JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024. Regulasi tersebut berlaku mulai 5 November 2024 menggantikan Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dihapus dengan membentuk direktorat jenderal baru atau dilebur ke dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Di struktur baru BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dikutip Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 tahun 2024, Kementerian Keuangan resmi berada langsung di bawah presiden. Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beleid tersebut juga mengatur susunan organisasi Kementerian Keuangan. Berikut susunan organisasi Kementerian Keuangan terbaru;

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

3. Direktorat Jenderal Anggaran

4. Direktorat Jenderal Pajak

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan

11. Inspektorat Jenderal

12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak

15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak

19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal

22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

JAKARTA - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk segera menerapkan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS based Multi Lane Free Flow) di Indonesia baik dari sisi sistem maupun teknologi, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia.

"Roatex memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan proyek MLFF sesuai dengan kontrak yang telah kami tandatangani dan sepakati bersama pemerintah melalui Kementerian PUPR pada tahun 2021, dan dari segi sistem dan teknologi kami sangat siap," ujar Presiden Direktur Roatex Indonesia Toll System, Attila Keszeg dalam konferensi pers, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dia mengatakan MLFF merupakan solusi untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta USD setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia Tahun 2019, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar USD4 miliar per tahun.

Sistem pembayaran non-stop dan tanpa sentuh melalui teknologi Multi Lane Free Flow berbasis satelit yang dikembangkan oleh Roatex juga mampu mengurangi waktu tempuh dan berdampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

"MLFF dikembangkan untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, dan mengembangkan sistem transportasi di Indonesia," ungkapnya.

Proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai USD300 juta atau Rp4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. PT Roatex Indonesia Toll System menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

"Dalam pengembangan sistem pembayaran tol ini, kami di Roatex tentu akan terus merujuk pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya dan kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia yang akan memberikan manfaat yang lebih besar," jelas Attila.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Kami menganggap peraturan ini sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang tidak hanya dinantikan oleh RITS, tetapi juga oleh industri dan para pemangku kepentingan. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem transportasi masa depan yang mampu mempercepat transformasi digital di Indonesia guna mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045," ungkap Attila.

Kehadiran MLFF berbasis satelit menciptakan lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Indonesia, sehingga kehadirannya dapat tumbuh bersama Indonesia untuk menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia.

"MLFF tidak hanya mampu mempercepat proses transformasi digital di Indonesia, tetapi juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan sistem tercanggih yang tersedia saat ini," tutupnya.

Seperti yang diketahui, sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Kini RITS siap menerapkan teknologi tersebut, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, dan tumbuh bersama Indonesia.

"Kami siap tumbuh bersama Indonesia dengan menciptakan nilai bagi masyarakat Indonesia," tutup Attila.

JAKARTA - Di tengah tantangan yang sedang berlangsung terhadap mata uang negara-negara BRICS, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 telah mengubah lanskap prospek dedolarisasi.

Aliansi yang dibangun China dan Rusia ini telah lama menentang dolar AS sebagai upaya membentuk kembali tatanan ekonomi global. Namun, upaya tersebut akan menemui hambatan baru.

Sepanjang kampanyenya, Donald Trump konsisten menyuarakan perlunya memperkuat dolar AS sebagai mata uang global. Trump memastikan akan membuat kebijakan untuk menantang negara-negara yang ingin mengikuti jejak BRICS.

Sejak tahun 2022, aliansi BRICS telah merangkul inisiatif dedolarisasi. Didorong oleh sanksi Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dengan berupaya keras mengurangi ketergantungan internasional pada greenback.

Selama hampir dua tahun terakhir, ideologi tersebut telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa. BRICS telah mendapatkan penantang baru dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024 yang kemungkinan besar akan menghancurkan upaya-upaya dedolarisasi global. Trump selama kampanyenya tidak malu-malu dalam menyuarakan sikap terhadap gerakan yang sedang berkembang ini.

"Saya akan mengatakan, Anda meninggalkan dolar, Anda tidak berbisnis dengan Amerika Serikat," ujar Trump dalam sebuah rapat umum di Wisconsin, dikutip dari Watcher Guru, Kamis (7/11/2024). "Karena kami akan mengenakan tarif 100% untuk barang-barang Anda," tandas Trump.

Itu bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Trump terus memperjuangkan perlunya mempertahankan greenback sebagai mata uang dunia.

"Jika kita kehilangan dolar sebagai mata uang dunia, saya pikir itu sama saja dengan kalah perang," katanya kepada Economic Club pada sebuah pertemuan di New York.

