Jakarta, Investor.id- Sepanjang tahun 1976 hingga kini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengaku menyalurkan 5,5 juta kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi baik melalui KPR konvensional maupun pembiayaan syariah.

Belakangan ini, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon dalam siaran pers Sabtu (9/11/2024).

Karena itu, kata Nixon, pengurangan biaya total 21% untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon juga mengatakan bahwa BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki dampak turunan (multiplier effect) terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Sementara itu, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas PPN menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan BPHTB dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir Program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah resmi menghapus utang macet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Pertama, UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kedua, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ketiga, bagi pelaku UMKM yang mempunyai utang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Peran Bank Tentukan Penghapusan Utang

Selain itu, Maman juga menyebut perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Dia menjelaskan bagi pelaku UMKM lain yang dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak akan masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," terangnya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi. Jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit macet bagi pelaku UMKM.

Sejalan dengan itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Maman menyebut bagi pelaku UMKM lain dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, seperti nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

Adapun kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang mempunyai utang jatuh tempo dan sudah tidak mampu membayar. Namun, pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin pembiayaan sindikasi dalam program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua bank tersebut akan bekerja sama untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat.

Pemilihan BTN sebagai salah satu pemimpin sindikasi didasarkan pada pengalaman panjang bank ini dalam penyaluran kredit di sektor properti. Sementara, BRI dipilih untuk mendukung BTN yang menghadapi keterbatasan likuiditas.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengonfirmasi bahwa BTN telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan untuk membagi penyaluran KPR subsidi dengan bank lain.

Ramon menyatakan bahwa BTN siap mendukung program ini karena memiliki pengalaman dalam Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"BTN telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar dari 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahun," ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ramon menambahkan, untuk mendukung program tersebut, BTN akan mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat rasio likuiditas BTN yang ketat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 96% pada Juni 2024.

Salah satu metode yang akan digunakan BTN untuk mendapatkan dana adalah sekuritisasi aset, yang bisa menarik minat investor asing. Selain itu, pemerintah baru juga direncanakan akan mengalokasikan dana investasi, meskipun belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Dari sisi pasokan, BTN juga akan mendukung pengembang dengan menyediakan kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ramon menyebutkan bahwa dengan adanya program pembangunan perumahan ini, permintaan kredit konstruksi akan meningkat.

Sementara itu, BRI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana penugasan ini. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa penugasan baru ini bergantung pada aturan program pemerintah.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan bank adalah risiko kredit. Apabila risiko tersebut dapat diminimalisasi, program ini akan lebih bermanfaat bagi perbankan, terutama di tengah penurunan daya beli.

"Harapannya, jika ada kredit bermasalah dari program ini, pemerintah dapat menyediakan solusi yang jelas untuk meminimalisasi risiko bagi bank," kata Trioksa.

Trioksa juga menyebutkan bahwa pemilihan BRI sebagai mitra BTN tepat, karena BRI memiliki rasio LDR yang lebih longgar, yakni 89% per September 2024, dibandingkan BTN yang mencapai 96%.

Kolaborasi antara BTN dan BRI diyakini akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, karena BTN memiliki pengalaman panjang di sektor pembiayaan perumahan, sementara BRI memiliki jaringan luas hingga ke daerah terpencil.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, juga mengisyaratkan bahwa kedua bank ini akan memimpin pembiayaan sindikasi program tiga juta rumah.

Awalnya, Satgas mengusulkan agar BTN memimpin sindikasi, namun setelah bertemu dengan Presiden, Direktur Utama BTN menyarankan agar tugas tersebut dibagi dengan BRI.

Jakarta, Investor.id- Kepercayaan nasabah akan menurun ketika terjadi pelanggaran data pribadi. Bahkan, pelanggaran itu bisa berdampak hukum yang serius.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang telah berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.

Menurut Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, pelanggaran data pribadi juga dapat berdampak pada reputasi perseroan.

Karena itu, jelas dia, pihaknya berkomitmen melindungi kerahasian data pribadi nasabah.

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” tutur Nixon dalam siaran pers dikutip Sabtu (26/10/2024).

Pernyataan Nixon dilontarkan bersamaan dengan acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Nixon menjelaskan, sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi.

