Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan bahwa butuh dana sebesar Rp47 triliun untuk dapat merealisasikan bahan bakar ramah lingkungan jenis B40 pada tahun 2025 nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Bali. Menurut dia, kebutuhan dana tersebut diambil berdasarkan asumsi harga metil ester asam lemak (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) atau biodiesel yang lebih tinggi daripada harga solar.

"Kira-kira butuh sekitar Rp46-47 triliun untuk menerapkan B40," kata Eddy, dikutip Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, penerapan B40 memerlukan sekitar 16 juta kiloliter biodiesel. Angka itu meningkat sebesar 2,6 juta kiloliter dari kebutuhan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk implementasi B35 yang membutuhkan biodiesel sebesar 13,4 juta kiloliter.

Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut biaya yang mesti disiapkan oleh BPDPKS menjadi lebih besar apabila harga biodiesel lebih mahal dibandingkan dengan harga solar.

"Kecuali nanti karena geopolitik dan sebagainya, mungkin harga solar bisa meningkat itu kan kita pernah alamin, di tahun 2023 yang lalu justru harga solar lebih tinggi dari harga Fame, itu berarti BPDPKS tidak akan menanggung, karena tidak ada selisih," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 nanti pihaknya mengantongi saldo sebesar Rp32 triliun. Sementara pada tahun 2025 pendapatan pungutan ekspor CPO diproyeksikan mencapai Rp21,5 triliun. Sehingga, imbuhnya, apabila diakumulasikan saldo yang dimiliki oleh BPDPKS yakni Rp53,5 triliun.

Untuk diketahui, Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) menilai jika Indonesia telah siap untuk menerapkan wajib bahan bakar minyak (BBM) biodiesel 40 pada tahun 2025 nanti.

Untuk diketahui, B40 merupakan BBM dengan campuran bahan bakar komposisi 40% minyak kelapa sawit dan 60% solar.

Sementara itu, program peningkatan biodiesel B35 menjadi B40 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan balar fosil ke sumber energi terbarukan.

Nantinya, pemberlakuan B40 akan menyedot banyak penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan dasar untuk BBM tersebut.

Bisnis.com, MANGUPURA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meyakini dana hibah yang digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan peremajaan kebun sawit (replanting) akan mendorong produktivitas lahan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut dikeluarkan lewat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Dibiayai oleh BPDPKS.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan dengan meningkatnya dana replanting yang sebelumnya Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektar, pihaknya berharap petani akan lebih aktif menyerap dana tersebut.

"Kita harapkan itu akan mendorong para petani untuk ikut serta dalam program PSR replanting yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Eddy menerangkan dengan dana sebesar Rp30 juta per hektar, penyerapan nya masih rendah lantaran hanya cukup untuk membiayai hingga P0 atau hingga kelapa sawit di tanam.

"Tapi, sampai dengan tanaman itu menghasilkan, itu dia harus self-financing, sehingga dia harus mungkin kalau punya tabungan, kalau tidak dia pinjam ke bank, dengan tingkat bunga yang kalau KUR 6%," tuturnya.

Dengan pendanaan Rp60 juta per hektar diharapkan dapat mendanai tanaman sehingga menghasilkan. Dengan demikian, petani dapat memiliki kelonggaran dari aspek finansial dan tidak perlu lagi meminjam dana.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Gapki, produksi kelapa sawit mencapai 34,7 juta ton sepanjang tahun ini. Jumlah produksi ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 36,2 juta ton.

Sementara itu, total ekspor kelapa sawit di tahun 2023 mencapai volume sebesar 21 juta ton dengan nilai US$20,597 juta, namun turun sedikit menjadi 20,1 juta ton dengan nilai USD 17,349 juta. Adapun, pada tahun 2024, nilai konsumsi domestik kelapa sawit Indonesia mencapai 15,6 juta ton.

Untuk mengoptimalkan dana hibah guna mendorong produktivitas, Eddy mendorong agar Gapki dapat mendukung program replanting melalui skema kemitraan dengan petani rakyat lewat asistensi pemanfaatan alat berat untuk kegiatan tumbang serempak, land clearing, hingga penyediaan bibit.

"Jangan sampai bibit yang tidak unggul itu yang tetap digunakan. Perusahaan-perusahaan swasta besar involve PSR apalagi pemerintah memberikan grand pendanaan PSR Rp60 juta per hektare," pungkasnya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), melainkan tetap di bawah naungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam keterangannya, Ketua Umum APKASINDO, Gulat Manurung, mengaku jika pihaknya mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao serta kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132 Tahun 2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).

