Puluhan orang di Provinsi Lampung terjebak permainan Scam dari GrapixAi. Mula-mulanya masyarakat ditawarkan bermain secara gratis dengan diberi saldo sebesar Rp150.000 oleh Admin.

MRA salah seorang korban menuturkan kepada Warta Ekonomi, jika dirinya sempat merasakan sedikit pendapatan dari permainan tersebut.

”Awalnya dimodalin sama adminnya, Mingguan dapat dari aplikasi itu Rp120 ribu,terus saya beli saham lagi, ya pakai duit hasil dari situ, jadi gak pakai duit pribadi. Aku puter-puterin, emang hasil terus aku narik duit sudah 1 jutalah, dari muter muterin duit itu,” kata MRA Minggu (20/10/2024).

Tetangganya yang mendengar, sontak tertarik ikut bergabung (kerja) GrapixAI dengan menggebu-gebu. Mendeposit uang senilai Rp6 juta sekaligus, si tetangga berharap mendapat keuntungan berlipat dari bermain GrapixAI.

Malang tak bisa ditolak, pada Hari Kamis 17/10/2024, aplikasi GrapixAI tidak bisa dibuka. Para penggunanya pun kini menjerit uangnya tidak bisa kembali.

Apa lagi, kata MRA si tetangga meminjam uang dengan bunga (rente). Alhasil kini para pengguna GrapixAI tak hanya di Provinsi Lampung tapi di seluruh Indonesia, mengalami kebingungan, tak tahu harus mengadu dan menuntut ke pada siapa.

Aplikasi ponzi GrapixAI sebetulnya sudah terdeteksi scam sejak lama. Hal ini bisa dibaca dari polanya, Salah satu tanda mencolok adalah perubahan nama website, yang diduga karena pemblokiran oleh Kominfo.

Selain itu, muncul kabar hoaks yang mengklaim kerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi besar di Indonesia. Namun, kabar tersebut terbukti palsu dan hanya bertujuan untuk menenangkan para pengguna.

Kejadian GrapixAI ini tentunya bisa menjadi pelajaran buat semua. Yang benar saja, jika ingin mendapatkan penghasilan yang signifikan, bekerja adalah kuncinya. Tidak ada keuntungan yang besar dalam waktu singkat jika itu bukan penipuan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan visinya untuk mencapai swasembada energi. Hal ini penting guna memitigasi dampak dari pergolakan situasi global yang bisa menyebabkan defisit energi kedepan.

Indonesia kata Prabowo, dikarunia kekayaan yang tak terhingga di sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti geothermal dan juga sumber energi fosil seperti batu bara. Termasuk kekayaan bio energi yang bersumber dari kelapa sawit yang menghampar luas yang bisa diolah menjadi bio-solar dan lain sebagainya.

”Kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain, harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalo terjadi hal yang tidak kita inginkan sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” ujar Prabowo dalam sambutannya, Minggu (20/10/2024).

Meski begitu Prabowo menyadari bahwa hal ini tidaklah mudah. Terdapat tantangan dari luar dan juga dari dalam yang menghambat proses tersebut. Untuk itu dirinya mengajak sebangsa dan setanah air untuk saling bersatu padu, guyub dan rukun mencapai mimpi tersebut.

”Kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri, kita berani menatap wajah kita sendiri dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri,” katanya.

Melansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk EBT, Indonesia memiliki potensi sebesar 3.687 Gigawatt (GW). Itu terdiri dari energi surya atau matahari 3.294 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, laut 63 GW, bio energi 57 GW, panas bumi atau geotermal 23 GW, dan gasifikasi batubara sebesar 250 GW.

Tercatat hingga semester I 2024, Pemanfaatan EBT baru mencapai 13,7 GW atau 0,3% dari total potensi yang ada. Angak tersebut terdiri dari surya sebesar 675 MW, angin 152 MW, hidro 6,6 GW, laut 0, bio energi 3,4 GW, panas bumi 2,5 GW, gasifikasi batubara sebesar 250 MW.

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Pada tahun itu, sekitar 70% jumlah penduduk Indonesia akan terhitung dalam usia produktif, yaitu 15-64 tahun.

Faculty Head Sequis Quality Empowerment, STAE, Yan Ardhianto Handoyo, AWP, RFP, mengingatkan ancaman finansial bagi gen Z di balik maraknya penawaran pinjaman online (pinjol) dan iklan promosi judi online (judol).

