Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat surplus neraca perdagangan komoditas perikanan periode Januari-September 2024 atau hingga kuartal III 2024 sebesar USD3,87 miliar atau dalam kurs rupiah senilai Rp60,7 triliun (Rp 15.688 per dolar AS).

Angka surplus tersebut meningkat 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga menjadi kado spesial hari ulang tahun (HUT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke-25 yang tepat berlangsung pada Sabtu (26/10/2024).

"Dengan surplus perdagangan yang semakin besar, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara net eksportir produk perikanan. Tentu ini kado dari HUT KKP ke-25, semoga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Senin (28/10).

Budi mengatakan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga September 2024 mencapai USD 4,23 miliar dengan total volume ekspor sebesar 1,02 juta ton. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan signifikan terjadi pada Agustus 2024. Di bulan tersebut, volume ekspor meningkat 34,2% dan nilanya tumbuh 10,7% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Dikatakan Budi, peningkatan ini menjadi penanda positif bagi kinerja ekspor perikanan nasional. Adapun Amerika Serikat (AS) tetap menjadi pasar utama bagi produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai USD 1,38 miliar atau 32,6% dari total ekspor perikanan.

"Kabar baiknya, pasar ekspor ke negara lain mengalami peningkatan," tuturnya.

Budi mengurai, ekspor perikanan ke Tiongkok mengalami pertumbuhan 7,8%, dan negara ASEAN meningkat sebesar 18,7%. Dia menegaskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa menjadi pasar penting mengingat masing-masing menyumbang USD 569,75 juta (13,5%) dan USD 309,41 juta (7,3%) terhadap total ekspor produk perikanan Indonesia. Bahkan peningkatan terbesar terlihat pada ekspor ke Uni Eropa yang tumbuh 23,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Ini menunjukkan potensi besar bagi pasar Eropa yang dapat terus dimaksimalkan oleh pelaku usaha perikanan Indonesia," jelas Budi.

Adapun produk perikanan utama pada periode ini terdiri dari beberapa komoditas unggulan seperti udang yang menjadi komoditas ekspor terbesar dengan nilai mencapai USD 1,18 miliar atau 28,1% dari total ekspor produk perikanan Indonesia. Selain itu, komoditas lain seperti Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) dan Cumi-Sotong-Gurita (CSG) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing tumbuh 7,9% dan 24,7%.

Kemudian peningkatan sebesar 40,4% pada ekspor Rajungan-Kepiting juga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan nilai ekspor keseluruhan. "Peningkatan ekspor CSG terutama didorong oleh permintaan yang kuat dari Tiongkok dan ASEAN," katanya.

Di saat yang sama, impor Indonesia mencatatkan penurunan yang signifikan hingga 26,2% hingga September 2024. Angka tersebut mencapai USD 366,98 juta dengan volume sebesar 212,49 ribu ton.

"Penurunan impor ini menjadi sinyal baik bagi surplus neraca perdagangan perikanan kita," tutur Budi.

Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana mengatakan negara asal impor terbesar adalah Tiongkok dengan nilai mencapai USD 64,96 juta atau 17,7% dari total impor perikanan. Angka tersebut menurun 42,6% dibanding tahun sebelumnya. Dia mengatakan penurunan terbesar terjadi pada impor Makarel dan Rajungan-Kepiting, yang masing-masing turun lebih dari 50%.

"Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ekspor produk perikanan melalui berbagai strategi," ujar Erwin.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meluncurkan pabrik percontohan (pilot plant) Wood Pellet dari bahan baku Kaliandra Merah. Pabrik ini berlokasi di Tanjung Enim dan merupakan bagian dari upaya PTBA dalam mengembangkan sumber energi terbarukan berbasis biomassa yang dapat mendukung target Net Zero Emission pada 2060.

Produksi pabrik ini mencapai kapasitas 200 kg per jam, dirancang untuk mendukung pencampuran batu bara dan biomassa (cofiring) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pabrik percontohan ini merupakan hasil kolaborasi PTBA dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Hendra Gunawan, Direktur Teknik & Lingkungan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengapresiasi PTBA atas inisiatif strategis ini dalam manajemen karbon dan pengurangan emisi. “Dengan peluncuran Pilot Plant Wood Pellet ini, kita berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak, khususnya di sub sektor mineral dan batu bara, untuk berinovasi dalam penggunaan energi ramah lingkungan,” ungkapnya.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menyatakan bahwa pengembangan Wood Pellet dari Kaliandra Merah ini merupakan bentuk komitmen PTBA dalam mendukung transisi energi.

