Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Peluang pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur pengembangan energi terbarukan," ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa di Jakarta, Kamis.

Menurut dia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan transisi energi, dapat dilakukan dengan, pertama, diversifikasi industri energi bersih.

Pengembangan industri energi terbarukan, lanjutnya, akan merangsang sektor industri kita dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan, seperti sel dan modul surya, turbin angin dan komponen mobil listrik dan industri rantai pasoknya.

Kedua, pengembangan infrastruktur hijau yang dapat menarik investasi seperti pembangunan transmisi, jaringan pintar (smart grid), dan penyimpanan energi (energy storage).

"Ketiga, pembangunan ekowisata yang ramah lingkungan," ujarnya dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024: Transisi Energi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen.

Terkait hal itu Fabby mendorong pemerintah melakukan tiga reformasi kebijakan untuk membuka peluang investasi di energi terbarukan.

Pertama, reformasi subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon, dengan menghapus subsidi energi fosil yang mendistorsi pasar dan menyulitkan energi terbarukan bersaing dan menetapkan kebijakan harga karbon yang efektif.

Kedua, reformasi pembiayaan infrastruktur, melalui penggunaan instrumen dana publik untuk menarik investasi, dan mengembangkan blended finance dan instrumen pendanaan hijau seperti green bond untuk mendukung proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, serta mengoptimalkan dana iklim seperti pemanfaatan pajak karbon (carbon tax) untuk mendanai transisi energi.

Ketiga, membangun kemitraan dan kerja sama internasional, lanjutnya, sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu memposisikan diri sebagai pemimpin dalam kemitraan energi bersih secara global maupun Asia Tenggara dan bekerja sama dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk mendorong alih teknologi dan pendanaan proyek energi bersih.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi, IESR Martha Jesica, menambahkan proses transisi energi harus adil dan inklusif sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan, selain itu, manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itu menurut dia pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan bermanfaat bagi perekonomian daerah, misalnya melalui alokasi belanja pemerintah untuk program penyertaan modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau.

"Transisi energi yang adil erat kaitannya dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat dengan program pembangunan ekonomi dan energi di sekitar mereka," katanya.

Sementara itu Ali Mundakir, anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran , menyatakan pemanfaatan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi di Indonesia.

Optimasi energi terbarukan dapat secara signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

Saat ini, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil, namun hal tersebut memberikan peluang besar untuk dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut.

Menurut dia, salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperbaiki iklim investasi di sektor ini, sehingga semakin menarik bagi para pemangku kepentingan untuk berinvestasi.

Kemudian, pengembangan smart grid juga menjadi target penting dalam lima tahun ke depan, guna mengoptimalkan produksi energi surya dan angin.

Selain itu, meningkatkan pasokan listrik dari energi terbarukan memerlukan terobosan yang lebih bersih dan bebas emisi karbon dioksida, serta bisa dikembangkan dalam skala besar dengan biaya yang terjangkau.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia terus memperkuat kemitraannya dengan Tiongkok dalam rangka mempercepat transisi energi ke energi terbarukan guna menghadapi krisis iklim. Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan pentingnya kemitraan internasional, terutama dengan negara-negara yang aktif mengembangkan energi terbarukan, seperti Tiongkok, untuk berbagi teknologi dan menarik investasi dalam sektor energi.

Kerja sama Indonesia dan Tiongkok semakin erat, terutama melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) sejak 2013. Hingga 2022, total investasi Tiongkok di sektor energi Indonesia mencapai USD 8,9 juta atau sekitar Rp 93 triliun, dengan 14 persen dari investasi tersebut dialokasikan untuk energi terbarukan.

Dino R. Kusnadi, Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri, menyatakan bahwa Indonesia, yang menganut prinsip bebas aktif dalam hubungan internasional, memiliki keleluasaan untuk memilih mitra yang memberikan nilai tambah dalam teknologi, infrastruktur, dan ekonomi.

Arief Rosadi, Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, menambahkan bahwa Tiongkok berkomitmen mendukung pengembangan energi ramah lingkungan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia, dengan target nol emisi pada 2060, bahkan bisa mempercepat target tersebut menjadi 2050 dengan dekarbonisasi sektor energi, membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Tiongkok.

Untuk mencapai nol emisi karbon, kajian IESR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 1,3 triliun. Kolaborasi internasional yang kuat, termasuk dengan Tiongkok, diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam mengembangkan proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

Agung Marsallindo, Koordinator Proyek Transisi Energi Asia Tenggara IESR, menjelaskan bahwa Tiongkok dapat mendukung transisi energi Indonesia melalui kolaborasi teknologi dan manufaktur serta investasi hijau.