Ia mengingatkan, gen Z merupakan masa depan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi. Oleh karena itu, harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi generasi cerdas pengetahuan, memiliki moral baik, dan mapan finansial. Dengan cara itu, cita-cita mulia Indonesia untuk mencetak generasi emas pada tahun 2045 dapat terwujud.

Yan menjelaskan, pinjol bisa menjadi masalah karena banyak beredar pinjol ilegal di masyarakat. Mereka memberikan pinjaman dengan cara yang sangat mudah dan cepat namun berakhir dengan kesulitan keuangan karena tidak mampu melunasi pinjaman serta bunga tinggi.

"Aktivitas literasi digital dan literasi finansial harus menjadi hal primer dalam masyarakat terutama kepada calon generasi emas dan keluarganya demi menjaga finansial mereka saat ini dan masa depan. Jika kondisi finansial buruk maka akan sulit mencapai pendidikan yang layak dan tinggi. Berikutnya, menyusul masalah sosial akan meningkat, seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, angka kematian, tingkat pengangguran, hingga kriminalitas," sebut Yan Ardhianto dalam keterangan di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan upaya pemberantasan. Data dari OJK menyebutkan bahwa 9.062 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman online ilegal/penawaran pinjaman pribadi, dan 251 entitas gadai ilegal sudah dihentikan oleh Satgas OJK sejak tahun 2017 s.d Maret 2024. Namun demikian, meski sudah ada upaya pemberantasan, masih saja banyak masyarakat yang terjebak dengan pinjol ilegal.

Selain pinjol, hal lain yang tengah marak adalah judi online (judol) atau dikenal juga dengan judi daring. Kegiatan judol menjadi marak karena tidak perlu bertatap muka atau datang ke lokasi bandar. Cukup menggunakan gawai yang tersambung dengan internet dan hanya menyertakan nomor rekening bank atau dompet digital serta e-mail, maka pengguna sudah bisa mendapatkan akun di situs judi. Tanpa ada batasan, dapat dilakukan kapanpun dan tidak takut bisa tepergok keluarga, teman, atau aparat.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), di Januari 2024 telah diputus akses lebih dari 800 ribu konten judi online. Upaya pemberantasan judol dan pinjol harus dilakukan secara aktif dan profesional karena akses ke situs-situs tersebut masih bisa ditemukan.

Judol semakin menjadi ancaman yang sangat serius sebab mereka yang terjebak pinjol karena uangnya digunakan untuk bermain judol. Banyaknya orang yang terjebak dalam lingkaran utang pinjol dan sulit lepas dari kebiasaan judol ini sehingga memicu masalah ekonomi dan soial di masyarakat.

Bunga pinjaman yang diberikan sangat tinggi dan denda yang tidak transparan. Belum lagi ada rasa ketakutan akan ancaman karena tidak melunasi saat jatuh tempo dan rasa malu terhadap keluarga dan komunitasnya telah mengganggu kesehatan mental dan fisik. Sebagian besar yang menjadi korban adalah masyarakat kelas menengah kemudian masyarakat kelas bawah

Yan mengingatkan agar masyarakat khususnya generasi muda yang baru mulai mendapat penghasilan bahwa ketidaktahuan tentang risiko pinjol dan judol sedari awal sangat berbahaya karena berpotensi menyebabkan kecanduan, merusak produktivitas, dan menghancurkan hubungan sosial.

Banyak yang kehilangan uang dalam waktu singkat dan tetap terjebak dalam lingkaran utang. Untuk itu, Sequis mendorong anak muda Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan literasi finansial agar dapat mengelola keuangan dengan baik.

"Mengerti dan mampu menjalankan perencanaan keuangan dengan disiplin akan menolong Anda mampu mengelola pendapatan, terbiasa menabung, paham akan investasi yang formal, terhindar dari keputusan impulsif seperti mengambil pinjaman untuk bersenang-senang, terhindar dari pinjaman online dan judi online serta lebih memungkinkan dapat merencanakan masa depan," sebut Yan.

Pendapatan tinggi bukan jaminan menjadikan orang menjadi kaya. Hal penting adalah Anda berkeinginan kuat mengelola pendapatan dengan baik, berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, dan membiasakan diri dengan gaya hidup sederhana dan berhemat.

