PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu, bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini. Dia berharap kolaborasi BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Sementara itu, Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Tudingan “dirty nickel” yang ditujukan pada komoditas nikel asal Indonesia, harus disikapi serius oleh pelaku industri maupun pemerintah. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menunjukkan komitmen tata kelola industri nikel yang memenuhi kaidah keberlanjutan (sustainability).

Meski demikian, komitmen ini tidak bisa hanya berdasar klaim sepihak. Karena itu, perlu validasi melalui audit oleh pihak independen. Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus P. Sari menyebut, salah satu auditor independen dengan standar pengelolaan tambang yang terkenal paling ketat di dunia adalah Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

“Karena di dalam IRMA ini ada NGO-NGO (non-government organization) yang kritis dan galak. Sehingga kalau tidak benar-benar serius (saat diaudit), maka tidak akan dapat (lolos audit),” jelas Agus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pakar sustainability dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut, mengakui bahwa industri nikel di Indonesia terdiri dari banyak pelaku usaha, sehingga secara umum memang belum ada audit yang mencakup keseluruhan pengelolaan industri penambangan nikel di Indonesia.

Karena itu, Agus mendorong agar pelaku industri nikel berinisiatif untuk bersedia diaudit oleh auditor independen seperti IRMA. “Ada perusahaan yang berkomitmen untuk sustainable dan berani mengundang IRMA (untuk diaudit),” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada 7 Oktober lalu, IRMA merilis pernyataan terkait komitmen PT Trimegah Bangun Persada, Tbk atau Harita Nickel yang beroperasi di Pulai Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk melakukan penilaian independen pihak ketiga terhadap standar IRMA terkait pertambangan yang bertanggung jawab. IRMA menyebut, audit ini merupakan yang pertama di Indonesia. “Audit ini jadi preseden positif bagi industri nikel Indonesia,” ujar Agus.

Menurut Agus, saat ini buyer dari Eropa maupun Amerika Serikat (AS) memiliki concern kuat terhadap aspek sustainability. Karena itu, apabila industri nikel Indonesia tidak menjalankan standar sustainability dengan baik, maka produk nikel Indonesia akan sulit bersaing di pasar global. “Harus diakui, buyer nikel makin kritis. Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi aspek sustainability, mereka akan cari dari negara lain” tegasnya.

Karena itu, menurut Agus, pelaku industri nikel Indonesia harus bergerak cepat untuk menunjukkan komitmen pada aspek sustainability. Dia mengakui, proses audit sebagaimana yang dilakukan IRMA terhadap Harita Nickel pasti tidak akan mudah. “Ini pasti rumit dan sensitif. Apalagi ini yang pertama, jadi akan dilihat semua pihak. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh (perusahaan nikel) yang lain,” pungkasnya.

Senada dengan Agus, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) Septian Hario Seto menyatakan, pemerintah mengapresiasi inisiatif Harita Nickel untuk menjalani audit ketat oleh IRMA. Upaya ini menggarisbawahi pentingnya penyelarasan industrialisasi nasional dengan standar global. “Ini penting untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi sejumlah data pengusaha nakal di sektor kelapa sawit yang tidak membayar pajak. Prabowo akan mengejar pengemplang pajak yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp 300 triliun.

Berkaitan dengan hal itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP membenarkan adanya temuan itu. Meskipun begitu, Kepala BPKP Yusuf Ateh belum bisa merinci detai mengenai hasil temuannya karena masih dalam proses audit.

“Masih dalam proses diaudit sekarang,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (11/10).

Potensi Pendapatan Negara dari Pengemplang Pajak

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain. “Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

Kekurangan pajak itu akan diperoleh dari tiga sumber. Pertama dari kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yang kalah di pengadilan dan tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun belum disetor ke negara.

Kedua, praktik kecurangan pajak dengan melakukan manipulasi atau transfer pricing. Ini juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan diincar Prabowo.

Adapuan transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” ujar Drajad.

Ketiga, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan sejumlah pengusaha nakal yang tidak melunasi pembayaran pajak. Pemerintah ingin yang semua pihak memenuhi kewajiban pajak.

Bahkan, Prabowo sudah memegang data yang mengungkap indikasi pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Data tersebut diperoleh langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pengusaha dari industri perkebunan kelapa sawit.

“Dikonfirmasi dari Kementerian LHK ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim, Senin (7/10).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap Prabowo sudah mengantongi data kebocoran penerimaan negara sebesar Rp300 triliun. Laporan ini didapat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan data tersebut berasal dari penelusuran lembaganya. “Benar itu,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan saat dikonfirmasi Jumat, 11 Oktober 2024.

