Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) berkomitmen untuk mendukung industri asuransi yang sehat dan berkelanjutan dengan berpartisipasi aktif dalam Indonesia Underwriting Summit (IUS) 2024 yang diselenggarakan oleh Persatuan Underwriter Jiwa Indonesia (Peruji).

Selain menjadi sponsor, Tugure juga membahas secara mendalam tentang Asuransi Jiwa Kredit (AJK) dan tantangan penerapan POJK 20/2023.

Kiki Oditya, Life Group Head Tugure, sebagai salah satu pembicara utama di IUS 2024, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan produk AJK.

Menurutnya, meski AJK menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, risiko kerugian yang signifikan juga harus diperhatikan.

“Bisnis AJK memang menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun di sisi lain juga dapat memberikan risiko kerugian yang signifikan,” ujar Kiki seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (21/8).

Dengan tenggat waktu implementasi POJK 20/2023 yang semakin dekat, Kiki menekankan pentingnya pembenahan tata kelola produk AJK oleh perusahaan asuransi.

Ia juga menyoroti peran krusial aktuaris dalam memberikan perhitungan yang presisi selama masa berlaku polis, serta perlunya perusahaan memiliki risk appetite yang jelas dan didukung oleh pedoman underwriting yang konsisten.

"Underwriter memiliki tanggung jawab untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada pihak-pihak terkait," tambah Kiki.

Lebih lanjut, Kiki menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sumber bisnis, pialang, asuransi, hingga reasuransi, untuk menciptakan produk AJK yang sehat dan berkelanjutan.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan sistem klaim yang efisien dan transparan, serta penggunaan teknologi untuk mengurangi keterlambatan dan kesalahan manual.

Kiki menambahkan, berdasarkan pengalaman Tugure, kemampuan investigatif juga diperlukan untuk mencegah fraud dalam proses klaim. Saat ini, produk AJK di Tugure masih dalam tahap pemodelan dan diskusi dengan mitra usaha untuk menciptakan produk yang menguntungkan bagi semua pihak.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK).

Adapun terdapat tambahan 5 pelapor SLIK, termasuk perusahaan asuransi yang memasarkan asuransi kredit.

Menanggapi hal itu, PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memasarkan asuransi kredit mendukung penerapan POJK Nomor 11 Tahun 2024.

"Kami juga menargetkan penerapan proses pelaporan melalui SLIK dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam POJK," ucap Compliance Director Mega Insurance, Diang Edelina, kepada Kontan, Rabu (14/8).

Lebih lanjut, Diang menerangkan perusahaan menilai aturan tersebut akan berdampak baik terhadap transparansi dan efisiensi informasi debitur. "Hal tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap analisis kredit atas risiko yang ditanggung perusahaan dalam penyelenggaraan produk asuransi kredit," tuturnya.

Sementara itu, Diang menyebut lini asuransi kredit meningkat sebesar 79% terhadap total premi Mega Insurance sampai dengan Juni 2024. Perusahaan senantiasa melakukan seleksi risiko yang prudent dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan penerbitan POJK tersebut dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur pasar keuangan.

Aman menyebut penyusunan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif.

Secara rinci, penambahan pelapor SLIK dalam POJK tersebut, yakni perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship, Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Penjaminan Syariah, serta fintech lending. Adapun batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK SLIK diundangkan per 31 Juli 2024.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) menyampaikan, premi asuransi kesehatan pada semester I-2024 mengalami peningkatan 53% secara tahunan atau year on year (YoY).

Wakil Presiden Direktur Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, Nicolaus Prawiro menjelaskan, pendapatan premi asuransi kesehatan perusahaan tercatat senilai Rp 54,8 miliar pada semester I-2024, meningkat dari periode sama sebelumnya yaitu Rp 35,8 miliar.

Sedangkan untuk klaim dibayar, sampai Juni 2024 ACPI mencatat klaim sebesar Rp 30 miliar, angka tersebut menurun sebesar 28% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 42 miliar.

"Berdasarkan data klaim, kami mendapati kenaikan tarif rumah sakit dimulai sejak akhir tahun 2022 sampai dengan saat ini. Kenaikan tarif terjadi pada seluruh rumah sakit dengan average kenaikan biaya Kesehatan sebesar 25%," ujar Nicolaus kepada Kontan, Rabu (7/8).

Nicolaus menyampaikan, penyakit tertinggi masih didominasi oleh penyakit saluran pernafasan. Perubahan iklim jadi faktor meningkatnya angka kesakitan karena penyakit diare dan demam berdarah.

Untuk mengoptimalkan angka premi hingga akhir tahun, ACPI terus meningkatkan produksi melalui direct sales dan bekerja sama dengan rumah sakit rekanan sebagai program preventive.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan premi asuransi kesehatan meningkat menjadi Rp 4,81 triliun sampai dengan Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, premi tersebut meningkat 16,88% secara tahunan atau year on year (YoY).

"Salah satu faktor yang mendorong kenaikan premi asuransi kesehatan adalah adanya inflasi biaya medis," ujar Ogi dalam jawaban tertulis konferensi pers RDKB, Selasa (6/8).

Berdasarkan perkiraan Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024, inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Hal tersebut juga menjadi pemicu bagi perusahaan asuransi untuk menaikkan premi asuransi kesehatan, untuk memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menanggung biaya kesehatan bagi pemegang polis.