Pertama, BTN membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

“Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah,” kata Nixon.

Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, di tengah meningkatnya kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital.

Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

“Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Eko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. Rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah makin terang. Akuisisi ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi BTN dalam memisahkan unit bisnis syariahnya.

Direktur Utama Bank Victoria Syariah Dery Januar mengonfirmasi bahwa proses due diligence dengan BTN sudah berlangsung. Namun, hasil akhir proses tersebut belum diketahui.

"Setahu saya belum selesai, kemungkinan masih ada negosiasi," ujar Dery pada Jumat (25/10).

Dery menambahkan, manajemen Bank Victoria Syariah saat ini hanya menjalankan tugas operasional dan belum memasukkan rencana akuisisi tersebut ke dalam rencana bisnis tahun depan.

Mengenai keberlanjutan bisnis syariah Victoria Group setelah akuisisi, Dery memastikan pemegang saham telah mempertimbangkan masa depan ekonomi syariah dan akan tetap mendukungnya.

Dery juga membuka kemungkinan bisnis Bank Victoria Syariah akan tetap berjalan meskipun telah diakuisisi BTN. Menurutnya, portofolio Bank Victoria Syariah dan BTN Syariah yang berbeda akan saling melengkapi.

BTN Syariah, seperti induknya, fokus pada pembiayaan di sektor properti, sementara Bank Victoria Syariah lebih banyak menyasar segmen komersial dan korporasi.

"Ini akan membuat perbankan syariah lebih komprehensif dalam melayani masyarakat," ujar Dery.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN, Nixon LP. Napitupulu, mengungkapkan bahwa nilai akuisisi telah disepakati dengan calon bank syariah yang akan menjadi wadah bagi BTN Syariah. Namun, Nixon masih merahasiakan identitas bank tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa transaksi pembelian akan diselesaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"Eksekusi dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) diharapkan rampung tahun ini. Kami sedang menyelesaikan dua dokumen yang diminta oleh calon," ungkap Nixon di Jakarta, Selasa (15/10).

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. PT Bank Victoria Syariah buka suara terkait rencana akuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Akuisisi ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi BTN dalam memisahkan unit bisnis syariahnya.

Direktur Utama Bank Victoria Syariah, Dery Januar, mengonfirmasi bahwa proses due diligence dengan BTN sudah berlangsung. Namun, ia menyatakan bahwa hasil akhir proses tersebut belum diketahui.

"Setahu saya belum selesai, kemungkinan masih ada negosiasi," ujar Dery pada Jumat (25/10).

Dery menambahkan, manajemen Bank Victoria Syariah saat ini hanya menjalankan tugas operasional dan belum memasukkan rencana akuisisi tersebut ke dalam rencana bisnis tahun depan.

Mengenai keberlanjutan bisnis syariah Victoria Group setelah akuisisi, Dery memastikan bahwa pemegang saham telah mempertimbangkan masa depan ekonomi syariah dan akan tetap mendukungnya.

Dery juga membuka kemungkinan bahwa bisnis Bank Victoria Syariah akan tetap berjalan meskipun telah diakuisisi oleh BTN. Menurutnya, portofolio Bank Victoria Syariah dan BTN Syariah yang berbeda akan saling melengkapi.

BTN Syariah, seperti induknya, fokus pada pembiayaan di sektor properti, sementara Bank Victoria Syariah lebih banyak menyasar segmen komersial dan korporasi.

"Ini akan membuat perbankan syariah lebih komprehensif dalam melayani masyarakat," ujar Dery.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN, Nixon LP. Napitupulu, mengungkapkan bahwa nilai akuisisi telah disepakati dengan calon bank syariah yang akan menjadi wadah bagi BTN Syariah. Namun, Nixon masih merahasiakan identitas bank tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa transaksi pembelian akan diselesaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"Eksekusi dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) diharapkan rampung tahun ini. Kami sedang menyelesaikan dua dokumen yang diminta oleh calon," ungkap Nixon di Jakarta, Selasa (15/10).

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat di perbankan terus mengalami perlambatan dari kuartal ke kuartal.

