JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi 1,3 juta hektar tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk program dan proyek strategis pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, tanah telantar tersebut berasal dari eks-Hak Guna Bangunan (HGB) dan eks-Hak Guna Usaha (HGU).

"Kami punya tanah potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektar," ujar Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Apakah cocok jika dijadikan perumahan? Selengkapnya baca di sini Ada 1,3 Juta Hektar Tanah Telantar Eks HGU, Bisa buat 3 Juta Rumah

Jalan Tol Betung (Sp Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 4 Tempino-Interchange (IC) Ness mendapatkan protes warga akibat debu yang berasal dari kendaraan proyek tersebut.

Junior Project Director Tol Tempino-IC Ness Ahmadi menjelaskan, keluhan ini berasal dari warga Sungai Duren yang wilayahnya dilalui kendaraan material.

Namun, untuk hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI selaku kontraktor untuk mengakomodasi penyiraman secara berkala.

Selanjutnya baca di sini Pembangunan Tol Betajam Diprotes Warga Sekitar Gara-gara Ini

Deflasi adalah suatu kondisi yang diartikan sebagai kondisi penurunan harga barang dan jasa, yang dipicu penurunan permintaan, ataupun peningkatan pasokan barang dan jasa.

Secara historis, setidaknya deflasi di Indonesia pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang, yaitu pada tahun 1999, 2008, 2020, dan tahun 2024.

Dalam perspektif penawaran, peningkatan pasokan dapat menyebabkan kondisi deflasi, atau yang dikenal dengan istilah kelebihan produksi.

Adapun, kondisi deflasi saat ini terjadi karena sistem pasokan yang sedang diintervensi oleh Pemerintah, sehingga pasokan menjadi berlebih, khususnya pasokan volatile foods. Alhasil, tidak terlalu berdampak terhadap performa sektor properti.

Selanjutnya baca di sini Dinamika Kinerja Properti di Tengah Deflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi 1,3 juta hektar tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk program dan proyek strategis pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, tanah telantar tersebut berasal dari eks Hak Guna Bangunan (HGB) dan eks Hak Guna Usaha (HGU).

"Kami punya tanah potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektar," ujar Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Tanah telantar tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program 3 juta rumah yang saat ini tengah digeber oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hanya, dari 1,3 juta hektar tanah telantar tersebut, tidak seluruhnya bisa digunakan untuk pengembangan perumahan.

"Nah cuma kita belum tahu apakah 1,3 juta hektar ini ada berapa yang cocok untuk perumahan. Kan enggak mungkin bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah, tinggalnya sama siapa di sana," gurau Nusron.

Sementara untuk legalitas, Nusron menegaskan, tanah eks HGB dan eks HGU tersebut berstatus tanah milik negara.

Kemudian, Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa ditujukan kepada Badan Bank Tanah.

"Nah nanti pembangunan rumah menggunakan hak di atas hak yaitu HGB di atas HPL," tandas Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Mereka melakukan kegiatan penanaman di atas tanah negara tanpa izin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.39/2014 tentang Perkebunan, pada Oktober 2016.

MK membatalkan pasal yang mengatur bahwa orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah. Aturan itu diubah dari 'dan/atau' menjadi 'dan'.

"Karena 'dan atau' berubah menjadi 'dan' maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU," jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron menyebut, 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki HGU tersebut berada salam kurun waktu 8 tahun yakni 2017 hingga 2024. Mereka melakukan kegiatan penanaman sawit di atas tanah negara tanpa izin.

Dengan demikian, lanjut Nusron, ada potensi denda yang menunggu perusahaan-perusahaan sawit itu. Hal tersebut tengah dikoordinaisikan oleh Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama kerja dengan Jaksa Agung hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

ATR/BPN, kata Nusron, berkoordinasi dengan Kejagung apabila kegiatan 537 perusahaan sawit itu tergolong melanggar hukum atau tidak.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membahas apabila perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut menanam sawit si atas tanah negara itu akan terganjar denda.

"Mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP. Targetnya sampai Desember ini harus selesai," ujar politisi Partai Golkar itu.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Nusron membuka potensi pencabutan HGU kepada perusahaan-perusahaan dimaksud hingga penyitaan, apabila tidak membayar denda.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diuji keseriusannya membereskan masalah perkebunan sawit mulai dari isu pembukaan lahan sebagai deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak sampai Rp300 triliun dan 500 lebih perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kementeriannya akan fokus pada penertiban 537 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Selama 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Nusron mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan itu.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU dengan lahan garapan sekitar 2,5 juta hektar.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” kata dia.

Kementerian ATR juga menahan sementara proses pendaftaran maupun penerbitan HGU. Tak hanya itu, Nusron Wahid mengatakan, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” kata Nusron.

Nusron Wahid mengatakan penertiban ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” katanya.

9 Langkah Penertiban dalam 100 Hari Kerja

Menurut Nusron, akan melakukan penertiban dalam 9 langkah. "Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron.

Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.

"Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektar, tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat," ujarnya.

Keempat, kata dia, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat.

"Kami ada ide pemikiran tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya.

Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.

"Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kami masih harus nambah lagi," katanya.

Keenam, kata Nusron, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi denganonline single submission.

Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Terakhir, pelaksanaan programIntegrated Line Administration and Spatial Planning(ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim.

"Yang melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

Tunggakan Rp300 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu akan menyetor Rp189 Triliun pada tahap pertama.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diuji keseriusannya membereskan masalah perkebunan sawit mulai dari isu pembukaan lahan sebagai deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak sampai Rp300 triliun dan 500 lebih perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kementeriannya akan fokus pada penertiban 537 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Selama 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Nusron mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan itu.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU dengan lahan garapan sekitar 2,5 juta hektar.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” kata dia.

Kementerian ATR juga menahan sementara proses pendaftaran maupun penerbitan HGU. Tak hanya itu, Nusron Wahid mengatakan, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” kata Nusron.

Nusron Wahid mengatakan penertiban ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” katanya.

9 Langkah Penertiban dalam 100 Hari Kerja

Menurut Nusron, akan melakukan penertiban dalam 9 langkah. "Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron.

Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.

"Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektar, tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat," ujarnya.

Keempat, kata dia, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat.

"Kami ada ide pemikiran tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya.

Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.

"Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kami masih harus nambah lagi," katanya.

Keenam, kata Nusron, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi denganonline single submission.

Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Terakhir, pelaksanaan programIntegrated Line Administration and Spatial Planning(ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim.

"Yang melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

Tunggakan Rp300 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu akan menyetor Rp189 Triliun pada tahap pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang tak hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun Hak Guna Usaha (HGU).

Ini merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27 Oktober 2016 terkait Pasal 41 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Nusron usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Jadi begini, dulunya UU sebelumnya itu yang boleh menanam dan budidaya kelapa sawit itu yang mereka yang punya IUP dan/atau pemegang HGU. Dalam keputusan MK diputuskan kalimat dan/atau di skip, hanya menjadi dan. Berarti yang boleh menanam, yang punya HGU dan punya IUP," tegas Nusron.

Maka dari itu, selama tujuh atau sejak 2017, banyak perusahaan sawit yang tidak mengurus HGU.

"Nah, ini mau kita tuntaskan satu-satu, dendanya bagaimana, status hukumnya bagaimana. Kalau memang keputusan politiknya dia enggak mau bayar denda, ya kita cari HGU-nya, kita sita, kita kasih kepada rakyat atau pihak yang lain yang lebih produktif," ucap Nusron lagi.

Selama 100 hari kerjanya, Nusron tak segan-segan memberikan sanksi berat kepada 537 perusahaan sawit yang tak memiliki IUP tanpa HGU.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” jelas Nusron dalam raker tersebut.

Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tuntas dia.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan sebanyak 537 badan usaha perkebunan sawit beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Kondisi ini mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

Meski begitu, Nusron belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun. Karena pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

"Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami," kata Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

"Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau," ucapnya lagi.

Di luar itu, ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pengusaha perkebunan sawit nakal tersebut. Sanksi yang dimaksud mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

"Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya pak Jaksa Agung" kata Nusron.

Tetapi yang jelas kami saat ini sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penegbitan HGU-nya. Karena menurut ketentuan masalah ini harus selesai pada 3 Desember (2024)," jelasnya lagi.

Perlu diketahui sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan jumlah penerimaan pajak yang gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun.

Menurutnya kebocoran pendapatan negara itu terjadi lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim, Selasa (8/10/2024) lalu.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," ujarnya.

Lihat Video: Video Menteri ATR/BPN: Kami Menginisiasi Mafia Tanah Dimiskinkan!

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan para pengusaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam seratus hari kepemimpinannya di Kementerian.

Nusron mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 537 badan hukum atau badan usaha yang terdaftar perkebunan sawit yang belum punya sertifikat HGU. Namun selama ini bisa beroperasi atau mengolah lahan perkebunannya hanya dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP. Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi.

"Perlu kami sampaikan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budi daya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak guna atas tanah," jelas Nusron.

"Pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat 'dan/atau'-nya dihapus menjadi 'dan', 'atau'-nya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan MK itu adalah punya IUP dan juga punya HGU," terangnya lagi.

Para pengusaha yang sudah punya IUP sawit namun belum memiliki HGU inilah yang akan diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 hektare.

Hal ini menjadi penting mengingat ke-537 badan hukum ini masih beroperasi tanpa HGU meski perubahan aturan itu sudah diberlakukan delapan tahun yang lalu.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat 537 badan pengelola kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna bangunan (HGU) sejak 2016.

Menurut Nusron, ratusan badan tersebut memiliki izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, tetapi tidak memiliki HGU.

"Ada 537 badan hukum dari Oktober 2016 hingga sekarang yang menanam kelapa sawit, memiliki IUP, tetapi tidak punya HGU," kata Nusron dalam rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Jika dihitung secara keseluruhan, luas lahan sawit yang tidak memiliki HGU sejak 2016 itu mencapai 2,5 juta hektar.

Nusron menegaskan, pihaknya akan menertibkan dan menyelesaikan pendaftaran serta penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit.

"Ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas. Jika ditotal, ada 2,5 juta hektar yang merupakan APL (area penggunaan lain) dan bukan di kawasan hutan," ucapnya.

Selain menertibkan masalah HGU lahan sawit, Nusron juga memaparkan beberapa target untuk 100 hari ke depan.

Salah satunya adalah menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat guna menghindari konflik dengan badan hukum di masa mendatang.

Dia juga berencana melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif agar bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

"Menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah, dengan harapan dapat mencapai total 120 juta bidang tanah pada tahun 2024," imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim bahwa proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat Indonesia. Jokowi menyampaikannya dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, Istana Negara IKN pada Rabu, 25 September 2024.

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan ulang mengenai ide pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN yang sudah muncul di era Presiden Soekarno. Namun setelah dilantik pada 2014, ia secara khusus meminta Bappenas untuk melihat lagi gagasan ini.

Diketahui, sejak 2022 sampai akhir 2024, pemerintah bakal mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Selain itu, Otorita IKN sudah mendapat persetujuan dari DPR penambahan anggaran Rp 27,8 triliun tahun depan.

Dari awal hingga kini, proyek pengembangan IKN telah menuai kritik dari berbagai pihak seperti pengamat, tokoh publik hingga aktivis lingkungan. Beberapa kritik yang pernah dilontarkan antara lain:

1. Keputusan Jokowi Pindah

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai keputusan Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang lengser, bukan langkah bijak. Ia justru menyebut sikap Jokowi tersebut lebih terkesan untuk pencitraan. "Di sisa masa jabatan yang tinggal sebentar, ini terkesan seperti upaya meninggalkan legacy saja," kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 14 September 2024.

