Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2024 mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp 501,78 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 9,39 persen year on year pada September 2024.

"Pertumbuhan September 2024 terbilang melambat jika dibandingkan Agustus 2024 tumbuh 10,18% YoY dengan nilai Rp 499,29 triliun," kata Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 9,39 persen yoy pada September 2024 menjadi Rp501,78 triliun didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 9,76 persen yoy.

Agusman mengungkapkan, profil risiko Perusahaan Pembiayaan terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,62 persen dan NPF net sebesar 0,81 persen. Gearing ratio PP turun menjadi sebesar 2,33 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan modal ventura di September 2024 terkontraksi sebesar 8,10 persen yoy dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,25 triliun.

Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan di September 2024 tumbuh 33,73 persen yoy dengan nominal sebesar Rp74,48 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,38 persen.

Untuk pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh PP, pertumbuhan pembiayaan meningkat sebesar 103,40 persen yoy atau menjadi Rp8,24 triliun dengan NPF gross sebesar 2,60 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2024 mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai Rp7. 579 triliun atau naik 10,85% secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, bahwa kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga sampai dengan bulan September 2024 yang lalu.

"Pertumbuhan kredit masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,85 persen year-on-year, sebelumnya adalah 11,40 persen menjadi Rp 7,579 triliun," kata Dian dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Seiring dengan peningkatan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada September 2024, DPK tercatat tumbuh 7,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp8.721 triliun dengan Giro menjadi kontributer pertumbuhan terbesar.

Selain itu, likuditas industri perbankan pada September 2024 dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,66 dan 25,40 persen.

"Likuditas industri perbankan pada Agustus 2024 menilai sangat memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,66 dan 25,40 persen dan masih di atas threshold sebesar 50 persen dan 10 persen," imbuhnya.

Selanjutnya, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,21 persen dan NPL net sebesar 0,78 persen. Sementara itu, loan at risk (LAR) menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,11 persen.

"Rasio LAR menunjukkan trend penurunan menjadi sebesar 10,11 persen dimana bulan Agustus yang lalu tercatat sebesar 10,17 persen rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93 persen pada december 2019 secara umum," pungkasnya.

Dian menyatakan kinerja industri perbankan Indonesia pada September 2024 menunjukkan peningkatan, dengan tingkat profitabilitas bank atau ROA (return on asset) mencapai 2,73 persen, sementara permodalan (CAR) bank juga berada pada level tinggi yaitu 26,85 persen.

PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) berhasil meraih penghargaan Outstanding Performance dengan predikat Best in Class dalam ajang Indonesia Performance Excellence Award (IPEA) 2024 di Bandung pada 24 Oktober lalu. Penghargaan ini diberikan setelah PLN EPI melalui proses penilaian berdasarkan Baldridge Excellence Framework 2023-2024 Criteria dari tanggal 26 hingga 30 Agustus 2024.

Menurut hasil penilaian dari Tim Asesor IPEA 2024, PLN EPI berhasil mencapai skor total 630,63, masuk dalam kategori Best in Class sesuai Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) atau setara dengan band Emerging Industry Leader menurut Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN, dengan peningkatan sebesar 52 poin dari tahun 2023.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen PLN EPI sebagai Perusahaan berkinerja unggul dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini merupakan landasan penting bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan serta kinerja perusahaan secara efektif dan efisien dalam menjaga rantai pasok energi. Keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama. Tanpa dedikasi dan sinergi kuat dari setiap pegawai, pencapaian ini tentu sulit terwujud," ungkap Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa PLN EPI memiliki peran strategis dalam ekosistem energi nasional. Tahun 2024 menjadi tonggak bagi PLN EPI untuk mewujudkan destination statement, yakni menjadi market leader dalam penyediaan multi energi primer dengan pangsa pasar signifikan melalui proses bisnis yang handal dan terintegrasi, sesuai visi perusahaan sebagai Triple A Company.

Untuk mencapai hal ini, PLN EPI telah merumuskan 3 (tiga) strategi utama: Penyusunan Dokumen Aplikasi dan Asesmen Malcolm Baldrige, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara terintegrasi, dan Integrasi Sistem Manajemen.

Menurut Iwan, framework Malcolm Baldrige tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi acuan bagi Perusahaan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam penyediaan produk dan layanan berkualitas.

IPEA merupakan penghargaan nasional yang diakui atas pencapaian keunggulan kinerja organisasi, mengacu pada Baldrige Excellence Framework. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI) atau Indonesia Quality & Productivity Management Association (IQPMA) bekerja sama dengan PT Wahana Kendali Mutu (WKM), yang bertujuan untuk mendorong perusahaan Indonesia menjadi Perusahaan unggul kelas dunia.

PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) hingga kuartal III 2024 masih merugi Rp166,48 miliar meski turun dari Rp191 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan rugi tersebut terjadi kala pendapatan perseroan terpukul 69,06% menjadi Rp137,87 miliar dari Rp445,7 miliar. Namun, perseroan tercatat berhasil menggembosi beban pokok penjualan dari Rp435,46 miliar menjadi Rp149,67 miliar.

Sehingga rugi bruto perseroan tercatat sebesar minus Rp11,8 miliar, dengan beban penjualan Rp41,93 miliar, beban umum dan adiministrasi Rp78,36 miliar, serta keuntungan lain-lain Rp2,43 miliar.

Alhasil, rugi usaha mencapai Rp129,65 miliar yang kemudian ditambah oleh beban keuangan senilai Rp37,5 miliar. Rugi sebelum pajak yang diderita perseroan pun menjadi Rp167,15 miliar, dan rugi tahun berjalan Rp166,48 miliar.

Adapun, jumlah liabilitas naik menjadi Rp1,72 triliun juta hingga periode 30 September 2024 dari jumlah liabilitas Rp1,56 triliun hingga periode 31 Desember 2023. Perseroan juga mencatat kenaikan jumlahekuitas menjadi Rp970 miliar dari Rp804 miliar.

Jumlah aset ikut turun menjadi Rp758,48 miliar hingga periode 30 September 2024 dari jumlah aset Rp759,82 miliar di periode 31 Desember 2023.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan penyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tercatat tidak memiliki hak guna usaha (HGU) untuk tuntas pada Desember mendatang.

"Targetnya sampai Desember ini harus selesai," ujar Nusron di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (31/10/2024).

Tercatat, sebanyak 537 perusahaan atau badan hukum kelapa sawit beroperasi tanpa mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, luas perkebunan sawit dari 537 perusahaan atau badan hukum yang belum mengantongi HGU tersebut apabila ditotal mencapai 2,5 juta hektare.

Hal tersebut menurut Nusron terjadi lantaran adanya perubahan aturan yang merupakan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tengang Perkebunan.

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, disebutkan pada Pasal 42 bahwa kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Dengan catatan sudah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan.

Akan tetapi, Nusron mengaku bahwa pada 27 Oktober 2016, Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang kemudian berubah menjadi kalimat 'dan atau' menjadi 'dan'. 'Atau'-nya dihapus. Karena 'dan atau' berubah menjadi 'dan', maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit, yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU," ucapnya.

Akibat keputusan tersebut, Nusron merinci ada 537 perusahaan atau badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mengantongi HGU. Dengan kata lain, selama delapan tahun mereka menanam kelapa sawit di atas tanah negara tanpa izin.

Mengatasi hal tersebut, Nusron mengatakan pihaknya tengah berkonsultasi dengan Jaksa Agung untuk menentukan sanksi atau denda yang akan dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Saya konsultasikan kepada Jaksa Agung, apakah orang menanam di atas tanah negara, jutaan hektare selama delapan tahun itu masuk perbuatan melanggar hukum atau tidak. Nah, kemudian yang sudah kadung menanam, mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama delapan tahun atau bagaimana?" kata dia.

Nusron mengatakan pengenaan sanksi atau denda terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, menyebut bahwa kenaikan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, khususnya dari India dan Tiongkok.