"Memperkuat peluang kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam sektor energi terbarukan sangat diperlukan dalam mengedepankan pembangunan hijau dan berkelanjutan. Hal ini dapat membuka kesempatan Indonesia sebagai hub manufaktur energi terbarukan, mendukung dekarbonisasi industri, serta memastikan kerangka pembiayaan proyek hijau yang bankable dan jangka panjang,” ungkap Agung.

Institute Essential for Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia untuk menghadapi masa transisi energi. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan persiapan tersebut perlu dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta mempererat koordinasi antar kementerian terkait.

IESR menawarkan lima strategi untuk memastikan SDM Indonesia memiliki daya saing tinggi di era transisi energi.

"Pertama, mengidentifikasi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transisi energi serta merumuskan strategi yang terarah untuk mengembangkan keahlian, keterampilan dan kapasitas tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam sektor energi bersih," ujar Fabby dalam webinar Road to Indonesia Energi Transition Dialogue, Selasa (27/8).

Strategi kedua adalah dengan meningkatkan anggaran untuk membangun fasilitas pelatihan, pendidikan dan sertifikasi teknologi energi bersih. Strategi ketiga adalah meningkatkan koordinasi antara pembuat kebijakan terkait transisi energi dan instansi yang bertanggung jawab pada penyiapan tenaga kerja dan ahli-ahli profesional.

"Pembuat kebijakan terkait adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga secara aktif terlibat dalam pembahasan transisi energi untuk memastikan kesiapan sektor tenaga kerja menghadapi perubahan lanskap kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Keempat, pemerintah dapat menyiapkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk pekerja dari sektor energi fosil agar dapat menguasai pekerjaan di sektor energi bersih dan dapat beralih di saat transisi energi mulai terjadi.

Kelima, IESR mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi peralihan pekerjaan untuk mengurangi potensi pengangguran akibat transisi energi dengan menggunakan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.

Investasi Hijau Ciptakan Lapangan Kerja 2,2 Juta

Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Program Sustainability Development Goals (SDGs) Indonesia Vivi Yulaswati mengatakan investasi hijau dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan investasi konvensional. Investasi hijau diprediksi dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 1,8 sampai 2,2 juta pada 2060.

Vivi mengatakan, lapangan kerja tersebut dihasilkan dari intervensi pada beberapa sektor seperti energi terbarukan, teknologi kendaraan listrik, evisiensi energi, pemanfaatan lahan, dan peningkatan penanganan limbah. "Lapangan pekerjaan hijau atau green job itu akan tumbuh kurang lebih 7 sampai 10 kali lipat lapangan kerja lebih besar dibandingkan investasi reguler," ujar Vivi dalam Lestari Summit 2024, Rabu (21/8).

Vivi mengatakan, peningkatan pekerjaan terkait transisi energi terjadi sejalan dengan perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia menyebut pada 2023 ada 630 ribu lapangan kerja di sektor energi baru terbarukan. Pada 2030, jumlah lapangan kerja di sektor energi hijau ini bertambah sebanyak 740 ribu. Kemudian, ia memperkirakan akan ada 1,07 juta lapangan pekerjaan pada 2050.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Sistem Ketenagakerjaan dan Energi Terbarukan Institute for Essential Service Reform (IESR) Alvin Putra S menganggap permintaan energi surya dalam negeri cukup rendah sehingga menghambat investor untuk membangun pabrik atau industri modul surya.

“Proyek-proyek yang tercantum dalam RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik) itu banyak yang mundur. Itu yang menyebabkan ketidakpastian pelaku industri energi surya di Indonesia,” katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2024.

Ia mengatakan pencapaian terhadap target RUPTL tak pernah melewati 50 persen dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, menurut dia, di 2023 hanya 33 persen dari target yang ada di RUPTL.

“Salah satu faktornya soal kepastian regulasi, lalu mengenai tender dari energi surya itu juga tak pasti, tak sesuai dengan RUPTL,” ujarnya.

Alvin merujuk pada peraturan terbaru dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM perihal relaksasi Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN). Berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di angka 20 persen.

“Dengan relaksasi TKDN sebenarnya pasar persaingan untuk produsen akan semakin menarik karena bisa langsung berkompetisi tanpa adanya TKDN dengan produk impor,” ujarnya.