Namun Yusuf masih enggan membeberkan rincian hasil temuan dari lembaga yang mengawasi keuangan negara itu. Begitu pula dengan nilai potensi penerimaan negara yang disebut Hashim. “Nanti saja, masih dalam proses audit,” kata dia.

Sebelumnya Hashim Djojohadikusumo mengatakan kerugian negara berasal dari masalah di industri kelapa sawit. “Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ujarnya dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Adik kandung presiden terpilih tersebut membeberkan, Prabowo bakal mengejar potensi penerimaan tersebut untuk tambahan anggaran negara. Khususnya untuk membantu pembiayaan beberapa program unggulan seperti pembangunan sekolah dan makan bergizi gratis.

Tudingan itu direspons oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, mengaku tidak mengetahui potensi kerugian dimaksud. Namun ia menduga terkait dengan tata kelola sawit di kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU No 6 tahun 2023.

Setelah UU terbit, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas untuk menangani tata kelola industri kelapa sawit khususnya yang berada di kawasan hutan. Sesuai pasal 110A UU Cipta Kerja, pengusaha yang belum memenuhi persyaratan izin wajib menyelesaikan sebelum 2 November 2023. Jika tidak, maka akan mendapat denda administratif atau pencabutan perizinan.

Sementara pasal 110B mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di kawasan hutan. Dia menduga masalah persyaratan itulah yang disebut Hashim sebagai potensi penerimaan negara yang hilang. "Mungkin ini yang dianggap mengemplang padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua susah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," ujarnya.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap Prabowo sudah mengantongi data kebocoran penerimaan negara sebesar Rp300 triliun. Laporan ini didapat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan data tersebut berasal dari penelusuran lembaganya. “Benar itu,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan saat dikonfirmasi Jumat, 11 Oktober 2024.

Namun Yusuf masih enggan membeberkan rincian hasil temuan dari lembaga yang mengawasi keuangan negara itu. Begitu pula dengan nilai potensi penerimaan negara yang disebut Hashim. “Nanti saja, masih dalam proses audit,” kata dia.

Sebelumnya Hashim Djojohadikusumo mengatakan kerugian negara berasal dari masalah di industri kelapa sawit. “Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ujarnya dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Adik kandung presiden terpilih tersebut membeberkan, Prabowo bakal mengejar potensi penerimaan tersebut untuk tambahan anggaran negara. Khususnya untuk membantu pembiayaan beberapa program unggulan seperti pembangunan sekolah dan makan bergizi gratis.

Tudingan itu direspons oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, mengaku tidak mengetahui potensi kerugian dimaksud. Namun ia menduga terkait dengan tata kelola sawit di kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU No 6 tahun 2023.

Setelah UU terbit, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas untuk menangani tata kelola industri kelapa sawit khususnya yang berada di kawasan hutan. Sesuai pasal 110A UU Cipta Kerja, pengusaha yang belum memenuhi persyaratan izin wajib menyelesaikan sebelum 2 November 2023. Jika tidak, maka akan mendapat denda administratif atau pencabutan perizinan.

Sementara pasal 110B mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di kawasan hutan. Dia menduga masalah persyaratan itulah yang disebut Hashim sebagai potensi penerimaan negara yang hilang. "Mungkin ini yang dianggap mengemplang padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua susah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," ujarnya.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, langkah audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan di suatu kementerian. Hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai menteri.

Ia lantas bercerita, ada satu kementerian tidak punya memiliki data lahan sawit. Namun, kemudian diketahui 3,1 juta lahan sawit tidak terdaftar.

"Misalnya ada satu satu kementerian data kelapa sawit dia nggak punya berapa juta hektar, kita punya, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus. Kemarin baru diumumkan 3,1 juta ha tidak register," katanya dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Hal itu pun direspons presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo berniat menangkap tapi ditenangkan Luhut.

"Beliau bilang 'Bang kita tangkap aja'. Tenang Mr President saya bilang, biar bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar," ungkapnya.

Luhut lantas mengatakan, spirit dari presiden terpilih gasnya kencang. Menurutnya, perlu direm-rem sedikit.

"Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang malah mungkin perlu direm-rem sedikit," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak pernah meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tambahan anggaran disebut langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menelepon sang Bendahara Negara.

"Saya nggak pernah minta tambahan (anggaran), yang minta presidennya, karena yang minta pak presiden langsung telepon beliau (Sri Mulyani) kalau tugas baru," ungkap Basuki yang membuat gelak tawa tamu undangan dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sri Mulyani yang juga hadir dalam acara tersebut tertawa. Dia bilang bahwa Basuki santai soal tambahan anggaran karena presiden yang meminta langsung.

"Teleponnya ke Pak Bas dan ke saya langsung. Jadi beliau (Basuki) tinggal ongkang-ongkang, udah ditelepon pak presiden," beber Sri Mulyani.