Berdasarkan data Bank Indonesia, dana pihak ketiga (DPK) perbankan hanya tumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2024, dengan total simpanan mencapai Rp 8.434,1 triliun.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 8,3% yoy pada Juni 2024, yang mencapai Rp 8.448,1 triliun.

Segmen deposito mencatat perlambatan paling signifikan, hanya tumbuh 5,3% yoy pada September 2024, menurun dari 7,3% yoy pada Juni 2024. Sementara itu, tabungan tumbuh 7,2% yoy, dan giro tumbuh 8% yoy pada periode yang sama.

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6% diharapkan dapat mempengaruhi suku bunga simpanan, terutama pada segmen deposito, serta menurunkan biaya dana (cost of fund) perbankan. Namun, likuiditas dari DPK masih ketat dan belum sepenuhnya melonggar.

Direktur Distribution and Institutional Funding PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Jasmin, menyatakan bahwa meskipun BI Rate telah turun, perubahan signifikan pada DPK belum terlihat.

"Rate masih cukup bersaing, sudah mulai ada tanda-tanda penurunan rate. Semoga Fed di bulan November dan Desember 2024 bisa menurunkan suku bunga acuan sehingga dampaknya akan terasa terhadap cost of fund," kata Jasmin kepada Kontan, Rabu (23/10).

BTN mencatatkan pertumbuhan DPK yang positif sebesar 16,48% yoy menjadi Rp 373,87 triliun per Agustus 2024, dibandingkan dengan Rp 320,95 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, Senior Vice President Retail Deposit Product and Solution PT Bank Mandiri Tbk, Evi Dempowati, menyatakan bahwa penurunan BI Rate belum terlalu berdampak pada perlambatan DPK di Bank Mandiri. Per Agustus 2024, DPK Bank Mandiri masih tumbuh sekitar 14% yoy, yang dinilai cukup tinggi.

Bank Mandiri berfokus pada produk dan layanan dana yang kompetitif, serta mendorong penggunaan rekening giro dan tabungan (CASA) sebagai akun transaksi melalui platform seperti Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri.

"Seluruh strategi tersebut diharapkan tetap dapat menumbuhkan DPK pada Bank Mandiri," ujar Evi.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, menambahkan bahwa perlambatan DPK juga disebabkan oleh preferensi nasabah yang memilih instrumen investasi lain selain produk perbankan.

"Menurut saya, mereka memindahkan sebagian dana deposito ke investasi lain seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara Ritel (ORI)," ungkap Jahja dalam konferensi pers kinerja BCA Kuartal III-2024, Rabu (23/10).

Total DPK BCA pada Kuartal III-2024 meningkat 3,4% yoy menjadi Rp 1.125 triliun, dengan kontribusi dana giro dan tabungan (CASA) mencapai 82% dari total DPK, atau tumbuh 5,2% menjadi Rp 915 triliun.

Jakarta, Investor.id- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggandeng Universitas Bina Nusantara (Binus) guna menjaring talenta berkualitas.

“Kami berharap dengan kemitraan yang kita bangun hari ini, BTN dan Binus dapat berkolaborasi dalam  menghasilkan talenta-talenta unggul yang siap berkontribusi bagi pertumbuhan sektor perbankan nasional,” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers Minggu (20/10/2024).

Kerja sama BTN dengan Binus menjadi salah satu strategi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk memperkuat kinerja korporasi sekaligus menunjukkan komitmen BTN sebagai One of Home of Indonesia's Best Talent.

Kemitraan tersebut diperkuat dengan Penandatanganan Kerja Sama atau PKS dimana Kerja sama  antar kedua pihak yang mencakup berbagai inisiatif untuk mendukung pengembangan kapabilitas mahasiswa dan dosen, sekaligus membantu BTN dalam menjaring tenaga kerja berkualitas yang siap menghadapi tantangan di dunia industri perbankan.

Sebagai bagian dari program kemitraan, BTN meluncurkan Inspire Corner, sebuah program edukatif yang ditujukan untuk mahasiswa. Inspire Corner memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar langsung dari para profesional BTN mengenai dunia kerja di sektor perbankan.

Program ini juga menawarkan peluang magang, lowongan pekerjaan, dan kesempatan riset. Acara Inspire Corner pertama dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 di Binus, dengan rencana ekspansi ke beberapa universitas di Brisbane, Australia, pada 28 Oktober 2024.