“Kami memiliki visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Wood Pellet ini diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan,” kata Arsal.

Langkah ini juga merupakan bentuk dukungan PTBA terhadap dekarbonisasi di industri tambang melalui pengurangan emisi karbon lewat penggunaan biomassa.

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap aksi-aksi berkelanjutan, salah satunya melalui Program Mandiri Pilah Sampah. Program pengelolaan sampah organik yang inovatif ini berfokus pada penggunaan mesin biodigester serta kolaborasi dengan masyarakat setempat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyampaikan, program Mandiri Pilah Sampah yang berjalan sejak 2022 ini bertujuan mengubah sampah organik menjadi sumber daya bernilai.

Ali menjelaskan salah satu hasil dari program ini berupa pupuk organik yang bermanfaat bagi pengembangan urban farming di perkotaan dan cairan eco-enzyme yang multifungsi untuk keperluan rumah tangga, seperti pembersih alami dan pengusir hama.

“Kami percaya bahwa dengan memberdayakan komunitas dan mengedepankan inovasi seperti biodigester dan eco-enzyme, kita dapat menciptakan perubahan nyata bagi lingkungan dan masyarakat perkotaan,” ujar Ali dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (25/10/2024).

Guna melibatkan partisipasi masyarakat program ini, Bank Mandiri menggandeng Bank Sampah (BS) Mekar Sari yang terletak di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan.

Pengurus BS Mekar Sari merupakan kelompok wanita tani (KWT) Kenanga yang terdiri dari 5 anggota pengurus, yakni Djuraida sebagai ketua, Rosmita sebagai sekretaris, Iramiyati sebagai bendahara, beserta Marwah dan Eva Zulfah sebagai anggota.

Djuraida menuturkan, BS Mekar Sari telah menunjukkan perkembangan pesat selama mengikuti pendampingan dari program Mandiri Pilah Sampah. “Terlihat dari nasabahnya yang meningkat dua kali lipat dengan rutinitas penimbangan sampah dua kali setiap bulan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih karena telah dilibatkan inovasi dalam berbagai aksi berkelanjutan. Menurutnya, peran aktif Bank Mandiri dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjadi inspirasi dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

BS Mekar Sari bukan hanya berkontribusi dalam pengelolaan sampah di lingkungannya, tetapi juga menjadi contoh sukses di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2016, BS Mekar Sari mendapat kunjungan dari Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dari Kerajaan Belanda. Prestasi lainnya adalah terpilihnya BS Mekar Sari sebagai bank sampah terbaik di DKI Jakarta pada 2021.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah mendorong inisiatif lainnya untuk pengolahan limbah. Melalui prakarsa Mandiri Lingkar Hijau, Bank Mandiri bekerja sama dengan Bell Living Lab, perusahaan yang mengolah limbah cangkang biji kopi di Bandung, Jawa Barat.

Bank berlogo pita emas ini berharap, kerja sama ini dapat memberdayakan petani kopi di sekitar Bandung dengan memberikan pendapatan tambahan, serta membuka lapangan pekerjaan hijau (green jobs) kepada tenaga kerja baru. Selain itu, turut mengurangi emisi karbon dari industri kopi serta menghasilkan inovasi terbaru untuk industri fesyen.

Inisiatif pengolahan limbah ini juga merupakan bagian dari gerakan besar Mandiri Looping for Life yang memperlihatkan komitmen jangka panjang Bank Mandiri untuk membangun bisnis yang lebih berkelanjutan.

“Dukungan untuk inisiatif pemanfaatan limbah seperti ini adalah bagian dari cara Bank Mandiri mewujudkan visi menjadi Indonesia’s Sustainability Champion di Indonesia dan sejalan dengan semangat pilar ESG Bank Mandiri yaitu Sustainability Beyond Banking,” pungkas Ali.

PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku anak usaha PT Merdeka Copper Gold (MDKA) menargetkan produksi emas dan perak mencapai 100 ribu hingga 120 ribu onces sepanjang tahun 2024.

General Manager Corporate Communications MDKA, Tom Malik menyampaikan kepada Warta Ekonomi bahwa sejauh ini kapasitas produksi yang dijalankan BSI sejalan dengan target yang ditetapkan perseroan.

