Pasar saham Indonesia mengalami tekanan signifikan selama sepekan terakhir. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 28 Oktober—1 November 2024, kapitalisasi pasar mengalami penurunan sebesar 2,23%, merosot dari Rp12.888 triliun menjadi Rp12.601 triliun. Penurunan ini juga tercermin dalam pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah 2,46% ke level 7.505,257 dari posisi 7.694,660 pada pekan sebelumnya.

Rata-rata nilai transaksi harian turut mencatatkan penurunan sebesar 5,4%, dengan total transaksi harian kini sebesar Rp11,31 triliun dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp11,96 triliun. Penurunan juga tercatat pada frekuensi transaksi harian yang menyusut 7,61% menjadi 1,268 juta transaksi dari 1,372 juta transaksi pada pekan sebelumnya.

Selain itu, volume transaksi harian Bursa pun mengalami penurunan signifikan sebesar 21,39%, yakni dari 27,31 miliar lembar saham menjadi 21,47 miliar lembar saham. “Pelemahan ini menunjukkan adanya sentimen negatif yang cukup besar di pasar, sehingga mempengaruhi volume dan frekuensi transaksi,” jelas seorang analis pasar.

Pergerakan investor asing juga mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp114,90 miliar selama sepekan. Namun, secara kumulatif sepanjang tahun 2024, investor asing masih mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp38,254 triliun. Penjualan bersih oleh investor asing ini menjadi sinyal kehati-hatian mereka terhadap volatilitas pasar yang belakangan ini cukup tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Agence Francaise de Development (AFD) resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dan Implementing Agreement (IA) untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dan AFD Country Director, Yann Martress, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/11).

Dadan Kusdiana menyatakan bahwa kemitraan ini menjadi tonggak penting bagi kolaborasi Indonesia-Perancis dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong transisi energi berkelanjutan.

“Sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia menyadari urgensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi,” ujarnya.

Dadan menambahkan bahwa kerja sama dengan AFD diharapkan dapat memberi akses pada teknologi mutakhir, sumber pembiayaan, serta peningkatan keahlian teknis dalam transisi energi.

AFD Country Director Yann Martress menekankan bahwa program ini bertujuan mengarusutamakan transisi energi di berbagai kebijakan, memastikan prioritas Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). “Penandatanganan perjanjian ini menegaskan komitmen kami mendukung ambisi Indonesia menuju sektor energi yang lebih hijau dan tangguh, serta mengatasi tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi,” ungkap Martress.

Dukungan penuh juga datang dari Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menyatakan kegembiraannya atas hibah yang diberikan melalui AFD kepada Kementerian ESDM, guna memajukan transisi energi hijau di Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor nikel dan panas bumi. “Indonesia adalah pemain kunci dalam transisi hijau global, dan kami senang dapat bermitra dalam upaya ini,” ujarnya.

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari reformasi transisi energi melalui Program Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), studi dan pelatihan untuk mineral kritis, penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM, hingga kerja sama lainnya yang disepakati kedua pihak.

Deputi Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec, menambahkan bahwa kolaborasi ini akan memberikan manfaat yang luas, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi. “Kerja sama transisi energi ini tidak hanya mendorong kemajuan teknologi tetapi juga kesejahteraan ekonomi dan keadilan energi,” ungkap Laurent.

Partai Buruh telah mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (31/10) di Jakarta, MK mengeluarkan keputusan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU tersebut.

Keputusan ini terkait dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Gugatan Partai Buruh agar UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut diterima oleh seluruh hakim MK.

MK mengabulkan uji konstitusionalitas terhadap 21 norma dalam UU Cipta Kerja sesuai permohonan Partai Buruh. Selain itu, ada satu pasal yang permohonannya tidak diterima, dan permohonan lainnya ditolak karena tidak berlandasan hukum.