Di sisi lain, pada kuartal II-2024, OJK mencatat klaim asuransi kesehatan untuk asuransi umum senilai Rp 3,45 triliun atau meningkat 7,04% secara YoY.

Selain itu, Ogi juga menjelaskan, untuk regulasi terkait dengan asuransi kesehatan, OJK juga akan menyusun SEOJK mengenai produk asuransi kesehatan yang akan memperkuat lini usaha, seperti halnya SEOJK 5/2022 tentang PAYDI.

"Saat ini masih dilakukan tahap kajian mengenai pokok permasalahan dan hal apa saja yang perlu diatur ke depannya," tandasnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil investasi industri asuransi jiwa hingga Mei 2024 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan. Namun, pelaku industri tetap optimistis akan ada perbaikan pada semester II tahun ini.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil investasi industri asuransi jiwa per Mei mencapai Rp 6,29 triliun. Angka ini menyusut 16,88% dari bulan sebelumnya dan anjlok 42,23% bila dihitung secara tahunan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu meyakini tren positif kinerja hasil investasi akan tetap terjaga, dipengaruhi oleh stabilitas sektor keuangan.

Ini seiring meningkatnya sentimen positif global akan prospek ekonomi Amerika Serikat (AS). Apalagi, suku bunga The Fed berpotensi turun pada September mendatang.

Togar memperkirakan valuasi perusahaan-perusahaan besar akan semakin menarik, sehingga mendukung kinerja pasar saham pada semester II-2024.

"AAJI akan terus menggandeng seluruh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Togar, Kamis (26/7).

Sementara itu, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) masih berhasil mencetak pertumbuhan hasil investasi di saat industri mengalami kontraksi. Per Juni 2024, hasil investasi perusahaan ini mencapai Rp 844 miliar, atau tumbuh 15,6% secara tahunan.

Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi, mengatakan, IFG fokus pada instrumen berisiko rendah hingga menengah dalam penempatan investasi. Sebagian besar investasi ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN).

Ke depan, IFG masih akan fokus menempatkan dana pada obligasi pemerintah.

"Kami selalu menjaga pengelolaan investasi secara cermat agar IFG Life dapat fokus pada inovasi dan ekspansi, sehingga bisa tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik dan jangka panjang untuk negara dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Gatot.

Adapun MSIG Life mencatat hasil investasi sebesar Rp 255 miliar pada Juni 2024.

Equity Research & UL Strategy Manager MSIG Life Wiratama menyampaikan, porsi penempatan investasi pada SBN 52,7%, obligasi korporasi 17,8%, saham 16,1%, reksadana 7%, dan deposito 5,5%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Zurich Asuransi Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan terkait asuransi kesehatan.

Chief Financial Officer Zurich Asuransi Indonesia, Musi Samosir, mengatakan sepanjang Semester I-2024, perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi bruto asuransi kesehatan lebih dari 50%, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sayangnya, dia tak menyebutkan nilai pencapaian pada Semester I-2024.

"Pertumbuhan itu berasal dari adanya bisnis baru yang cukup besar dan terdapat penyesuaian premi didorong inflasi biaya kesehatan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk berasuransi juga terus meningkat. Hal itu turut mendukung pertumbuhan industri asuransi secara keseluruhan," katanya kepada Kontan, Jumat (12/7).

Untuk prospek asuransi kesehatan tahun ini, Musi menyebut ada beberapa dinamika yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh industri asuransi secara keseluruhan, seperti kenaikan biaya kesehatan.

Namun, secara umum, pihaknya optimistis bahwa lini bisnis asuransi kesehatan dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun ini.

Sementara itu, Musi mengungkapkan hingga Juni 2024, Zurich Asuransi Indonesia berhasil membukukan pendapatan premi bruto sebesar Rp 1,4 triliun. Nilai itu tumbuh sekitar 12%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sebagai informasi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pendapatan premi industri dari asuransi kesehatan sebesar Rp 3,43 triliun pada kuartal I-2024. Nilai itu tumbuh sebesar 26,3% secara Year on Year (YoY).

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah, agar penyusunan Peraturan Pemerintah PP) mengenai Program Asuransi Wajib bisa diterbitkan sesuai target yang ditetapkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskam terkait tantangan dan kendala penyelenggaraan asuransi wajib, misalnya terkait harmonisasi kebijakan pada lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan lembaga/instansi yang menangani kebijakan atas program yang diwajibkan seperti kendaraan bermotor.

"Kemudian tantangan lainnya terkait dengan sosialisasi kewajiban Program Asuransi Wajib yang memadai pada masyarakat luas, dan mekanisme penyelenggaraan Program Asuransi Wajib yang harus mudah, efisien dan tidak memberatkan masyarakat," ujar Ogi dalam jawaban tertulis, Senin (8/7).

Nantinya, setelah program asuransi wajib terkait asuransi wajib atau TPL diberlakukan, maka setiap pemilik kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Adapun sesuai dengan POJK 69/2016, Program Asuransi Wajib harus dilaksanakan secara kompetitif, dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan dengan OJK.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2023 mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, OJK menjelaskan bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Sehingga cakupan program asuransi wajib tidak hanya terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, namun dapat mencakup area lainnya sesuai kebijakan Pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat.

Untuk tahap awal, saat ini PP Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor.

Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor.