Bisnis.com, SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menerjunkan 2.959 personel gabungan dari TNI-Polri untuk mengamankan turnamen Piala AFF U-19 di Surabaya pada 17-29 Juli 2024.
Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto usai memimpin apel gelar pasukan di Mapolda setempat, Selasa (16/7/2024) mengatakan 2.959 personel gabungan TNI-Polri akan mengamankan AFF U-19 bersama stakeholder lain.
"Mudah-mudahan dengan jumlah pasukan itu kita bisa meng-cover semua tempat yang digunakan dalam rangkaian pagelaran Piala AFF ini ada akomodasi dan juga rute yang akan dilalui. Ada dua stadion yang akan diamankan yaitu Gelora 10 November Tambaksari dan Gelora Bung Tomo (GBT)," ujar Kapolda Jatim.
Dalam AFF U-19 ada 12 negara nanti yang bertanding walaupun mungkin kemeriahannya tidak seperti liga Indonesia.

"Ini gelaran Internasional yang standar FIFA harus kita pegang teguh, aturan yang sudah disepakati bersama, mudah mudahan bisa mengamankan, mengawal sampai sukses," ujar dia.
Dia menyebut pengamanan pada AFF U-19 berfokus ke tempat, kegiatan dan pesertanya.

"Karena ini banyak orang asing, kita taruh sekuriti officer sebagai LO, manakala di luar jadwal latihan atau pertandingan, para peserta ini ingin berkunjung ke daerah wisata atau tempat keramaian lain itu bisa kita kawal dan pastikan keamanan perjalanannya mudah-mudahan mereka nyaman," tutur Kapolda.

Bisnis.com, MALANG — Karya seni kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI) perlu regulasi untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI dan bagaimana perlindungan hak ciptanya.

Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sofyan Arief, mengatakan belakangan ini kecerdasan buatan atau AI) mengalami perkembangan yang cukup pesat, termasuk dalam bidang seni visual. Teknologi ini memungkinkan sistem komputer untuk melakukan pekerjaan layaknya manusia, termasuk menciptakan karya seni berdasarkan perintah yang diberikan.

“Namun, bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh AI?” ucapnya, Senin (15/7/2024).

Karya AI, kata dia, memiliki perbedaan dengan karya dari ilustrator manusia. Perbedaan mendasar tentang hak cipta tersebut terletak pada subjek hukumnya.

Namun, dia menegaskan, di Indonesia saat ini belum ada aturan khusus yang menetapkan AI sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, AI belum bisa menjadi subjek hukum yang memiliki hak cipta.

Sebaliknya, ilustrator manusia secara jelas diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas karya cipta mereka berdasarkan prinsip orisinalitas.

Sayangnya, dia menilai, Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi karya yang dihasilkan oleh AI seperti beberapa negara lain di dunia. Padahal menurutnya, regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI dan bagaimana perlindungan hak ciptanya.

“Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hak cipta seharusnya melekat pada AI itu sendiri. Sementara, yang lain berpendapat bahwa hak cipta tersebut seharusnya diberikan kepada pencipta AI baik programmer atau pengembang,” tambahnya.

Meski saat ini belum ada perlindungan hukum yang jelas untuk karya AI di Indonesia, potensi untuk pengaturan tersebut tetap ada. Tantangan utamanya di Indonesia adalah menentukan siapa yang menjadi subjek hukum yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Dalam sistem hukum Indonesia, dia menegaskan, hak atas benda atau karya hanya bisa dimiliki oleh subjek hukum yang diakui secara sah. Oleh karena itu, tanpa adanya pengaturan yang jelas, AI tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak cipta.

Sofyan pun menyarankan bahwa penggunaan AI sebaiknya tidak sepenuhnya untuk menciptakan karya secara mandiri.

Penggunaan AI sebaiknya lebih sebagai alat pendukung bagi manusia dalam menciptakan karya. Dengan demikian, hak cipta tetap bisa diberikan kepada individu atau entitas yang menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pencipta utama.

“Meskipun AI memiliki potensi besar dalam dunia kreatif, regulasi yang jelas dan adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak cipta dan HKI lainnya dapat dilindungi dengan baik di era digital ini,” tandasnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi (16/7/2024) dibuka melemah pada level Rp16.199 per dolar Amerika Serikat (AS). Bagaimana prospek rupiah setelah peristiwa penembakan Calon Presiden AS Donald Trump?

Mengacu pada data Bloomberg, nilai tukar rupiah tersebut tercatat turun 0,18% atau 29 poin, sementara indeks dolar naik 0,13% ke level 104,019.

Pada perdagangan Senin (15/7/2024), nilai tukar rupiah juga ditutup melemah ke level Rp16.170 per dolar AS, atau melemah 0,21%.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh peristiwa penembakan Donald Trump, yang mendorong penguatan indeks dolar AS.

“Pasca peristiwa penembakan Trump, dipersepsikan oleh pelaku pasar dapat meningkatkan elektabilitas Trump untuk terpilih dalam Pemilu mendatang, sehingga DXY meningkat kembali,” katanya, dikutip Selasa (16/7/2024).

Selain itu, perkembangan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh rilis data perekonomian China yang berada di bawah ekspektasi pasar, yakni hanya 4,7% pada kuartal II/2024.

Edi menambahkan rilis neraca perdagangan Indonesia juga berada di bawah ekspektasi pasar. Sejumlah faktor tersebut mendorong pelemahan mata uang Asia, termasuk Indonesia.

Untuk diketahui, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 tercatat sebesar US$2,39 miliar, lebih rendah dari surplus bulan sebelumnya sebesar US$2,92 miliar.Realisasi surplus ini juga lebih rendah dari proyeksi konsensus ekonom yang diperkirakan rata-rata sebesar US$3,03 miliar.

Namun demikian, Edi menegaskan bahwa nilai tukar rupiah ke depan masih berpotensi mengalami penguatan, di tengah berbagai risiko dari sisi eksternal.

“Kami melihat ruang penguatan mata uang Asia termasuk rupiah terbuka, dengan risiko up and down masih akan ada. BI tentu akan terus mencermati perkembangan di AS, Eropa, dan China,” kata Edi.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor. Kerjasama dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja atau badan usaha (PKBU) dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Bogor, Senin, 8 Juli 2024).

Kerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di wilayah Kota Bogor, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Inpres Nomor 2 tahun 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Dolik Yulianto dan Kepala Kejari Kota Bogor, Meilinda, S.H., M.H berharap dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan kontribusi dan peran aktif sinergi antar Lembaga Negara untuk mendukung Kepatuhan setiap PKBU (Perusahaan) dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Bogor.

Kolaborasi dan kerjasama antara Kejari Kota Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan agar para Peserta maupun Pemberi Kerja/Badan Usaha memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan meningkatnya jumlah kepatuhan para Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, akan berimbas terhadap peningkatan jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan secara menyeluruh (Universal Coverage) kepada para tenaga kerja Indonesia dapat terwujud”, ungkap Dolik.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah perang pastinya melibatkan banyak jenis senjata. Mulai dari senjata api, senjata tajam, dan masih banyak yang lainnya.

Salah satunya adalah Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia II tidak hanya berbicara soal konflik dan strategi, tetapi juga soal teknologi dan inovasi.

Namun, pernahkah Anda memikirkan berbagai senjata yang tidak biasa digunakan pada sebuah perang? Banyak senjata dan teknologi yang dikembangkan selama Perang Dunia II, tetapi tidak semuanya berhasil.

Dilansir dari History, berikut deretan senjata tidak biasa yang diciptakan saat Perang Dunia II:

1. Bat Bombs (Amerika Serikat)

Pda tahun 1942, seorang dokter gigi dari Pennsylvania, Dr. Lytle S. Adams, mengusulkan idenya kepada Gedung Putih untuk membuat senjata berbahan kelelawar. Entah bagaimana ide ini mendapat lampu hijau dari pemerintah. Ide gila ini Adams dapatkan karena terinspirasi dari perjalanannya ke Gua Carlsbad di New Mexico.

Adams mengusulkan militer Amerika untuk memasang alat pembakar pada kelelawar dan menjatuhkannya dari pesawat terbang. Nantinya, kelelawar-kelelawar itu akan berhamburan ke segala arah secara alami, hinggap di atap bangunan, dan pada akhirnya memicu badai api besar.

Meskipun menghabiskan jutaan dolar dan menangkap ribuan kelelawar untuk mewujudkannya, proyek tersebut harus dibatalkan pada tahun 1944.

2. Windkanone (Jerman)

Pada tahun 1943, militer Jerman harus menghadapi kekurangan sumber daya senjata konvensional. Sebagai tanggapan, Adolf Hitler dan Menteri Propagandanya, Joseph Goebbels, membuat senjata yang disebut Wunderwaffen (senjata ajaib), yaitu senjata canggih yang akan menakut-nakuti musuh mereka.

Namun, “senjata ajaib” ini dianggap kurang berhasil. Contoh utamanya adalah Windkanone (meriam angin). Senjata antipesawat ini menembakkan semburan udara (nitrogen dan hidrogen terkompresi) alih-alih proyektil. Setelah satu kali penggunaan, senjata mahal milik Hitler ini dianggap tidak berguna.

3. Exploding Rats (Inggris)

Special Operations Executive (SOE) Inggris pernah secara rahasia menyembunyikan bahan peledak pada beberapa hal yang tidak terduga, salah satunya adalah tikus mati. Agen SOE di London membeli 100 tikus mati dengan dalih percobaan laboratorium.

Mereka mengisinya dengan bahan peledak plastik dan mengirimkannya ke agen-agen di Prancis yang diduduki Jerman. Namun, Nazi mencegat paket tikus mati tersebut dan mengimbau para kadet di sekolah militer Jerman untuk waspada terhadap tikus yang bisa meledak.

Meskipun gagal, fenomena tersebut menyebabkan ketakutan tentang "bom tikus" yang sebenarnya tidak ada.

4. The Panjandrum (Sekutu)

Saat itu, Jerman membangun berbagai artileri berbenteng, ladang ranjau, dan parit–yang dikenal sebagai “Atlantic Wall”. Untuk menembusnya, sekutu membuat sebuah senjata bernama “Panjandrum”, yaitu roda logam bertenaga roket yang dipersenjatai dengan bahan peledak.

Senjata ini seharusnya diluncurkan dari kapal untuk menghancurkan tembok pertahanan atau menara senjata. Masalahnya, perangkat yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga senjata ini akan meluncur tanpa arah yang jelas.

5. Anti-tank Attack Dogs (USSR)

Pada awal Perang Dunia II, Soviet berinvestasi untuk menciptakan senjata yang tidak manusiawi, yaitu dengan menggunakan anjing terlatih sebagai pelaku bom bunuh diri.

Mereka dilengkapi dengan ransel berisikan beberapa pon bahan peledak. Ransel tersebut memiliki tuas di atasnya, sehingga pada saat anjing itu menyelinap di bawah badan tank, tuas tersebut akan tertekan dan meledak.

Sebanyak 40.000 anjing Soviet ini dilatih untuk menargetkan tank-tank Jerman. Dari keseluruhan, hanya sedikit yang berhasil mencapai target. Pada akhirnya, Nazi menembak anjing mana pun yang terlihat di medan perang untuk menetralisir ancaman. (Rafi Abid Wibisono)

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Jajak Pendapat (Jakpat) mengungkap penggunaan aplikasi teknologi keuangan atau financial technology (fintech) seperti e-wallet hingga paylater semakin meningkat.

Tidak hanya untuk pembayaran, fintech digunakan untuk berbagai aktivitas keuangan lainnya seperti menabung, investasi, dan membeli asuransi.

Berdasarkan survei Jakpat yang melibatkan 2159 responden pada semester pertama 2024, sebanyak 93% responden melakukan pembayaran digital.

Detailnya, sekitar 97% responden menggunakan e-wallet atau dompet digital sebagai metode pembayaran digital, disusul platform banking sebanyak 49%, serta Buy Now Paylater (BNPL) atau paylater mencapai 33%.

Dibandingkan dengan semester II/2023, penggunaan pembayaran digital pada tiga kategori tersebut meningkat yakni e-wallet sebesar 75%, platform banking 45%, dan paylater 25%.

"Kami melihat lonjakan signifikan dalam aktivitas masyarakat yang beralih ke pembayaran digital. Hal ini disebabkan oleh semakin mudahnya penggunaan fintech, di mana masyarakat kini lebih mengutamakan kemudahan dan kenyamanan [user-friendly]. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap teknologi keuangan digital," kata Lead Researcher Jakpat Farida Hasna dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (17/4/2024).

Adapun aktivitas keuangan lain yang juga dilakukan, baik secara digital maupun konvensional, adalah menabung mencapai 34%, membayar kredit 29%, melakukan investasi 20%, dan membeli asuransi 20%.

Jakpat mengungkap ada ada berbagai pertimbangan responden dalam memilih platform fintech. Beberapa di antaranya adalah metode pembayaran yang mudah (62%), aplikasi yang ramah pengguna/user-friendly (55%), dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 45%.

Jakpat menambahkan 8% responden juga menggunakan pinjaman online (pinjol) yang memberikan uang tunai.

Terkait platform pinjol, Hasna mengatakan empat dari lima orang menyatakan mereka menggunakan pinjol karena dana cepat cair. Selain itu, proses cepat (78%) dan persyaratan mudah (74%) saat mendaftar pinjol.

“Tiga dari empat responden memakai dana pinjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak, ada juga yang menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari (45%), membayar tagihan (40%), hingga kebutuhan hiburan (17%),” kata Hasna.

Melihat hal ini, Hasna menilai bahwa pinjol telah menjadi salah satu solusi multifungsi dalam pengaturan keuangan pribadi masyarakat saat ini.

"Mayoritas masyarakat memanfaatkan pinjol untuk kebutuhan mendesak, namun tidak sedikit, terutama Generasi Z, yang menggunakannya untuk kebutuhan tersier seperti membel tiket konser. Proses yang cepat dan persyaratan yang mudah saat mendaftar juga menjadi faktor penarik utama," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2024.

“Untuk BI rate masih ditahan pada Juli ini prediksi kami,” kata Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Banjaran mengatakan, dari sisi eksternal, terdapat sentimen positif dari pernyataan terbaru Ketua Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell terkait arah kebijakan suku bunga ke depan.

“Ada sentimen positif sebetulnya dari remark Jerome Powell di Economic Club semalam bahwa tidak akan menunggu [inflasi turun] sampai 2%, asalkan proyeksi internal mereka sudah firm dengan situasi,” katanya.

Pernyataan tersebut, kata Banjaran, menyebabkan meningkatnya ekspektasi antara 75% hingga 100% terkait penurunan Fed Funds Rate (FFR) pada September, menambah peningkatan kemungkinan rate cut lebih dari 1 kali.

Dengan demikian, Banjaran menilai bahwa BI akan memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan pada tahun ini jika kondisi memungkinkan.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI-Rate berpotensi turun jika ruang pemangkasan terbuka pada kuartal IV/2024.

“Kalau kemudian nilai tukar rupiah bisa stabil, mungkin pada kuartal IV/2024, kami coba ruang untuk penurunan suku bunga bisa dilakukan,” kata dia.

Perry menyampaikan, BI saat ini terus mengupayakan mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali di dalam negeri, juga nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan yang tetap stabil.

Untuk itu, BI hingga RDG Juni 2024 memutuskan untuk tetap mempertahankan BI-Rate pada level 6,5% setelah dinaikkan pada RDG April 2024.

“Fokus kami adalah nilai tukar rupiah sekarang, bagaimana menjaga stabilitas dan tetap stabil dan terus menguat, sehingga sementara ini suku bunga BI Rate kami akan pertahankan dulu,” tuturnya.

Bisnis.com, PRAYA — Kawasan Lombok Selatan yang berada dalam dua wilayah administratif yakni Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur menyimpan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar.

Selain dikenal memiliki pantai yang indah mulai dari pasir putih hingga pasir pink, ternyata Lombok Selatan sangat berpotensi menjadi pusat EBT di NTB, baik itu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Dari perjalanan Tim Jelajah Ekonomi Hijau Bisnis Indonesia, terik matahari yang tinggi menjadi potensi untuk PLTS, sinar matahari di Lombok Selatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Lombok Bagian Barat dan Tengah. Kemudian kecepatan angin di Lombok Selatan juga tinggi terutama di kawasan pantai. Lahan yang masih luas karena penduduk lebih sedikit dibandingkan kawasan lain menjadi potensi bagi masuknya investasi di sektor EBT.

Di Lombok Tengah, PLTS berkapasitas 7 MW sudah dibangun pada 2017 oleh Vena Energy. Sejak beroperasi PLTS mampu berkontribusi menyuplai kebutuhan listrik Lombok melalui kerja sama dengan PLN. Dari kunjungan Bisnis ke PLTS tersebut, adanya PLTS tidak hanya menciptakan ekosistem energi bersih, tetapi juga berdampak ke terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Lokal. Di PLTS Sengkol mayoritas yang bekerja merupakan warga setempat.

Jika melihat kondisi geografis Lombok Tengah, potensi pengembangan EBT masih besar, tidak hanya PLTS, energi terbarukan lainnya juga masih terbuka seperti pembangkit tenaga angin. Kemudian di Lombok Timur bagian Selatan sudah mulai mengembangkan PLTB, sejak 2017 investor sudah masuk melakukan pengembangan di kawasan Hutan Sekaroh, saat ini pengembangan PLTS Potensi energi yang dihasilkan bisa mencapai 150 MW.

Potensi investasi di PLTB Jerowaru mencapai Rp3 Triliun dan diperkirakan membuka 2.000 lapangan kerja baru pada tahap kontruksi dan ratusan lapangan kerja saat PLTB beroperasi.

Pengembangan EBT sejalan dengan rencana pembangunan Pemprov NTB, sebelumnya Kepala Bappeda NTB, Iswandi menjelaskan NTB berkomitmen menggalakkan program pembangunan rendah karbon di berbagai sektor mulai dari sektor pertanian, energi hingga pariwisata. "Pembangunan rendah karbon menjadi komitmen kami mulai 2024 san seterusnya," jelas Iswandi.

Perbesar

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon bakal menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SiPepek). Keberadaan aplikasi kontroversi itu menjadi perbincangan masyarakat.

Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyebutkan, saat ini pihaknya tengah melalukan upaya untuk menambah sejumlah fitur dalam aplikasi SiPepek.

Opsi mengubah nama aplikasi tersebut belum diambil oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan versinya dengan menambah fitur-fitur lain," kata Wahyu saat ditemui di Kantor Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (16/7/2024).

Menurut Wahyu, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku tidak bertanggung jawab terkait SiPepek meskipun aplikasi yang dibuat oleh Dinas Sosial ini dianggap nyeleneh dan mengandung konotasi negatif.

Kata pepek dalam bahasa Cirebon memiliki arti lengkap. Kata tersebut pun sering diucapkan oleh masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari.

"Nama aplikasinya menggunakan bahasa kita sehari-hari. Harus mampu menghargai perbedaan bahasa," kata Wahyu.

Berdasarkan informasi, SiPepek atau Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan aplikasi penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.