Mentalitas America First tersebut telah mendorong rekor reaksi terhadap kepresidenan. Indeks Dow Jones Industrial dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi di awal pembukaan. Selain itu, dolar AS melonjak dengan indeks dolar naik sebanyak 1,8%, kenaikan terbesar dalam satu hari sejak Juni 2016. Situasi menjadi semakin sulit bagi blok BRICS dengan kemenangan Partai Republik.

BRICS telah menggunakan metode mata uang alternatif sebagian besar tahun lalu, tetapi mereka mungkin juga mengincar perubahan. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi dan mendorong penggunaan dolar dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika hal itu terjadi.

JAKARTA - Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump mengumumkan telah memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat 2024. Dalam pidato pada Rabu (6/11/2024) dini hari di Florida atau Rabu sore WIB, Trump menyebut kemenangannya sebagai gerakan politik terbesar sepanjang masa.

Dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, ide-ide ekonominya dapat segera menjadi kenyataan didukung Partai Republik yang telah menguasai Senat AS sehingga memudahkan Trump untuk meloloskan ide-ide ekonominya menjadi undang-undang. Apa arti kemenangan Donald Trump bagi perekonomian dunia?

1. Kenaikan Tarif

Kemenangan Trump akan memberikan guncangan baru pada ekonomi global. Banyak ide ekonominya yang mirip dengan saat pertama kali berkuasa. Namun kali ini, gagasan-gagasan tersebut lebih halus dan ia memiliki lebih banyak pengalaman dan tekad untuk mewujudkannya.

Trump telah menjanjikan tarif 10% atau 20% untuk semua barang yang diimpor ke AS dan bahkan tarif yang lebih tinggi lagi, yaitu 60%, untuk barang-barang buatan China. Pada saat yang sama, ia juga berjanji untuk membawa pulang industri manufaktur, memotong pajak, dan mendeportasi jutaan imigran gelap.

Meskipun beberapa dari janji-janji ini mungkin tampak ekstrem, namun cukup untuk meyakinkan banyak pemilih yang berjuang dengan harga makanan dan perumahan yang lebih tinggi bahwa mereka lebih baik mendukung Trump secara ekonomi.

2. Reaksi Pasar Global

Kebijakan-kebijakan Trump akan berdampak besar pada ekonomi AS, tetapi juga akan memiliki efek riak yang besar di seluruh dunia. Sebelum pemilu, bisnis di seluruh dunia telah memperhitungkan kemenangan Partai Demokrat atau Partai Republik dan membuat rencana kontinjensi.

Sekarang, setelah kemenangan Partai Republik terwujud, pasar bereaksi. Pasar saham di Asia, yang pertama kali dibuka setelah pemilu, memiliki reaksi beragam terhadap kemenangan Trump.

Nikkei Jepang dan S&P/ASX 200 Australia naik. Sementara itu, Indeks Hang Seng Hong Kong turun. Saham-saham di China daratan tidak banyak bergerak dan pasar Eropa sejauh ini tidak banyak bergerak.

Pasar AS menyambut kemenangan Trump dengan optimisme dan kegelisahan. Indeks S&P 500 melonjak 2,4%, Dow Jones Industrial Average melonjak 3,4%, dan Nasdaq Composite melonjak 2,7%, Ketiga indeks tersebut mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu, sementara indeks MSCI untuk saham-saham dunia naik 1,3%.

Tidak ada kenaikan yang terlihat di pasar obligasi karena obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun terjual habis, dengan imbal hasil yang melonjak ke arah 4,5% di tengah antisipasi bahwa pembengkakan defisit di bawah pemerintahan Trump akan memaksa pemerintah untuk membayar pinjaman.

3. Bitcoin Capai Titik Tertinggi Sepanjang Masa

Trump telah berjanji untuk menjadikan Amerika sebagai "ibu kota kripto planet ini" dengan menghentikan regulasi dan lebih terbuka terhadap inovasi. Dukungannya terhadap mata uang kripto telah memberikan harapan bagi industri ini di AS. Bitcoin, mata uang kripto yang paling populer, mencapai rekor lebih dari USD75.000 atau Rp1,2 miliar pada Rabu (6/11/2024).

Banyak pendukung mata uang kripto seperti Elon Musk ingin melihat dia terpilih. Beberapa individu dan perusahaan kripto telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Super PAC untuk mendukung kandidat pilihan mereka.