"Peningkatan CPO ini dipengaruhi peningkatan permintaan terutama dari India dan Tiongkok. Namun, produksi global turun akibat kemarau panjang. Selain itu, peningkatan harga minyak mentah dunia dan tarif Bea Keluar Malaysia yang berlaku sejak 1 Oktober 2024 turut mengerek harga referensi CPO," ujar Isy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (1/11/2024).

Diketahui pada November 2024, harga referensi CPO ditetapkan sebesar 961,96 dolar AS per metrik ton (MT). Nilai ini naik sebesar 68,32 dolar AS dari bulan sebelumnya sebesar 893,64 dolar AS per MT.

Adapun penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1532 Tahun 2024 tentang Harga Referensi CPO yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sedangkan untuk November 2024 penetapan bea keluar (BK) CPO, apabila merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 sebesar 124 dolar AS per MT. Kemudian, penetapan pungutan ekspor (PE) CPO merujuk pada lampiran I PMK Nomor 62 Tahun 2024 sebesar 7,5 persen yaitu sebesar 72,1475 dolar AS per MT.

"Saat ini, HR CPO meningkat menjauhi ambang batas 680 dolar AS per MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 124 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 7,5 persen dari HR CPO November 2024 yaitu sebesar 72,1475 dolar AS per MT," jelas Isy.

Kemudian, Bea Keluar untuk minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram sebesar 31 dolar AS per MT.

Penetapan merek tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1533 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kilogram.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil membalikkan kerugian menjadi laba bersih Rp741,42 miliar hingga akhir September 2024, setelah pada periode yang sama tahun sebelumnya mencatatkan kerugian Rp5,84 triliun. Meski pendapatan perusahaan mengalami penurunan 16,78% menjadi Rp12,55 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, WIKA berhasil meningkatkan kinerja laba dan profitabilitas.

Segmen infrastruktur, gedung, industri, EPC, dan properti menjadi kontributor utama bagi pendapatan WIKA. Selain itu, perusahaan membukukan laba kotor sebesar Rp1,06 triliun dengan margin laba kotor (Gross Profit Margin/GPM) meningkat menjadi 8,4% dari sebelumnya 8,1%. Hal ini menunjukkan peningkatan eksekusi proyek di lini bisnis utama seperti infrastruktur dan EPC.

Sejalan dengan upaya perbaikan keuangan, WIKA juga memperbaiki kolektabilitas piutang menjadi Rp6,61 triliun atau turun 30,4% dari tahun sebelumnya. Utang usaha juga mengalami penurunan 50,7% seiring upaya pembayaran kepada mitra kerja.Arus kas dari aktivitas operasi membaik 86,9% dari -Rp1,67 triliun menjadi -Rp218,94 miliar.

“Manajemen percaya dengan meningkatkan tata kelola, perkuatan manajemen risiko, keunggulan eksekusi proyek, fokus terhadap likuiditas serta pengelolaan struktur modal kerja yang baik, Perseroan akan mampu menjaga nilai kompetitifnya di masa mendatang”, ujar Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), jakARTa, Jumat (1/11/2024).

Kondisi likuiditas yang membaik tercermin dari peningkatan current ratio menjadi 191,8% dan penurunan rasio utang berbunga terhadap ekuitas (gearing ratio) menjadi 2,18 kali dari sebelumnya 3,10 kali. Perbaikan ini didukung oleh restrukturisasi keuangan dan dukungan pemerintah dalam memperkuat struktur modal WIKA.

PT Bayan Resources Tbk (BYAN), emiten tambang milik konglomerat Low Tuck Kwong, melaporkan penurunan kinerja keuangan hingga periode 30 September 2024.

Pendapatan perseroan tercatat sebesar US$2,46 miliar, mengalami penurunan 10,54% dibandingkan dengan pendapatan pada akhir tahun 2023 sebesar US$2,75 miliar.

Kenaikan beban pokok pendapatan yang mencapai US$1,55 miliar dari US$1,43 miliar turut menekan laba bruto, yang turun menjadi US$914,72 juta dari sebelumnya US$1,32 miliar.

Pada tingkat laba sebelum pajak, perusahaan mencatat penurunan signifikan, yaitu dari US$1,21 miliar pada periode sebelumnya menjadi US$810 juta.

Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga turun tajam sebesar 31,8% menjadi US$620,80 juta, dari US$910,50 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, Bayan Resources berhasil menurunkan total liabilitasnya secara substansial, yakni dari US$1,46 miliar hingga akhir 2023 menjadi US$824,86 juta hingga September 2024. Aset perusahaan juga turun menjadi US$3,13 miliar dari US$3,44 miliar pada akhir tahun sebelumnya.

PT Indika Energy Tbk (INDY) hingga September 2024 mencatat penurunan siginfikan pada pos laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi US$34,40 juta. Angka terseut turun 63,33% dari laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk di kuartal III 2023 senilaiUS$93,83 juta.

Amblasnya laba perusahaan yang dikomandoi oleh Arjad Rasjid sebagai Direktur Utama ini, sejalan dengan capaian pendapatan yang hanya US$1,78 miliar hingga periode 30 September 2024 turun 22,27% dari pendapatan US$2,29 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski, perseroan menorehkan penurunan beban pokok penjualan menjadi US$1,51 miliar dari beban pokok penjualan US$1,85 miliar dan laba kotor turun menjadi US$269,39 juta dari laba kotor US$439,77 juta. Laba sebelum pajak turun menjadi USD95,21 juta dari laba sebelum pajak USD181,89 juta.

Adapun, jumlah liabilitas naik menjadi US$1,85 miliar hingga periode 30 September 2024 dari jumlah liabilitas US$1,73 miliar hingga periode 31 Desember 2023. Jumlah aset naik menjadi US$3,22 miliar hingga periode 30 September 2024 dari jumlah aset USD$3,11 miliar hingga periode 31 Desember 2023.

Universitas Indonesia (UI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang bertujuan untuk mewujudkan inovasi serta meningkatkan efisiensi di sektor pendidikan.

Kolaborasi ini menandai langkah signifikan dalam mendigitalisasi proses bisnis dan layanan di lingkungan kampus, yang sejalan dengan upaya globalisasi di dunia pendidikan.

Kerjasama antara UI dan BNI telah terjalin sejak 1988, dan selama lebih dari satu dekade terakhir, BNI telah memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan finansial kampus, seperti pembayaran SPP, pajak, dan payroll.

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account, yang memungkinkan pembayaran dan penerimaan uang SPP secara langsung terhubung Host to Host (H2H) antara UI dan BNI.

Wakil Rektor UI Bidang SDM dan Aset Prof Dedi Priadi menjelaskan, dengan sistem ini, UI dapat langsung mengidentifikasi pembayaran mahasiswa. Hal ini juga dinilai memudahkan UI dan mahasiswanya dalam mengelola pembayaran dan penerimaan secara cepat dan efisien.

"Proses pengisian kartu rencana studi dapat langsung dilakukan setelah pembayaran, dan mahasiswa pun bisa membayar biaya pendidikannya langsung melalui aplikasi perbankan terbaru BNI yakni wondr by BNI," ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menambahkan, BNI juga mendukung UI melalui platform BNIdirect yang memungkinkan seluruh transaksi finansial, seperti pembayaran dan penerimaan, dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

"Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI," kata Okki.

CFEST diharapkan akan menjadi platform digital yang menggabungkan kebutuhan akademik, seperti jadwal kuliah, absensi, hingga informasi kalender akademik, dengan solusi perbankan, termasuk kartu identitas mahasiswa digital.

Dengan desain yang mudah digunakan dan aksesibilitas kapan saja dan di mana saja, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya cashless society di lingkungan kampus dan meningkatkan nilai bisnis di UI.

"Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di dunia pendidikan," pungkas Okki.

PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO), bagian dari Tanobel Group milik konglomerat Hermanto Tanoko, membukukan kinerja positif dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 61% year-on-year (YoY) pada kuartal ketiga 2024. Emiten produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ini meraih laba bersih konsolidasian mencapai Rp336,49 miliar, yang didorong oleh peningkatan penjualan lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban pokok.

Segmen AMDK dalam kemasan botol tetap menjadi kontributor utama pendapatan CLEO, mencatatkan penjualan Rp1,08 triliun atau setara 54% dari total pendapatan perusahaan. Sementara itu, segmen AMDK non-botol memberikan kontribusi Rp861,98 miliar atau 44%, dan produk lainnya sebesar Rp34,99 miliar atau sekitar 2%.

Total penjualan CLEO sepanjang kuartal ketiga ini mencapai Rp1,98 triliun, naik 32% dibandingkan dengan Rp1,50 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Beban pokok penjualan juga naik 22% menjadi Rp819,47 miliar.

CEO CLEO, Melisa Patricia, mengungkapkan kunci keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kinerja positif ini. “Keberhasilan secara terus menerus mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan ini bisa dicapai karena CLEO secara konsisten melakukan ekspansi baik jaringan pemasaran maupun pabrik di seluruh Indonesia. Dan kami berkomitmen penuh untuk terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan ini," jelasnya.

CLEO kini mengoperasikan 31 pabrik di seluruh Indonesia untuk mendekatkan lokasi produksi dengan konsumen, mengingat karakteristik produk air minum yang berat dan membutuhkan tempat penyimpanan luas. Dengan strategi ini, perusahaan mampu mengurangi biaya transportasi dan distribusi. CLEO juga didukung oleh 380 jaringan distribusi internal dan 7.000 mitra distribusi eksternal.

Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, CLEO telah merealisasikan belanja modal (Capex) sebesar Rp514 miliar hingga September 2024. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan pabrik baru, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan jaringan distribusi. Tahun ini, CLEO sedang membangun pabrik di Palu, Pontianak, Pekanbaru, dan Palembang.

Melisa Patricia juga menekankan pentingnya kualitas produk CLEO dalam menjaga kepercayaan konsumen. “Kami menyediakan produk air murni yang diproses menggunakan nano filter berteknologi tinggi dan kemasan bebas BPA. Komitmen CLEO terhadap lingkungan juga diakui melalui sertifikasi ecolabel dan sertifikasi industri hijau untuk pabrik di Pandaan, Jawa Timur," tambahnya.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) memperkuat komitmennya akan edukasi terkait asuransi melalui rangkaian kegiatan "Jasindo Goes to Campus: Insurance for Smarter Risk Management" yang digelar di berbagai universitas di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi manajemen risiko dan pemahaman asuransi di kalangan mahasiswa, sebagai upaya membekali generasi muda dengan wawasan lebih mendalam terkait perlindungan asuransi.

Dimulai pada 23 Oktober 2024 di Universitas Pasundan, Bandung, program ini berlanjut ke Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, pada 30 Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri ratusan mahasiswa serta jajaran pimpinan universitas dan fakultas yang terlibat aktif dalam diskusi tentang pentingnya peran asuransi.

Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, menyatakan,

“Kami berharap program ini dapat membantu mahasiswa mengidentifikasi risiko dalam kehidupan sehari-hari dan memahami pentingnya asuransi sebagai perlindungan untuk masa depan yang lebih aman,” ujarnya pada Kamis (31/10).

Brellian juga mengungkapkan rencana untuk memperluas program literasi ini ke kampus-kampus lain seperti Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Padjadjaran.

Selain fokus pada literasi, Asuransi Jasindo juga menjalankan program inklusi asuransi dengan berbagai produk unggulan, termasuk Home Protection yang menawarkan diskon 15%, Vehicle Protection dengan diskon 25%, dan Business Trip Protection dengan premi mulai dari Rp46.000. Program ini berhasil menarik ribuan pengguna baru, memperlihatkan respon positif terhadap literasi dan kemudahan akses produk asuransi.

“Kedua kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Program OJK dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya asuransi di seluruh lapisan masyarakat,” tambah Brellian, menegaskan dukungan Jasindo dalam mendorong pemahaman finansial dan kesadaran akan perlindungan risiko di kalangan masyarakat.