"Mengelola pendapatan dapat dimulai dengan langkah sederhana, yakni memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan utama dahulu, menyisihkan pendapatan untuk dana darurat sehingga jika ada keperluan mendadak tidak perlu meminjam, dan fokus meningkatkan aset dengan berinvestasi yang terencana dan jangka panjang serta melakukan mitigasi finansial melalui asuransi jiwa dan kesehatan," tambah Yan.

Asuransi jiwa dan asuransi kesehatan adalah bagian dari perencanaan keuangan karena bermanfaat melindungi kondisi finansial dari kerugian tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, dan kematian. Asuransi kesehatan, misalnya, akan berguna saat harus membayar biaya perawatan rumah sakit yang nilainya cenderung besar dan memaksa mencari pinjaman. Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider (IMC Shield) dari Sequis hadir dengan premi terjangkau. Pasien bisa mengoptimalkan masa penyembuhan karena saat perawatan medis bisa mendapat kamar dengan 1 tempat tidur dan manfaat asuransinya hingga Rp12 miliar per tahun.

Yan kembali menekankan pada perlunya berhati-hati saat akan berutang. Terutama pinjaman online karena selain mengancam keuangan juga karena utang di lembaga jasa keuangan akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Jika utang tidak terkendali akan menurunkan skor kredit dan sulit mengakses fasilitas kredit, seperti KPR atau KTA. Banyak juga perusahaan sudah menggunakan riwayat kredit calon karyawan dalam proses rekrutmen. Lagipula pinjaman ilegal berpotensi membuat data pribadi seperti KTP, NPWP, data bank, no telepon tersebar luas dan disalahgunakan untuk pencurian identitas atau penipuan.

Program 3 juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik. Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim satgas perumahan, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, yang dikutip di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75 juta -Rp100 juta. Jadi, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi multiplier effect ke 183 sub sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand).

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,” katanya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa salah satu pertimbangan utama ketika melakukan kebijakan hilirisasi pada suatu komoditas adalah pangsa pasar.

Menurutnya, untuk hilirisasi komoditas, yang pertama harus menjadi perhatian yakni menciptakan pangsa pasarnya terlebih dahulu.

“Jangan sampai ketika kita melakukan hilirisasi semua komoditas, nggak ada pasar-pasarnya lagi," kata Nailul, di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia, pasar menjadi bagian yang sangat penting untuk menyukseskan kebijakan hilirisasi. Secara otomatis, sambungnya, dengan adanya permintaan maka komoditas tersebut mempunyai nilai tambah yang mampu memberikan pemasukan bagi negara.

Di sisi lain, dalam kebijakan hilirisasi juga harus mengutamakan keberlanjutan bagi lingkungan.Dia memberi contoh komoditas kelapa sawit yang mampu memberikan dampak dari hulu ke hilir. Menurut dia, yang tidak boleh dilupakan dalam hilirisasi kelapa sawit adalah bagaimana produktivitas kelapa sawit tersebut bagi lingkungan.

"Pembakaran lahan dan sebagainya yang akhirnya menimbulkan hilirisasi sawit itu, dia tidak baik bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan sebagainya. Jadi kompensasi sebenarnya hilirisasi itu, harus mengedepankan aspek dari sustainability-nya atau aspek dari keberlanjutan," ujarnya.

Dia pun menilai bahwa Indonesia sejatinya mempunyai banyak riset terkait dengan komoditas-komoditas mana saja yang siap untuk hilirisasi. Sehingga, pemerintahan yang baru hanya perlu mereplikasi dan mengimplementasikan laporan-laporan tersebut.

Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menggelar diskusi lanjutan bersama para calon kepala daerah. Dalam acara “Dialog Bersama Ibu Endah Subekti Kuntariningsih” di Pendopo Pertemuan Taman Watu Resort, Bolang Girikarto Panggang, Kabupaten Gunungkidul, RTMM DIY mendukung setiap upaya perlindungan terhadap para pekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT) yang saat ini mengalami berbagai ancaman serius dari regulasi yang memberatkan.

Ketua Pimpinan Daerah FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyatakan IHT menjadi salah satu sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja besar. Saat ini RTMM DIY tercatat memiliki 5.250 orang anggota yang mayoritas bekerja di pabrik rokok. “Para pekerja ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari rantai pasok tembakau, mulai dari petani hingga pedagang yang memasarkan produk tembakau,” kata Waljid di Gunungkidul (19/10).