Berikut adalah daftar pasal dalam UU Cipta Kerja yang telah diubah berdasarkan putusan MK:

1. Frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali dimaknai sebagai “Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu Menteri Tenaga Kerja.”
2. Pasal 42 ayat 4 UU 6/2023 mengenai tenaga kerja asing bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali dimaknai memperhatikan pengutamaan tenaga kerja Indonesia.
3. Pasal 56 ayat 3 UU 6/2023 tentang jangka waktu perjanjian kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali dimaknai bahwa jangka waktu tidak lebih dari lima tahun.
4. Pasal 57 ayat 1 UU 6/2023 mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Bahasa Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
5. Pasal 64 ayat 2 UU 6/2023 tentang pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
6. Pasal 79 ayat 2 huruf b UU 6/2023 tentang istirahat mingguan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai “atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu”.
7. Kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat 5 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
8. Pasal 88 ayat 1 UU 6/2023 mengenai hak pekerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
9. Pasal 88 ayat 2 UU 6/2023 mengenai kebijakan pengupahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
10. Frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
11. Pasal 88C UU 6/2023 tentang upah minimum sektoral bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
12. Frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat 2 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
13. Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88 F UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
14. Pasal 90A UU 6/2023 tentang upah di atas upah minimum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
15. Pasal 92 ayat 1 UU 6/2023 mengenai struktur dan skala upah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
16. Pasal 95 ayat 3 UU 6/2023 mengenai hak pekerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
17. Pasal 98 ayat 1 UU 6/2023 tentang dewan pengupahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
18. Frasa “perundingan bipartit” dalam Pasal 151 ayat 3 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
19. Frasa "pemutusan hubungan kerja" dalam Pasal 151 ayat (4) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
20. Frasa 'sampai dengan selesainya proses' dalam Pasal 157A ayat (3) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
21. Frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit.'

PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), emiten milik keluarga Jusuf Kalla ini resmi menambah modal untuk anak usahanya, PT Bukaka Mandiri Sejahtera (BMS), dengan total modal ditempatkan dan disetor baru sebesar Rp55 miliar. Langkah ini diambil untuk mendukung pengembangan bisnis BMS yang diharapkan mampu memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan laba bagi induk usaha.

Direktur Utama BUKK, Irsal Kamarudin, mengungkapkan bahwa peningkatan modal ini disetujui bersama oleh para pemegang saham utama BMS, yaitu BUKK, PT Bumi Mineral Sulawesi, dan PT Barkahraya Utama. "Seluruhnya menyetujui adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor BMS serta perubahan jumlah kepemilikan saham para pemegang saham BMS," jelas Irsal dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Penambahan modal ini meningkatkan modal dasar BMS menjadi Rp100 miliar, sedangkan modal ditempatkan dan disetor kini mencapai Rp55 miliar. Irsal menjelaskan, suntikan dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan BMS, yang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan dan laba induk usaha. “Penambahan modal ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perseroan dan berpotensi menjadi tambahan pendapatan dan laba bagi perseroan sebagai pemegang saham mayoritas,” tambahnya.

Langkah ini memperkuat komitmen BUKK untuk mendukung bisnis anak perusahaannya, sejalan dengan strategi perusahaan dalam memaksimalkan potensi pendapatan jangka panjang.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) memperluas jaringan usahanya dengan mendirikan perusahaan baru melalui anak usaha PT Armada Maritim Persada (AMP). Perusahaan baru ini, bernama PT Usaha Berlayar Lancar (UBL), yang secara resmi didirikan pada 28 Oktober 2024 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Oktober 2024.

Corporate Secretary CUAN, Robertus Maylando Siahaya, menjelaskan bahwa UBL didirikan dengan tujuan untuk memperkuat layanan logistik dan angkutan laut domestik yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memenuhi persyaratan izin usaha.

“UBL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang,” ujar Robertus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11).

AMP memiliki kepemilikan 40% di UBL, atau sebesar 4.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp4 miliar. Pendirian perusahaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan logistik pengangkutan barang melalui angkutan laut, sesuai dengan peraturan yang melarang penyatuan izin kegiatan logistik laut dengan izin usaha lainnya

Robertus menegaskan bahwa pendirian UBL akan mendukung bisnis inti CUAN, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi perusahaan sebagai perusahaan pertambangan yang terintegrasi dan efisien.

“Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengembangan usaha jangka panjang Perseroan untuk menjadi perusahaan yang semakin terpadu dan efisien,” tambahnya.

PT Chery Motor Indonesia memulai langkah besar dalam ekspor kendaraan roda empat buatan lokal dengan mengirimkan 60 unit mobil OMODA 5 Turbo berjenis setir kiri ke Vietnam, senilai Rp11,46 miliar. Kegiatan ekspor ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar internasional produk otomotif Indonesia, sekaligus memperkuat posisi industri otomotif nasional sebagai penyumbang devisa utama.

“Ekspor bukan hanya soal penjualan produk, tetapi juga membangun reputasi dan citra baik industri Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat peluncuran ekspor pertama oleh Chery di Cikarang, Jumat (1/11).

Agus menekankan pentingnya momen ini dalam memperkuat kontribusi industri otomotif nasional di pasar global.

Ekspor batch pertama ini akan disusul sembilan batch lainnya yang direncanakan dikirim hingga akhir 2024. Ke depannya, Agus berharap PT Chery Motor Indonesia mampu meningkatkan volume ekspor, memperbanyak varian kendaraan, dan memperluas negara tujuan. “Kehadiran Chery Indonesia di pasar global membuktikan bahwa kita mampu memproduksi kendaraan berkualitas dengan teknologi maju,” tambahnya.

Pada tahap awal, produk Chery di Indonesia memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%, yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung rantai pasok global. “Angka ini bisa didorong ke 60%, dan Chery diharapkan dapat melibatkan lebih banyak industri kecil dan menengah otomotif nasional,” imbuh Agus.

Chen Chunqing, Wakil Presiden Eksekutif Chery International, menyatakan bahwa ekspor perdana ini merupakan tonggak sejarah penting bagi Chery Indonesia. “Kami optimis dengan target ekspor 5.000 unit ke Vietnam pada tahun pertama, dan percaya bahwa desain futuristik serta fitur canggih OMODA 5 akan diterima konsumen Vietnam,” ujarnya.

Sejak Januari hingga September 2024, industri otomotif nasional telah mencatatkan produksi sebesar 881 ribu unit dengan penjualan domestik lebih dari 633 ribu unit. Adapun jumlah ekspor tercatat 343 ribu unit CBU (Completely Built Up) dan 35 ribu unit CKD (Completely Knocked Down).

Dalam jangka panjang, lanjut Agus ekspor kendaraan produksi dalam negeri diharapkan akan semakin meningkat dan merambah ke pasar global non-tradisional seperti Australia.

“Pemerintah akan terus mendukung melalui pelatihan SDM, investasi teknologi berkelanjutan, dan regulasi yang memudahkan pelaku usaha,” tutup Agus.

Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) sebagai organisasi nirlaba di bidang energi, mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada energi sebagai salah satu prioritas untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.

PYC menilai, saat ini ketahanan energi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan cukup berat, yang diindikasikan dengan adanya kebijakan impor energi, kurang optimalnya layanan gas bumi, disparitas harga, dan intensitas energi.

“Keempat indikator ini berada di posisi kurang tahan dalam indeks ketahanan energi yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2023”, kata Akhmad Hanan, peneliti PYC dalam acara Press Briefing di Gedung PYC, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Hanan mengatakan bahwa dalam upaya menghadapi berbagai tantangan meningkatkan ketahanan energi sembari memaksimalkan transisi energi, para pemangku kepentingan diharapkan mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi.

Pada kurun waktu 2023-2024 PYC telah melakukan riset bertema reformasi di sektor energi dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah. Antara lain, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada birokrasi yang cenderung rumit dalam sektor kelembagaan energi. Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan dan regulasi di antara berbagai lembaga serta kurangnya koordinasi yang efektif antar instansi terkait, salah satunya antara pemerintah pusat dan daerah yang memperlambat proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, Ketua Umum PYC, Filda C. Yusgiantoro, menambahkan, “Perlu adanya mandatori monitoring, evaluasi, dan pembelajaran untuk kebijakan energi yang sudah ada atau pun yang akan di keluarkan,” kata Filda.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mereformasi sektor energi dengan mendorong konsistensi kebijakan energi yang berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik. “Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait harus diperkuat untuk mencegah tumpang tindih kebijakan. Posisi DEN harus lebih diperkuat,” kata Filda.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Peneliti PYC, Massita Ayu Cindy. Menurutnya, selain penguatan DEN, diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui pembentukan dinas energi atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di level kota dan kabupaten, sesuai Perpres No 11/2023.

Ayu mengatakan, khusus untuk energi fosil, PYC menilai kebijakan hilirisasi seperti coal gasification dan integrasi kilang migas dengan industri petrokimia menjadi penting untuk memaksimalkan sumber daya alam Indonesia, namun perlu didukung standar lingkungan yang ketat serta insentif untuk penerapan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

PYC, lanjut Ayu, juga mendorong reformasi energi di sektor ketenagalistrikan terutama menyangkut tidak adanya regulator di sektor ketenagalistrikan. Karena itu PYC berharap pemerintah bisa segera membentuk regulator listrik independen untuk memastikan transparansi tarif, mengawasi kinerja, dan mendukung transisi energi berkelanjutan.

“Siapa pun regulator yang ditunjuk harus memiliki independensi kuat dari pengaruh politik dan bisnis, serta harus memiliki kewenangan yang cukup untuk mendorong efisiensi dan investasi di sektor energi,” katanya Ayu.

Di sisi lain, PYC mendukung penggunaan gas bumi sebagai energi perantara khususnya untuk hard to abate industries, sambil memastikan peningkatan bertahap Energi Baru Terbarukan (EBT) terutama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk menggantikan energi fosil sebagai baseload.

PYC juga mendorong desentralisasi ketenagalistrikan untuk wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar, dengan melibatkan komunitas termasuk wanita dan masyarakat rentan. Sekaligus mendukung pengembangan SDM dan daya saing teknologi Indonesia di pasar global dengan memperkuat riset energi terbarukan khususnya pada bidang tematik dimana Indonesia memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan negara lain seperti pada teknologi panas bumi, bioenergi, dan CCS/CCUS.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menegaskan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui penyaluran dana bergulir, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memperkuat permodalan koperasi, khususnya koperasi produktif.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM siap mengalokasikan sebagian besar dana bergulir untuk membiayai koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“Kami melihat potensi besar pada koperasi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Supomo.

Lebih lanjut, Supomo menjelaskan bahwa LPDB-KUMKM telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan koperasi produktif melalui beberapa pengembangan ekosistem. “Kami telah menjalankan berbagai program piloting untuk membangun ekosistem koperasi yang sustainable secara bisnis. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi yang kami biayai tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang,” tambahnya.

Menurut Supomo dengan membangun ekosistem yang kuat, LPDB-KUMKM berharap dapat meningkatkan daya saing koperasi produktif sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, untuk koperasi simpan pinjam, LPDB-KUMKM juga telah memberikan perhatian terutama pasca pandemi Covid-19 lalu dimana Koperasi Simpan Pinjam membutuhkan likuiditas tambahan.

“Kami juga telah jalankan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam yang memiliki anggota di sektor produktif, terutama yang belum terlayani oleh perbankan. Konsep pre-financing yang kami terapkan bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal yakni perbankan,” jelas Supomo.

Dengan demikian, LPDB-KUMKM berupaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang sudah memiliki akses ke perbankan maupun yang belum. “Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM yang bernaung di bawah koperasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambah Supomo.

LPDB-KUMKM optimis bahwa dengan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder, penyaluran dana bergulir dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional serta mendukung program-program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada bulan Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil meskipun dunia dihadapkan pada risiko geopolitik dan penurunan aktivitas ekonomi global.

Stabilitas ini didukung oleh berbagai langkah pengawasan dan kebijakan yang dirancang untuk mempertahankan kekuatan sektor keuangan, termasuk di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dan pembiayaan fintech.

Kredit perbankan tumbuh positif dengan peningkatan sebesar 10,85 persen secara tahunan (yoy) pada September 2024. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat stabil di angka 2,21 persen, dan NPL net sebesar 0,78 persen.

Loan at Risk (LaR) turun menjadi 10,11 persen, menandakan risiko kredit yang terkelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia mampu menjaga kualitas kredit di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Aktivitas penggalangan dana di pasar modal mencatatkan angka yang signifikan, mencapai Rp159,19 triliun, termasuk dana Rp4,66 triliun dari 30 emiten baru. Hal ini menandakan minat investor yang tetap tinggi, sekaligus memperlihatkan kemampuan pasar modal Indonesia dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi perusahaan di tengah ketidakpastian global.