Konsep penggabungan sawit ke tanaman perkebunan lainnya menuru dia sangat tergesa-gesa dalam dua hari jelang pergantian kursi Presiden, tanpa kajian mendalam, serta tanpa melibatkan keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan sawit dalam perencanaannya. Apalagi, imbuhnya, dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Maka dari itu, menurut dia sebaiknya lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada presiden baru untuk segera meninjau dan mencabut Perpres Nomor 132 Tahun 2024 itu.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDPKS,” ucap Gulat.

Pasalnya, terbitnya Perpres 132/2024 itu menimbulkan keresahan bagi petani sawit lantaran menghilangkan peranan BPDPKS. Para petani sawit mengaku resah dan khawatir dengan pengajuan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.

Di sisi lain, dia juga menyoroti bahwa dana yang dihimpun oleh BPDPKS bukanlah dana yang berasal dari pajak atau APBN, melainkan dana yang bersumber dari pungutan ekspor atau levy sawit yang mana petani turut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut.

Berdasarkan perhitungan dari pihaknya, tariff pungutan ekspor CPO pada September 2024 mencapai 62 dolar AS per tonnya dirasa telah membebani petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20% dan per Oktober ini naik lagi sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kini resmi diperluas tugasnya untuk mengelola pungutan bagi komoditas perkebunan lainnya seperti kakao dan kelapa.

Dengan perluasan fungsi ini, BPDPKS berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Kepala Divisi Perusahaan BPDP, Achmad Maulizal, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait waktu dimulainya pungutan komoditas baru tersebut.

Selain itu, besaran pungutan untuk masing-masing komoditas juga masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

“Belum ada (pungutan) karena seperti kita ketahui Perpres baru saja keluar dan masih dilakukan pembahasan lanjutan,” kata Achmad kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan dukungannya atas transformasi BPDPKS ini.

Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik agar tujuan pengelolaan dana tetap fokus.

Eddy menegaskan agar dana pungutan kelapa sawit tetap difokuskan pada kebutuhan industri sawit.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan besar, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Permintaan minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri juga meningkat seiring ambisi swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja.

Rudy berharap perubahan ini dapat memberikan perhatian lebih terhadap komoditas kelapa, layaknya yang sudah diberikan pada industri kelapa sawit.

Meski demikian, ia berharap agar produk kelapa yang sudah dikonsumsi, seperti santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, karbon aktif, dan air kelapa, tidak dikenakan pungutan ekspor.

“Produk turunan yang sudah dikonsumsi sebaiknya tidak dikenakan pungutan ekspor apa pun,” ujar Rudy.

Ia menambahkan bahwa produk yang layak dikenakan pungutan sebaiknya hanya pada produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Perubahan fungsi BPDPKS menjadi BPDP ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum masa jabatannya berakhir.

Menurut beleid tersebut, dana yang dihimpun oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan sumber sah lainnya.

Dana dari pelaku usaha mencakup pungutan ekspor hasil perkebunan serta iuran.

Dengan perubahan ini, diharapkan BPDP dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana pungutan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan di Indonesia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi bertransformasi menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Perubahan ini dibarengi dengan perluasan fungsi badan tersebut yang kini tidak hanya mengelola dana dari komoditas kelapa sawit, tetapi juga kakao dan kelapa.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja mendukung perubahan ini. Dengan ini, komoditas kelapa juga turut mendapatkan perhatian lebih layaknya sawit yang selama ini memiliki badan khusus.

Walau begitu, pihaknya berharap nantinya pungutan yang akan dihimpun oleh Badan ini tidak menyasar pada produk turunan yang sudah dikonsumsi.

"Santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, carnon aktif dan air harapannya tidak dikenakan pungutan ekspor apapun juga," ujarnya pada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Lebih lanjut, menurutnya produk yang bisa dikenakan pungutan adalah produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Meski demikian, Rudy menyebut hingga kini memang pihaknya belum mendapatkan informasi lebih terang terkait bagian apa saja dan produk turunan kelapa yang akan dikenai pajak ekspor oleh BPDP.

Pasalnya berbeda dengan sawit, seluruh bagian dari kelapa mulai dari sabut, tempurung hingga airnya memiliki nilai ekonomi.

"Termasuk besarannya," ungkapnya.

Diketahui, perubahan perluasan fungsi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang diteken Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum lengser.

Dalam beleid ini, penghimpunan dana oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. Dana yang bersumber dari pelaku usaha meliputi pungutan ekspor hasil perkebunan dan/atau turunannya serta iuran.

Pungutan atas ekspor komoditas ini wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas hasil perkebunan dan/atau turunannya. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila pungutan ekspor yang dibayar kurang.

Perpres ini juga menyebut bahwa dana yang dihimpun BPDP akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkap realisasi subsidi untuk program mandatori biodiesel B35, yaitu bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit periode Januari-September 2024 adalah senilai Rp 17,03 triliun.

Untuk diketahui, B35 resmi diterapkan pada 1 Agustus 2023 lalu. Kemudian dilanjutkan pada Januari 2024 hingga akhir tahun 2024.

"Realisasi subsidi program biodiesel B35, yang berasal dari dana Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), mencapai Rp 17,03 triliun periode Januari hingga September 2024," ungkap Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, saat dihubungi Kontan, Kamis (24/10).

Dana pungutan ekspor ini adalah dana yang digunakan untuk membayar selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar disalurkan untuk produksi 7,73 juta kiloliter (kl) volume B35.

"Hingga 30 September ini, volumenya 7.730.507 kl," tambah Achmad.

Setelah B35, pemerintah telah memastikan peningkatan bauran minyak sawit menjadi B40 dan penerapannya yang akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Terkait hal ini Achmad mengatakan BPDPKS tengah melakukan kajian untuk menghitung subsidi kebutuhan B40 sekaligus B50. Meski begitu, ia belum bisa menyebut besar subsidi yang dibutuhkan untuk menutup selisih HIP biodiesel dan solar tersebut.

"Kita sudah diarahkan melakukan kajian untuk B40 maupun B50 dari sisi kesiapan dana," tambahnya.

Ia juga mengatakan perhitungan besar subsidi akan berdasarkan pada beberapa aspek, seperti harga minyak bumi, ongkos angkut hingga harga CPO yang berlaku.

"Subsidi ongkos angkut akan mengikuti beberapa acuan seperti harga minyak bumi, ongkos angkut dan harga CPO," tutupnya.

Asal tahu saja, penerapan B40 tahun depan telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi.

Dalam keterangannya, Eniya mengatakan bahwa Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal CPO untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kilo liter yang nantinya berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) buka suara ihwal pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan, selama dana dari sawit tidak terganggu, pelaku usaha tidak mempermasalahkan kehadiran Badan tersebut. Sebab, butuh dana yang besar untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan sawit.

“Sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), insentif biodiesel, riset, dan lainnya,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dengan produksi yang stagnan dan produktivitas yang turun, Eddy menuturkan bahwa PSR menjadi prioritas utama. Pasalnya, selain merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia.

Menurutnya, peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan. Mengingat pemerintah baru akan menerapkan mandatory tahun depan di B40 dan dilanjutkan ke B50.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Beleid itu diteken Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana Perkebunan itu dibentuk guna menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Perpres 132/2024.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Mengacu Perpres 132/2024, penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan paling lambat dilakukan tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Dengan demikian, Perpres No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Ermanto Fahamsyah, dalam tulisannya bertajuk “Perluasan Cakupan Pengelolaan Dana Perkebunan Guna Menjamin Pengembangan Perkebunan yang Berkelanjutan”, menjelaskan bahwa ada perluasan pengelolaan dana perkebunan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Dalam tulisannya yang dikutip Warta Ekonomi, Kamis (24/10/2024), Ermanto memaparkan fokus peraturan baru Jokowi tentang pengelolaan dana perkebunan BPDP.

“Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024, yang disahkan Ir. Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2024, dua hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut,” tulis Ermanto.

Sebelumnya, kata dia, pengelolaan dana perkebunan hanya mengakomodir kelapa sawit saja. Padahal, diketahui jika ada tiga komoditas yang menjadi penyumbang devisa terbesar negara. Dalam Perpres Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (N0. 132/2024) pengelolaan dana perkebunan menurutnya tidak hanya berkutat pada kelapa sawit.

Sebelumnya, Perpres tersebut juga mengatur komoditas perkebunan baik kakao dan kelapa. Kemudian, diketahui pasca adanya Perpres Nomor 132 Tahun 2024 tersebut, kedudukan dan nomenklatur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan digantikan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Namun sebelum terbentuknya badan baru tersebut, BPDPKS tetap akan menjalankan tugasnya sampai BPDP ditetapkan dengan jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak 18 Oktober 2024 atau sejak diundangkannya Perpres No. 132/2024,” ujar Ermanto.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 132 Tahun 2024, BPDP adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dengan beberapa tugas di antaranya adalah menghimpun, mengadministrasikan, menyimpan, mengelola, dan menyalurkan dana. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1, BPDP akan dibentuk dan dibawah Kementerian Keuangan.

Lantas, Dari Mana Penghimpunan Dana Berasal?

Penghimpunan dana BPDP berasal dari pungutan Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan beserta dengan turunannya. Kemudian, berasal dari pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan dana atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Selain berasal dari berbagai pungutan tersebut, dana yang dihimpun bersumber dari dana lembaga pembiayaan dan dana masyarakat yang telah diatu dalam pasal 8 dan 9 dari Perpres tersebut.

Adapun tujuan dari penghimpunan dana tersebut adalah untuk kepentingan pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan, dan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan replanting perkebunan kelapa sawit, kakao, maupun kelapa.

“Memang penetapan Perpres No. 132/2024 sebagai peraturan pelaksana tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 61/2015 kecuali dalam cakupan komoditas yang bertambah, namun ini menjadi strategi guna menjamin pengembangan perkebunan terkhususnya kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen komoditas perkebunan dunia, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Ermanto.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kabul Wijayanto, mengimbau generasi muda untuk mengenal sawit secara lebih objektif serta menghindari informasi yang tidak benar terhadap komoditas perkebunan itu.

Menurut Kabul, generasi muda memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan serta pengembangan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (23/10/2024), Kabul menjelaskan bahwa kondisi yang perlu diperhatikan yakni penyebaran informasi mengenai kelapa sawit yang tidak didasarkan pada fakta objektif di lingkungan pendidikan.

"Dampak dari penyebaran isu ini sangat besar karena terjadi dalam dunia pendidikan yang dikhawatirkan dapat dianggap sebagai kebenaran umum oleh peserta didik, yang merupakan generasi muda Indonesia," kata Kabul, Rabu (23/10/2024).

Kabul menjelaskan bahwa tujuan promosi kelapa sawit sehingga tercapai secara optimal adalah penyampaian informasi positif tentang kelapa sawit yang secara terstruktur, terarah, serta spesifik.

"Generasi Z merupakan generasi dominan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, upaya untuk menangkal isu negatif tentang kelapa sawit di lingkungan pendidikan menjadi sangat penting," ungkapnya.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh BPDPKS dalam menangkal kampanye negatif atau hitam terhadap sawit di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan, adalah melakukan edukasi tentang fakta objektif kelapa sawit di universitas melalui GenSawit Kota Makassar tahun 2024.

Kegiatan yang bertajuk “Peran Kelapa Sawit Bagi Indonesia” tersebut diselenggarakan pada 17 Oktober 2024 dan diikuti oleh sekitar 280 mahasiswa dari 17 kampus di kota tersebut.

BPDPKS pun memilih Kota Makassar sebagai kota kelima di tahun ini dalam penyelenggaraan kegiatan GenSawit.

“Harapan kami semoga anak muda atau milenial dapat terlibat dalam pengembangan sawit, agar petani kelapa sawit juga meningkat khususnya di bidang pertanian itu sendiri," ujar Kabul yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan BPDPKS itu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Yanto Santosa menilai bahwa komoditas sawit dituding lebih keras menjadi penyebab dari terjadinya deforestasi.

Dari seluruh komoditas nonmigas di Indonesia bahkan di dunia, katanya pula, sawit akan tetap menjadi komoditas unggul di tanah air, karena turunan dari pengolahan sawit sangat banyak dan sangat memiliki manfaat bagi masyarakat.

Hal itu, imbuhnya, menjadi penyebab kelapa sawit selalu mendapatkan tudingan-tudingan negatif agar citra sawit tersebut tidak baik di mata dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sesuai dengan Perpres No.134/2024, Achmad menyebut bahwa tugas dan fungsi BPDPKS dalam Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134) sudah tidak berlaku lagi.

Namun demikian, BPDPKS tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana Perkebunan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit, tapi juga kakao dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).