Di antara regulasi yang memberatkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024) yang di dalamnya mengatur larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta pelarangan iklan media luar ruang dalam radius 500 meter. Selain itu, ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan PP 28/2024 juga mengancam ekosistem tembakau secara keseluruhan. Aturan ini menyeragamkan kemasan produk rokok dan menghilangkan identitas dan merek produk tembakau sehingga akan menjadi sulit untuk membedakan produk rokok legal dan rokok ilegal.

Menanggapi aturan ini, berbagai pihak telah melayangkan protes keras dan mendesak aturan tersebut untuk dikaji ulang serta dibatalkan implementasinya. Kebijakan yang memberatkan itu tidak hanya akan mengancam para pekerja di pabrik rokok, namun juga para petani dan pedagang. Akibatnya, petani tembakau serta pedagang kelontong yang sebagian besar adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan kesulitan memasarkan produk tembakau yang selama ini menjadi sumber pemasukan untuk sehari–hari. “Di saat yang sama para pekerja pabrik juga masih dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena kondisi ekonomi yang tidak menentu,” kata Waljid.

Padahal, petani dan pelaku UMKM merupakan profesi yang saat ini banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul untuk menyambung hidup. Keberadaan para petani, pekerja, dan pelaku UMKM menjadi komponen sangat penting dalam sosial ekonomi Gunungkidul.

Data Badan Pusat Statistik mencatat luas areal perkebunan tembakau milik rakyat di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 113,31 hektare dengan produksi 63,84 ton . Adapun jumlah masyarakat yang membuka usaha skala UMKM sampai September 2024 mencapai 58.740 orang, meningkat dibandingkan akhir tahun 2023 sebanyak 57.761 orang .

Oleh karena itu, RTMM DIY mengapresiasi berbagai langkah calon kepala daerah yang berupaya memberikan perlindungan terhadap petani dan pelaku UMKM. “Perlindungan yang diberikan oleh pemimpin daerah penting untuk menjaga kelangsungan hidup saudara kami para petani dan pedagang kecil, tetapi juga para pekerja yang mata pencahariannya saat ini selalu penuh ketidakpastian,” kata Waljid.

RTMM DIY mengaku sedikit lega dan menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok tahun 2025 sebagai langkah tepat dan bijaksana bagi keberlangsungan ekosistem tembakau. Harapannya, keputusan-keputusan seperti ini terus konsisten diberlakukan sehingga tidak ada kenaikan tarif cukai berlipat di tahun-tahun berikutnya.

Calon Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan potensi yang dimiliki oleh sektor tembakau di Gunungkidul tidak boleh diganggu, justru perlu didukung untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan mengakomodir program untuk tembakau. Karena selama ini, petani tembakau sangat berpotensi menciptakan keuntungan dan kesejahteraan yang besar di daerahnya, khususnya Gunungkidul,” kata Endah.

Endah juga mengungkapkan dalam membuat suatu kebijakan untuk sektor tembakau, salah satunya yang sedang disoroti yaitu PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes yang berencana mengatur kemasan rokok polos tanpa merek, maka pemangku kepentingan harus mendengar suara seluruh pihak, terutama suara petani tembakau.

“Dalam pembuatan kebijakan, suara petani tembakau sangat penting untuk didengar. Pentingnya mengadakan public hearing dan mengundang petani tembakau. Jangan sampai justru suatu kebijakan malah merugikan petani,” ungkapnya.

Mewakili RTMM DIY, Waljid kembali memaparkan tiga rekomendasi yang ditujukan kepada calon kepala daerah di Gunungkidul. Pertama, RTMM DIY memohon perlindungan dan dukungan kepada calon kepala daerah untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau, termasuk melalui kebijakan daerah yang adil dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang optimal.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu menghindari membuat kebijakan pertembakauan yang memberatkan dan mengancam mata pencaharian pekerja. Termasuk di dalamnya membatalkan rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Permenkes dan mengkaji ulang PP 28/2024, terutama terkait pasal-pasal yang mengganggu keberlangsungan industri tembakau.