Pendapatan premi asuransi komersial mencapai Rp245,42 triliun, tumbuh sebesar 5,77 persen yoy. Premi asuransi jiwa naik sebesar 2,73 persen, sementara premi asuransi umum dan reasuransi mencatat pertumbuhan 9,78 persen yoy. Pertumbuhan ini menunjukkan permintaan yang kuat di sektor asuransi dan keyakinan publik terhadap perlindungan finansial.

Total aset industri dana pensiun per September 2024 meningkat sebesar 10,10 persen yoy, mencapai Rp1.500,06 triliun. Program pensiun sukarela juga menunjukkan pertumbuhan dengan total aset mencapai Rp380,80 triliun atau naik 5,60 persen yoy, menggambarkan ketahanan sektor ini dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Piutang pembiayaan pada sektor Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 9,39 persen yoy, dengan total mencapai Rp501,78 triliun. Rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,62 persen, dan NPF net di angka 0,81 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan tetap dapat mempertahankan kualitas aset mereka.

Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tumbuh 33,73 persen yoy hingga mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024. Tingkat risiko kredit macet (TWP90) terjaga di angka 2,38 persen, menandakan bahwa sektor fintech di Indonesia semakin matang dan mampu menjaga kualitas pembiayaan.

Maskapai nasional Garuda Indonesia resmi mengoperasikan kembali rute penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju tiga kota besar Indonesia, yaitu Surabaya, Medan, dan Padang, mulai 1 November 2024. Pembukaan rute ini diresmikan melalui pelepasan penerbangan perdana rute Halim–Surabaya (GA-330) yang mengangkut 157 penumpang.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyatakan bahwa pembukaan rute baru ini merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan pasar penerbangan bisnis dengan posisi Bandara Halim yang dekat dari pusat kota Jakarta.

“Dioperasikannya penerbangan berjadwal perdana Garuda Indonesia dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini sejalan dengan langkah korporasi dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial,” ujar Irfan.

“Dengan lokasi bandara yang cukup strategis, dekat dari pusat kota Jakarta, ini diharapkan dapat memberikan preferensi lebih luas khususnya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang kerap melakukan perjalanan bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanannya dalam menentukan opsi transportasi penerbangannya," tambah Irfan.

Pembukaan rute ini didorong oleh tren pergerakan penumpang domestik di Bandara Halim, yang pada tahun 2023 mencapai hingga 3,7 juta orang. “Kami optimis hadirnya rute ini akan membawa layanan penerbangan dari dan menuju Jakarta yang semakin beragam, terutama untuk para pelaku perjalanan bisnis yang bekerja di area Jakarta dan sekitarnya,” jelas Irfan.

Setiap rute dari dan menuju Halim Perdanakusuma akan dilayani dengan frekuensi satu kali per hari menggunakan pesawat Boeing 737-800NG berkapasitas 162 kursi dengan konfigurasi 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi.

Menurut Irfan, hadirnya layanan penerbangan ini diharapkan akan mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya dengan dampak multiplier effect dari sektor transportasi udara. “Ketersediaan layanan penerbangan dari Jakarta ini kami harapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan perekonomian nasional melalui multiplier effect dengan peran Garuda Indonesia yang menghadirkan lebih banyak opsi penerbangan khususnya menuju Surabaya, Medan, dan Padang sebagai salah satu kota-kota yang mendukung akselerasi perekonomian nasional,” paparnya.

Selain itu, Irfan menambahkan, kehadiran rute ini juga akan mendorong minat wisatawan mancanegara untuk mengeksplorasi potensi pariwisata Indonesia. “Dengan Jakarta sebagai salah satu hub penerbangan internasional, kami meyakini kehadiran rute penerbangan ini dapat menumbuhkan minat wisatawan terutama asal mancanegara untuk mengeksplorasi potensi pariwisata di Indonesia,” tutupnya.

Intiland (DILD) mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan pada kuartal ketiga 2024 dengan laba bersih mencapai Rp285,13 miliar, naik tajam 185,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp99,80 miliar. Kenaikan ini mendongkrak laba per saham dasar menjadi Rp27,51, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp9,63.

