Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan sejumlah pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

Erick menegaskan Prabowo terus mendorong hilirisasi. Bahkan, sang Kepala Negara ingin membawa Indonesia menuju swasembada energi.

"Banyak program yang beliau (Presiden Prabowo) terus (dorong) hari ini, baik di rapat-rapat menteri, maupun di pengarahan tadi pagi, ataupun waktu (pembekalan Kabinet Merah Putih) di Magelang," jelasnya dalam Sambutan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Freeport dan Antam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11).

"Bagaimana (mencapai) swasembada energi, (swasembada) pangan, hilirisasi, kesehatan, pendidikan. Bahkan, illegal mining (sampai pemberantasan) judi online," tegas Erick.

Ia menegaskan target-target itu menjadi bukti keberpihakan pemerintah. Erick menyebut Prabowo ingin Indonesia lebih mandiri.

Erick lantas menyinggung kompleksitas dunia sekarang ini. Ia mengatakan dinamika global itu tidak mungkin membuat warga Indonesia selalu bahagia.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo perlu terus mencari cara untuk membuat warganya bahagia.

"Artinya, kita harus terus ada improvement. Hilirisasi adalah salah satu opsi yang tidak bisa ditawar," ucap Erick.

Salah satu bukti hilirisasi adalah produksi emas di Smelter Manyar Gresik milik PT Freeport Indonesia. PTFI diproyeksikan memproduksi 50 ton-60 ton emas per tahun.

Kini, sebagian produksi emas itu akan dipasok ke PT Aneka Tambang Tbk. Ini disepakati dalam kerja sama Freeport dan Antam.

"Kalau memang Antam butuh lebih dari 30 ton, kami juga siap. Kontraknya untuk tahap ini 5 tahun. Kalau dihitung dari nilainya sekitar US$12,5 miliar, tapi tergantung harga emas. Itu sekitar Rp200 triliun," jelas Direktur Utama Freeport Tony Wenas.

"Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kita, di mana emas yang kita produksi sebagian besar bisa dikonsumsi PT Antam," tambahnya.

Di lain sisi, Erick meminta PT Mineral Industri Indonesia (Persero) alias MIND ID selaku holding BUMN tambang mengembangkan ekosistem lain.

Ia menyodorkan usul pembentukan bullion bank alias bank emas sebagai upaya mengamankan pasar logam.

Erick menegaskan langkah ini juga bentuk hilirisasi. Nantinya, MIND ID didorong untuk bersinergi dengan Pegadaian hingga Bank Himbara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

“Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Nusron menjelaskan, pembentukan panitia satuan tugas yang khusus untuk membebaskan lahan-lahan proyek infrastruktur tersebut dilakukan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur.

Salah satu yang jadi prioritas yakni pengadaan lahan untuk penyelesaian lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Ini kami harus petakan dan siapkan panitia pengadaan tanah. Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara, tanah yang terlantar,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pengadaan lahan swasembada pangan Kementerian ATR/BPN bakal menargetkan pengadaan lahan sekitar 3 juta hektare (ha).

“Tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B [Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan] ya baru estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) diharapkan dapat membawa terobosan baru di tengah upaya mencapai swasembada energi.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (4/11/2024), resmi merombak susunan pengurus Pertamina. Melalui rapat tersebut, Kementerian BUMN menetapkan Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai komisaris utama.

JAKARTA,investor.id - Anggota DPR RI dari Fraksi  Partai Amanat Nasional (PAN), Putri Zulkifli Hasan, resmi menjabat sebaagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI. Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Komisi XII DPR RI memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi. Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Khususnya terkait dengan bidang energi. Dengan potensi alam yang ada seharusnya Indonesia sudah bisa memiliki kemandirian energi.

“Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” ujar Prabowo.