Ketiga, RTMM DIY memohon kepada calon kepala daerah untuk melindungi pekerja dan buruh pabrik rokok dengan memastikan tidak ada kenaikan cukai rokok pada tahun 2025 dan menghindari kenaikan cukai yang tinggi pada tahun 2026. “Melalui diskusi lanjutan ini, kami berharap komitmen calon kepala daerah untuk melindungi dan mendukung keberlangsungan sektor tembakau sebagai salah satu upaya menjaga mata pencaharian pekerja di industri padat karya yang telah berkontribusi besar,” tutupnya.

Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta para calon kepala daerah untuk memberikan perlindungan kepada industri hasil tembakau (IHT) sebagai salah satu sektor padat karya. Hal ini menjadi topik pembahasan dalam ‘Dialog Bersama Bapak Abdul Halim Muslih’ yang diadakan RTMM DIY di Gudang Tembakau Selopamioro Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dialog ini merupakan kelanjutan dari diskusi pertama yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Ketua PD FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyatakan IHT merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara besar. Saat ini, RTMM DIY memiliki anggota sekitar 5.250 orang pekerja yang mayoritas bekerja di pabrik rokok. Sayangnya, belakangan IHT mendapatkan ancaman bertubi-tubi dari berbagai aturan pemerintah yang memberatkan.

Tak hanya di perkotaan, ekosistem tembakau juga menjadi tumpuan masyarakat yang hidup di pedesaan. Terlebih, pemerintah saat ini sedang gencar menggalakan pembangunan dari desa dan dusun sebagai wilayah terkecil dari interaksi sosial ekonomi masyarakat. “Tentu kami sangat mengapresiasi program calon kepala daerah yang berupaya memulai pembangunan dari dusun dan desa. Dari dusun dan desa inilah para petani dan pekerja di sektor tembakau memiliki keluarga yang harus mereka jaga kehidupannya,” kata Waljid di Bantul, (18/10).

Waljid menjelaskan di tengah ancaman gelombang PHK akibat situasi ekonomi yang tidak stabil, para pekerja sektor tembakau kini resah akibat berbagai regulasi pemerintah yang sangat memberatkan dan tidak adil. Di antara regulasi itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024) yang di dalamnya memuat larangan sepihak penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta pelarangan iklan media luar ruang dalam radius 500 meter. Hal ini berdampak langsung bagi mata pencaharian toko kelontong dan pekerja kreatif.

Selain itu, ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan PP 28/2024 juga semakin memperburuk keadaan. Aturan ini akan menyeragamkan produk rokok dan menghilangkan identitas dan merek produk tembakau sehingga akan menjadi sulit untuk membedakan produk rokok legal dan rokok ilegal. Di saat yang sama, aturan ini akan berdampak buruk pada usaha pemilik warung kecil yang omzetnya besar dari produk tembakau.

Padahal, petani tembakau dan cengkeh menggantungkan harapan pada industri hasil tembakau untuk menyerap hasil panen mereka. Regulasi ekstrim dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes akan berdampak langsung pada mata pencaharian petani untuk memasarkan hasil panennya. Keberadaan industri, baik skala besar maupun skala kecil dan menengah, selama ini mampu memberikan kepastian bagi para petani tembakau untuk menyalurkan hasil panennya. “Ancaman terhadap industri dan sistem pemasaran tak hanya akan membuat para pekerja kehilangan pendapatan, tetapi saudara-saudara kami para petani juga akan turut terdampak,” kata Waljid.

Sejumlah pihak telah melayangkan protes keras terhadap berbagai aturan yang memberatkan ini. Mereka mendesak agar aturan tersebut ditinjau ulang bahkan dibatalkan. “Aturan ini jelas akan mengancam anggota kami yang sekarang harus dilindungi dari ancaman PHK. Terus terang, kami kecewa terhadap Kementerian Kesehatan dan tegas menolak berbagai aturan tersebut. Kami berharap para calon kepala daerah khususnya di Kabupaten Bantul berkenan memberikan perlindungan atas semua ketidakadilan ini,” tegasnya.

Di lain sisi, RTMM DIY sendiri mengapresiasi keputusan Kementerian Keuangan yang tidak menaikkan cukai rokok 2025 serta menilainya sebagai langkah tepat dan bijaksana bagi keberlangsungan ekosistem tembakau. Keputusan ini diharapkan akan terus konsisten diberlakukan di tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak membebani pekerja lagi.