Tak hanya itu, Achmad juga menyoroti pembangunan infrastruktur pendukung, seperti Bandara IKN, yang belum rampung. "Ini juga menjadi pemborosan anggaran karena perjalanan dari Jakarta ke Balikpapan, lalu menuju IKN, memakan waktu dan biaya yang besar," ujar Achmad. Menurutnya, anggaran untuk perjalanan bolak-balik dan berkegiatan di IKN itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak.

2. Pengelolaan BandaraIKN

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mempertanyakan maksud Kementerian Perhubungan (Menhub) yang membuka peluang bagi pihak asing untuk mengelola Bandara IKN.

Ia menyebut, saat ini, penduduk di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) masih belum terlalu banyak dengan jumlah penerbangan yang juga tidak akan masif. Sebagai ekonom ia pun ragu akan ada investor berminat untuk mengelola bandara tersebut.

"Karena jumlah penduduknya masih sedikit, ya untuk apa diserahkan pengelolaan kepada asing? Jadi IKN ini jadi tempat liberalisasi bisnis sebenarnya dibandingkan kepentingan nasional," ujarnya kepada Tempo Sabtu, 14 September 2024.

Lebih lanjut, Bhima menilai rencana menggandeng investor asing tersebut bisa bertentangan dengan keamanan nasional. Pasalnya, IKN merupakan objek vital nasional yang nantinya memuat banyak informasi terkait jalur udara, barang dan orang yang keluar masuk bandara.

Ia pun khawatir jika data-data tersebut bisa diketahui asing melalui pengelola Bandara IKN. Oleh karenanya, Bhima berharap agar pengelolaan Bandara IKN dipegang oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Obral Hak Atas Tanah

Eks Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus pencetus pemindahan ibu kota negara Penajam Paser Utara, Andrinof Chaniago, mengkritisi langkah Presiden Jokowi yang mengobral hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk investor.

Sebagaimana dalam Perpres 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Jokowi mengobral hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun. Selain itu, kepala negara memberi hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun.

Andrianof pun menyebut, obral HGU dan HGB hingga hampir dua abad itu tidak perlu dilakukan. “Itu kebablasan,” ujar Andrinof saat konferensi pers menjelang peluncuran buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 14 Agustus 2024.

Ia juga mengingatkan bahwa IKN akan dibangun menjadi kota pemerintah. Oleh karenanya, bisnis dan investasi dari swasta bisa menyusul belakangan. Yang terpenting, kata dia, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN harus eksis dan beroperasi lebih dulu.

4. Kereta Tanpa Rel Tetap Menghasilkan Emisi

Pembangunan IKN juga tak luput dari kritik mengenai lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang ragu terhadap klaim ramah lingkungan yang disematkan pada kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang akan meluncur di jalanan inti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur, Dwi Sawung, menyatakan bahwa kereta model trem yang akan diuji jalan mulai Agustus itu tetap menghasilkan emisi karbon."Untuk memindahkan orang, keluarga, dan pembangunan saja sudah tinggi emisinya" kata Sawung kepada Tempo, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia menilai, perencanaan kereta otonom IKN tersebut tidak matang. Menurut Sawung, pemerintah belum menjelaskan jenis konsumen yang disasar oleh proyek sepur tanpa rel tersebut. "Kalau belum jelas, tidak bisa diklaim lebih rendah emisinya," tutur dia.

5. Masa Depan Gelap Setelah Ditinggal Jokowi

Pengamat politik Adi Prayitno berbicara soal masa depan masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia menilai, ada perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan yang bisa menjadi hambatan.

Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya akan terjadi kerumitan. Pasalnya sebagaikana diketahui bahwa program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo. “Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyoroti soal keragu-raguan Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. “Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim – jadi dalam 100 malam,” ujarnya.