Selain itu, Alvin juga menganggap guna meningkatkan daya saing produk energi surya lokal, pemerintah harus memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal. “Ini untuk menguragi biaya produksi terutama apabila industri tersebut memprioritas ekspor. Kedua, kerjasama dengan produsen global,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memberikan relaksasi penerapan TKDN untuk PLTS bagi proyek yang direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026 sesuai RUPTL, dapat diberikan relaksasi penggunaan Produk Dalam Negeri. Ketentuan relaksasi ini tertuang Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pasal 19.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai diaturnya skema power wheeling pemanfaatan bersama jaringan listrik dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan mempercepat pengembangan dan adopsi energi terbarukan di Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan aturan power wheeling untuk energi terbarukan dalam RUU EBET sepatutnya didukung para pembuat kebijakan. Aturan tersebut dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik, efisiensi biaya operasional, mendorong perluasan jaringan listrik, serta kerja sama antara antara wilayah usaha.

Selain itu, Fabby mengatakan, power wheeling juga memungkinkan aplikasi teknologi energi terbarukan yang lebih luas untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri dan transportasi. Power wheeling juga dapat mengurangi beban PLN untuk membeli listrik dari pengembang.

"Skema power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik, bukan hal baru karena sudah diatur sebelumnya dalam UU Ketenagalistrikan namun tidak dijalankan," ujar Fabby dalam keterangan, Rabu (10/7).

Fabby mengatakan, power wheeling merupakan keniscayaan dengan struktur pasar kelistrikan Indonesia saat ini yaitu regulated vertical integrated atau dioperasikan oleh perusahaan tunggal dan di bawah pengawasan pemerintah. Dalam hal ini, PLN sebagai pemegang wilayah usaha terintegrasi mendapatkan hak membangun dan mengoperasikan sistem transmisi, sementara pelaku usaha lain tidak mendapatkan hak tersebut.

"Oleh karena itu, jaringan listrik seharusnya dapat diakses oleh pihak lain untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pengguna, yang pada gilirannya memberikan pendapatan bagi PLN melalui biaya sewa jaringan,” ujarnya.

Menurut Fabby, penerapan skema power wheeling untuk energi terbarukan juga merupakan langkah efisien untuk mengurangi biaya pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi, dan menekan biaya keandalan (reliability cost). Pasalnya, skema power wheeling dapat mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, sehingga lebih efisien dibandingkan membangun jaringan baru.

Harus Dibatasi

Meski begitu, Fabby mengatakan, pemanfaatan jaringan bersama harus dibatasi hanya untuk pembangkitan energi terbarukan sehingga menjadi power wheeling energi terbarukan (renewable power wheeling).

"Dengan ini, dapat membuka akses pengembang dan konsumen ke sumber-sumber energi yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan karena pengembangan energi terbarukan sangat tergantung pada PLN yang membeli dan menyalurkan listrik sesuai kenaikan permintaan,” ucapnya.

Menurutnya, pengaturan renewable power wheeling harus dilakukan secara ketat sehingga dapat menjaga keandalan dan keamanan pasokan listrik (security of supply) bagi konsumen. Selain itu, power wheeling juga harus diawasi sehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem.

Fabby mengatakan, pengaturan power wheeling tersebut menyangkut perhitungan tarif wheeling (wheeling charge), yang harus memasukan komponen biaya system losses (kerugian sistem), biaya kehandalan, ancillary services (layanan tambahan) dan biaya contingency (cadangan), serta pengembangan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.

“Untuk itu, pemerintah perlu menyusun panduan aturan yang jelas tentang metode perhitungan tarif wheeling sehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Program Transformasi Energi, IESR, Deon Arinaldo mengungkapkan, keberadaan power wheeling dapat menarik investasi di Indonesia. Hal itu terutama dari perusahaan multinasional yang memiliki target menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2030.

Kepastian akses ke listrik energi terbarukan akan membantu perusahaan ini memenuhi target dekarbonisasi dan menerapkan strategi dekarbonisasi melalui elektrifikasi rantai pasoknya. Di sisi lain, peningkatan permintaan energi terbarukan akan mendorong perluasan jaringan listrik.

Deon mengusulkan agar pemerintah menyiapkan aturan yang mendorong pembangunan dan penguatan jaringan listrik lebih optimal melalui perencanaan jaringan yang berorientasi pada penyerapan listrik energi terbarukan.

“Adanya power wheeling akan membuka permintaan energi terbarukan dari pelanggan, utamanya kelompok industri, sehingga menarik pengembangan proyek energi terbarukan dan integrasi ke jaringan PLN," ujar Deon.

Deon menyebut, selama ini, banyak potensi energi terbarukan tidak dapat dikembangkan karena harus menunggu listriknya dibeli oleh PLN.

"Power wheeling membuat konsumen industri dapat membeli listrik energi terbarukan untuk dimanfaatkan dalam mendukung proses industri rendah karbon atau hijau,” ujarnya.