Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra dan bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Washington D.C pada 22-27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Thomas menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan. Thomas juga menjelaskan prioritas pemerintahan baru yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, pembangunan infrastruktur akan difokuskan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta melibatkan lebih banyak peran pihak swasta. Wamenkeu berharap mendapatkan dukungan pada proyek prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah strategis MDBs, seperti perubahan iklim, transisi energi, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur konektivitas.

Secara khusus, Thomas juga melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Belanda, Eelco Heinen. Topik yang menjadi pembahasan adalah strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global.

Pada agenda bilateral dengan Menteri Keuangan Singapura, Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan, khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia James Chalmers, dirinya menyampaikan strategi ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

Thomas mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sementara itu, Thomas menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di Islamic Development Bank (IsDB) dalam pertemuannya dengan Presiden IsDB.

Sedangkan dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Thomas menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Tidak hanya itu, Thomas juga menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Selain bertujuan untuk memperkuat investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, pertemuan bilateral dengan negara mitra dan MDBs juga akan berkontribusi pada tercapainya komitmen dan prioritas Indonesia di masa yang akan datang.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan mengenai prinsip pajak yang harus berkeadilan dan tidak membebani kelompok manapun.

Thomas menyebut, prinsip keadilan dalam keuangan publik Islam menyatakan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga meminimalkan kesenjangan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan, selain diharuskan membayar pajak, masyarakat yang lebih kaya juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

"Warga negara yang lebih kaya, selain membayar pajak, juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran," kata dia dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10).

Thomas menyebut, prinsip-prinsip Islam menyatakan bahwa pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial, terutama untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan hingga meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan.

Thomas juga menyebut, prinsip-prinsip Islam juga melarang mengenakan pajak atas bunga dan keuntungan yang berlebihan serta menghindari ketidakpastian dan spekulasi. Hal ini dikarenakan dianggap eksploitatif dan mengarah pada akumulasi kekayaan yang tidak adil.

"Selain itu, menurut perspektif Islam, kebijakan keuangan publik harus mendorong investasi dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menciptakan nilai riil bagi masyarakat, daripada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keuntungan spekulatif dan berlebihan tanpa manfaat riil," kata Thomas.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi para crazy rich Indonesia ke setoran pajak tidak terlalu besar. Kaum tajir melintir tersebut hanya berkontribusi sekitar satu per tiga dari total penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022, terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak dengan lapisan tarif tertinggi sebesar 35%.

Artinya, para crazy rich tersebut hanya setara 0,04% dari jumlah pelapor SPT Tahunan 2022 yang sebanyak 11 juta WP OP.

Nah, sebanyak 5.443 crazy rich Indonesia tersebut telah menyetorkan pajak ke kas negara hingga Rp 3,5 triliun dari total penerimaan PPh OP sebesar Rp 10,6 triliun.

Jika dihitung, kontribusinya hanya sekitar 33% atau satu per tiga dari total penerimaan PPh OP. Dan apabila dihitung secara rata-rata, berarti para crazy rich tersebut menyetorkan pajak sekitar Rp 643 miliar per orangnya.