Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang turut mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Melalui peraturan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penyeragaman tanggal pembayaran pajak yang sebelumnya beragam, kini disatukan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah pajak terutang.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Menanggapi hal ini, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia memberikan pandangannya terkait perubahan tersebut.

Menurutnya, penyeragaman batas setor pajak ini memiliki sisi positif yang besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Raden menjelaskan bahwa sebelumnya, pembayaran pajak dilakukan dengan berbagai batas waktu, yaitu tanggal 10, 15, dan akhir bulan, tergantung jenis pajaknya.

Perbedaan ini, lanjutnya, sering kali membingungkan wajib pajak yang belum terbiasa dengan kewajiban pembayaran pajak setiap bulan. Dengan adanya keseragaman, tentu saja akan memudahkan wajib pajak untuk mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

"Dengan adanya keseragaman, akan memudahkan mengingat tanggal jatuh tempo," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Raden juga menegaskan bahwa seharusnya tidak ada dampak negatif atau kerugian bagi wajib pajak terkait kebijakan baru ini. Ia menjelaskan, sebagian besar jenis pajak yang terutang, seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biasanya sudah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau pihak yang melakukan transaksi.

Dengan demikian, uang yang harus dibayarkan sebenarnya sudah berada di tangan pemotong atau pemungut pajak sejak awal bulan.

"Seharusnya tidak ada minusnya dengan keseragaman tersebut, karena pada umumnya merupakan pajak yang dipotong atau dipungut dari Wajib Pajak lainnya. Sehingga sebenarnya pada awal bulan sudah dipegang oleh Wajib Pajak pemotong atau pemungut," kata Raden.

Sebagai tambahan, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pemblokiran rekening UD Pramono, yang viral atas tagihan pajak jumbo, sudah sesuai aturan yang berlaku. Dirjen Pajak mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan UD Pramono.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Dwi Astuti mengungkapkan bahwa pihaknya selalu melakukan upaya penagihan kepada para penunggak atau wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujar Dwi kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Pemblokiran rekening, sambungnya, selalu didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak atau wajib pajak.

Oleh sebab itu, Dwi menegaskan tindakan pemblokiran rekening bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif.

Menurtnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah turut tangan untuk mediasi antara Dirjen Pajak dengan UD Pramono. Dengan begitu, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Dwi.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa Dirjen Pajak ssudah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha kecil-menengah.

Dwi mencontohkan, Dirjen Pajak memiliki program Business Development Services (BDS) sebagai saran edukasi khusus kepada UMKM yang berfokus pada pengembangan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

"Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kelas pajak, sosialisasi dan edukasi, asistensi helpdesk, bimbingan teknis, forum group discussion, pojok pajak, dan kegiatan penyuluhan lainnya," ungkapnya.

Kasus Pajak Viral

Sebagai informasi, belakangan di media sosial viral sejumlah kasus penagihan pajak jumbo oleh Kantor Pajak, seperti UD Pramono di Boyolali dan penjual ayam @nuke.limanov yang berbagi pengalamannya di TikTok.

Sebagai informasi, mengutip Solopos, UD Pramono merupakan pembeli susu sapi dari para peternak. Akan tetapi Pramono, pemilik UD Pramono, memutuskan akan menutup usahanya per Jumat (1/11/2024).

Hasilnya, ribuan mitranya bingung. Pramono mengaku rekening usahanya diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dengan alasan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak senilai Rp671 juta untuk tahun 2018.

"Saya sudah capek enggak mampu, saya istirahat saja. Mikir dagangan saja sudah berat ditambah urusan pajak,” katanya saat ditemui di rumahnya, dikutip dari Solopos, Selasa (29/10/2024).

Kasusnya berawal pada 2021, ketika Kantor Pajak memeriksa pajak usaha Pramono untuk 2018. Ternyata, dia ditagih pajak Rp2 miliar, yang kemudian diturunkan menjadi Rp671 juta.

Meski sempat diturunkan, Pramono masih merasa berat untuk membayarnya. Menurutnya, ada kesepakatan membayar Rp200 juta agar tagihan tersebut selesai.

"Tetapi kalau dihitung ya janggal, masa pajak 2018 dengan 2019 tinggi 2018. Pajak 2019 ada Rp75 juta," ucapnya.

Dia kemudian sempat mendapatkan surat peringatan dari Kantor Pajak meski sempat membayar Rp200 juta. Pramono memutuskan untuk mengabaikannya.

Di samping itu, Pramono menyatakan tetap membayar pajak pada umumnya. Bahkan, dia sempat mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun pajak 2022.

Kendati demikian, pada 2024 dia menerima pemberitahuan agar melunasi tanggungan 2018. Meski telah membayar senilai Rp200 juta pada 2021, ternyata Pramono diminta lagi untuk membayar Rp110 juta.

Pramono memutuskan tidak membayar tagihan tersebut karena merasa sudah memenuhi kewajibannya. Singkat cerita, Kantor Pajak memblokir rekening Pramono.

Kisah Pramono tersebut kemudian banyak dibagikan di berbagai media sosial. Ternyata, kisah Pramono tersebut membuat pelaku usaha lainnya yaitu seorang penjual ayam @luke.limanov juga membagikan pengalamannya ditagih penunggakan pajak hingga Rp500 juta.

Pada 2024, dia mengaku Kantor Pajak memanggilnya terkait kewajiban pajak pada 2020. Saat itu, Luke mengaku usahanya belum berbentuk badan sehingga yang menjadi objek merupakan pajak penghasilan pribadi. Dia juga tidak menampik, saat itu pencatatan transaksinya masih berantakan.

Oleh sebab itu, menurutnya, Kantor Pajak menyatakan data perpajakan Nuke tidak sesuai dengan penghasilannya. Nuke mengatakan, PPh terutangnya ditetapkan sebesar Rp370 juta dan ditambah sanksi administrasi Rp150 juta.

"Total Rp500 juta lebih dan itu yang harus aku bayar. Kaget, sedih, bingung karena pajaknya ini tahun 2020 dan sekarang 2024," katanya seperti dalam unggahannya di TikTok @nuke.limanov, Sabtu (2/11/2024).

Dia mengaku memang kurang paham dengan instrumen pajak. Oleh sebab itu, dia seakan menilai pihak berwenang kurang memberi edukasi ke para pelaku usaha.

Hingga Senin (4/11/2024) siang, unggahan video Nuke tersebut sudah disukai setidaknya oleh 22.200 pengguna TikTok lainnya, dikomentari sebanyak 6.295 kali, dan dibagikan sebanyak 3.723 kali.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Daya beli masyarakat Indonesia sedang lesu, hal ini terlihat dari berbagai indikator. Mulai dari target penjualan mobil nasional yang diturunkan, PMI Manufaktur yang turun, hingga Indeks Keyakinan Konsumen yang turun.

Meski begitu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo membeberkan, pemerintah sudah mendesain kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, bahkan hingga akselerasi pengentasan kemiskinan.

“Sebetulnya berbagai kebijakan saat ini sudah didesain untuk menjaga daya beli bahkan akselerasi pengentasan kemiskinan,” tutur Wahyu kepada Kontan, Minggu (27/10).

Berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli tersebut di antaranya, menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan (SPHP), mendorong peran aktif Tim Pengendali Inflasi baik pusat dan daerah.

Selanjutnya, melindungi daya beli masyarakat untuk masyarakat melalui program perlindungan sosial (perlinsos), program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), subsidi dan kompensasi.

Terakhir, mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Sebagai informasi, indikator daya beli masyarakat melemah di antaranya terlihat dari, pertama, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melakukan penyesuaian target penjualan mobil nasional pada 2024.

Awalnya target penjualan mobil nasional sebesar 1,1 juta unit pada 2024, kemudian targetnya direvisi menjadi unit menjadi hanya 850.000 unit sampai tutup tahun 2024. Pemangkasan target ini mempertimbangkan kondisi pasar otomotif nasional yang telah melewati periode sulit sepanjang 2024.

Kedua,Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih lemah ke level 49,2 atau berada pada level kontraksi pada September 2024. PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.

Ketiga,hasil survei Bank Indonesia (BI) pada September 2024 menunjukkan, adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

Setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan, IKK pada September 2024 turun menjadi 123,5 dari bulan sebelumnya berada pada angka 124,4

Tonton:Rasio Utang Pemerintah Akan Tembus 40% PDB

Jakarta -

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan warga negara, baik itu karyawan maupun pengusaha. Namun ada orang enggan untuk menunaikan kewajiban pajak, namun langsung membagi penghasilanya ke masyarakat yang membutuhkan

Dia adalah pengusaha sekaligus filantropis Amerika keturunan India, Manoj Bhargava (71). Dia lebih memilih mendonasikan uangnya langsung kepada mereka yang membutuhkan ketimbang bayar pajak.

Melansir dari laporan Forbes, Sabtu (26/10/2024), Manoj merupakan seorang konglomerat pemilik brand minuman berenergi ternama 5-hour. Dirinya tercatat pernah masuk dalam daftar orang terkaya di dunia pada 2013 lalu.

Saat itu dirinya tercatat memiliki kekayaan hingga US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 23,46 triliun (kurs Rp 15.646/dolar AS). Namun tidak lama setelahnya Manoj terdepak dari daftar tersebut dan tidak diketahui berapa besar kekayaan yang dimilikinya saat ini.

Dalam laporan itu dijelaskan terlahir dari keluarga kaya. Dia tumbuh besar hingga usia 14 tahun di India sebelum akhirnya pindah bersama keluarga ke Amerika Serikat dan menghabiskan hidup di sana.

Meski begitu saat Manoj kuliah di Princeton University, pria kelahiran 1953 ini memutuskan berhenti alias drop out dan kembali ke India.

Setelah 12 tahun di India, ia kembali ke AS dan memulai kariernya sebagai pengusaha. Pada awalnya Manoj memulai usaha di bidang plastik lalu beralih ke minuman energi yang ternyata sukses besar.

Minuman energi 5-Hour miliknya disebut-sebut bisa membuat pengguna tetap terjaga tanpa mengalami gangguan, dan mengklaim pangsa pasar lebih dari 90% di sektor minuman energi. Merek tersebut semakin dikenal setelah mendapatkan dorongan dari botol merahnya yang khas dan iklan TV yang sengaja dibuat murah dan norak.

Berkat itu Manoj Bhargava kini memiliki 35% saham perusahaan induk 5-Hour. Sedangkan 45% lainnya ia janjikan untuk disumbangkan dalam kegiatan amal di pedesaan India yang dilanda kemiskinan.

Wall Street Journal mencatat, selama menjadi orang kaya dia memperbaiki kehidupan di India. Tercatat dia memberikan US$ 445 juta kepada badan amal yang dia bangun. Dana tersebut kemudian akan diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat India.

Namun pada 2012, Manoj pernah terang-terangan menolak membayar pajak. Menurutnya, lebih bagus memberikan langsung kepada rakyat miskin dibanding memberikan uang dalam bentuk pajak ke pemerintah.

Total ada jutaan orang, layanan kesehatan umum, klinik spesialis dan pembedahan, turut merasakan uang donasi Manoj. Kendati demikian, kebaikan hati Manoj dianggap tak sejalan dengan visi pemerintah yang ingin mendongkrak pendapatan negara lewat pajak.

Di mana, pada Maret 2024 kemarin ia dituntut atas kasus penyalahgunaan pajak. Miliarder tersebut dituduh secara tidak benar menurunkan tagihan pajaknya dengan menghadiahkan saham senilai US$ 624 juta dalam kemitraan 5-Hour Energy miliknya kepada seorang warga negara Kanada bernama Indu Rawat, yang berteman dengannya selama ia menjadi biksu di India.

Ia kemudian membeli kembali saham tersebut dengan surat utang, tanpa pernah kehilangan kendali atas perusahaan tersebut. Kondisi inilah yang membuat beban pajaknya menjadi sangat rendah.

Di luar itu Manoj Bhargava juga dituduh mencoba menyembunyikan rekening bank Swiss miliknya dengan bantuan Rawat, yang membantunya dengan sumbangan amal untuk jutaan orang di India.

Aktivitas penggelapan pajak filantropis ini disebut-sebut terungkap ketika pihak berwenang Amerika meluncurkan penyelidikan yang lebih luas untuk menindak para miliarder yang menghindari pajak melalui sumbangan amal atau orang-orang yang menyamar.

(hns/hns)

SOLO, KOMPAS.com - Pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak tahunan dan lima tahunan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Besaran pajak yang harus dibayarkan bervariasi, bergantung nilai jual kendaraan.

Jika pemilik kendaraan bermotor telat membayar pajak, maka ada beberapa akibat yang dapat timbul, antara lain:

1. Denda

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2017, pemilik kendaraan bermotor bisa dikenai denda, jika terlambat bayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo yang tertulis dalam STNK.

Besaran SWDKLLJ berbeda, untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor sebesar Rp 32.000, sedangkan kendaraan roda empat atau mobil adalah Rp 100.000.

Berikut ketentuan besaran denda telat bayar pajak:

• Terlambat 1 hari-2 bulan: PKB x 25 persen + SWDKLLJ.
• Terlambat 2 bulan-6 bulan: PKB x 50 persen + SWDKLLJ.
• Terlambat 6 bulan-9bulan: PKB x 75 persen + SWDKLLJ.
• Terlambat lebih dari 9 bulan: PKB x 100 persen + SWDKLLJ.

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 7 ayat 4 bahwa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling besar Rp 100.000.

2. Terancam tidak mendapat santunan kecelakaan

Saat membayar pajak kendaraan, pemilik sepeda motor juga akan membayar SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Manfaat dari SWDKLLJ adalah menjamin pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor mendapat santunan dari PT Jasa Raharja jika mengalami kecelakaan.

Jika pemilik kendaraan sampai telat bayar pajak, maka akan terancam tidak diberikan santunan dari PT Jasa Raharja.

Corporate Communication Jasa Raharja I Komang Gede Artha Negara mengatakan, pengendara atau pemilik kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan dapat mendapat santunan dari PT Jasa Raharja dengan menyertakan laporan dari kepolisian.

"Sampai saat ini pada prinsipnya untuk kasus kecelakaan PT Jasa Raharja masih tetap memberikan santunan, cuman dalam prosesnya nanti kita akan mengacu adanya laporan polisi," kata Komang, dikutip dari Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

"Nah, laporan polisi itu terbit asalkan pajak kendaraan harus dibayarkan," lanjutnya.

Sebagai informasi, nilai santunan kecelakaan yang diberikan PT Jasa Raharja bervariasi. Untuk kecelakaan di darat dan laut, biaya perawatan maksimal Rp 20 juta.

Apabila korban meninggal dunia, maka keluarga korban berhak mendapat santunan senilai Rp 50 juta.

3. Data kendaraan dihapus

Pembayaran pajak untuk kendaraan dilakukan sekali setiap tahunnya, dan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan sekali setiap lima tahun.

Berdasarkan regulasi terbaru, ditetapkan jika kendaraan dengan masa berlaku STNK mati, yaitu 5 tahun dan selama dua tahun berturut-turut belum membayarkan pajak, maka data regident-nya akan dihapuskan. Aturan ini akan diterapkan mulai 2024 ini.

