Serikat pekerja, petani tembakau, dan pedagang sangat berharap pemerintah mengevaluasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta membatalkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang kemasan rokok polos tanpa merek.

Kebijakan ini dianggap berdampak serius terhadap industri hasil tembakau, termasuk kesejahteraan pekerja dan petani yang bergantung pada sektor tersebut.

Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SPSI, mengungkapkan bahwa regulasi ini berisiko meningkatkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam industri tembakau.

“Kami belum melihat respons berarti dari Kemenkes terkait dampak kebijakan ini. Regulasi ini akan memukul sektor industri tembakau yang menjadi sumber penghidupan ratusan ribu pekerja,” ujar Sudarto dalam diskusi publik pada Selasa, 5 November.

Sudarto mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat dan melakukan audiensi dengan Kemenkes, namun upaya dialog belum menunjukkan hasil yang memadai. Pada audiensi terakhir, Kemenkes berjanji untuk mempertimbangkan masukan pekerja mengenai larangan penjualan dan kebijakan kemasan polos, namun belum ada keterlibatan nyata dari serikat pekerja dalam pembahasan kebijakan ini.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi, turut menyoroti peran sektor tembakau yang menyumbang Rp223 triliun bagi penerimaan negara. Ia menegaskan bahwa tembakau seharusnya diakui sebagai komoditas strategis nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap ekonomi, terutama di daerah pedesaan.

“Kebijakan yang memberatkan sektor hilir industri tembakau akan berdampak langsung pada petani tembakau dan cengkeh di hulu. Kami meminta agar pemerintah lebih bijak dalam menyusun regulasi, karena jika industri hilir terpukul, dampaknya akan menyebar hingga ke petani di berbagai daerah,” tegas Mudi.

Dengan jumlah pekerja di sektor tembakau yang mencapai 227.000 orang di berbagai wilayah Indonesia, Sudarto dan Mudi berharap pemerintah segera mengevaluasi PP 28/2024 dan menghentikan kebijakan yang membebani industri. Mereka juga meminta agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menjelaskan kinerja segmen on-demand service (ODS) sepanjang kuartal III/2024, yang mencatakan pertumbuhan signifikan jumlah pesanan 30 persen.

"Kinerja segmen ODS tersebut sejalan dengan perbaikan marjin dan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif empat kuartal berturut-turut," katanya, dikutip Rabu (6/11).

Basis penggunaan layanan ODS, jelas GOTO, terus berkembang seiring dengan meningkatnya produk yang menyasar mass market (Gofood, Gocar, Goride, Gotransit, dan Gofood PAS).

Pertumbuhan segmen premium ODS GOTO juga menghasilkan wallet share tambahan di antara para pengguna affluent atau kelas atas.

Tak hanya itu, perbaikan marjin di seluruh portofolio produk, yang merupakan hasil dari optimalisasi insentif, perluasan layanan premium, dan pendapatan iklan yang tumbuh signifikan tercatat dari unit bisnis.

Kemudian, dari bisnis ODS, GOTO mencatatkan pendapatan bruto sebesar Rp10,38 triliun dengan gross transaction value (GTV) sebesar Rp45,98 triliun sepanjang 9 bulan 2024, EBITDA yang disesuaikan Rp412 miliar.

Selanjutnya, jumlah pesanan ODS tumbuh 30% YoY (year on year), sementara GTV tumbuh 25% YoY mencapai Rp16,3 triliun.

GTV GoFood sebesar 25 persen mendapatkan kontribusi 22 persen dari penawaran premium seperti GoFood Express, yang memberikan peluang bagi GoTo untuk memperdalam wallet share dari pengguna yang ada.

Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) 2024 diproyeksikan untuk meningkatkan kapasitas industri pakaian nasional.

Tahun 2024 ini merupakan roadshow ke-10 dari pelaksanaan pameran Indonesia IAPE sejak pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tahun 2014 lalu.

Owner More Media sekaligus pihak penyelenggara IAPE 2024, Bryan Whildan Arsaha menilai 10 tahun perjalanan bukan merupakan waktu yang singkat bagi perjalanan pameran ini. Di kota Bandung sendiri, IAPE kali ini adalah pameran ke-9, dengan tahun 2021 dan 2022 pameran ini tidak bisa dilaksanakan karena pandemi.

Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) merupakan pameran mesin dan produksi pakaian yang akan menampilkan proses dan kebutuhan produksi pakaian dari hulu ke hilir, mulai dari bahan kain, mesin dan perlengkapan garmen, konveksi, sablon, digital printing, hingga lini-lini bisnis turunannya.

"IAPE mempertemukan para supplier dan distributor mesin dan teknologi di bisnis apparel dengan customer/pengunjung yang akan menggunakan dan mengaplikasikan teknologinya," kata Bryan kepada wartawan di Bandung, Rabu (6/11/2024).

Salah satu misi dari pameran IAPE 2024 ini adalah untuk meningkatkan kapasitas industri produksi pakaian dan turunannya secara nasional melalui event di berbagai kota, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai proses-proses bisnis/industri ataupun teknologi terkini untuk menghasilkan produk berkualitas, memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hingga berdaya saing di skala internasional dengan melakukan ekspor.

"10 tahun ini juga memberikan pembelajaran yang banyak, bahwa pameran ini semakin matang, dan merupakan sebuah pencapaian tersendiri. Pameran ini menjadi pameran mesin dan industri produksi pakaian terbesar di kawasan Jawa Barat yang tetap eksis dan solid," jelasnya.

Salah satu misi dari pameran IAPE 2024 ini adalah untuk meningkatkan kapasitas industri produksi pakaian dan turunannya secara nasional melalui event di berbagai kota, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai proses-proses bisnis/industri ataupun teknologi terkini untuk menghasilkan produk berkualitas.

"Selain itu, memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hingga berdaya saing di skala internasional dengan melakukan ekspor," ujarnya.

Menurutnya, Bandung sudah lama dikenal sebagai kota yang menjadi barometer industri produksi pakaian, dilaksanakannya IAPE dimaksudkan untuk senantiasa menjaga eksistensinya, stimulus, dan menggairahkan kembali semangat industri produksi pakaian, baik itu untuk tingkat lokal regional dan nasional.

"IAPE telah hadir di berbagai kota besar di Indonesia, diantaranya Surabaya Solo Bali Makassar Semarang," ujarnya.

Bryan menilai Bandung selalu memberikan kesan sendiri. Sejak pertama kali dilaksanakan hingga kini, IAPE terus tumbuh dan berbenah. IAPE juga senantiasa berusaha untuk menghadirkan pameran dengan peserta-peserta terbaik di bidang-bidang pendukung bisnis produksi pakaian, senantiasa beradaptasi terhadap kecepatan teknologi di era masa kini.

"Peserta pameran silih berganti mengisi, ada yang secara rutin berpartisipasi sejak 2014, ada yang baru," katanya.

Bryan menjelaskan pengunjung pameran yang datang, tak sedikit yang level bisnisnya sudah sangat berkembang. Dari yang Sebelumnya merintis sejak skala UMKM, bersama-sama membangun bisnis dari pertama pameran IAPE ini dilaksanakan, sekarang sudah tumbuh besar, bahkan ada yang memiliki cabang usaha di berbagai kota di Indonesia.

"Komitmen IAPE adalah untuk menjadi wadah edukasi, inovasi, yang berujung pada terciptanya transaksi, yang menggerakkan perekonomian wilayah," ujarnya.

Semakin pesat perkembangan zaman menjadikan tantangan di dunia bisnis produksi pakaian semakin kompleks dan bervariasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan IAPE menjadi penting.

IAPE menjadi salah satu startingpoint bagi yang ingin memulai usaha, juga menjadi checkpoint bagi pengembangan bisnis para pelaku usaha yang sudah eksis.

"Ribuan undangan didistribusikan, promosi melalui berbagai media digalakkan, online maupun offline," imbuhnya.

Melalui pameran ini, lanjut Bryan, pihaknya memiliki misi untuk menghadirkan pameran yang dapat menjadi business hub dalam mempertemukan berbagai stakeholders di bisnis terkait, mulai dari lembaga pemerintah, para pelakuusaha di industri kreatif, komunitas kretif, praktisi di dunia garment-konveksi-sablon-digital printing textile, fashiondesigner dan fashionenthusiast, hingga lembaga akademik seperti perguruan tinggi, SMK, dan lembaga kursus.