4. Dominasi Dolar AS

Saat harga bitcoin meledak, sejumlah mata uang lain tidak begitu baik bagi dolar Amerika, Uni Eropa dan negara-negara seperti China, Jepang, dan Meksiko sangat mengkhawatirkan tarif. Pada hari Rabu, banyak mata uang mereka kehilangan nilai terhadap dolar AS yang melonjak.

Peso Meksiko mengalami penurunan terbesar dalam tiga bulan terakhir karena mata uang ini sangat rentan terhadap tarif baru AS, karena Meksiko merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS menjadi lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargakan dalam dolar seperti minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli yang membayar dengan mata uang lain.

5. Ketakutan Eropa

Selain kesulitan-kesulitan perdagangan dan tarif, sejumlah negara Eropa Timur khawatir bahwa Trump akan melemahkan atau bahkan merusak dukungan penting Amerika untuk NATO. Ketakutan ini, bersama dengan kekhawatiran mengenai masa depan perang di Ukraina dan siapa yang akan membayarnya, telah menekan sejumlah mata uang Eropa Timur seperti forint Hungaria.

Untuk menenangkan Trump, Eropa mungkin perlu meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara umum dan dukungannya untuk Ukraina pada khususnya. Selain itu, banyak kebijakan Trump yang dapat menyebabkan inflasi yang berakar dari AS dan merugikan kemampuan negara-negara lain untuk meminjam uang.

"Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut akan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat negatif untuk Meksiko, tetapi juga untuk zona euro, dan berkorelasi erat dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur," ujar Piotr Matys, analis FX senior di In Touch Capital Markets, mengatakan kepada kantor berita Bloomberg dikutip dari DW, Kamis (7/11/2024).

"Masa jabatan kedua Donald Trump akan menjadi tantangan yang lebih besar bagi industri Jerman dan Eropa dibandingkan masa jabatan pertamanya," kata Thilo Brodtmann, kepala Asosiasi Industri Teknik Mesin Jerman, memperingatkan dalam sebuah pernyataan.

"Kita harus secara khusus menanggapi pengumuman tarifnya dengan serius," kata Brodtmann, seraya menambahkan bahwa tarif akan membebani perdagangan global dan dapat memaksa China juga negara-negara Eropa untuk lebih mengembangkan kekuatan ekonomi mereka.

Model menggunakan mesin simulasi CANTAS untuk memberikan gambaran pembayaran tol nirsentuh dengan barrier di Jakarta, Rabu (06/11/2024). Sistem pembayaran nonstop nirsentuh dan teknologi melalui Multi Lane Free Flow berbasis Satelit yang dikembangkan Roatex ini juga mampu memangkas waktu tempuh dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan suara akibat kemacetan di pintu tol dan pernah diuji coba di Bali.

JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID terus melakukan transformasi dengan mengadopsi teknologi mutakhir guna memperkuat kinerja operasional. Dalam program D Futuro Futurist Summit 2024, Grup MIND ID menampilkan berbagai implementasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan robotika.

Salah satu inovasi yang ditampilkan adalah excavator simulator, yang merepresentasikan teknologi operasional alat berat jarak jauh Anggota Grup MIND ID, termasuk teknologi MineGem dari PT Freeport Indonesia. Dengan simlulator tersebut, pengunjung dapat merasakan pengalaman langsung mengoperasikan alat berat tambang secara virtual, memberikan wawasan yang realistis dan edukatif mengenai operasi pertambangan modern.

MIND ID juga menghadirkan layanan BRANKAS LM dari anak usahanya, Antam yang menawarkan solusi pembelian, penyimpanan, penjualan kembali, dan pencetakan emas dalam berbagai denominasi sesuai kebutuhan konsumen.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi canggih telah menjadi bagian penting dari operasional Grup MIND ID. Teknologi, kata dia, mampu meningkatkan hasil tambang dan proses pengolahan, hingga meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk mineral Grup MIND ID.

"Melalui experience booth ini, kami berharap dapat mengedukasi masyarakat tentang transformasi sektor pertambangan yang semakin futuristik. Partisipasi MIND ID dalam D Futuro menunjukkan komitmen kami sebagai penggerak perubahan di sektor pertambangan, demi bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, pengunjung pun terlihat antusias dan memebrikan respons positif, terutama saat mencoba excavator simulator yang memberikan pengalaman unik. Salah satu pengunjung, Chandra, menyatakan bahwa kehadiran booth MIND ID memberikan pengalaman yang menarik dan jarang ditemukan di perusahaan tambang lainnya.

"Booth-nya keren, dan teman-teman dari MIND ID sangat proaktif menjelaskan teknologi yang sudah diterapkan. Senang juga karena di akhir sesi kami mendapat suvenir," tuturnya.

JAKARTA - Ekonom dan pakar hukum menakar dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi. Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho mengatakan, bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

?Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,? ujarnya dalam diskusi media bertajuk ?Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru? di Jakarta, Selasa (5/11).

Selain itu, Andry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya sambung Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

?Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,? jelasnya.

Ia juga menekankan, perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

?Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,? tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

?Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,? tambahnya.

Di sisi lain, Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

?Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,? tuturnya.

Hikmahanto menekankan, bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

?Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,? tambahnya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

?Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?? imbuhnya.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan, bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. ?Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,? paparnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

?Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri,? pungkasnya.

JAKARTA - Industri , pengamat energi dan pemangku kepentingan di sektor migas optimistis target lifting minyak sebesar 605.000 barrel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan dapat dicapai.

Hal ini didasari dengan terobosan kegiatan pengembangan lapangan migas, penerapan teknologi hingga program reaktivasi sumur idle yang tengah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun SKK Migas bersama seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Tanah Air.

"Dorongan Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menggenjot produksi minyak dan gas bumi dalam negeri melalui revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif alias idle tentunya disambut baik seluruh KKKS dan industri penunjang migas. Kita optimistis pencapaiannya ke depan akan lebih baik," kata Wakil Presiden PetroChina Indonesia Gusminar dalam diskusi bertajuk: "Formulasi Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional" di Graha DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Gusminar, pemangku kepentingan selama ini telah bekerja keras mengamankan target lifting minyak. Mengacu pada data yang dirilis pemerintah, kata dia, dari total 44.985 sumur di Indonesia, sebanyak 16.990 sumur masuk pada kategori sumur idle. Meski tidak semua sumur idle tersebut memiliki potensi untuk reaktivasi, sebagian besar sumur berpotensi reaktivasi.

"Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan, di samping meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja (WK) migas. Oleh karena itu, dalam forum ini kami menyampaikan pemikiran, saran dan rekomendasi untuk mempertahankan serta meningkatkan laju produksi migas nasional," ujar Gusminar.

Gusminar menekankan pentingnya untuk terus menarik laju investasi dalam negeri dan asing dengan menawarkan ketentuan fiskal yang kompetitif. Guna menjaga lifting minyak dan gas bumi, tegas dia, dibutuhkan iklim investasi yang mendukung, serta adanya kemudahan berusaha dan perizinan serta perbaikan regulasi sehingga ke depan kegiatan eksplorasi kian massif. "Kemudahan berusaha dan perizinan ikut membantu menjaga lifting migas. Misalnya perlu adanya kemudahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan, permasalahan lahan dan lainnya," tuturnya.

Lebih jauh dia menjelaskan program utama peningkatan produksi migas mengacu pada jangka pendek, menengah dan jangkan panjang yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk program jangka pendek ini berupa pengeboran sumur pengembangan lebih dari 1.000 sumur tiap tahun, reaktiviasi idle well 1.000-1.5000 sumur per tahun, dan percepatan eksekusi CEOR Minas area A (2 juta bbls), Steamflood Rantau Bais (2,8 juta bbls), dan simple sulfactant Balam South.

"Dalam jangka menengah antara lain percepatan proyek 153 POD/OPL/OPLL baru ditambah 4 PSN (Masela, AKM, IDD plus Geng North, UCC). Percepatan POD 301 undeveloped discoveries," paparnya.

Sedangkan untuk jangka panjang atau long term dilakukan pengeboran eksplorasi targeting Giant Prospect, rata-rata 54 sumur tiap tahun, PSE 5 lapangan Big Fish per tahun. Dia menambahkan, perlu pula kerja sama migas nonkonvensional dengan pemain besar seperti EOG Resources (AS), CNPC dan lainnya.

Sementara, Ketua Komisi XII DPR yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi Bambang Patijaya dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya terobosan dan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan produksi sumur-sumur tua dan perlunya sinergi KKKS migas.Bambang berharap dukungan kuat dan sinergi KKKS dapat meningkatkan laju produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga beban APBN nantinya tidak terlalu berat.

"Kita berpikir bagaimana memberikan masukan sehingga problematika bisa kita atasi. Antara lain menyangkut penambahan cadangan baru. Kita juga perlu investasi masuk. Dan kita perlu hadirkan teknologi baru karena mungkin sumur tua yang ada pada hari ini dengan teknologi yang lama tidak lagi ekonomis karena situasi keekonomian untuk biaya satu sumur yang lalu berbanding beberapa sumur yang sekarang," ujarnya.

Sementara itu, pengamat sektor ESDM Syamsu Daliend mengatakan, kegiatan pengembangan dan produksi sumur yang ada harus terus dipercepat. Dengan adanya percepatan produksi dan mengoptimalkan kembali sumur idle yang ada serta penerapan teknologi seperti EOR di sumur-sumur tua, maka produksi minyak menurutnya bisa menyentuh di atas angka 600.000 barel per hari.

"Kalau ditotal akan ada penambahan jumlah produksi yang lumayan untuk menahan laju penurunan dan bahkan mempertahannya. Produksi minyak bisa menyentuh angka 600.000 barel. Jadi kita optimistis target lifting bisa tercapai pada tahun depan," tegasnya.

Geoscientist Geophysicit Consultant Muslimah Aida Batalipu menambahkan, pencapaian produksi sangat ditentukan dengan penerapan teknologi yang diterapkan selama ini. Dia mencontohkan penerapan teknologi terpadu Fracturing and EOR yang berbasis bioteknologi dan aman lingkungan sektor migas telah diterapkan cukup lama di Amerika Serikat (AS) juga bisa diterapkan di Indonesia.

"Di samping EOR yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia, teknologi fracking juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi migas kita," tuturnya.

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BP Danantara ) bakal menjadi superholding yang membawahi 7Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Bahkan pada tahap awal aset BUMN yang dikelola badan baru ini diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun.

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya peresmian dilakukan Kamis besok (7/11/2024), namun ditunda sementara waktu.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad menyebutkan fungsi Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia akan dileburkan ke dalam Danantara.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Rabu (6/11/2024), ada tujuh BUMN yang akan menyumbangkan sejumlah asetnya untuk dikelola BPI Danantara.

Ketujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (BMRI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (BBNI) Tbk, PT Pertamina, PT PLN , MIND ID, dan PT Telkom Indonesia (TLKM) Tbk. Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan masuk dalam Danantara.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi, Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, Bank BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Dari dokumen dijelaskan bahwa peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Untuk diketahui, BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

JAKARTA - Perjalanan Rega Satria Nugraha penuh lika-liku membangun kesuksesan menarik untuk disimak. Dikenal sebagai public figure dan influencer di bidang optimasi media sosial dan SEO, kini Rega menikmati omset puluhan juta rupiah per bulan.

Tapi siapa meyangka, anak muda kelahiran Sumedang, 22 Desember 1999 ini mulai dari bekerja sebagai cleaning service hingga merintis jasa optimasi media sosial dari nol. Berikut kisahnya.

Membangun Jati Diri
Sejak kecil, Rega bercita-cita menjadi TNI. Impian yang ia anggap sebagai jalan untuk melindungi orang lain dan mengangkat martabat keluarga. Namun, kondisi ekonomi membuat Rega sering dihina oleh teman-temannya, mengisolasi dirinya secara sosial. ?Aku sering minder dan banyak habiskan waktu sendiri belajar dari HP,? kenang Rega.

Alih-alih mengeluh, ia memilih melatih fisiknya demi menjadi tentara. Namun ia terpaksa menunda impian tersebut karena biaya pendaftaran yang tinggi.

Setelah menghadapi kekecewaan itu, Rega sempat bekerja sebagai farmer game online di Bandung, namun kondisi fisiknya tak kuat menghadapi jam kerja yang panjang. Saat pulang ke kampung halaman, sebuah inspirasi baru muncul ketika ia melihat adik perempuannya aktif di aplikasi TikTok .

Merasa tertarik, ia mulai membuat konten sederhana tanpa wajah dan suara, hanya berupa kata-kata motivasi. Keputusannya tepat. Pengikut TikTok Rega dengan cepat mencapai 100.000. Dari titik ini, ia mendapatkan tawaran pertama dari brand yang ingin bekerjasama, memberi Rega rasa percaya diri untuk berkreasi lebih jauh.

Namun, ia segera menghadapi kenyataan baru. Setelah unggahan kerja sama tersebut, views TikTok-nya tiba-tiba anjlok. Setelah menganalisis, ia menyadari bahwa perubahan konten membuat pengikutnya kehilangan minat. Dengan penuh tekad, Rega memutuskan menjual akun tersebut dan mengumpulkan modal untuk pindah ke Jakarta.

Pekerjaan Keras di Ibu Kota
Dengan uang dari hasil penjualan akun, Rega bekerja serabutan di Jakarta. Ia menjadi kuli bangunan, bekerja keras demi biaya hidup. Setelah uang cukup, ia melamar pekerjaan dan diterima sebagai cleaning service di sebuah mall besar di Tangerang.

?Awalnya aku membersihkan WC dan area umum, tapi aku bekerja sungguh-sungguh karena ini untuk keluarga,? ceritanya. Keuletannya terlihat oleh leader tim, yang memindahkannya ke lantai paling atas, di mana para manajer mall bekerja.

Dari area manajer tersebut, Rega terinspirasi untuk meningkatkan potensi diri. Ia mulai mencari tahu tentang cara mengembangkan kemampuan dalam dunia digital. Setelah beberapa waktu, ia merasa siap mengambil langkah besar: keluar dari pekerjaannya dan fokus mengembangkan kemampuan di bidang media sosial.

Dengan bekal pengalaman membangun akun TikTok sebelumnya, Rega mulai menawarkan jasa optimasi media sosial dan SEO. Hari demi hari, kliennya bertambah, hingga akhirnya ia berhasil membangun basis klien yang mencapai ribuan pengguna.

Kini, jasa optimasi media sosial dan SEO yang Rega tawarkan menghasilkan omset antara 25 juta hingga 50 juta rupiah per bulan. Keberhasilan ini ia raih bukan karena latar belakang pendidikan atau koneksi, melainkan kerja keras, pembelajaran mandiri, dan tekad untuk bangkit dari masa lalu.

Menginspirasi Generasi Digital
Rega Satria Nugraha membuktikan bahwa kerja keras dan tekad bisa menjadi bekal untuk meraih kesuksesan, meski dimulai dari keterbatasan. Di era digital yang penuh peluang, kisah Rega menginspirasi banyak generasi muda untuk berani memulai dari bawah, menggali potensi diri, dan mengubah hidup dengan tangan mereka sendiri.

?Tidak masalah dari mana kamu mulai. Ketahuilah potensi diri, dan Tuhan akan membuka jalan yang tak terduga,? pesannya.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli memberikan, sinyal Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 bakal naik. Namun Yassierli tidak menyebutkan secara rinci, berapa besaran kenaikannya.

"Iya dong (naik), masa ga naik," ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja dengan memperhatikan dunia usaha," sambungnya.

Sementara itu, Yassierlie mengatakan aturan baru soal rumus penetapan belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024. "Belum tentu besok,? tegasnya.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan jika dia telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh terkait UMP 2025 .

?Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi kan mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita bener mengoptimalkan LKS Tripartit kita sudah dua kali rapat,? kata Yassierli.

?Ini masalah waktu terlalu cepat, jadi kita masih bahas kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,? tegasnya.

Soal penetapan UMP setiap tahun oleh pemerintah yang merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November.

Meski begitu, ada perubahan aturan setelah putusan MK terhadap 21 pasal Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, termasuk soal perumusan upah minimum bagi pekerja.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli mengatakan, aturan baru soal rumus penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024. Sebelumnya Yassierli mengaku sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha sebelum merilis aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025.

?Belum tentu besok,? ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sambung Yassierli menerangkan, bahwa kesepakatan UMP ini telah disinggung pada saat Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi. Namun, dia enggan untuk membeberkan hasil dari Sidang Kabinet.

?Nanti saya kasih press release aja karena sebenarnya tadi ada kesepakatan terkait dengan sidang kabinet ini. Nanti mungkin pas di Kementerian saya buat press release,? katanya.

Menaker menegaskan, bahwa secara umum telah dibahas dengan Presiden Prabowo terkait aturan rumus UMP. ?Secara umum aja. Nanti saya buat detail. Bocorannya belum selesai kita bahas.?

Meski begitu, Yassierli menegaskan jika dia telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

?Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita benar mengoptimalkan LKS Tripartit, kita sudah dua kali rapat,? kata Yassierli.

?Ini masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,? tegasnya.

Tidak diungkapkan apakah isi formula perhitungan UMP yang akan dibuatnya tersebut akan mempertimbangkan hasil putusan MK atas gugatan uji materi UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Diterangkan MK memutuskan 21 poin penting terkait uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya.

Dalam putusannya ada 7 isu besar dimana, MK menjawab dalil-dalil para pemohon berkenaan isu konstitusionalitas. Khususnya terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).