Dia menegaskan bahwa  Indonesia kaya akan komoditas sumber daya alam yang bisa  menghasilkan energi. Misalnya kelapa sawit yang bisa diolah menjadi solar dan  bensin. Indonesia juga memiliki energi bawah tanah geothermal yang cukup. Selain itu Indonesia memiliki komoditas batu bara serta memiliki potensi energi dari air.

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi.  Kita juga harus mengelola air dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” pungkas Prabowo.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero). Beberapa kursi petinggi perusahaan minyak pelat merah itu kini diisi oleh elit politik Partai Gerindra dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Simon Aloysius Mantiri ditunjuk untuk mengisi posisi direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Keputusan ini diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar pada Senin (04/11/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Simon tercatat pernah menjabat sebagai wakil ketua bendahara TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Selain itu, dia juga tercatat sebagai wakil sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2020 sampai dengan 2025.

Sebelum di posisinya sekarang, Simon lebih dulu ditunjuk sebagai komisaris utama dan komisaris independen Pertamina berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang dilaksanakan pada Senin (10/6/2024).

Saat itu, pengangkatan Simon sekaligus mengisi kekosongan kursi komisaris utama yang telah dilepas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada awal Februari 2024 lalu.

Selanjutnya, ada Mochamad Iriawan alias Iwan Bule yang diangkat menjadi komisaris utama Pertamina.

Iwan Bule merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Iwan juga merupakan wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023 dan menjadi anggota penasihat TKN Prabowo-Gibran.

Dia pernah menjabat sebagai ketua umum PSSI yang ke-19, usai dirinya menggantikan Iwan Budianto pada November 2019. Berdasarkan aturan yang berlaku, Iwan menjabat sebagai ketua umum PSSI hingga 2023.

Selain itu, ada Condro Kirono, wakil ketua koordinator strategis TKN Prabowo-Gibran yang menjabat sebagai komisaris independen Pertamina. Purnawirawan perwira tinggi Polri itu ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina pada 10 Juni 2024.

Sebelumnya, Condro tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (2021), Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) (2019), Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019), Kabaharkam Polri (2019), Kapolda Jateng (2016), Kakorlantas Polri (2014), Kapolda Riau (2013), Karobinops Sops Polri (2010), Dirlantas Polda Metro Jaya (2008), Dirlantas Polda Jatim (2007), Dirlantas Polda Kalsel (2006), Kapoltabes Yogyakarta Polda DIY (2004), Wadirlantas Polda Sumut (2003), dan Kapolresta Tegal Polda Jateng (2002).

Ambisi Swasembada Energi Prabowo

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.

Prabowo menegaskan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo dalam pidato pelantikannya.

Merespons arahan Prabowo tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil juga berencana untuk segera menemui dirut Pertamina baru, Simon Aloysius Mantiri untuk berkoordinasi meningkatkan lifting migas.

"Saya berkepentingan sekali dengan Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai Pertamina, dan secara teknis dia koordinasi sama kementerian ESDM," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

JAKARTA,investor.id - Desa memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Program ketahanan pangan melalui dana desa yang dijalankan, desa-desa di Indonesia dapat menjadi lumbung pangan yang menyediakan bahan makanan pokok yang berkualitas dan terjangkau.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Suanto berharap agara petani, nelayan, dan peternak di desa tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga berpartisipasi dalam hilirisasi produk, seperti mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah.

“Misalnya, hasil pertanian seperti jagung dan singkong dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bisa dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional," ucap Yandri dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Desa itu memegang peranan yang sangat penting karena Indonesia ini penduduknya lebih banyak tinggal di desa. "Hampir 73% Indonesia ini penduduknya ada di desa artinya  bangun desa bangun Indonesia sejatinya itu kita melakukan pembangunan yang merata, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Yandri.

Yandri mengatakan Presiden Prabowo menginginkan agar desa itu melakukan sesuatu yang terbaik buat negeri ini. karena dengan membangun desa maka Indonesia akan sejahtera akan bahagia akan makmur termasuk warganya. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut.

"Maksimalkan potensi alamnya, sumber daya alamnya, kekayaannya Indonesia semua ada termasuk jumlah penduduknya. Artinya kita dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia dipadupadankan cukup kita enggak perlu cari pasar yang lain pasar dalam negeri sudah cukup," ungkap Yandri.

Yandri menyampaikan, dana desa pada tahun 2025 hanya dibagi dua  dalam dua porsi yaitu bantuan langsung tunai dana desa dan dana operasional desa. Dengan kondisi tersebut diharapkan desa dapat lebih fleksibel dan maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki, dimana dapat mendukung swasembada pangan, swasembada energi, makan siang bergizi, dan hilirisasi.

Kemudian dalam hal swasembada energi, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan, seperti biogas, biomassa, tenaga surya, dan mikrohidro. Desa dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, agar desa dapat mandiri secara energi, sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

"Swasembada energi ini bukan hanya tentang kebutuhan energi di tingkat desa, tetapi juga upaya kita bersama untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ketika desa-desa bisa memproduksi dan memanfaatkan energi mereka sendiri, ini akan membawa manfaat ekonomi dan lingkungan yang besar," ungkapnya.

Selain itu, makan siang bergizi, penting bagi semua untuk memastikan bahwa pangan yang di konsumsi berkualitas dan bergizi. Program makan siang bergizi bagi masyarakat desa adalah langkah penting untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat desa.

"Ketika kita makan dari hasil panen yang kita tanam sendiri, ini menjadi cerminan dari kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi. kita bisa melaksanakan program pemberian makan siang bergizi di sekolah-sekolah dan tempat umum. Ini sangat penting untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan kuat, serta mampu belajar dengan baik," jelas Yandri.

Terkait hilirisasi, pemerintah sangat mendorong agar desa tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga turut serta dalam proses pengolahan produk.

"Melalui hilirisasi, nilai tambah produk desa akan meningkat, dan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan desa, dan mengurangi kemiskinan," pungkas Yandri.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkap sederet strategi untuk mencapai swasembada energi.

Sebagaimana diketahui, swasembada energi menjadi salah satu cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai dengan arahan Pak Menteri ESDM dalam rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu untuk kita dan juga (periode) Pak Jokowi waktu itu, menyampaikan bahwa produksi harus naik. Sehingga kita melihat sekarang apa jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Panjang yang harus dilakukan," kata Dwi, Jumat (1/11/2024).

Dwi menuturkan, untuk strategi jangka pendek, pihaknya akan agresif melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengeboran, walkover, dan well service. Saat ini, pengeboran sumur ditargetkan sekitar 1.000 sumur, mereaktivasi sumur idle well 1.000 sampai dengan 1.5000 sumur per tahunnya.

"Kita harus meningkatkan pengeboran jauh lebih dari itu. Sehingga saat ini mungkin jangka pendeknya kita harus dari 1.000, sudah naik ke 1.200 atau 1.300 sumur di mana potensinya adalah lapangan-lapangan yang punya cadangan-cadangan yang sudah ada itu harus segera bisa diproduksi," kata dia.

Selanjutnya untuk jangka menengah, SKK migas juga akan mendorong pengembangan berbagai penemuan lapangan yang memang belum dikembangkan.

"Jadi ada temuan-temuan di masa yang lalu kita kumpulkan ini-itu yang belum dikembangkan, belum diusulkan lapangan yang dikembangkan. Padahal ini kan costnya sudah keluar. Jadi ini yang pertama yang kita akan kejar kepada KKKS," tutur Dwi.

Kemudian, SKK Migas juga akan mereaktivasi sumur idle sebanyak 1.000 sampai 1.500 per tahun dan mempercepat eksekusi chemical Enchanced Oil Recovery (EOR) di sumur-sumur eksisting.

