JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ini menjadi artikel terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Selengkapnya baca di sini Ara Sebut Wakil KSP Qodari Beri Tanah di Palangka Raya buat 3 Juta Rumah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya dikutip dari Antara.

Informasinya bisa dicek di sini Erick Thohir Bakal Petakan Aset BUMN buat Pembangunan 3 Juta Rumah

Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Selanjutnya baca di sini Nusron Blak-blakan Ungkap Biang Kerok Lambatnya Urus PKKPR

Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menandatangani perjanjian pinjaman dari Bank Dunia soal penyelesaian program one map policy (kebijakan satu peta).

Ini dilakukan demi mempercepat pengurusan Perjanjian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Informasi ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Insya Allah loan-nya dari Bank dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau. Sehingga, tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," terang Nusron.

Nusron pun optimistis masalah ini akan segera selesai karena sudah dibicarakan bersama Sri Mulyani.

Menurut Nusron, masalah utama lambatnya pengurusan PKKPR karena tidak adanya kebijakan satu peta.

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Nusron mengungkapkan, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, (8/11/2024).

Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya koordinasi terkait pemberantasan mafia tanah. Nusron menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat strategi penanganan isu kejahatan di bidang pertanahan.

"Kami dari Kementerian ATR/BPN melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Pak Kapolri serta jajarannya secara resmi terkait strategi menghadapi berbagai isu kejahatan di bidang pertanahan. Salah satunya yang kami bahas adalah mafia tanah," ujar Nusron.

Selain itu, Nusron juga mengundang Kapolri untuk memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Mafia Tanah yang akan diadakan pada 14-15 November 2024.

Rakor tersebut akan dihadiri pejabat BPN, kepolisian, kejaksaan, serta unsur dari TNI, guna meningkatkan kerja sama antar-institusi.

"Kami membutuhkan dukungan dan support dari kepolisian yang memiliki kapasitas hukum serta pengamanan,” ujarnya.

“Kedua aspek ini sangat penting dalam memberantas mafia tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta investor," tambah Nusron.

Dalam pertemuan tersebut, Nusron dan Kapolri sepakat mengusung "zero tolerance" untuk mafia tanah.

Nusron menegaskan bahwa pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan pasal berlapis, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), agar aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan kepada negara atau masyarakat.

"Kami akan terus menindak tegas mafia tanah, baik dalam pidana umum maupun TPPU, supaya hak rakyat dan negara dapat kembali pada yang berhak," ujar Nusron.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan Nusron Wahid dalam rangka memperkuat kerja sama dalam pemberantasan mafia tanah.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyatakan komitmen Polri untuk mendukung berbagai program dan kebijakan Menteri ATR yang telah mendapatkan instruksi khusus dari Presiden.

"Kita akan mendukung kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini bersengketa terkait hak keperdataan, baik itu antar korporasi maupun antara masyarakat dan pihak-pihak tertentu," ujar Listyo.

Listyo menambahkan bahwa pihak kepolisian juga siap mengambil langkah tegas dalam pemberantasan mafia tanah. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Polri akan segera membentuk satuan tugas (satgas) bersama guna mendukung kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri ATR.

“Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Menteri ATR,” tegas Kapolri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Mafia Tanah.

Ini disampaikan Nusron usai membuka Hari Tata Ruang Nasional 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Rakor tentang penegakan hukum, bahasa kerennya itu penegakan hukum mafia tanah," tegas Nusron.

Salah satunya akan membahas soal penegakan hukum berupa pemiskinan mafia tanah.

Sebelumnya, dia mengungkapkan akan melakukan Rakor Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tandas Nusron.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Menurut Nusron, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

"Sehingga, PR (pekerjaan rumah) lima tahun ke depan ini masih sangat panjang. Akibat terlama, sementara Indonesia membutuhkan investasi," ungkap Nusron.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN.

Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kementerian ATR/BPN pun mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah membutuhkan banyak lahan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Terdapat dua jenis lahan yang sudah dipastikan akan dimanfaatkan untuk program ini, yakni lahan telantar yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan tanah sitaan koruptor yang dikelola oleh Kejaksaan Agung.

Namun, status kedua jenis tanah tersebut menurut Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, berbeda.

Tanah telantar yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN merupakan tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) dan eks Hak Guna Usaha (HGU).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, diketahui bahwa jangka waktu HGB adalah paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Sementara jangka waktu HGU adalah paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling larna 35 tahun.

Dalam setiap masa pembaruan, Kementerian ATR/BPN akan melihat manfaat dan nilai ekonomis tanah tersebut.

"Kementerian ATR/BPN akan cek, sesuai fungsi tidak? Punya nilai ekonomis tidak? Kalau tidak, tidak diperpanjang, lalu masuk tanah terlantar," tutur Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Nusron menegaskan, tanah eks HGB dan eks HGU tersebut berstatus tanah milik negara.

Kemudian, Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa ditujukan kepada Badan Bank Tanah.

Nusron mencatat, ada sekitar 1,3 juta hektar tanah telantar dalam 5 tahun ke depan yang juga bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah.

"Nah nanti pembangunan rumah menggunakan hak di atas hak yaitu HGB di atas HPL," lanjut Nusron.

Sedangkan tanah sitaan koruptor memiliki arti sesuai namanya, yakni tanah yang diperoleh dari hasil sitaan aset-aset milik koruptor yang kemudian dikelola oleh Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan Agung menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karena itu akan disinergikan dengan Kementerian PKP agar lahan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya," ujarnya.

Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP telah memulai proses pengadaan lahan tersebut.

Tidak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas lahan yang dapat diserahkan kepada Kementerian PKP untuk kemudian dapat dipergunakan pembangunan rumah.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga siap untuk memenuhi permintaan Menteri PKP untuk melakukan pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa di kementerian tersebut, khususnya terhadap pembuatan peraturan guna mewujudkan pembangunan yang sah dan legal sesuai payung hukum.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid blak-blakan soal kasus sengketa Hotel Sultan antara pemerintah dengan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Ia menegaskan kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sedangkan hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Nusron menekankan perkara Hotel Sultan masih diselesaikan di pengadilan negeri.

"Sekarang kita mengacu kepada nanti keputusan hukumnya kayak apa, kita kaji," ujar Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Perang perebutan kuasa Hotel Sultan sudah berlangsung cukup lama.

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menegaskan mereka masih berhak mengelola tanah tempat berdirinya hotel itu.

Sedangkan pemerintah mengklaim HGB milik kubu Pontjo sudah habis. Sehingga lahan tersebut dituntut untuk dikembalikan ke negara, dalam hal ini Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons pelantikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Keduanya menyambut baik jabatan baru yang diemban mantan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) itu. Apalagi, AHY menekankan Kemenko Infrastruktur pasti berkoordinasi dengan OIKN.

"Banyak sekali tugas-tugas, termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan. Karena pembangunan infrastruktur di IKN juga harus dikawal," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

"Yang dikehendaki oleh Bapak Presiden Prabowo (Subianto) tentu melanjutkan (pembangunan IKN), dengan fokus pada penyelesaian pusat eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini sebagai bagian utama dari pusat pemerintahan ke depan," tuturnya.

AHY menegaskan dirinya pasti terus bekerja sama dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Ia menyebut cakupan koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga termasuk Otorita IKN.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons singkat penunjukkan Basuki menjadi kepala definitif OIKN. Ia memuji sosok mantan menteri PU itu.

"Pak Basuki (Hadimuljono) orang baik, top!" tegas Nusron.

Basuki Hadimuljono dilantik secara resmi sebagai kepala OIKN definitif oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Basuki adalah plt kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 usai Bambang Susantono mengundurkan diri.

Ia diangkat berdasarkan Keppres Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan pada 4 November 2024.