”Produksi sejauh ini sejalan dengan rentang target 100 ribu -120 ribu ounces,” ujar Tom Minggu, (27/10/2024).

Melansir dari laporan per kuartal dari BSI, pada Q1 perusahaan telah memproduksi 24.139 ounces selama kuartal ini dengan biaya tunai total sebesar USD 1.065/ounces, biaya all-in sustaining cost (AISC) sebesar USD1.479/ounces, dan harga jual rata-rata (ASP) sebesar USD2.106/ounces.

Pada Quartal 2 (Q-2) BSI melaporkan Tambang emas Tujuh Bukit menghasilkan 25.382 onces emas selama kuartal ini dengan biaya tunai total sebesar USD1.110 per onces, biaya berkelanjutan (AISC) sebesar USD1.492 per oncess, dan harga jual rata-rata (ASP) sebesar USD2.262 per onces.

Di lain sisi, secara kumulatif sejak pertama kali melakukan penambangan emas di tahun 2016 hingga tahun 2023, data financial result menunjukkan perseroan telah memproduksi lebih dari 1 juta ounces emas. Total kontribusi PT BSI terhadap pemasukan negara hingga 2023 mencapai Rp4,36 triliun.

Selanjutnya General Manager of Operations (GMO) PT Bumi Suksesindo (BSI) Roelly Fransza menerangkan bahwa tambang emas bukit tujuh merupakan jenis pertambangan yang bertumbuh.

”Kalau kita disini pertama kali feasibile study hanya sampai tahun 2022. 2022 sudah harus pasca tambang, terus kita temukan lagi cadangan-cadangan baru panjang sampai 2026. Alhamdulillah sekarang panjang lagi sampai 2029 di luar tembaga,” ucap Roelly.

Dari pantauan Warta Ekonomi, pada lokasi tambang emas bukit tujuh terdapat lima area pertambangan. Terdiri dari Pit A, Pit B, Pit C, Pit D, dan Pit E. Selanjutnya, untuk Pit E telah direklamasi, lalu Pit A dan C masih tahap produksi, terkahir Pit D bakal di produksi di tahun 2026 hingga-2029.

Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meluncurkan program “Sawit Goes to Pesantren”. Inisiasi tersebut bertujuan sebagai upaya edukasi bagi santri serta warga Nahdliyin perihal manfaat serta kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Adapun program tersebut mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya adalah Kepala Divisi UKMK BPDP, Helmi Muhansyah; Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf; Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono; dan Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto.

Dalam keterangannya, Sekretaris LPP PBNU, Tri Chandra Aprianto, mengungkapkan bahwa selama ini sektor kelapa sawit menghadapi banyak tantangan. Mulai dari legalitas, tumpang tindih lahan, hingga kelembagaan petani yang lemah. Sehingga, tantangan tersebut berdampak pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Dirinya juga menyampaikan keluhan dari berbagai wilayah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh para petani sawit rakyat.

"PSR menghadapi banyak tantangan, terutama terkait lahan yang tumpang tindih. Kami mendorong pemerintah dan asosiasi kelapa sawit untuk membahas masalah ini lebih lanjut," ujar Tri Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, dalam keterangan tertulis, dikutip Warta Ekonomi, Senin (28/10/2024).

Tri menegaskan bahwa LPPNU berkomitmen dalam mendukung program tersebut. Pasalnya, program tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Nahdlatul Ulama yang berfokus pada ulama dan rakyat. Yang mana, banyak warga Nahdliyin juga berprofesi sebagai petani sawit.

Dalam keterangan yang sama, Helmi Muhansyah selaku Kepala Divisi UKMK BPDP menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien jika dibandingkan dengan minyak lainnya.

Allianz Life Indonesia memberikan hak jawab terkait pemberitaan CWIG Serukan Keadilan untuk Para Agen.

Menurut pihak Allianz Life Indonesia, pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, untuk itu, perlu ada ruang untuk mengklarifikasinya.

Dan berikut hak jawab dari pihak Allianz Life Indonesia, melalui Head of Corporate Communications Wahyuni Murtiani:

Terkait informasi yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut mengenai adanya protes dari 6.000 Business Partner (BP) yang menuntut haknya atas pemotongan pendapatan Agen tanpa persetujuan dan adanya kelebihan pembayaran pajak hingga 10 tahun, dapat kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Setiap Agen Perusahaan tunduk pada Perjanjian Keagenan yang ditandatangani oleh Agen dan Perusahaan (“Perjanjian Keagenan”), termasuk setiap dokumen- dokumen yang disebutkan dalam Perjanjian Keagenan tersebut, termasuk Kode Etik Tenaga Pemasar, Kode Etik Allianz dan pedoman yang mengatur hal-hal lainnya sehubungan dengan aktivitas keagenan (“Dokumen Keagenan”). Dokumen Keagenan tersebut merupakan kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Keagenan.

2. Ketentuan kompensasi atau imbal jasa bagi Agen, termasuk mengenai Overriding Operation dan penggunannya, telah secara jelas diatur dalam Dokumen Keagenan. Lebih lanjut, setiap komponen pendapatan Agen dan pajak-pajak yang timbul atasnya juga telah dijelaskan secara transparan dalam setiap laporan yang Perusahaan sampaikan kepada Agen setiap bulannya.

3. Perusahaan berkomitmen penuh terhadap integritas dalam setiap aspek bisnis, termasuk transparansi pembayaran kompensasi kepada Agen. Perusahaan juga senantiasa menaati peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami mohon Redaksi Wartaekonomi.co.id dapat merevisi berita tersebut dan memuat klarifikasi resmi PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia ini.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM–SPSI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang akan tetap menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai salah satu aturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Padahal sebelumnya, FSP RTMM-SPSI telah menolak keras aturan ini lewat aksi unjuk rasa yang dihadiri ribuan pekerja tembakau di kantor Kemenkes.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menjelaskan sebelumnya aksi unjuk rasa ini telah membuahkan audiensi, di mana Kemenkes diwakili oleh Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Benget Saragih, hadir menemui perwakilan FSP RTMM-SPSI dan menghasilkan keputusan bahwa Kemenkes akan mempertimbangkan kembali aturan ini.

“Secara lisan yang kami dengar saat perwakilan kami tanggal 10 Oktober diterima masuk oleh Kemenkes, dikatakan bahwa tidak dan/atau belum ada rencana penyeragaman kemasan. Namun demikian, sampai saat ini kami belum diundang kembali untuk membahas Rancangan permenkes tersebut sesuai janji dan kesepakatan tertulis,” terangnya kepada media.

Akan tetapi, Sudarto mengatakan pihaknya mendapat informasi terbaru bahwa Kemenkes tetap akan mendorong aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Di mana Kemenkes tetap akan mewajibkan keseragaman warna kemasan dan logo, serta penulisan merek menggunakan huruf yang sama.

Tentu, keputusan ini mengecewakan FSP RTMM-SPSI karena hal ini membuktikan bahwa Kemenkes abai dengan suara mereka dan tetap mendorong aturan yang akan merugikan industri tembakau untuk memasarkan produk legalnya. “Kalau penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini dipaksakan maka akan bertabrakan dengan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di mana identitas merek telah dilindungi secara hukum,” ujarnya.

Sudarto juga melihat aturan ini bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang akan mendorong target pertumbuhan ekonomi hingga 8% sampai akhir masa jabatan. Karena kebijakan ini berpotensi mematikan seluruh ekosistem industri tembakau, imbasnya secara ekonomi mencakup penurunan penerimaan cukai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Seharusnya, setiap kebijakan dan regulasi harus memperhatikan dampaknya, di mana seharusnya tidak semakin menyengsarakan kelompok bawah wong cilik yang paling lemah,” ucapnya.

Sudarto juga mengingatkan bahwa mandat Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 hanya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% dan Rancangan Permenkes semestinya tidak melenceng dari aturan yang semestinya diterapkan. “Wewenang Kemenkes harusnya sesuai UU Nomor 17/2023, yaitu hanya mengatur pengaturan peringatan kesehatan sebesar 50% saja,” serunya.

Melihat dampak ini, Sudarto berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu dapat melindungi mereka dan secara tegas membatalkan aturan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa merek yang akan berimbas pada sektor tembakau.

“Kami berharap pemerintahan baru dapat menjaga komitmen dan konsistensinya dengan tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik besar di masyarakat di saat gelombang PHK terus terjadi. Ini sangat kami sesalkan di mana aturan pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja,” tutup Sudarto.

Beberapa waktu lalu sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi diganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Perubahan tersebut alhasil dibarengi dengan perluasan fungsi badan layanan umum itu yang kini tak hanya mengelola dana dari komoditas kelapa sawit saja, melainkan juga kakao dan kelapa.

Adapun perubahan badan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 yang diteken 18 Oktober 2024 oleh Presiden Jokowi, dua hari sebelum lengser dari kursi kepresidenan.

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa penghimpunan dana oleh BPDP akan bersumber dari para pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, serta dana-dana lain yang sah. Dana yang bersumber dari para pelaku usaha mencakup pungutan ekspor hasil perkebunan dan/atau turunannya serta iuran kolektif.

Pungutan atas ekspor komoditas ini pun wajib dibayarkan oleh para pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas hasil perkebunan dan/atau turunannya. Apabila pungutan ekspor yang dibayarkan kurang, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrative berupa denda.

Dana yang dihimpun oleh BPDP menurut Perpres tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengaku tidak masalah dengan perluasan BPDP yang kini menghimpun dana dari pelaku usaha sawit, kakao, maupun kelapa. Namun, dengan catatan bahwa alokasi dana untuk industri sawit tidak terganggu pasca transformasi BPDP.

Pihaknya menilai bahwa industri sawit nasional saat ini membutuhkan dana yang cukup besar, khususnya untuk program replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selain itu, industri sawit juga perlu insentif untuk program biodiesel di tengah meningkatnya konsumsi sawit di pasar domestik.

"Selama pengelolaan dana sawit tidak terganggu, Gapki tidak melihat ancaman signifikan terhadap industri ini," kata Eddy, dalam keterangannya, dikutip Senin (28/10/2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027p.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian dalam keterangan resmi, dikutip di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah merupakan pedoman ketiga setelah sebelumnya OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, yang disusun bersama DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Selain itu, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi. Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Dian menyampaikan bahwa SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

“Sebagai respons terhadap UU P2SK tersebut, OJK memperkenalkan produk SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah yang merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Upaya ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027,” tutur Dian.

Pedoman Implementasi SRIA ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Selanjutnya, Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

“Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan, karakteristik, dan daya saing tinggi dengan mengintegrasikan antara fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan (creating shared value). Hal ini diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam operasional bank syariah, sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas dan meningkatkan kinerja Bank Syariah,” jelas Dian.

Untuk memberikan acuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan dan menerapkan CWLD, maka dilakukan penyusunan Pedoman Implementasi CWLD oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta industri perbankan syariah yang telah menjadi LKS-PWU dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi CWLD ini disusun untuk memberikan kerangka yang terstruktur dan acuan yang komprehensif dalam proses implementasi CWLD bagi Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menunjuk Muhamad Akbar untuk mengisi jabaran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama perseroan. Hal ini dilakukan setelah Direktur Utama Purwono Widodo tutup usia pada 2 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel, Mohamad Tantra Maulana, menuturkan bila Muhamad Akbar, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Komersial, akan merangkap sebagai Plt Direktur Utama hingga ditetapkannya Direktur Utama yang definitif.

“Penetapan susunan Direksi Perseroan yang baru akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan,” ujar Tantra, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Menurut Tantra, kegiatan operasional perseroan tetap berjalan normal dan tidak ada kendala hukum yang muncul akibat perubahan ini.

“Dewan Komisaris telah memastikan transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu stabilitas operasional dan bisnis Krakatau Steel,” tutup Tantra.

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), pengembang kota mandiri terbesar di Indonesia, berhasil meraih prapenjualan sebesar Rp6,84 triliun pada kuartal III 2024. Angka itu setara dengan 72% dari target prapenjualan perusahaan pada tahun 2024.

Kinerja itu pun sekaligus mencerminkan peningkatan sebesar 1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencatatkan prapenjualan Rp6,75 triliun.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya, menjelaskan bahwa kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial, yang menyumbangkan Rp3,85 triliun atau 56% dari total prapenjualan.

Pencapaian ini didukung oleh proyek BSD City seperti Nava Park, Tresor, The Zora, Hiera, Tanakayu dan Terravia. Selain itu, peluncuran produk baru seperti Yara at the Kaia di Grand Wisata Bekasi dan Townville di Grandcity Balikpapan turun mendukung pencapaian tersebut.

Tak sampai di situ, tingginya minat konsumen terhadap produk-produk properti yang ditawarkan, baik hunian maupun komersial, turut mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap kualitas dan nilai tambah atas produk properti yang diberikan oleh BSDE, sebagai pengembang terkemuka dengan pengalaman lebih dari 4 dekade di industri properti nasional.