“Melalui program ini, BTN berharap dapat menciptakan pipeline talenta berkualitas yang siap mendukung pertumbuhan dan inovasi di sektor perbankan,” ungkap Nixon.

Sementara itu, Rini Setiawati, vice Rector Collaboration & Global Engagement Binus University mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan BTN.

Hingga kini, Binus University telah berpengalaman dalam menghasilkan 186 talent yang telah memiliki sertifikasi manajemen SDM.

“Binus dapat berpartisipasi dalam program serupa dengan BTN, termasuk dalam kurikulum yang langsung diaplikasikan di dunia kerja. Baik Binus maupun BTN memiliki tujuan yang selaras dan memberikan manfaat, sehingga lulusan Binus siap bekerja di level global. Kami berharap dapat menciptakan sinergi positif dan berkelanjutan, serta kualitas SDM terus meningkat. Hal ini sejalan dengan visi Binus untuk memberdayakan masyarakat dan membangun negeri,” ujar Rini.

Lebih lanjut, kerja sama ini mencakup program pengembangan kurikulum, di mana BTN berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Binus terkait pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri perbankan.

Selain itu, BTN akan mendukung kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen Binus, serta bermanfaat untuk pengembangan produk dan layanan baru di BTN. Binus juga akan membantu promosi produk dan layanan BTN kepada komunitas akademik agar brand awareness semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda.

Sementara itu, Nixon dalam kuliah umum bertajuk “Overcoming Economic and Digital Disruptions: Strategies for Students in the Era di Binus menjelaskan, tren digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir telah mendisrupsi berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali industri perbankan.

Hal itu, jelas dia, terlihat dari meningkatnya transaksi keuangan melalui digital, termasuk di BTN.

Dengan adanya perubahan kebiasaaan nasabah dalam bertransaksi, BTN turut mengikuti perubahan jaman, bahkan terus berinovasi untuk memastikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan selalu berbasis data.

“Kami telah membangun digital branch di Kuningan, Jakarta Selatan, dan akan diluncurkan di seluruh Indonesia. Kantor cabang digital ini tanpa customer service, frontline, dan teller, jadi seluruhnya merupakan self-service, baik ATM, monitor dan mesin pengganti kartu,” kata Nixon.

Selain itu, tambahnya, BTN mengkombinasikan kapabilitas manusia dan teknologi melalui decision engine, yakni machine learning dengan teknologi Artificial Intelligence yang terus belajar untuk memutuskan kredit.

“Dampaknya, kualitas kredit BTN membaik dan keputusannya semakin terstandarisasi,” papar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN telah mencapai target harganya di Rp 1.500. Adapun dalam sepekan, saham BBTN menguat 3,4%. Selama tiga bulan terakhir melonjak 7,9% dan year to date (ytd) melejit 20%.

“Saham BBTN tercatat sebagai saham bank dengan penguatan yang pesat secara year to date, setelah BRIS,” tulis analis Sinarmas Sekuritas, Ivan Purnama Putera dan Arief Machrus dalam riset soal saham bank.

Sementara itu, analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer mengungkapkan bahwa penghapusan pajak properti yang sebesar 16% membawa angin segar terhadap sektor properti dan perbankan yang fokus pada pembiayaan properti, khususnya BTN.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S Djojohadikusumo sebelumnya menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghapus pajak properti sebesar 16%, yang terdiri atas penghapusan PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5%.

“Kebijakan tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk properti, mengerek penjualan properti, dan pertumbuhan kredit di sektor perumahan. Itu juga dapat mempercepat tercapainya target pembangunan rumah dan memberikan stimulus positif bagi perekonomian secara keseluruhan,” jelas Miftahul.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Tercapainya target harga saham BTN (BBTN) di Rp 1.500 mendorong Sinarmas Sekuritas untuk memberikan proyeksi baru. Target harga saham BBTN direvisi naik menjadi Rp 1.700. Rekomendasinya dipertahankan add.

Revisi naik saham BBTN mempertimbangkan kualitas aset BTN yang masih kuat dengan NPL terkendali. Harapannya di bawah 3% hingga akhir tahun ini. Begitu juga dengan biaya kredit BTN masih terkendali di bawah 1% hingga Agustus 2024.

Di lain pihak, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M Nafan Aji Gusta menjelaskan bahwa sejumlah berita positif dalam beberapa hari terakhir menjadi sentimen pendukung kenaikan harga saham BBTN. Selain itu, sentimen penopang juga datang dari dinamika The Fed dan penurunan suku bunga BI.

“Sejumlah sentimen tersebut berdampak positif terhadap pergerakan harga saham BBTN. Itu membuat penguatan harga saham BBTN tergolong pesat dalam sepekan terakhir, mengalahkan saham bank lainnya,” kata dia.

Nafan memprediksi harga saham BBTN mencapai level Rp 1.590 dalam beberapa hari ke depan. Tren penguatan harga juga menggambarkan fundamental dengan tren penurunan suku bunga dan sejumlah rencana pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor properti.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sedang dalam tren menguat. Alhasil, para analis merevisi target harga saham bank yang memiliki fokus di sektor perumahan ini.

Berdasarkan data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BBTN kemarin ditutup menguat ke level Rp 1.505. Sedangkan dalam lima hari transaksi saham BBTN berhasil melesat 8,27% dan penguatan year to date (ytd) sudah mencapai 18,97%.

Ambil contoh, Sinarmas Sekuritas yang merevisi naik target harga saham BBTN menjadi Rp 1.700 dengan rekomendasi dipertahankan Add. Revisi naik tersebut setelah target harga saham sebelumnya Rp 1.500 sudah tercapai.

Analis Sinarmas Sekuritas Ivan Purnama Putera dan Arief Machrus dalam riset sektor saham bank mengungkapkan BBTN tercatat sebagai saham bank dengan penguatan pesat ytd setelah BRIS.

“Kenaikan tersebut menjadikan target harga sebelumnya Rp 1.500 telah tercapai, sehingga kami memilih merevisi naik target harganya menjadi Rp 1.700,” tulisnya, Kamis (17/10).

Sinarmas Sekuritas pun menjelaskan revisi naik tersebut mempertimbangkan kualitas aset BBTN masih kuat dengan NPL masih terkendali dengan harapan di bawah 3% sampai akhir tahun. Begitu juga dengan biaya kredit perseroan masih terkendali di bawah 1% hingga Agustus 2024.

Begitu juga dengan analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji. Menurut dia, sejumlah berita positif dalam beberapa hari terakhir menjadi faktor pendukung kenaikan harga saham BBTN dalam sepekan terakhir. Selain itu, sentimen penopang datang dari dinamika The Fed dan penurunan suku bunga BI.

“Sejumlah faktor tersebut menjadi sentimen positif terhadap pergerakan harga saham BBTN. Sentimen tersebut membuat penguatan harga saham bank milik negara ini pesat dalam sepekan terakhir mengalahkan saham perbankan lainnya,” ujarnya.

Sejumlah sentimen positif tersebut, kata Nafan, bisa mendorong harga saham BBTN ke level Rp 1.590 dalam waktu beberapa hari ke depan. Target tersebut juga menggambarkan fundamental dengan tren penurunan suku bunga dan sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor properti.

Sebelumnya, Analis Kiwoom Sekuritas Mifthaul Khaer mengatakan, penghapusan pajak properti sebanyak 16% akan membawa dampak signifikan terhadap sektor properti dan perbankan yang fokus pembiayaan properti, khususnya BTN ke depan.

Tonton:Kebijakan Properti Prabowo Bisa Berdampak Baik bagi Saham BTN

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo sebelumnya menyebutkan rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus pajak properti sebanyak 16%, yang terdiri atas penghapusan PPN sebanyak 11% dan BPHTB sebesar 5% dalam beberapa tahun.

“Kebijakan tersebut akan meningkatkan daya beli properti oleh masyarakat, mengerek penjualan properti, dan pertumbuhan kredit di sektor perumahan. Hal ini juga dapat mempercepat tercapainya target pembangunan rumah dan memberikan stimulus positif bagi perekonomian secara keseluruhan,” terang Mifthaul Khaer.