"Terlaksananya pameran ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satupersatu. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga pameran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memohon maaf jika ada kekurangan selama event ini berlangsung," pungkasnya.

Setelah sukses menggelar program WASH+ (Water Access, Sanitation and Hygiene +), Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) mengumumkan peluncuran Program WAWASAN Nusantara (WASH Management, Waste Management, and Nutrition for Nusantara) di Desa Kutamaneuh, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, lewat WASH+, dibangun sistem sanitasi yang baik di 133 titik.

Pembangunan tersebut dilakukan CCEP Indonesia bekerja sama dengan mitra pelaksana Water Stewardship Indonesia (WSI) dan Safe Water Gardens (SWG). Mereka membangun Safe Water Garden, yakni teknologi alternatif yang memiliki fungsi untuk menampung buangan air limbah domestik sehingga dapat dimanfaatkan untuk menutrisi tanaman, dengan memanfaatkan sebagian pekarangan warga.

“Melalui peluncuran WAWASAN Nusantara, kami bermaksud memperluas pendekatan WASH+ yang merupakan program pengelolaan air berbasis masyarakat dengan mengintegrasikan pengelolaan sampah dan nutrisi berkelanjutan,” jelas Lucia Karina, Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia, di Karawang, Rabu (6/11/2024).

WAWASAN Nusantara merupakan program WASH+ yang diperluas cakupannya pada pengelolaan sampah padat dan cair; peningkatan nutrisi masyarakat melalui pengembangan pertanian skala rumah tangga; serta pemberdayaan usaha mikro yang berbasis pada pengelolaan sampah dan produk pertanian. Pendekatan yang holistik ini berpusat pada hubungan antara air, sanitasi, pengelolaan sampah, dan nutrisi dalam mendorong pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari acara peluncuran, CCEP Indonesia menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Pendekatan Terpadu dalam Menyediakan Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Higienitas: Sebuah Telaah dari Proyek Berbasis Masyarakat.”

Fany Wedahuditama dari Water Stewardship Indonesia menyoroti pentingnya proses sensus desa dalam program WASH+ dengan menyatakan, “Sensus ini memungkinkan kami untuk mengukur indikator utama dan merancang intervensi berbasis data. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang secara positif berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.”

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, ST., M.Sc menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Program-program seperti WAWASAN Nusantara, yang menggunakan pendekatan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sangat penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan. Kami mengapresiasi inisiatif CCEP Indonesia dan berharap dapat melihat lebih banyak kemitraan seperti ini di masa depan,” ujarnya.

Karina menambahkan, “Kami berharap pengembangan program WASH+ menjadi WAWASAN Nusantara dapat memberikan dampak yang komprehensif dan positif. Pendekatan terpadu yang menghubungkan pengelolaan air, sanitasi, sampah, dan nutrisi sangat penting untuk menciptakan dampak berkelanjutan dan mendukung target pembangunan nasional. Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, kami berharap program ini dapat menjadi model untuk diimplementasikan di daerah lain.”

Metodologi berbasis data dan strategi pemberdayaan masyarakat yang terbukti efektif dalam WASH+ akan menjadi landasan bagi pelaksanaan WAWASAN Nusantara. Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, WAWASAN Nusantara diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kalangan industri minyak dan gas (migas) bersama ahli dan pengamat energi optimistis target lifting minyak sebesar 605.000 barel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan dapat dicapai.

Hal ini didasari dengan terobosan kegiatan pengembangan lapangan migas, penerapan teknologi hingga program reaktivasi sumur idle yang tengah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun SKK Migas bersama seluruh KKKS di Tanah Air.

“Dorongan Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menggenjot produksi minyak dan gas bumi dalam negeri melalui revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif alias idle tentunya disambut baik seluruh KKKS dan industri penunjang migas. Kita optimistis pencapaiannya ke depan akan lebih baik,” kata Wakil Presiden PetroChina Indonesia Gusminar sebagai pembicara didampingi pengamat sektor ESDM Syamsu Daliend dan Geoscientist Geophysicist Consultant Muslimah Aida Batalipu dalam Bincang Santai bertajuk: “Formulasi Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional” di Graha DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2024).

Hadir pula sebagai keynote Speech Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang kini membidangi ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi.

Menurut Gusminar, pemangku kepentingan (stakeholders) selama ini telah bekerja keras mengamankan target lifting minyak. Mengacu pada data yang dirilis pemerintah, kata dia, dari total 44.985 sumur di Indonesia, sebanyak 16.990 sumur masuk pada kategori sumur idle. Meski tidak semua sumur idle tersebut memiliki potensi untuk reaktivasi, sebagian besar sumur berpotensi reaktivasi.

“Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan, di samping meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja (WK) migas. Oleh karena itu, dalam forum ini kami menyampaikan pemikiran, saran dan rekomendasi untuk mempertahankan serta meningkatkan laju produksi migas nasional,” ujar Gusminar.

Untuk itu, Gusminar menekankan pentingnya untuk terus menarik laju investasi dalam negeri dan asing dengan menawarkan ketentuan fiskal yang kompetitif. Sebab dalam menjaga lifting minyak dan gas bumi dibutuhkan iklim investasi yang mendukung, serta adanya kemudahan berusaha dan perizinan serta perbaikan regulasi sehingga ke depan kegiatan eksplorasi kian masif.

“Kemudahan berusaha dan perizinan ikut membantu menjaga lifting migas. Misalnya perlu adanya kemudahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan, permasalahan lahan dan lainnya,” ungkap Gusminar.

Lebih jauh dia menjelaskan program utama peningkatan produksi migas mengacu pada jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk program jangka pendek ini berupa pengeboran sumur pengembangan lebih dari 1.000 sumur tiap tahun, reaktivasi idle well 1.000-1.5000 sumur per tahun, dan percepatan eksekusi CEOR Minas area A (2 juta bbls), Steamflood Rantau Bais (2,8 juta bbls), dan simple surfactant Balam South.

“Dalam jangka menengah atau mid term antara lain percepatan proyek 153 POD/OPL/OPLL baru ditambah 4 PSN (Masela, AKM, IDD plus Geng North, UCC). Percepatan POD 301 undeveloped discoveries,” ujarnya.

Sedangkan untuk jangka panjang atau long term dilakukan pengeboran eksplorasi targeting Giant Prospect, rata-rata 54 sumur tiap tahun, PSE 5 lapangan Big Fish per tahun. “Perlu juga kerja sama migas non konvensional dengan big player seperti EOG Resources (AS), CNPC dan lainnya,” ungkapnya.

Bambang Patijaya dalam sambutannya menekankan pentingnya terobosan dan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan produksi sumur-sumur tua dan perlunya sinergi KKKS migas.

“Kita berpikir bagaimana memberikan masukan sehingga problematika (lifting minyak -red) bisa kita atasi. Antara lain menyangkut penambahan cadangan baru. Kita juga perlu investasi masuk. Dan kita perlu hadirkan teknologi baru karena mungkin sumur tua yang ada pada hari ini dengan teknologi yang lama tidak lagi ekonomis karena situasi keekonomian untuk biaya satu sumur yang lalu berbanding beberapa sumur yang sekarang,” ungkap Bambang.

Bambang berharap dukungan kuat dan sinergi KKKS dapat meningkatkan laju produksi minyak dan gas bumi nasional. “Sehingga beban APBN nantinya tidak terlalu berat,” ujarnya.

Sementara itu, Syamsu Daliend mengatakan, kegiatan pengembangan dan produksi sumur yang ada harus terus dipercepat. Dengan adanya percepatan produksi dan mengoptimalkan Kembali sumur idle yang ada serta penerapan teknologi seperti EOR di sumur-sumur tua maka produksi minyak bisa menyentuh di atas angka 600 ribu barel per hari.

“Kalau ditotal akan ada penambahan jumlah produksi yang lumayan untuk menahan laju penurunan dan bahkan mempertahankannya. Produksi minyak bisa menyentuh angka 600 ribu barel. Jadi kita optimis target lifting bisa tercapai pada tahun depan,” ujarnya.

Muslimah Aida Batalipu menyoroti menambahkan, pencapaian produksi sangat ditentukan dengan penerapan teknologi yang diterapkan selama ini.