Adapun kontribusi terbesar kedua diikuti oleh segmen komersial, termasuk lot komersial, apartemen dan ruko, dengan kontribusi Rp2,43 triliun atau sebesar 36%. Penjualan ruko sebesar Rp1,55 triliun, lot komersial sebesar Rp396 miliar dan apartemen sebesar Rp483 miliar. Prapenjualan ruko berasal dari proyek Cascade, West Village dan peluncuran ruko baru Northridge Ultimate yang semuanya terletak di BSD City. Sementara itu, prapenjualan apartemen berasal dari Southgate dan Aerium di Jakarta serta Akasa dan Upperwest yang terletak di BSD City.

Secara keseluruhan berdasarkan lokasi, prapenjualan di BSD City berkontribusi sebesar 69%, diikuti Nava Park, BSD City sebesar 8%, The Zora 7% dan Hiera 4%. Ditambah, Grand Wisata Bekasi dan Kota Wisata Cibubur masing-masing berkontribusi sebesar 13% dan 5% terhadap total prapenjualan 2024.

Ke depan, Hermawan mengaku optimistis perusahaan dapat terus mengalami pertumbuhan. “Dengan peluncuran produk yang tepat sasaran, promosi yang efektif melalui program pemasaran nasional ‘Infinite Living’, serta dukungan insentif pemerintah yang berkelanjutan, BSDE yakin dapat mencapai target prapenjualan tahun 2024 sebesar Rp9,50 triliun,” tandas Hermawan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga triwulan 3 atau September tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) proyek hulu migas sudah onstream dari target 15 proyek hingga akhir tahun 2024, atau sudah tercapai 80%. Potensi penambahan dan mempertahankan produksi dari 12 proyek tersebut mencapai sekitar 36.237 barel oil per day (BOPD) dan 300 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) serta 192 metrik ton/day (MTD) LPG.

Untuk proyek hulu migas yang menghasilkan minyak antara lain adalah OPL Main PHE ONWJ dengan kapasitas sebesar 1.893 BOPD, Flowline ASDJ-116X PHE Ogan Kemering dengan kapasitas sebesar 94 BOPD dan Banyu Urip Infill Clastic Exxon Mobile Cepu Ltd dengan kapasitas sebesar 33.000 BOPD.

Adapun untuk proyek gas, yang sudah onstream adalah Peciko 88, SWG dan Bekapai Artificial Lift Pertamina Hulu Mahakam dengan kapasitas 36 MMSCFD, proyek AFCP dengan kapasitas 117 MMSCFD, Dayung Facility Optimization Medco Grissik kapasitas sebesar 40 MMSCFD, Fasilitas Kompresor South Sembakung kapasitas 22 MMSCFD, Proyek CO2 dan DHU Lapangan Karang Baru Pertamina EP dengan kapasitas 5 MMSCFD.

Sementara itu terdapat 2 proyek yang menghasilkan gas dan minyak yaitu Akatara Gas Plant Jadestone Energy dengan kapasitas gas 25 MMSCFD dan minyak 1.100 BOPD serta produksi LPT sebesar 192 MT/D. Kemudian proyek west belut Medco Natuna dengan kapasitas gas 55 MMSCFD dan minyak 150 BOPD.

Sehingga 12 (dua belas) proyek tersebut memberikan tambahan atau mempertahkan fasilitas produksi minyak sebesar 36.237 BOPD dan gas sebesar 300 MMSCFD dengan total investasi sebesar US$277,4 juta atau sekitar Rp4,36 triliun.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan proyek-proyek hulu migas tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan dan saat ini SKK Migas dan KKKS terus melakukan koordinasi yang intensif untuk memastikan 3 (tiga) proyek yag tersisa yaitu Proyek Forel Bronang Medco Natuna dengan kapasitas produksi minyak sebesar 10.000 BOPD dan gas 43 MMSCFD dan proyek minyak SP Puspa Asri Pertamina EP dengan kapasitas 600 BOPD serta proyek kompresor Merbau Pertamina EP dengan kapasitas 8 MMSCFD bisa sebelum akhir tahun 2024.

“Kami berharap dapat mengoptimalkan sisa waktu yang ada, agar proyek yang tersisa dapat onstream lebih cepat, karena mayoritas proyek yang belum onstream produksinya adalah minyak, seperti proyek Forel Bronang yang berpotensi memberikan tambahan produksi 10.000 BOPD”, terang Hudi.