Data Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat, daerah ini memiliki 75 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Kabupaten Bantul memiliki 933 pedukuhan dengan pertanian sebagai andalan utama mata pencaharian masyarakat. Bantul juga termasuk kabupaten di mana sebagian masyarakat, khususnya kaum Nahdliyin, menggantungkan mata pencaharian terhadap sektor tembakau. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan luas areal perkebunan tembakau rakyat di Bantul pada tahun 2023 mencapai 71,96 hektare dengan produksi 81,75 ton.

Sebagai daerah sentra tembakau, Kabupaten Bantul memiliki sejumlah Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan pengusaha tembakau daerah lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakan perekonomian daerah. Maka, RTMM DIY menekankan perlu adanya perlindungan menyeluruh kepada industri tembakau, termasuk para pekerja di dalamnya, khususnya pekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Calon Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, sepakat bahwa industri tembakau adalah bagian budaya sejak lama, namun terus dibenturkan dengan aspek hukum dan kesehatan. Maka dari itu, Abdul berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas pertanian tembakau yang sudah menjadi sumber kesejahteraan warga Bantul.

“Budidaya tembakau harus lebih baik tidak hanya di hulu tapi juga pemasarannya. Perlu ada semangat untuk bagaimana membudidaya dan memasarkan tembakau yang lebih baik, saya rencanakan itu dalam program kedepan,” ungkapnya.

Abdul mengatakan Selomapiro menjadi desa yang banyak mendapatkan bantuan sarana dan prasarana padat karya, sehingga ia tegas berupaya untuk terus meningkatkan potensi Selomapiro menuju desa sejahtera dengan berbagai program seperti pembangunan jalan, hilirisasi air bersih yang memadai, hingga prioritas pemanfaatan lahan pertanian juga pupuk yang berkualitas bagi petani tembakau.

Adapun terkait PP 28/2024 dan kemasan rokok polos tanpa merek, Abdul menilai adanya kontradiksi berbagai kepentingan terhadap kesehatan. Abdul mengatakan penting bagi pemerintah pusat untuk melihat kepentingan tata niaga rokok dari hulu ke hilir yang telah mensejahterakan jutaan orang, termasuk warga Bantul.

“Aturan tersebut menjadi kontradiksi di Indonesia karena kalau sifatnya melarang rokok, jutaan orang akan alami pengangguran dan pertanian tembakau akan mati,” tegasnya.

Mewakili RTMM DIY, Waljid juga kembali menyampaikan tiga rekomendasi yang ditujukan kepada calon kepala daerah di Bantul. Pertama, RTMM DIY memohon perlindungan dan dukungan kepada calon kepala daerah untuk keberlangsungan industri tembakau, termasuk melalui kebijakan daerah yang adil dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang optimal.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu menghindari kebijakan pertembakauan yang memberatkan dan mengancam mata pencaharian pekerja. Termasuk di dalamnya membatalkan rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Permenkes dan mengkaji ulang PP 28/2024, terutama terkait pasal-pasal yang mengancam keberlangsungan industri tembakau.

Ketiga, RTMM DIY memohon calon kepala daerah melindungi pekerja dan buruh pabrik rokok dengan memastikan tidak ada kenaikan cukai rokok pada tahun 2025 dan menghindari kenaikan cukai yang tinggi pada tahun-tahun berikutnya. “Melalui dialog ini, kami berharap komitmen calon kepala daerah untuk melindungi dan mendukung keberlangsungan sektor tembakau sebagai salah satu upaya menjaga mata pencaharian para petani dan pekerja industri padat karya yang telah berkontribusi terhadap bangsa dan negara,” tutup Waljid.

Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyarankan kepada Presiden RI yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, untuk memberikan insentif kepada investor pengembangan panas bumi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

“Kalau Prabowo mau mengoptimalkan pemanfaatan geotermal, ya dengan menciptakan suatu sistem iklim investasi yang ramah. Mungkin kita bisa memberikan insentif ke investor-investor yang mau masuk, itu pasti menarik bagi investor,” kata Fahmy Radhi dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Fahmy, investasi yang dilakukan tidak hanya terhadap sistem pembangkit listriknya saja, melainkan juga infrastruktur logistiknya. Pasalnya, lokasi sumber panas bumi sebagian besar berada di daerah pegunungan yang aksesnya sulit.