"Kalau yang sudah-sudah, kita masuk di primary recovery, secondary recovery. Jadi kalau di hulu migas, kemampuan mengangkat itu ada primary recovery yang hanya di-bor, langsung keluar sendiri. Sampai dia tidak mampu keluar, barulah dipasangi secondary," kata Dwi.

Dia menyebutkan, dengan mekanisme itu cadangan yang mampu di recover hanya 30 sampai 40 persen. Lalu, dari primary ke secondary menambahkan cadangan sekitar 10 persen.

"Nah kemudian ada tersier recovery yaitu dengan chemical EOR sehingga bisa me-recover 50 persen. Jadi ini yang harus kita kejar keduanya, tetapi minyaknya tidak bisa diangkat kalau tidak pakai teknologi," kata dia.

Diakui Dwi, teknologi baru yang sebelumnya disinggung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memakan biaya mahal lantaran menggunakan zat kimia alias chemical dalam pengoperasiannya. Namun, pemerintah menyatakan bersedia untuk memperbaiki insentif agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi jangka panjang yaitu mempercepat rencana pengembangan (plan of development/PoD) yang belum menjadi proyek.

SKK Migas mencatat total ada 153 PoD baru. Sehingga rencananya, SKK Migas bakal mempercepat PoD 301 penemuan yang belum dikembangkan (undeveloped discoveries), percepatan 12 lapangan chemical EOR, dan full scale EOR Minas.

"Nah ini yang kita dorong, kita kejar itu sekitar 74 POD, jadi tapi ini sebagian besar sekarang sudah mulai banyak yang minta hitung-hitung kembali, minta insentif karena ini dulu waktu disusun sekarang sudah enggak bisa ekonomis lagi. Ini enggak apa-apa," kata dia.

Selain itu, pemerintah memiliki Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.

"Seperti lapangan yang potensial namun tidak dikembangkan 2 tahun juga bisa diambil alih pemerintah. Nah kita punya ini di 2024, kita sudah punya senjata untuk menekan itu," kata Dwi.

Strategi lainnya, pengembangan migas non konvensional (MNK). Adapun proyek MNK yang sudah berjalan yaitu Blok Rokan dengan dilakukannya pengeboran dua sumur dengan hasil positif.

Strategi terakhir, lanjut Dwi yaitu melelang 60 Wilayah Kerja (WK) dalam waktu dekat. Dia berharap hal ini bisa didukung oleh Kementerian ESDM untuk kemudian dilakukan eksplorasi yang lebih agresif.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk menyebutkan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sejalan dengan target pemerintah mencapai swasembada energi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya senantiasa menjaga peran dalam rangka membantu mengurangi beban beban subsidi dan impor energi, melalui pengembangan jargas rumah tangga yang masif.

"Tentunya, hal ini sejalan dengan target swasembada energi di mana Indonesia semakin mandiri dalam hal pemenuhan energi dengan memanfaatkan sumber domestik," ujarnya saat Investortrust FGD Gotong Royong Membangun Jargas.

Dari sisi pemerintah, jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Subsidi energi juga bisa menjadi lebih tepat sasaran dan memperbaiki current devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

Sedangkan, dengan jargas, masyarakat dapat menikmati energi yang praktis, aman, dan hemat.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani," ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam kesempatan yang sama.

Sedangkan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerja sama bersama seluruh stakeholder," ujarnya.

Rosa menambahkan PGN menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas.

Estimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisiting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

Angka itu akan terus bertambah seiring pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar substitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program jargas, serta meningkatkan keberminatan pelanggan," ungkap Rosa.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan jargas merupakan solusi untuk lingkungan yang lebih bersih sekaligus menghemat devisa.

"Komitmen untuk membangun jargas penting dan nurani dalam pengelolaan energi nasional penting untuk rakyat. Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika Timur Tengah goyang, maka 50 persen pasokan migas dapat terganggu. Jargas akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional," imbuhnya.

Sementara, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan dalam pengelolaan energi nasional, Indonesia cukup bergantung dengan impor.

