Bank Raya terus mengeksplorasi potensi partnership dalam bentuk kerja sama channeling yang akan di-disburse hingga akhir tahun,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Efdinal Alamsyah menambahkan bahwa penyaluran kredit dengan channeling bersama fintech berpotensi lebih minim risiko. Dengan catatan, bank memiliki mitra dengan sistem yang baik dan prudent.

Ia menjelaskan dengan menggunakan channeling, bank dapat memanfaatkan keahlian mitra dalam melakukan penilaian kredit dan mengelola risiko. Mitra ini dapat membantu menilai kelayakan kredit calon peminjam dengan lebih efektif, mengurangi kemungkinan default.

“Tapi untuk risiko ditanggung oleh bank, bukan oleh fintech, fintech hanya menjadi perantara penyaluran pinjaman,” ujar Efdinal.

Lebih lanjut, Efdinal bilang skema channeling lebih memungkinkan bank untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perusahaan yang sudah memiliki sistem dan infrastruktur untuk menilai, memproses, dan mengelola pinjaman. Ini bisa mengurangi beban administratif dan biaya operasional bagi bank.

Alhasil, Efdinal menyebutkan penyaluran kredit channeling di Bank Oke mengalami kenaikan sebesar 26% apabila dibandingkan dengan posisi akhir 2023. Di mana, bank telah bekerjasama dengan lebih kurang 6 mitra.

“Tiap tahun, bank melakukan kajian terhadap kinerja mereka, jika ada yang mempunyai kinerja kurang bagus, maka bank akan menghentikan kerjasama dengan perusahaan tersebut,” tandasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Simpanan nasabah kelas menengah ke bawah di perbankan atau tabungan dengan nilai di bawah Rp 100 juta masih mampu tumbuh single digit di tengah tantangan inflasi yang tidak selaras dengan pendapatan masyarakat yang stagnan.

Hal ini setidaknya yang memunculkan fenomena makan tabungan di masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sebagai gambaran, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan dari total rekening nasabah di perbankan yang mencapai 584,18 juta rekening per Juni 2024, mayoritas sebanyak 98,8% didominasi oleh simpanan di bawah Rp 100 juta.

Di sisi lain berdasarkan data Survei Konsumen Bank Indonesia per April 2024, jumlah rata-rata dana yang disisihkan masyarakat untuk tabungan di bank menyusut selama beberapa tahun terakhir.

Adapun per 2019, masyarakat setidaknya rata-rata menyisihkan dana pendapatannya sebesar Rp 3 juta per bulannya, namun jumlah ini menurun menjadi hanya Rp 1,8 juta per bulannya dari pendapatan yang ada per April 2024.

Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon, mengatakan fenomena penyusutan alokasi dana tabungan masyarakat di perbankan tersebut dikarenakan alokasi kebutuhan sehari-hari yang lebih besar.

Adapun di Danamon sendiri, Ivan mengatakan simpanan tabungan nasabah di bawah Rp 100 juta masih tumbuh meskipun pertumbuhannya tidak sekencang simpanan nasabah tajir atau prioritas.

"Kalau di Danamon kita sebutnya adalah segmen yang optimal (sampai Rp 50 juta) Ini kebanyakan nasaban-nasabanya millenials ya. Trennya sebenarnya meningkat, sekitar 8% sampai 10% dari tahun ke tahun," ungkap Ivan kepada Kontan saat ditemui di Jakarta.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK).

Adapun terdapat tambahan 5 pelapor SLIK, termasuk perusahaan asuransi yang memasarkan asuransi kredit.

Menanggapi hal itu, PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memasarkan asuransi kredit mendukung penerapan POJK Nomor 11 Tahun 2024.

"Kami juga menargetkan penerapan proses pelaporan melalui SLIK dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam POJK," ucap Compliance Director Mega Insurance, Diang Edelina, kepada Kontan, Rabu (14/8).

Lebih lanjut, Diang menerangkan perusahaan menilai aturan tersebut akan berdampak baik terhadap transparansi dan efisiensi informasi debitur. "Hal tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap analisis kredit atas risiko yang ditanggung perusahaan dalam penyelenggaraan produk asuransi kredit," tuturnya.

Sementara itu, Diang menyebut lini asuransi kredit meningkat sebesar 79% terhadap total premi Mega Insurance sampai dengan Juni 2024. Perusahaan senantiasa melakukan seleksi risiko yang prudent dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan penerbitan POJK tersebut dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur pasar keuangan.

Aman menyebut penyusunan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif.

Secara rinci, penambahan pelapor SLIK dalam POJK tersebut, yakni perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship, Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Penjaminan Syariah, serta fintech lending. Adapun batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK SLIK diundangkan per 31 Juli 2024.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi jiwa menyampaikan akan terus meningkatkan kontribusi pendapatan premi pada kanal keagenan hingga akhir tahun 2024.