Adapun alternatif lainnya adalah membangun sendiri sarana dan prasarana jalan tersebut dengan menggunakan Anggarapan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat, atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah daerah.

“Seperti yang dilakukan Jokowi memberikan insentif fiskal yang besar terhadap investor (hilirisasi) nikel maka banyak investor China yang masuk. Nah, di (pengembangan) geotermal itu tidak dilakukan oleh Jokowi maka kini Prabowo sebaiknya prioritaskan,” ucap Fahmy.

Dia meminta kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto untuk selalu konsisten serta berkomitmen penuh dalam mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia demi mencapai target net zero emission 2060.

Dirinya pun mengaku khawatir dengan tingkat bauran energi bersih di Indonesia yang tercatat hanya sekitar 12,5%. Angka tersebut jauh dari target 23% yang diwacanakan untuk dapat tercapai pada tahun 2025 mendatang.

Tudingan “dirty nickel” yang ditujukan pada komoditas nikel asal Indonesia, harus disikapi serius oleh pelaku industri maupun pemerintah. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menunjukkan komitmen tata kelola industri nikel yang memenuhi kaidah keberlanjutan (sustainability).

Meski demikian, komitmen ini tidak bisa hanya berdasar klaim sepihak. Karena itu, perlu validasi melalui audit oleh pihak independen. Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus P. Sari menyebut, salah satu auditor independen dengan standar pengelolaan tambang yang terkenal paling ketat di dunia adalah Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

“Karena di dalam IRMA ini ada NGO-NGO (non-government organization) yang kritis dan galak. Sehingga kalau tidak benar-benar serius (saat diaudit), maka tidak akan dapat (lolos audit),” jelas Agus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pakar sustainability dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut, mengakui bahwa industri nikel di Indonesia terdiri dari banyak pelaku usaha, sehingga secara umum memang belum ada audit yang mencakup keseluruhan pengelolaan industri penambangan nikel di Indonesia.

Karena itu, Agus mendorong agar pelaku industri nikel berinisiatif untuk bersedia diaudit oleh auditor independen seperti IRMA. “Ada perusahaan yang berkomitmen untuk sustainable dan berani mengundang IRMA (untuk diaudit),” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada 7 Oktober lalu, IRMA merilis pernyataan terkait komitmen PT Trimegah Bangun Persada, Tbk atau Harita Nickel yang beroperasi di Pulai Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk melakukan penilaian independen pihak ketiga terhadap standar IRMA terkait pertambangan yang bertanggung jawab. IRMA menyebut, audit ini merupakan yang pertama di Indonesia. “Audit ini jadi preseden positif bagi industri nikel Indonesia,” ujar Agus.

Menurut Agus, saat ini buyer dari Eropa maupun Amerika Serikat (AS) memiliki concern kuat terhadap aspek sustainability. Karena itu, apabila industri nikel Indonesia tidak menjalankan standar sustainability dengan baik, maka produk nikel Indonesia akan sulit bersaing di pasar global. “Harus diakui, buyer nikel makin kritis. Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi aspek sustainability, mereka akan cari dari negara lain” tegasnya.

Karena itu, menurut Agus, pelaku industri nikel Indonesia harus bergerak cepat untuk menunjukkan komitmen pada aspek sustainability. Dia mengakui, proses audit sebagaimana yang dilakukan IRMA terhadap Harita Nickel pasti tidak akan mudah. “Ini pasti rumit dan sensitif. Apalagi ini yang pertama, jadi akan dilihat semua pihak. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh (perusahaan nikel) yang lain,” pungkasnya.

Senada dengan Agus, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) Septian Hario Seto menyatakan, pemerintah mengapresiasi inisiatif Harita Nickel untuk menjalani audit ketat oleh IRMA. Upaya ini menggarisbawahi pentingnya penyelarasan industrialisasi nasional dengan standar global. “Ini penting untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Nilai tukar rupiah tampak menunjukkan performa positif pada perdagangan Senin, 21 Oktober 2024. Berdasarkan data RTI Business pada pukul 09.30 WIB, mata uang Indonesia terapresiasi tipis 13 poin atau 0,08% sehingga kursnya saat ini berada di angka Rp15.449 per dolar AS.

Adapun apabila dihadapkan dengan mata uang global, rupiah terpantau menampilkan kinerja yang cukup baik. Merujuk dari sumber yang sama, nilai mata uang Garuda itu menanjak atas euro (0,04%) dan poundsterling (0,10%), namun masih merosot atas dolar Australia (-0,13%).