Sebelum itu, dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan hubungan pertemanannya dengan Basuki tidak selalu rukun seperti yang terlihat. Dia bilang Kementerian PUPR selalu meminta tambahan anggaran, sementara sebagai Bendahara Negara harus membaginya kepada semua kementerian dan lembaga (K/L).

"Kalau saya sama Pak Bas, mungkin masyarakat melihatnya selalu kelihatan rukun, itu tidak selalu begitu, tidak selalu. Karena semuanya tahu, beliau selalu meminta tambahan dan kami sebagai Bendahara Negara harus membagi kepada semua kementerian/lembaga sampai daerah yang semuanya pasti tidak ada yang volatil minta turun, tapi selalu minta nambah," tutur Sri Mulyani.

"Jadi ya kami selalu kemudian, 'Pak Bas agak direm sedikit, tolong yang ini'. Jadi itulah, tapi karena hubungan kami adalah secara profesional, saling menghormati dan saling memahami tugas masing-masing, maka kami bisa terus menjaga hubungan baik personal maupun kelembagaan yang baik," tambahnya.

Sri Mulyani menyebut hal itu menjadi dinamika yang sering terjadi. Dikarenakan hubungan baiknya berdasarkan kecintaan pada republik bersama, keduanya pun disebut bisa bertukar pikiran dan mencoba mencari solusinya.

"Kalau kita menghadapi berbagai hal, ya saya menjelaskan, 'Pak, situasinya seperti ini'. Pak Bas 'saya harus membangun ini karena diminta dan besok harus diresmikan'. Nah, ini semuanya menjadi salah satu dinamika," ucap Sri Mulyani.

Momen Suara Menteri PUPR Basuki Bergetar saat Pamitan ke DPR

Momen Suara Menteri PUPR Basuki Bergetar saat Pamitan ke DPR

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan keberatan terkait rencana pemerintah untuk mewajibkan legal audit bagi perusahaan.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang merumuskan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum. Rancangan ini tidak merupakan aturan turunan dari undang-undang manapun, melainkan merupakan kewenangan Presiden dalam rangka pembinaan hukum.

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kepatuhan hukum melalui audit legal.

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, menyatakan bahwa sudah terdapat banyak peraturan terkait pelaporan dan audit perusahaan.

"Kami masih keberatan dengan rencana wajib legal audit karena banyaknya aturan yang sudah ada dapat menambah beban pelaku usaha," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (8/10/2024).

Sutrisno menambahkan bahwa penerapan legal audit berpotensi menambah biaya dan mengganggu aktivitas bisnis. "Beban biaya ini tentu akan memberatkan pelaku usaha, terutama di tengah kondisi bisnis dan investasi yang belum pulih," jelasnya.

Rencana kewajiban audit legal ini juga berisiko menambah beban bagi pelaku usaha yang sudah harus menghadapi berbagai jenis audit lainnya, seperti audit keberlanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), audit energi, dan audit dari kantor akuntan, serta audit SNI dan Bea Cukai.

Apindo juga mengkhawatirkan potensi moral hazard yang muncul dari proses audit tersebut.

Mereka berharap pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak lagi terjebak dengan kebijakan kontroversial yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Banyaknya aturan baru akan berdampak negatif pada iklim investasi dan bisnis yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah yang baru perlu menciptakan kondisi yang kondusif," ungkap Sutrisno.

Secara umum, legal audit akan dilakukan melalui pemeriksaan akta perusahaan, perizinan, aset, serta status bebas perkara perusahaan.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan mereka kepada publik serta aparat penegak hukum.

Nilai keamanan penerbangan di Indonesia mencatatkan angka di atas rata-rata dunia. Dari hasil Audit International Civil Aviation Organization (ICAO), nilai Effective Implementation (EI) yang diperoleh Indonesia adalah 88,53%.

Menurut Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, angka tersebut 13% lebih tinggi dibanding rata-rata dunia yang sebesar 75%.

"Jadi dalam audit yang dilakukan ICAO namanya, kita dinyatakan satu angka 88%, relatif tinggi. Rata-rata 75%. Jadi kita punya 13% dari angka rata-rata," katanya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (29/9/2024).

Oleh karena itu Menhub mengapresiasi kepada stakeholder terkait yang berkontribusi atas capaian tersebut. Ia lantas menyebut Bandara Indonesia jauh lebih bagus dibanding bandara-bandara di Eropa.

"Jadi kalau banyak orang lalu-lalang, banyak orang tidak jelas itu membuat standarnya itu turun. Jadi kalau kita friendly speaking ya kalau kita dibandingkan dengan bandara-bandara yang ada di Eropa, kita jauh lebih bagus," bebernya.