Dia mencontohkan penerapan teknologi terpadu Fracturing and EOR yang berbasis bioteknologi dan aman lingkungan sektor migas telah diterapkan cukup lama di Amerika Serikat (AS) juga bisa diterapkan di Indonesia.

“Di samping EOR yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia, teknologi fracking juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi migas kita,” katanya.

The United States Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan kepemilikan sumber daya nikel terbesar ke dua di dunia dan bauksit ke empat di dunia.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mencatat per 2023, sumber daya nikel Indonesia berupa bijih sebesar 18.550.358.128 ton dengan total cadangan 5.325.790.841 ton bijih. Sementara untuk bauksit sendiri total sumber daya yang dimiliki berupa bijih sebanyak 7.475.842.602 ton dengan total cadangannya dalam bentuk bijih sebesar 2.777.981.035 ton.

Dengan kepemilikan sumber daya itu, seharusnya kata Wafid Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam penyediaan bahan baku tersebut.

"Sebagai yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain penting,” kata Wafid pada webinar Prospeksi Dan Bisnis Industri Mineral Masa Depan yang dilaksanakan oleh Insitutut Teknologi Surabaya secara daring, Sabtu (2/11).

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah secara perlahan terus menunjukkan komitmennya untuk dapat meningkatkan nilai tambah komoditas melalui program hilirisasi.

Program hilirisasi sendiri telah menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

"Berdasarkan data Kementerian Koordinator Marves, saat ini ada 147 smelter. Kalau dibagi menjadi dua metode pengolahan atau proses pengolahannya, pirometalurgi ada 49 smelter beroperasi, 35 smelter konstruksi, dan 36 smelter dalam perencanaa. Sedangkan yang kedua, metode hidrometalurgi, ada 5 plan operasi, kemudian 3 plan konstruksi, dan 19 plan perencanaan," terang Wafid.

Eksploitasi terus menerus terhadap produk nikel dan bauksit tentu akan menurunkan jumlah cadangan yang ada. Untuk itu, Badan Geologi terus melakukan identifikasi, inventarisasi untuk greenfield, serta daerah yang bisa dieksplore untuk resources maupun cadangan.

"Selama 5 tahun, yaitu tahun 2019-2023, kondisi sumber daya tereka sama dengan sumber daya terukur cukup meningkat secara signifikan," tutup Wafid.

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) membenarkan bila saat ini perseroan tengah menghadapi perkara hukum.

Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk, Tingning Sukowignjo mengungkapkan bahwa perkara hukum berkaitan dengan anak perusahaan perseroan yakni PT Rimbun Alam Sentosa (RAS) yang sedang dalam proses hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

“Kami telah menerima panggilan kepoada dua orang manejemen. Panggilan tersebut terkait dengan adanya tumpang tindih lahan antara RAS dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV),” ucapnya, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci, Ia menjelaskan bahwa perkara tersebut terkait tumpang tindih lahan seluas 1.329 hektare antara RAS dan PTPN XIV. Di mana, total tertanam kebun inti perseroan seluasa 213 hektare.

“Detaiil perkara belum dapat kami sampaikan mengingat hal inin masih dalam proses hukum oleh pihak berwenang, sehingga kami harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Namun, Ia menegaskan perkara tersebut tidak memberikan dampak atas kegiatan perseroan, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun kelangsungan usaha perseroan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Ia juga menjelaskan alasan kedua orang manajemen belum memenuhi panggilan. Menurutnya, perseroan telah mengajukan surat permohonan penundaan atas panggilan tersebut.

“Kami masih mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan,” tutupnya.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menyatakan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perseroan.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mahendra Vijaya, mengungkapkan bahwa permohonan PKPU yang diterbitkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus) pada tanggal 1 November 2024.

“Permohonan PKPU terhadap Perseroan diajukan oleh PT Wiradjaja Prima Kencana atas kewajiban utang Perseroan,” kata Mahendra, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan permohonan PKPU dari SIPP PN Jakpus dan Relaas Panggilan Sidang yang diterima Perseroan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus dengan Nomor. 329/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Panggilan tersebut, terkait perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Wiradjaja Prima Kencana, dimana perusahaan menganggap WIKA masih memiliki kewajiban sebesar Rp7,2 miliar.