Aplikasi tersebut hadir sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang bertujuan mewujudkan manusia berkualitas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Indra Fitriyani mengatakan SiPepek merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi. Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi reformasi birokasi.

“Tujuannya, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan dalam aplikasi SiPepek ini sebagai jembatan dalam memberikan kemudahan administrasi PPKS, sebagai wujud nyata dari SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu),” kata Fitriyani.

Meskipun memiliki konotasi negatif, aplikasi SiPepek dianggap membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.

Ke depannya, lanjutnya, SiPepek tidak hanya melayani pengajuan penerima bantuan iuran (PBI) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau subsidi listrik, melainkan melayani semua PPKS.

"Kami terbuka untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan. Sebab, ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan bos Emaar Properties Mohamed Ali Rashed Alabbar dalam kunjungan kenegaraannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Pertemuan Jokowi dengan bos raksasa properti yang berbasis di Dubai ini dilakukan untuk membahas kelanjutan komitmen investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, UEA di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

“Termasuk di dalamya [akan ada pertemuan itu],” ujar Jokowi kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa dalam kunjungan kenegaraannya Indonesia juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) secara bisnis ke bisnis (bussines to business) yang nantinya akan disaksikan oleh kedua pemerintah negara.

“Beberapa [pertemuan] nanti akan ada penandatanganan MoU, B to B yang disaksikan oleh kedua pemerintah UEA dan Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, orang nomor satu di Indonesia juga membenarkan bahwa bersama dengan delegasi terbatas, dirinya akan melakukan pertemuan dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) untuk membahas mengenai peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi strategis antara kedua Negara.

“Dalam pertemuan dengan Presiden MBZ nanti saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa nantinya kerja sama ke depan akan diimplementasikan oleh pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Tentunya kerja sama ini akan dilanjutkan implementasinya pemerintah baru nantinya,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Negara menekankan bahwa dalam 10 tahun terakhir hubungan Indonesia dan UEA meningkat dengan sangat pesat di bidang ekonomi dan investasi.

Dia melanjutkan bahwa UEA merupakan salah mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah serta menjadi negara timur tengah pertama di mana Indonesia memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

“Kemitraan kami antara lain dipusatkan dalam kerja sama di bidang energi bersih seperti kerja sama energi surya di Waduk Cirata,” katanya.

Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa setelah selesai melaksanakan pertemuan dengan Presiden MBZ, maka pada Rabu (17/7/2024), dirinya akan langsung kembali ke Indonesia.

“Pada 17 Juli besok. Saya akan langsung kembali ke Tanah Air,” pungkas Jokowi.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada 28 Mei 2024, Otorita IKN melaporkan bahwa total letter of intent (LoI) yang masuk sebanyak 407. Artinya, posisi surat minat investasi di IKN itu bertambah 14 LoI selama 1 bulan belakangan.

Pemerintah perlu mendorong percepatan penanaman modal dari sejumlah calon investor tersebut untuk mengejar target investasi Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Pasalnya, hingga Juni 2024 investasi yang masuk ke IKN baru mencapai Rp51,35 triliun. Artinya, Otorita IKN masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir untuk mencapai target investasi tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham aliasbuyback saham setelah mendapat restu pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSB) pada 21 Agustus 2024.

Manajemen Bank Raya menjelaskan bahwa perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya Rp20 miliar yang akan dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, secara bertahap dan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah persetujuan RUPSLB.

“Buyback akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Senin (15/7/2024).

Nantinya perkiraan biaya Buyback yang mencakup biaya komisi perantara dan biaya lainnya diperkirakan kurang lebih 7% dari perkiraan nilai buyback, apabila dilaksanakan secara keseluruhan.