PT Zurich Topas Life (Zurich) melaporkan, hingga Juni 2024 telah memiliki lebih dari 2.800 agen yang tersebar di 28 kantor keagenan di seluruh Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan jumlah agen aktif mencapai 20%.

Chief Agency Officer Zurich Topas Life, Banie Zulvanshah mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan jumlah agen guna meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan pendapatan perusahaan.

"Selain itu, kami juga membekali para agen dengan sistem digital My Zurich Application (MZA) yang memiliki fitur 100 sales pipeline lead, aksesibilitas ke fitur informasi rider plan, dan laporan reguler untuk agen agar dapat mendorong kinerja saluran distribusi keagenan," ujar Banie kepada Kontan, Rabu (14/8).

Sepanjang semester 1-2024, saluran distribusi keagenan Zurich Life telah mencatatkan perolehan pendapatan premi bruto mencapai senilai Rp 300 miliar.

Lebih lanjut, Banie mengatakan, memiliki target untuk terus memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia melalui berbagai program literasi dan kerja sama strategis, Zurich Life pun berharap dapat mendorong pamahaman masyarakat akan manfaat atas perlindungan asuransi jiwa.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menyampaikan, hingga saat ini tenaga pemasar atau agen perusahaan telah mencapai lebih dari 9.000.

Chief Marketing Officer (CMO) Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama mengatakan jumlah agen ini akan terus bertambah seiring dengan targetnya untuk meningkatkan kanal keagenan ini.

"Terkait dengan penjualan polis dari tenaga pemasar, bagi kami yang terpenting adalah para tenaga pemasar ini bisa memberikan solusi finansial terbaik dan proteksi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah," kata Vivin kepada Kontan, Selasa (13/8).

Meskipun tidak membeberkan nilai pendapatan premi pada kanal keagenan, Vivin mengatakan bahwa kanal ini masih memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan premi Generali Indonesia, setidaknya hingga semester I-2024.

"Ke depannya, kami yakin setiap kanal distribusi ini akan terus tumbuh seiring terus berkembangnya kondisi ekonomi dan sosial yang dibarengi dengan menguatnya literasi dan stimulus pertumbuhan asuransi," tuturnya.

Lebih lanjut, selain secara kuantitas, Generali Indonesia terus menjaga kualitas para tenaga pemasarnya dengan cara memberikan berbagai literasi. Hal ini juga merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatan premi dari kanal keagenan.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka meningkatkan komitmen anti fraud, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang merupakan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) menandatangani Piagam Komitmen Anti Fraud dan disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penguatan sistem anti fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian internal yang mampu menekan risiko di lingkungan BUMN.

Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, mengatakan pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap, Askrindo dapat mengimplementasikan dan siap dalam menerapkan sistem anti fraud dalam setiap aktivitas organisasinya,” ujar Fankar dalam keterangannya seperti dikutip Rabu (14/8).

Melalui kegiatan ini, Askrindo berupaya memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan kepatuhan terhadap sistem anti fraud dan mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja sehari-hari.

“Komitmen ini juga merupakan bagian dari upaya Askrindo untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat terus menciptakan budaya kerja yang transparan dan bebas dari praktik-praktik fraud lainnya,” tambahnya.

Wakil Direktur Utama, IFG Haru Koesmahargyo, menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan diterbitkannya POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

IFG sebagai perusahaan yang dikategorikan konglomerasi keuangan melakukan persiapan lebih dini dalam implementasi POJK tersebut baik di IFG maupun di anggota holding.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Komisaris Utama IFG Fauzi Ichsan, dan Direktur Utama anggota holding IFG antara lain PT Jasa Raharja, PT Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasindo, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Graha Niaga Tatautama.

Selain penandatanganan Piagam Komitmen tersebut, juga diisi dengan diskusi dan sosialisasi oleh BPKP mengenai penerapan strategi penerapan anti fraud di ekosistem BUMN.

Pada kesempatan yang sama Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penandatanganan Piagam Komitmen Anti Fraud ini, BPKP akan mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola di BUMN.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya IFG dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mencegah terjadinya fraud di ekosistem IFG yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dari masyarakat.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) terus memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya bank pelat merah ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penguatan GCG salah satunya dilakukan dengan menghadirkan unit pencegahan gratifikasi. Dalam tiga tahun terakhir, BNI berhasil meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat terbaik unit pengendalian gratifikasi di jajaran badan usaha milik pemerintah.

Direktur Human Capital and Compliance BNI, Mucharom, mengatakan, perbankan merupakan industri yang memiliki banyak regulasi dan membutuhkan kepercayaan tinggi. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, BNI harus selalu meningkatkan integritas, baik secara korporasi maupun manajemen internal.

“BNI memiliki salah satu visi menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Oleh karena itu, memperdalam dan memberikan pemahaman di internal terkait GCG sangat penting,” kata dia, Rabu (14/8).

Untuk bisa menjadi acuan bagi industri perbankan, Mucharom menyebut BNI telah memiliki aturan khusus GCG yang memuat tentang anti konflik kepentingan, manajemen anti penyuapan, dan pencegahan gratifikasi. Perseroan juga sudah memiliki unit khusus pencegahan gratifikasi.

Mucharom bilang, salah satu langkah memperdalam pemahaman GCG di internal, BNI secara periodik mewajibkan karyawan mengisi tes terkait gratifikasi sebelum absen masuk kerja. Selain itu, perseroan juga melakukan asesmen sistem tata kelola perusahaan yang baik secara kuartalan.

“Untuk mencegah gratifikasi, baik itu yang datang dari vendor, teman sejawat, lembaga lain, manajemen selalu melakukan sosialisasi di internal dan dengan pihak eksternal, termasuk dengan debitur lewat penandatanganan fakta integritas,” urai Mucharom.

Mucharom mengungkapkan, BNI dalam setahun terakhir sudah melaporkan 130 upaya gratifikasi ke KPK. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa pegawai BNI sudah semakin memiliki kesadaran dalam melaporkan upaya gratifikasi yang dilakukan pihak eksternal.

Guna memperkuat pemahaman para talenta BNI terkait GCG, bank BUMN ini bekerja sama dengan KPK menggelar Compliance Forum pada 14 Agustus 2024. Menurut Mucharom, forum itu sangat penting memperdalam pemahaman internal BNI terkait integritas dan pencegahan budaya korupsi. Pasalnya, manajemen BNI kerap berganti-ganti.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan bahwa kasus yang banyak ditindak KPK adalah terkait gratifikasi. Oleh karena itu, KPK terus memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mencegah terjadinya gratifikasi.

“Kerja sama dengan BNI ini ditujukan untuk menjaga pemahaman terkait gratifikasi. Sehingga, pegawai BNI bisa menjaga kredibilitas dan mencegah agar tidak masuk ke ranah korupsi,” ujarnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan modal ventura, AC Ventures menyampaikan bahwa Indonesia harus lebih gencar dalam menarik lebih banyak lagi investasi dari luar, agar bisa membangun infrastruktur digital.

Founding Partner AC Ventures Pandu Sjahrir menyebutkan, Indonesia setidaknya membutuhkan investasi senilai US$ 20 miliar dalam 24 bulan ke depan atau dua tahun, hanya untuk pembangunan infrastruktur digital berupa pusat data center yang digunakan untuk artificial intelligence (AI).

Menurut Pandu, Indonesia butuh data center dengan total kapasitas sebesar dua gigawatt. Di mana, untuk data center yang digunakan AI sama dengan 8 juta megawatt-10 juta megawatt.

"Jadi Indonesia butuh minimum aja dalam 24 bulan ke depan paling tidak 2 gigawatt," Kata Pandhu kepada awak media, saat ditemui di Kantor Pusat AC Venture, Jakarta, Rabu (14/8).

Selain itu, Pandu mengatakan bahwa investasi ini juga diperlukan untuk menciptakan infrastruktur digital yang mumpuni agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

"Maka dari itu, kita harus bisa menarik lebih banyak lagi investasi di Indonesia, dan pembangunan infrastruktur digital ini menjadi satu langkah untuk bisa mencapai angka 8% tadi," kata dia.

Dia menyebutkan, terdapat sejumlah upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pandu, yang juga merupakan Kepala pengembangan ekonomi dan keuangan digital Kadin mengatakan salah satu cara cepat mencapai hal itu adalah menyeimbangkan antara human resources dan digital infrastruktur.

"Kami dari sisi Kadin ingin melakukan quick wins baik dari itu sisi digital, keuangan digital dan tentunya dari dunia usaha-usaha yang ada di bawah naungan Kadin. Kita harus punya signifikan balance antara human resources dengan digital infrastruktur. Ini adalah salah satu permasalahan terbesar," ujar dia.

Secara ekonomi, Pandu bilang, Indonesia sudah melalukan hal tersebut dengan baik. Namun, Indonesia masih membutuhkan investasi dari luar. Yang mana mereka akan mengucurkan dana apapun untuk AI, digital infrastruktur serta renewable energy.

"Karena Indonesia juga mempunyai the best resources renewable energy, maka dari itu semua orang berlomba ke sini," kata dia.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan investasi pada kuartal I/2024, sepanjang Januari–Maret 2024, telah terealisasi senilai Rp 401,5 triliun.

Realisasi investasi pada kuartal I-2024 tumbuh sebesar 22,1% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara dibandingkan kuartal sebelumnya, realisasi investasi tumbuh 9,8% (qoq).

Penanaman modal asing (PMA), jumlahnya mendominasi, yakni senilai Rp204,4 triliun atau tumbuh sebesar 15,5% (yoy). Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terealisasi senilai Rp 197,1 triliun atau tumbuh sebesar 29,7% (yoy).