"Apakah kita mau untuk mengurangi subsidi energi? Karena kondisi global juga cukup mengkhawatirkan. Dalam hal pengelolaan ketahanan energi nasional, mau diakui atau tidak, Indonesia cukup bergantung dengan impor. Now or never (bangun jargas)," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen mendukung target pemerintah mencapai swasembada energi dengan mendorong pemanfaatan gas bumi nasional.

Komisaris Independen PGN Tony Setyo Boedi Hoesodo mengatakan, PGN mendorong transformasi bisnis dengan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan implementasi teknologi.

"PGN juga fokus pada regulasi yang ada dalam menjawab tantangan bisnis gas bumi," ujar Toni dalam siaran pers, Jumat (1/11).

Serikat Pekerja (SP) PGN dalam Rakernas 2024 menggelar Forum Diskusi Terarah (FDT) yang bertujuan untuk untuk memperkuat sinergi antara pekerja dan manajemen dalam menjaga peran dan kontribusi PGN serta gas bumi dalam keberlangsungan layanan energi nasional dan perannya dalam ketahanan energi nasional.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama mengatakan, perubahan lingkungan bisnis khususnya di sisi pasokan harus menjadi perhatian bagi seluruh pekerja PGN.

"Cepat atau lambat, ke depannya manajemen akan memasuki babak baru yaitu pembangunan infrastruktur LNG dan trading LNG," jelas Rachmat.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam paparannya menyampaikan bahwa PGN memiliki ambisi besar untuk industri gas nasional.

“Fokus utama kita adalah memastikan PGN tetap eksis dan berkontribusi bagi negara hingga tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu melakukan berbagai transformasi, baik dari sisi bisnis maupun sumber daya manusia,” ujar Rosa.

Selain membahas transformasi bisnis, forum ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti ketersediaan pasokan gas, pengembangan infrastruktur gas, transformasi energi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Para peserta diskusi aktif memberikan masukan dan ide-ide segar untuk mengatasi tantangan yang ada.

Rosa memastikan, PGN terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi gas. Pembangunan infrastruktur gas di berbagai wilayah, terutama di Indonesia Tengah dan Timur, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target bauran energi yang lebih baik.

Menurutnya, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina memiliki komitmen yang kuat untuk membangun energi di Indonesia, khususnya pemanfaatan energi gas bumi, yang sejalan dengan program Swasembada Energi dalam Asta Cita Pemerintah 2024–2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"PGN juga berupaya menjawab tantangan unbalance supply-demand dengan berjuang untuk mendapatkan pasokan gas yang ada di Indonesia mulai dari gas domestik hingga ke sumur marginal termasuk upaya mendapatkan pasokan LNG dari berbagai wilayah global," sambung Rosa.

Rosa menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mengamankan penyediaan gas bumi ke pelanggan sehingga meningkatkan penyerapan gas bumi serta menjadikan gas sebagai energi pilihan di masa transisi energi saat ini.

Selain itu, PGN berkomitmen mengurangi jejak karbon dan bisnis green energy juga merupakan tujuan jangka panjang perseroan. Tak lupa upaya membuka peluang kerjasama termasuk dengan beragam instansi pemerintah terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di Indonesia juga terus dilaksanakan.

Rosa juga menekankan pentingnya kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen dalam mewujudkan visi perusahaan.

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut bahwa proyek food estate tebu untuk bioetanol di Merauke, Papua Selatan akan mulai berproduksi pada 2027.

Pengembangan ekosistem industri bioetanol sebagai alternatif bahan bakar minyak itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk bioetanol kan kita juga lagi mengembangkan ekosistem di Merauke. Itu akan menjadi pasokan terbesar buat bahan bakunya," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Nantinya, kata Yuliot, pada proyek tersebut akan terdapat tiga unit fasilitas produksi bahan baku bioetanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 300.000 kiloliter per tahun.