“Adapun dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1,11 miliar dari total tagihan Rp8,31 miliar pada tanggal 13 September 2024 dan mengupayakan untuk menyelesaikan sisa tagihan pembayaran tersebut,” terangnya.

Namun, Ia menegaskan bila permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan maupun operasional Perseroan.

Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merangkumkan hasil diskusi dalam Indonesia Energy Transition Forum (IETD) 2024 menjadi rekomendasi percepatan transisi energi berkeadilan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

ICEF dan IESR menekankan bahwa transisi energi merupakan cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen, dan berkontribusi pada upaya global membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Di akhir IETD 2024 (6/11/2024), Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif ICEF dan IESR menyampaikan lima rekomendasi jangka pendek (quick win), dan empat rekomendasi jangka panjang.

Secara jangka pendek, pemerintah perlu pertama, menetapkan target dan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya yang paling murah (cost effective) dengan kehandalan pasokan yang optimal, dan penurunan emisi gas rumah kaca yang selaras dengan target 1,5 derajat Celsius.

“Komitmen transisi energi perlu diperkuat dengan peningkatan target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional, mengembalikan target 23 persen bauran pada 2025, dan meningkatkan signifikan target bauran 2030. Selain itu, penyusunan peta jalan transisi energi perlu memberikan transparansi pada implikasi biaya dari berbagai skenario yang dipertimbangkan agar keputusan pencapaian target merefleksikan biaya paling optimal,” papar Fabby.

Kedua, mengakselerasi penyelesaian kebijakan dan regulasi transisi energi dalam perencanaan (pipeline) untuk mendukung peta jalan transisi energi Indonesia. Beberapa kebijakan transisi energi perlu diselesaikan dalam 100 hari pertama pemerintahan seperti, kebijakan dan regulasi ini mencakup Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), peta jalan pengakhiran operasi PLTU batubara, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Ketiga, melakukan reformasi subsidi dan kompensasi energi ke dukungan sosial langsung. Fabby menekankan pemerintah perlu membentuk tim dan menyusun strategi reformasi subsidi dan kompensasi energi ke dukungan sosial langsung pada kelompok rentan sampai kelompok masyarakat yang berpotensi masuk kelas menengah (aspiring middle class).

Keempat, menerapkan reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan sesuai rekomendasi yang disusun dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dokumen CIPP memberikan rekomendasi prioritas untuk penyesuaian regulasi ketenagalistrikan. Reformasi kebijakan ini juga memungkinkan Indonesia untuk mendorong implementasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan pendanaan lanjutannya sesuai joint statement JETP.

Kelima, pengentasan program dedieselisasi 5400 unit PLTD dengan total kapasitas 3,5 GW dengan pembangkit energi terbarukan setempat untuk memberikan listrik yang cukup untuk tingkat akses listrik dengan level tier-3 (minimum 692kWh/cap/tahun).

Fabby menyebut, rencana dedieselisasi telah mengalami penundaan dalam tiga tahun belakang, dan butuh diakselerasi dengan target finalisasi yang jelas. Padahal pelaksanaan program dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan memberikan manfaat, di antaranya berupa pengurangan biaya pembangkitan listrik lokal dan mengurangi kebutuhan diesel dan impornya.

Selanjutnya, Fabby memaparkan empat rekomendasi jangka panjang, yaitu pertama, membangun diplomasi energi untuk menarik investasi dan transfer teknologi melalui kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik yang sudah dibangun selama ini untuk membangun kerjasama Selatan-Selatan untuk menjadi hub transisi energi global.

Kedua, menciptakan faktor pendukung (enabling environment) yang mendorong transformasi model bisnis industri dan BUMN dalam transisi energi.

“Transisi energi akan menyebabkan transformasi model bisnis industri serta BUMN yang ada di masing-masing sektor. Transformasi terjadi karena disrupsi teknologi energi bersih yang semakin murah,” papar Fabby.

Ia menjelaskan bahwa peran PLN dapat berubah, tidak hanya untuk jual beli tenaga listrik tetapi memberikan jasa penyediaan dan manajemen energi dengan kualitas tinggi ke konsumen. Perusahaan energi fosil melakukan diversifikasi bisnis dan menanamkan investasi pada energi bersih.