Pendapatan usaha Intiland tercatat sebesar Rp1,98 triliun, turun 40,89 persen dari Rp3,35 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Meski pendapatan menurun, beban pokok penjualan dan beban langsung juga turun menjadi Rp1,35 triliun, lebih rendah dari Rp1,93 triliun tahun lalu. Laba kotor perusahaan pun tercatat sebesar Rp620,56 miliar, turun signifikan 56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1,41 triliun.

Beban penjualan tercatat sebesar Rp44,81 miliar, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp43,68 miliar. Sementara itu, beban umum dan administrasi mencapai Rp212,48 miliar, naik dari Rp203,91 miliar. Dengan total beban usaha sebesar Rp257,29 miliar, terjadi peningkatan dari Rp247,59 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Akibatnya, laba usaha turun signifikan menjadi Rp363,26 miliar, anjlok 69 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp1,17 triliun.

Intiland mencatat beberapa sumber pendapatan lain-lain yang beragam. Dampak modifikasi atas arus kas liabilitas keuangan tercatat sebesar Rp418,03 miliar, dibandingkan nihil pada tahun lalu. Pendapatan bunga menurun menjadi Rp13,25 miliar dari Rp18,93 miliar, sementara pendapatan dividen melonjak menjadi Rp21,5 miliar dari Rp13,63 miliar.

Perusahaan juga mencatat keuntungan selisih kurs sebesar Rp66,86 juta, naik drastis dari rugi selisih kurs sebesar Rp1,52 miliar pada tahun lalu. Selain itu, untung penjualan aset tetap juga meningkat menjadi Rp378,62 juta dari Rp253,29 juta.

Beban bunga tercatat sebesar Rp307,62 miliar, naik dari Rp294,29 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Komponen pendanaan atas liabilitas kontrak menurun menjadi Rp77,94 miliar dari Rp153,71 miliar. Sementara itu, pos lain-lain bersih meningkat menjadi Rp32,58 miliar dari Rp16,68 miliar. Beban lain-lain mencapai Rp28,19 miliar, melonjak signifikan sebesar 106 persen dari posisi tahun lalu yang sebesar Rp432,67 miliar.

Dari sisi neraca, ekuitas Intiland terkumpul sebesar Rp6,79 triliun, mengalami kenaikan dari akhir tahun lalu yang sebesar Rp6,53 triliun. Total liabilitas menurun menjadi Rp7,14 triliun dari Rp8,06 triliun pada akhir 2023. Sementara itu, jumlah aset tercatat sebesar Rp13,94 triliun, mengalami sedikit penurunan dari Rp14,6 triliun di akhir tahun sebelumnya.

Per 30 September 2024, Energi Mega Persada (ENRG) mencatatkan laba bersih sebesar USD51,27 juta, meningkat 12,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai USD45,69 juta. Dengan demikian, laba bersih per saham dasar dan dilusian mencapai USD0,0021, naik dari sebelumnya USD0,0018.

Penjualan bersih Energi Mega Persada tercatat sebesar USD319,66 juta, tumbuh 7,85 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD296,39 juta.

Meski demikian, beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan menjadi USD229,75 juta dari USD192,13 juta tahun lalu. Hal ini membuat laba kotor menurun menjadi USD89,90 juta, lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai USD104,25 juta.

Beban usaha tercatat sebesar USD19,41 juta, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar USD14,47 juta. Hal ini berkontribusi pada penurunan laba usaha menjadi USD70,48 juta dari sebelumnya USD89,78 juta.

Sementara itu, bagian laba dari entitas anak mengalami kenaikan signifikan, yakni mencapai USD8,86 juta dari USD4,23 juta di periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, beban keuangan meningkat drastis menjadi USD28,99 juta, hampir dua kali lipat dari tahun lalu yang tercatat sebesar USD14,76 juta.

Beberapa faktor tambahan juga berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Rugi penurunan nilai meningkat menjadi USD591,48 ribu dari USD583,25 ribu tahun lalu, sedangkan keuntungan dari selisih kurs menurun drastis dari USD845,25 ribu menjadi USD119,5 ribu.

Namun, pendapatan lain-lain bersih mengalami lonjakan signifikan sebesar 518 persen, mencapai USD28,6 juta, berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu yang mencatat kerugian USD6,84 juta. Beban lain-lain bersih turut naik 145 persen menjadi USD7,75 juta dari defisit USD17,11 juta tahun lalu.