"Kami mengharapkan tahun 2027, bioetanolnya sudah bisa sebagian dihasilkan dulu," kata Yuliot.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menyiapkan 2 juta hektare (ha) lahan untuk program swasembada gula dan bioetanol di Merauke.

Lahan tersebut terbagi atas tiga klaster.
Klaster 1 dan klaster 2 diperkirakan mencapai 1 juta hektare, klaster 3 seluas 504.373 hektare, dan klaster 4 seluas sekitar 400.000 hektare.

Pada klaster 3, akan dibangun perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol. Proyek ini diperkirakan bakal menelan investasi mencapai US$5,62 miliar atau sekitar Rp83,27 trilliun.

Secara terperinci, dari total investasi tersebut, sebesar Rp29,2 triliun dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian, Rp53,8 triliun untuk pembangunan lima pabrik gula dan bioetanol, sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Pusat pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan Rp150 miliar per tahun untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.

Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu sambungan rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrik ton LPG

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk, selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), siap membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga secara nasional agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara termasuk mengurangi subsidi energi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan PGN menyadari bahwa rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan kerja gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut dia, pengembangan jargas PGN juga sejalan Asta Cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

"Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu sambungan rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrik ton LPG," sebutnya dalam kegiatan FGD Investortrust bertajuk "Gotong Royong Membangun Jargas".

Namun, lanjutnya, di sisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.

Oleh karena itu, masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG.

Hal itu tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi dan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menilai salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya badan usaha.

Sedangkan, Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan mengatakan pihaknya mendukung pada sisi harga di rumah tangga dan pelanggan kecil dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik.

"Namun tetap, infrastruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," imbuhnya.

Rosa menambahkan kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi.

"PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ujarnya.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar.

Maka, salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu KPBU yang mana badan usaha menerima penugasan.

Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi, sehingga biaya akan lebih efisien.

Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN pun terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas rumah tangga.

Pipa transmisi terus bertambah dan dilanjutkan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah.

PGN juga melakukan konsep beyond pipeline, salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta.

Pada 2025, PGN menargetkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021-2025 PGN membangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR.

Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk membangun infrastruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersial. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan di antaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," katanya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia swasembada energi sehingga memiliki kedaulatan penuh. Namun, tantangan terbesar terletak pada tingginya kebutuhan energi sehingga harus diimpor.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, produksi minyak dalam negeri saat ini hanya sekitar 600 ribu barel per hari (BOPD) sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta BOPD. Artinya, RI defisit minyak sekitar 900 ribu BOPD yang harus dibeli dari luar negeri.

Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Yuliot mengatakan, kunci mewujudkan swasembada energi ada pada diversifikasi energi, terutama ke energi baru dan terbarukan (EBT).

"Jadi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang berasal dari fosil, kita juga berusaha untuk melakukan diversifikasi yang dinamakan dengan energi baru dan terbarukan," ujarnya saat Peresmian 14 Penyalur BBM Satu Harga di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Menurut Yuliot, Indonesia memiliki potensi besar soal sumber EBT mulai dari tenaga surya hingga nabati. Saat ini, pemerintah juga terus mendorong pengembangan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan impor gasoline.

"Di mana kalau untuk ekosistem kendaraan listrik, bahan bakunya untuk di Maluku Utara (nikel) sangat tersedia," katanya.

Selain EBT, Yuliot sebelumnya mengatakan, pemerintah akan tetap berupaya mendongkrak lifting minyak yang saat ini mencapai 600 BOPD. Namun, di saat yang bersama konsumsi BBM perlu ditekan, terutama lewat program kendaraan listrik.

Selain listrik, pemerintah juga mendorong optimalisasi bahan bakar nabati yang saat ini berada di level B35. Campuran biodiesel ini akan ditingkatkan ke depan menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," ujar Yuliot.

(Rahmat Fiansyah)