Pemerintah perlu mengidentifikasi tren-tren tersebut dan menyusun kerangka regulasi pendukung sehingga menciptakan enabling environment untuk transformasi model bisnis industri.

Ketiga, penerjemahan target pengembangan energi bersih (energi terbarukan, hidrogen) ke peta jalan pengembangan industri, pembangunan, dan penyiapan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Agar industri energi bersih tumbuh, maka pemerintah perlu menyusun paket insentif untuk pengembangan industri energi bersih domestik yang diselaraskan dengan strategi penyiapan tenaga kerja sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan, dukungan penelitian dan inovasi teknologi rendah karbon, maupun pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan penyimpanan energi, serta fasilitas standarisasi dan tes untuk teknologi energi bersih.

Keempat, meningkatkan transparansi dan partisipasi pada pengambilan kebijakan energi dan pelibatan aktor yang luas.

“Transisi energi mempunyai dampak yang luas ke berbagai aktor. Oleh karena itu, proses penyusunan strategi dan peta jalan transisi energi perlu melibatkan aktor dan kelompok terdampak seperti bisnis dan industri, pekerja, masyarakat adat, pemuda, akademisi, perempuan, media dan lainnya. Selain itu, kanal komunikasi mengenai kebijakan transisi energi perlu dibuat lebih terjadwal dan mudah diakses oleh banyak pihak,” tegas Fabby.

Acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

IETD ketujuh ini berlangsung pada 4-6 November 2024 dengan tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata”. IETD 2024 mencakup 11 sesi dengan beragam topik dan format, serta menghadirkan 50 pembicara, panelis, dan moderator nasional maupun internasional.

PT Petrosea Tbk (PTRO), emitan milik orang terkaya di Indonesia Prajogo Pangestu mengumumkan perolehan kontrak kerja senilai Rp4,03 triliun dalam proyek jasa pertambangan batubara yang melibatkan PT Niaga Jasa Dunia (NJD) dan PT Bara Prima Mandiri (BPM).

Anto Broto, Corporate Secretary PTRO, mengungkapkan bahwa kontrak ini resmi ditandatangani pada 5 November 2024.

Ia menjelaskan jika ruang lingkup kerja Petrosea meliputi pengupasan lapisan penutup dan penggalian batubara dengan target produksi lapisan penutup sebesar 135,46 juta BCM dan batubara sebanyak 7,53 juta ton.

“Lokasi operasi pertambangan ini berada di Kabupaten Barito Selatan, di mana BPM memegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), dan NJD bertindak sebagai operator tambang,” kata Anto, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Kontrak yang berlangsung dari 5 November 2024 hingga 31 Desember 2032 ini diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja operasional dan keuangan PTRO.

“Perolehan jasa pertambangan ini memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha PTRO serta meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan," kata Anto Broto dalam keterangannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Tiongkok berminat untuk membangun kerja sama di sektor blue amonia dengan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Airlangga saat menerima kunjungan dari Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Lutong di Jakarta, Selasa (05/11/2024).

Dalam keterangannya kerja sama ini nantinya diharapkan akan mendorong dan memperkuat kerja sama ekonomi sektor swasta RI-RRT di sektor-sektor yang terkait dengan industri, hilirisasi produk kelautan, energi, pariwisata, dan biomedis.

Untuk diketahui, blue amonia adalah jenis amonia (NH3) yang diproduksi dengan menggunakan proses rendah karbon, di mana emisi karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan selama proses produksi ditangkap dan disimpan, biasanya melalui teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Blue amonia atau amonia biru ini dianggap sebagai energi bersih karena meminimalkan emisi karbon yang dihasilkan dari produksi amonia konvensional.