NI MADE SUKMASARI | RIRI RAHAYU | M. RIZKI YUSRIAL | IRSYAN HASYIM | DANIEL A. FAJRI

JAKARTA - Plt. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono buka suara soal Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha , Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Basuki menjelaskan, salah satu ketentuan yang dirubah dalam regulasi terbaru itu adalah soal skema pemberian HGB (hak guna bangunan), HGU (hak guna usaha), dan Hak Pakai bagi para calon investor IKN yang diatur dalam pasal 18 PP Nomor 29 tahun 2024.

Jika lewat aturan sebelumnya, PP 12/2023, Hak Atas Tanah tersebut diberikan secara berjenjang, yaitu pemberian hak 30 tahun, perpanjangan hak 20, dan pembaharuan hak 30 tahun, sehingga totalnya 80 tahun untuk HGB dan Hak Pakai. Maka lewat PP 29/2024 ketentuan berjenjang tersebut telah dihapus, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGB dan Hak Pakai selama 80 tahun dalam 1 siklus, dan bisa diperbaharui 80 tahun lagi untuk siklus kedua.

Ketentuan yang sama juga berlaku terkait pemberian HGU, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGU selama 95 tahun untuk 1 siklus penuh, dan bisa diperpanjang selama 95 tahun lagi untuk siklus kedua.

"Jadi ini untuk IKN dispesialkan, jadi sebelumnya itu jadi lama gitu prosesnya. Jadi pemberian HGB langsung 80 tahun untuk siklus pertama, kalau dulu mungkin tidak langsung 80 tahun, diberikan 30 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, ini kita jadikan satu jadi langsung 80 tahun," kata Menteri Basuki saat ditemui di Kantornya, Selasa (20/8/2024).

Basuki mejelaskan salah satu alasan dihapuskannya ketentuan skema pemberian Hak Atas Tanah di IKN secara berjenjang untuk memangkas proses administrasi, sehingga mampu memberikan daya tarik yang lebih untuk para investor.

"Revisi ini menang untuk memayungi hak atas tanah, saya lupa itu rezim pertanahan, jadi sebelumnya lama gitu prosesnya. Ini khusus di IKN saja," tambahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus pencetus pemindahan ibu kota negara Penajam Paser Utara, Andrinof Chaniago, mengkritik langkah Presiden Jokowi mengobral hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk investor.

Sebagaimana dalam Perpres 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Jokowi mengobral hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun. Selain itu, kepala negara memberi hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun.

Menurut Andrianof, obral HGU dan HGB hingga hampir dua abad itu tidak perlu dilakukan. “Itu kebablasan,” ujar Andrinof saat konferensi pers menjelang peluncuran buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 14 Agustus 2024.

Lagipula, ia menuturkan, IKN akan dibangun menjadi kota pemerintah. Bisnis dan investasi dari swasta bisa menyusul belakangan. Yang terpenting, kata dia, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN harus eksis dan beroperasi lebih dulu.

Lebih lanjut, ia berujar, investasi bisa otomatis datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu. “Dari situ (pemindahan ASN), akan muncul kegiatan ekonomi. Sifatnya mengikuti, bukan diciptakan secara eksklusif,” kata dia.

Bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Pemerintah sudah menganggarkan APBN senilai Rp84,2 triliun sejak IKN dibangun mulai 2022, hingga Juli 2024. Angka tersebut mencakup 108 proyek pembangunan yang dikontrak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun investasi yang dibukuukan hingga hari ini, menurut Jokowi, mencapai Rp56,2 triliun.

Di tengah proses pembangunan yang terus berjalan dan besarnya kebutuhan pembiayaan, Jokowi tak hanya mengobral HGU dan HGB hingga hampir dua abad. Teranyar, kepala negara membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN melalui Keppres Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Senin, 5 Agustus 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua.