BOGOR - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan , Hasan Nasbi menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mau terburu-buru dalam meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara ( Danantara ). Prabowo ingin hati-hati agar hasilnya maksimal.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Hasan menyebut bahwa Danantara akan dibentuk seperti superholding seperti badan investasi global yang berpusat di Singapura yakni Temasek. "Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," kata Hasan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Kamis (7/11/2024).

Muliaman mengatakan bahwa peresmian Danantara akan dilakukan Prabowo usai melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. "Iya tunggu presiden kembali ya," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Muliaman menyebut bahwa pihaknya akan melakukan persiapan dengan baik sebelum nantinya diresmikan oleh Prabowo. "Disiapkan agar semua rapih baru kemudian beliau launching," ungkapnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peluncuran Danantara bakal diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.

Dengan begitu, peresmiannya batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) hari ini. Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.

"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu Presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian Beliau launching," katanya.

Danantara bakal seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura. Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.

Ia menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara. Oleh karena itu, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

“Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," ucap dia.

Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.

Hal yang jelas, katanya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," ucap Muliaman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peluncuran Danantara Diundur hingga Prabowo Kembali dari Luar Negeri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/06415801/peluncuran-danantara-diundur-hingga-prabowo-kembali-dari-luar-negeri?page=all#page2.

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BP Danantara ) bakal menjadi superholding yang membawahi 7Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Bahkan pada tahap awal aset BUMN yang dikelola badan baru ini diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun.

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya peresmian dilakukan Kamis besok (7/11/2024), namun ditunda sementara waktu.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad menyebutkan fungsi Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia akan dileburkan ke dalam Danantara.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Rabu (6/11/2024), ada tujuh BUMN yang akan menyumbangkan sejumlah asetnya untuk dikelola BPI Danantara.

Ketujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (BMRI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (BBNI) Tbk, PT Pertamina, PT PLN , MIND ID, dan PT Telkom Indonesia (TLKM) Tbk. Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan masuk dalam Danantara.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi, Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, Bank BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Dari dokumen dijelaskan bahwa peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Untuk diketahui, BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara ( Danantara ) pada besok, Kamis (7/11/2024). Hal tersebut diungkapkan Kepala BPI, Danantara Muliaman Darmansyah Hadad.

"Belum jadi besok," kata Muliaman Darmansyah Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menyebutkan, peluncurannya kemungkinan menunggu Prabowo menyelesaikan dinas luar negeri selama dua pekan mendatang."Iya tunggu presiden kembali ya," kata Muliaman.

Muliaman menyebutkan, bahwa pihaknya akan melakukan persiapan dengan baik sebelum nantinya diresmikan oleh Prabowo. "Disiapkan agar semua rapih baru kemudian beliau launching," ungkapnya.

Disebutkan juga oleh Muliaman bahwa pembentukan Danantara akan merevisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). "Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," tandasnya.

Adapun Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri selama lebih dari dua pekan pada November ini. Lawatan itu termasuk kunjungan ke China dan Amerika Serikat.

Prabowo akan mengunjungi Beijing, China, pada 8 hingga 10 November 2024. Kemudian dia menghadiri KTT APEC yang akan digelar pada 10-16 November 2024. Sementara KTT G20 digelar di Brasil pada 18-19 November 2024.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lantas, bagaimana nasib lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA)?

Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Hadad mengatakan nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, BP Investasi Danantara secara bertahap disiapkan pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari INA. Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Secara lebih luas, Danantara ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi terbesar ke-4 di dunia.

(hns/hns)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara batal diluncurkan pada 7 November 2024.

Peluncuran BP Investasi Danantara rencananya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Namun Muliaman tak menjelaskan kapan waktu peluncurannya.

"Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian nanti beliau (Presiden Prabowo) akan launching," ujar Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Muliaman mengatakan, dasar hukum pembentukan BP Investasi Danantara adalah dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Meski begitu dia belum bisa memastikan kapan peraturan tersebut diterbitkan.

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ungkap dia.

Lebih lanjut Muliaman mengatakan, Indonesia Investment Authority (INA) akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen yang diperoleh Kontan, Danantara merupakan transformasi dari Indonesia Investment Authority (INA), namun dengan dana kelolaan lebih besar.

Targetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar yang berasal dari aset INA.

Setelah tujuh BUMN terkonsolidasi, nilai AUM mencapai US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.400 triliun, dan ditargetkan mencapai US$ 982 miliar atau sekitar Rp 15.300 triliun dalam beberapa tahun mendatang.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, peluncuran BP Investasi Danantara akan diluncurkan pada 7 November 2024. Hal ini disampaikan usai dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan terkait persiapan. (Peluncuran) tanggal 7 (November)," ujar Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Muliaman menyebut, peluncuran akan dilakukan di Kantor Danantara di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan semua hal terkait pembentukan BP Investasi Danantara.

Menurutnya, akan terlebih dahulu diluncurkan BP Investasi Danantara. Baru kemudian disiapkan regulasinya.

"Iya. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ucap Djenod.

Danantara disebut akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Danantara juga disebut melakukan konsolidasi Otoritas Investasi Indonesia (INA) dan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar.

Diperkirakan aset yang akan dikelola Danantara hingga US$ 982 miliar. Yakni aset entitas kekayaan negara lainnya yang akan dimasukkan secara bertahap ke dalam portofolio Danantara dalam waktu dekat.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa kantor Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sedang disiapkan. Erick mengatakan, BP Investasi Danantara nantinya akan menggunakan salah satu aset dari Bank Mandiri sebagai kantornya.

"Kami mendukung hadirnya Danantara, bahkan kami telah menyiapkan fasilitas untuk Danantara dengan menggunakan aset Bank Mandiri untuk kantornya,? ujar Erick.

Dirinya juga menegaskan saat ini pihaknya juga terus berkoordinasi dan mengkaji terkait persiapan yang berkaitan dengan pembentukan Danantara. "Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk membahas isu-isu yang saling berkaitan,? ungkap Erick.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, pada 8 November 2024.

Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

Lebih lanjut, pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara . Peluncuran badan baru ini ditargetkan dilaksanakan pada 8 November 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut peluncuran badan investasi itu masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, dirinya mengaku belum dapat memberikan kabar pasti.

"Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara rencananya bakal menggunakan salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat. Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. "Sudah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya," jelas Erick.

Badan baru ini disebut-sebut akan menjadi cikal bakal superholding BUMN. BP Danantara rencananya akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga akan dikelola lembaga tersebut.

Perihal superholding investasi tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kemungkinan besar BP Danantara akan diposisikan demikian. Namun, Superholding BP Danantara itu tidak serta akan merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Tauhid memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Karena itu, dia menyarankan pembagian wewenang nantinya harus didasari undang-undang, yakni dengan merevisi UU BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Superholding BP Danantara.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah program quick win pemerintahan Prabowo.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan segera mempersiapkan regulasi terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Kemudian ada beberapa arahan presiden terkait dengan persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) devisa hasil ekspor maupun RPP hapus buku dan hapus tagih UMKM.

Adapun terkait BP Investasi Danantara, Airlangga bilang hal itu akan dibahas pada kesempatan berikutnya.

"(BP Investasi Danantara) Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya," kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (3/11).

Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan dilanjutkan ke tahun depan. Ini akan dibahas juga dengan Kementerian Keuangan. Misalnya terkait PPN BM maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN DTP untuk properti.

"Kredit alsintan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi dari industri berbasis padat karya," terang dia.

Dari sektor perindustrian, beberapa program terkait lartas (larangan dan pembatasan) impor, klasifikasi pelabuhan impor dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri.

Pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail

Kemudian jugg pengamanan pasar dalam negeri didorong UMKM supaya bisa ekspor yang akan dibahas dengan kementerian/lembaga terkait.

Program-program seperti KUR, Mekaar PNM dan Makmur BUMN, juga akan terus didorong Kementerian BUMN. Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan hilirisasi aluminimum di Kalimantan Barat.

"Dari segi energi meningkatkan lifting migas, kemudian pemanfaatannya lebih luas terhadap biofuel, bioetanol dan juga kemarin sedang dibahas dalam satgas task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM," jelas Airlangga.

Adapun dari sektor pariwisata, pemerintah akan terus mendorong program Indonesia berwisata (tourism 5.0).

Salah satu yang dibahas terkait dengan harga tiket pesawat yang lebih kompetitif akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan Pertamina.

"Yang lain tentu perjanjian perdagangan dari Kemendag, pengamanan pasar dalam negeri, perjanjian-perjanjian yang diminta diakselerasi, IEU CEPA, dengan Kanada, dan Peru, tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi BRICS, OECD, CPTPP," pungkas Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara.

Badan yang digadang-gadang bakal menjadi super holding BUMN itu akan berkantor di salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Erick mengaku sudah melakukan pertemuan dengan pihak Danantara. Meski tak menjelaskan dengan rinci, ia bilang, pertemuan itu salah satunya membahas penempatan kantor Danantara.

"Sudah (ketemu Danantara), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya," ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Saat ini Danantara sendiri dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala BP Investasi Danantara. Badan ini bakal diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 November mendatang.

Danantara menjadi badan pengelola investasi di luar APBN, yang dalam jangka panjang direncanakan menjadi seperti Temasek, badan investasi global milik Singapura.

Erick menambahkan, di masa awal pemerintahan Prabowo ini, Kementerian BUMN tengah melakukan konsolidasi seluruh perusahaan pelat merah dan kolaborasi lintas kementerian.

Langkah tersebut diperlukan untuk menghapus mentalitas silo, alias sikap enggan berbagai informasi antar pegawai atau divisi yang membuat kondisi lingkungan kerja tidak nyaman.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi. Masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, enggak mungkin," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara.

Badan yang digadang-gadang bakal menjadi super holding BUMN itu akan berkantor di salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Erick mengaku sudah melakukan pertemuan dengan pihak Danantara. Meski tak menjelaskan dengan rinci, ia bilang, pertemuan itu salah satunya membahas penempatan kantor Danantara.

"Sudah (ketemu Danantara), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya," ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Saat ini Danantara sendiri dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala BP Investasi Danantara. Badan ini bakal diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 November mendatang.

Danantara menjadi badan pengelola investasi di luar APBN, yang dalam jangka panjang direncanakan menjadi seperti Temasek, badan investasi global milik Singapura.

Erick menambahkan, di masa awal pemerintahan Prabowo ini, Kementerian BUMN tengah melakukan konsolidasi seluruh perusahaan pelat merah dan kolaborasi lintas kementerian.

Langkah tersebut diperlukan untuk menghapus mentalitas silo, alias sikap enggan berbagai informasi antar pegawai atau divisi yang membuat kondisi lingkungan kerja tidak nyaman.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi. Masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, enggak mungkin," kata Erick.