Sementara jika disandingkan dengan mata uang Asia, rupiah tampak lebih perkasa. Sebab, mata uang Indonesia itu menghijau atas lima mata uang dan hanya memerah atas tiga mata uang Asia.

Rupiah hari ini tunduk atas yuan (-0,05%), yen (-0,13%), dan won (-0,18%). Namun, kompak tangguh atas dolar Hong Kong (0,10%), ringgit (0,03%), dolar Singapura (0,03%), baht (0,13%), dan dolar Taiwan (0,27%).

Pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10) kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau berada di zona hijau pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (21/10).

Berdasarkan data RTI Business pada pukul 09.15 WIB, indeks Indonesia itu menguat 0,31% dan mendapat tambahan 24,19 poin sehingga posisinya aman di level 7.784,25.

Pergerakan saham pada awal perdagangan hari ini juga tampak didominasi oleh tren positif. Merujuk dari sumber yang sama, ada 218 saham terapresiasi, 190 saham terkoreksi, dan 208 saham stagnan.

Sebelum menempati levelnya saat ini, IHSG sempat berada pada posisi yang lebih tinggi di level 7.795,08. Sementara posisi terendahnya berada pada level 7.761,41.

Per pagi hari ini, IHSG tercatat telah memperjualbelikan 3,89 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 182.583 kali. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp1,40 triliun.

Supermom, platform data parenting terkemuka di Asia Tenggara, berhasil mencatatkan retensi klien 100% dari mitra Fortune 500, termasuk nama-nama besar seperti Unilever, Nestlé, Johnson & Johnson, dan Kimberly Clark. Pencapaian ini pun tak lepas dari dukungan perusahaan modal ventura terkemuka di kawasan Asia Tenggara, AC Ventures.

Sejak diluncurkan pada 2022, Supermom telah mengumpulkan lebih dari 3 juta ibu dalam 6.000 grup online privat, yang memberikan merek akses ke data yang sebelumnya sulit diperoleh. Dengan lebih dari 100 mitra merek, platform ini berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan barang konsumen terkemuka dan para ibu, yang merupakan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga.

Dalam episode terbaru podcast "Indonesia Digital Deconstructed," CEO Luke Lim berbicara tentang bagaimana Supermom memanfaatkan pengaruh besar yang dimiliki perempuan dalam keputusan pembelian.

"Ibu adalah pusat dari keputusan pengeluaran rumah tangga. Kami membantu mereka menggunakan pengaruh ini, tidak hanya untuk keputusan pribadi, tetapi juga untuk menghasilkan uang melalui dukungan produk. Ini menguntungkan baik para ibu maupun perusahaan yang mencari keterlibatan konsumen yang nyata."

Merek yang bekerja sama dengan Supermom mendapatkan akses ke konten dari para ibu yang berbagi informasi tentang preferensi dan pengalaman produk mereka. Konten ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih cocok dengan konsumen lokal.

"Komunitas kami tidak hanya memberikan umpan balik—para ibu secara aktif memberi peringkat pada merek dan ikut serta dalam survei, memberikan data berharga bagi perusahaan," kata Lim. "Kami dapat cepat menggerakkan ribuan ibu untuk mendiskusikan suatu produk, menciptakan momentum yang dapat meningkatkan visibilitas merek secara signifikan," sambungnya.

Melihat ke depan, Lim percaya bahwa Supermom akan menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga di Asia Tenggara. Supermom berkomitmen untuk mendukung parenting di setiap tahap, dari kehamilan hingga membesarkan anak-anak, dengan menyediakan sumber daya edukatif dan peluang pendapatan.

"Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kami ingin melibatkan 20% hingga 30% dari komunitas parenting di Asia Tenggara. Kami ingin parenting mengandalkan platform kami sebagai sumber terpercaya untuk belajar dan menghasilkan, memastikan mereka merasa didukung di setiap langkah perjalanan mereka," ungkapnya.

Dengan rencana pertumbuhan ambisius untuk tahun 2024 dan seterusnya, Supermom siap meningkatkan kehadirannya di pasar dan menetapkan standar baru untuk keterlibatan yang autentik dan berbasis komunitas yang menarik bagi parenting di Asia Tenggara.