Amonia sendiri adalah senyawa yang sangat penting dalam berbagai industri, terutama dalam pembuatan pupuk. Namun, untuk amonia biru, fungsinya meluas ke berbagai aplikasi, termasuk:

• Bahan bakar untuk pembangkit listrik: Beberapa proyek sedang mengembangkan pembangkit listrik berbasis amonia, yang dapat membantu transisi energi bersih dengan menggantikan bahan bakar fosil.
• Hidrogen transportasi dan penyimpanan: Amonia biru dapat digunakan sebagai media penyimpanan hidrogen, karena amonia lebih mudah disimpan dan diangkut dibandingkan dengan hidrogen dalam bentuk gas atau cair.
• Pengurangan emisi karbon dalam industri petrokimia dan pupuk: Amonia biru juga digunakan untuk mengurangi jejak karbon dalam produksi pupuk dan bahan kimia lainnya, menggantikan amonia konvensional yang berbasis energi fosil.

Aplikasi mobile banking Bank BNI, wondr by BNI melanjutkan ekspansinya menjelajah kota-kota besar di dunia. Kali ini wondr by BNI turut mendukung Indonesia Week Hong Kong 2024 yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI HK), Indonesia Incorporated Hong Kong, Ikatan Alumni UI Hong Kong Chapter (Iluni UI HK Chapter) dan Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong (PPI HK) yang berlangsung pada 1-3 November 2024 lalu.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian "wondr is everywhere" yang digelar oleh wondr by BNI sepanjang tahun ini. Kampanye internasional ini telah sukses menghadirkan solusi perbankan, pemberdayaan serta literasi keuangan di berbagai kota besar dunia seperti Amsterdam, Seoul, Tokyo, Osaka, Washington DC, Singapura dan Hong Kong sebagai kota penutup.

Acara tersebut dihadiri sekitar 12.000 peserta yang terdiri dari warga lokal Hong Kong dan diaspora Indonesia. Berkolaborasi dengan KJRI HK dan mitra lainnya, wondr by BNI hadir untuk memberikan literasi keuangan bagi diaspora Indonesia di Hong Kong serta menyediakan solusi perbankan yang mudah dan aman.

Konsul Jenderal Indonesia di Hong Kong Yul Edison berharap melalui acara yang mempromosikan kebudayaan Indonesia, kuliner, produk UMKM hingga forum investasi itu dapat tercipta kerja sama yang lebih dalam antara Indonesia dan Hong Kong.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengatakan, BNI terus berupaya mendukung masyarakat Indonesia mewujudkan impian finansialnya di mana pun mereka berada. Saat ini jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong terus meningkat. Hingga Mei 2024, tercatat lebih dari 172.000 PMI di Hong Kong, separuh diantaranya adalah nasabah BNI atau sebanyak 87.000 PMI. Transaksi mobile banking BNI oleh PMI tercatat naik 81% dalam setahun menjadi 2 juta transaksi hingga akhir 2023 dari 1,15 juta transaksi pada 2022.

Rian Eriana Kaslan mengaku sangat antusias dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Indonesia Week Hong Kong 2024. “Dukungan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan solusi finansial yang dibutuhkan oleh para diaspora Indonesia di Hong Kong. Pada acara ini kami hadir dengan berbagai program yang tidak hanya fokus pada kemudahan dalam perbankan, tetapi juga pemberdayaan dan literasi keuangan, serta kami juga bangga dapat memperkenalkan wondr by BNI di kancah global,” jelas Rian.

Pada hari pertama (1/11) Indonesia Week Hong Kong 2024, BNI mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Best Indonesian Bank in Hong Kong for Serving Indonesia Diaspora dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Penghargaan ini diterima oleh General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody, sebagai bukti atas komitmen BNI dalam memberikan layanan terbaik dan solusi keuangan yang inovatif, bagi Diaspora Indonesia di Hong Kong.

Bertepatan dengan Hari Inovasi Indonesia yang diperingati setiap 1 November, melalui platform wondr by BNI, BNI telah menyediakan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga dirancang untuk mendukung kebutuhan spesifik keuangan, edukasi, dan kewirausahaan bagi komunitas Indonesia di luar negeri.

”Kami berharap wondr by BNI semakin mempermudah diaspora Indonesia dalam melakukan transaksi sehari-hari dalam pengelolaan keuangan melalui berbagai fitur yang sangat mudah digunakan dengan lebih terencana sesuai kebutuhan finansial, sekaligus perencanaan masa depan yang lebih optimal,” tutup Rian Eriana Kaslan.