Pelaksanaan buyback dan jumlah keseluruhan Treasury Stock yang dimiliki Perseroan tidak akan melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, jumlah saham Free Float Perseroan tidak akan lebih rendah dari 7,5% dari jumlah saham tercatat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kemudian, harga pelaksanaan buyback saham paling tinggi adalah sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

Berdasarkan RTI Business, harga saham AGRO naik 1,67% ke level Rp244 pada sesi I perdagangan hari ini, Selasa (16/7/2024). Dalam sepekan, harga saham AGRO terkoreksi 1,61% dan sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) harga saham AGRO harus anjlok 21,29%

Manajemen menjelaskan pelaksanaan buyback saham ini dilatarbelakangi upaya untuk meningkatkan engagement dan ownership pekerja atas Perseroan.

“Dalam hal ini, program tersebut diimplementasikan dalam bentuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Pekerja yang merupakan bagian dari keseluruhan skema remunerasi untuk Manajemen dan/atau Pekerja yang bersifat variabel,” ujarnya.

Adapun, Perseroan akan mengalihkan saham hasil Buyback kepada Manajemen dan/atau Pekerja selain Komisaris Independen sebagai Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Pekerja yang merupakan Remunerasi Bersifat Variabel tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Pada Bank Umum (POJK 45/2015).

Manajemen menyampaikan bahwa buyback tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

“Dalam hal ini, modal kerja, cash flow dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Perseroan cukup untuk pembiayaan Buyback bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap biang kerok keterpurukan industri keramik yang terus mengalami penurunan utilitas produksi hingga terhentinya produksi pada 7 perusahaan.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Ashady Hanafie mengatakan awal mula daya saing keramik lokal turun lantaran harga gas yang tinggi dan diperparah dengan keramik impor murah yang masuk.

"Cukup lama industri keramik memiliki permasalahan yang berat dan mulai tahun 2018 kita mengajukan, sudah suffer itu, drop karena kenaikan harga gas, sebelumnya tahun 2015 daya saing kita tinggi," kata Ashady dalam Diskusi Publik Indef, Selasa (16/7/2024)

Dalam catatan Ashady, kala itu utilitas kapasitas produksi industri keramik berada di level 90%. Setelah harga gas meningkat dan banjir impor dengan harga murah alhasil tingkat produktivitas turun ke level 69% pada akhir 2023.

Terlebih, ada kenaikan biaya produksi keramik sekitar 5-6% usai kenaikan harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Tak hanya itu, ongkos angkut keramik juga naik per 1 September 2022 sekitar 2-3% dari harga jual keramik.

Di sisi lain, kenaikan harga gas per 19 Mei 2023 jawa bagian barat dari US$6 per MMBTY menjadi US$6,5 per MMBTU, Jawa bagian timur dari US$6 per MMBTU dengan US$6,32 per MMBTU.

Ashady juga menunjukkan data volume impor ubin keramik yang terus meningkat sejak tahun 2019 sebanyak 75,6 juta meter persegi hingga tahun 2023 llau ebesar 93,4 juta meter persegi.

"Industri ubin keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing dengan produk ubin keramik dari China karena pemerintah China yang memberikan insentif Tax Refund 14%," tuturnya.

Akibat lonjakan impor ubin keramik yang membanjiri pasar dalam negeri terutama dari China berimbas kepada 7 perusahaan indsutri ubin keramik yang terhenti produksinya.

Adapun, 7 perusahaan tersebut yaitu PT Indopenta Sakti Teguh, PT Indoagung Multiceramics Industry, PT Keramik Indonesia Assosiasi - Cileungsi, PT KIA Serpih Mas - Cileungsi, PT Ika Maestro Industri, PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, dan PT Maha Keramindo Perkasa.

Untuk menyelamatkan industri keramik secara keseluruhan, Kemenperin mendukung rekomendasi Komite Antidumping Indonesia (KADI) untuk menerapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD) kepada produk ubin keramik dari perusahaan asal China.

"Laporan akhir yang mengusulkan untuk pengenaan BMAD-nya selama lima tahun dan besaran tarif antara 100,12% sampai 109,88%. Jadi dengan itu kita akan mengajukan atau melanjutkan proses untuk BMAD ini," pungkasnya.