Pada kesempatan itu Menhub sempat meninjau infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, mulai dari kereta bandara, kereta kalayang, kondisi terminal bandara hingga menara Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC). Di situ dia menyebut bandara Soetta melayani lebih dari 1.000 penerbangan setiap hari.

"Sekarang itu di atas 1.000. Setiap hari ada 1.000 take off landing, sehingga total penumpang itu bisa sampai 180 ribu yang di Soetta," bebernya.

Dalam catatan detikcom, Indonesia kembali mencatatkan prestasi di kancah penerbangan internasional setelah mendapatkan nilai yang mengesankan dalam audit keamanan penerbangan oleh ICAO. Berdasarkan hasil audit tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memperoleh nilai Effective Implementation (EI) sebesar 88,53 persen.

Regional Director International Civil Aviation Organization of the Asia and Pacific (ICAO APAC) Office, Tao Ma, menyebut secara keseluruhan, capaian itu di atas rata-rata global yang saat ini berada di sekitar 70 persen.

"Rata-rata global saat ini sekitar 70 persen. Jadi Indonesia 80%," kata Tao Ma di acara Hub Talks bertajuk 'Future Ready Aviation Professionals, Strategies for Achieving Indonesia Emas 2045' di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).

Dalam audit ICAO tersebut, delapan aspek utama menjadi fokus evaluasi, yaitu sistem hukum, organisasi, perizinan personel, operasi, kelaikan udara, investigasi kecelakaan pesawat, layanan navigasi udara, serta standar di bandara. Setiap aspek ini dinilai secara mendalam untuk memastikan bahwa sistem penerbangan Indonesia memenuhi standar keamanan dan keselamatan internasional.

Federal Aviation Administration (FAA) mengungkapkan hasil investigasi pada pabrik pesawat Boeing. Salah satu hasilnya mengejutkan di mana diketahui pegawai pabrik pesawat tersebut ditekan untuk kerja cepat merakit pesawat daripada kualitas.

FAA mengatakan para pegawai Boeing juga tidak menerima pelatihan yang cukup. Laporan itu dipublikasikan oleh Subkomite Senat untuk Investigasi.

"Temuan tersebut mengungkap luasnya masalah produksi yang meresahkan, termasuk perjuangan Boeing untuk melatih dan memperlengkapi personel manufaktur secara memadai, mendokumentasikan dan mengendalikan komponen yang tidak sesuai secara menyeluruh, dan melakukan inspeksi kualitas yang memadai," kata laporan tersebut, yang dirilis kepada anggota subkomite sebagai memo, dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024).

Laporan tersebut juga mendokumentasikan contoh-contoh kelalaian keselamatan. Salah satu contoh yang paling mengerikan, menurut audit tersebut, adalah seorang mekanik Boeing yang menggunakan alat ukur rakitan untuk memeriksa celah antar komponen.

"Alat ini dibuat oleh mekanik, tidak sah, tidak dikalibrasi, tidak diberi tanda, tidak diinventarisasi atau disimpan. Mekanik tersebut telah mengakui telah menggunakan alat ini setidaknya selama tiga tahun. Ketika ditanya bagaimana mekanik pintu lainnya melakukan pengukuran ini, ia menyatakan mereka semua melakukan hal yang sama," ungkap laporan tersebut.

Laporan tersebut juga menyoroti tidak adanya kontrol proses untuk barang bekas. Hal itu menjadi sebuah masalah yang diangkat oleh seorang whistleblower dalam sebuah laporan CNN awal tahun ini.

Hasil audit khusus FAA selama enam minggu yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Kemungkinan hasil investigasi itu menambah tekanan pada perusahaan yang telah menghadapi serangkaian masalah tentang keselamatan pesawat dan pemogokan yang sedang berlangsung oleh 33.000 pekerja serikat.

Boeing memang tengah mengalami masalah belakangan ini. Terbaru, panel jendela pesawat Boeing 737 Max lepas. Pesawat itu dioperasikan oleh Alaska Airlines.

Meskipun tidak ada yang tewas atau terluka parah, insiden tersebut telah memicu banyak investigasi federal. Salah satu hasil investigasi pesawat tidak dilengkapi empat baut yang diperlukan untuk menahan jendela yang lepas itu agar tetap pada tempatnya.

Menanggapi kecelakaan itu, Boeing mengatakan pihaknya sedang berupaya melakukan perbaikan pada produksinya untuk memprioritaskan keselamatan dan kualitas.

"Kami telah mengambil langkah-langkah penting untuk menumbuhkan budaya keselamatan yang memberdayakan dan mendorong semua karyawan untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi itu akan membutuhkan fokus yang berkelanjutan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.