Kebijakan ini merujuk pada

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), lebih spesifiknya pada pasal 74 ayat (1) sampai (3).

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

Pasal 74
(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar :
a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.

(2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika :
a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

4. Tilang

Kebijakan ini mengacu pada UU LLAJ dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident).

Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ mengatur, STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Sementara, Pasal 15 ayat (3) Perpol Nomor 7 tahun 2021 menyebutkan, registrasi pengesahan berfungsi sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Berdasarkan dua aturan tersebut, kendaraan yang tidak membayar pajak dapat dilakukan penindakan pelanggaran berupa tilang, karena syarat sahnya STNK dapat beroperasi adalah adanya pengesahan setiap tahun, dan bukti pengesahan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pembayaran pajak.

Jakarta -

Bayar pajak STNK bisa online. Nantinya STNK fisik akan dikirim ke rumah tapi tak ada hologram. Sahkan digunakan di jalan?

Pembayaran pajak tahunan kendaraan tak lagi ribet. Kalau dulu kamu harus ke Samsat untuk membayar pajak tahunan STNK, maka kini bisa dilakukan hanya bermodalkan aplikasi di smartphone.

Bila pembayaran sudah beres, Samsat akan mengirimkan STNK fisik ke rumah. Namun STNK yang dikirim ke rumah itu tak disertai hologram sebagaimana STNK yang diperpanjang di Samsat.

Kendati demikian, kamu tak perlu khawatir. STNK tersebut tetap sah digunakan. Mengutip laman Instagram Samsat Digital, stiker hologram kini diganti menjadi QR Code. QR Code tersebut terdapat pada fitur E-Pengesahan di aplikasi Signal.

"QR Code tersebut nantinya bisa kamu print kemudian ditempelkan pada kolom pengesahan STNK kamu sebagai tanda sah bahwa kamu telah melakukan perpanjangan STNK tahunan," demikian bunyi pernyataan di laman Instagram tersebut.

Cara Pengesahan STNK Online

Untuk melakukan pengesahan STNK setelah pembayaran pajak selesai dilakukan, berikut tahapan yang dilakukan pada aplikasi Signal.

1. Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjut
2. Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan
3. Slide tombol kirim dokumen TBPKP
4. Masukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)
5. Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjut
6. Kemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran
7. Kode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan muncul
8. Klik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilih
9. Selesai

Perlu diketahui, perpanjangan STNK online ini hanya dilakukan untuk perpanjangan STNK tahunan ataupun pengesahan STNK. Sementara itu, untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pemilik kendaraan masih harus datang ke kantor Samsat.

Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), lama waktu proses perpanjangan pengesahan STNK 5 Tahunan sekitar 15 menit. Sementara, untuk pemeriksaan cek fisik kendaraan juga 15 menit. Dengan demikian, proses perpanjangan STNK 5 tahunan itu kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 menit.

(dry/din)

JAKARTA - PT Sinergi Dinamis Konsultindo menyoroti peran penting Core Tax Administration System dalam mengintegrasikan berbagai elemen perpajakan , meningkatkan efisiensi pengelolaan data wajib pajak , serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

"Sosialisasi ini menjadi momen penting dalam memperkenalkan sistem perpajakan yang baru secara menyeluruh," ungkap Direktur Utama PT Sinergi Dinamis Konsultindo, Vinanda Langgeng Kencana saat memberikan sambutan di Jakarta, Selasa (15/10).

Hal ini disampaikan saat Seminar Sosialisasi Core Tax Administration System yang mengusung tema "New Tax Era 2025: Synergy in Simplifying Tax Administration with Core Tax System". Seminar ini digelar oleh inergi Dinamis Konsultindo dengan tujuan mempererat hubungan dengan para klien serta memberikan informasi dan pelatihan terkait implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System.

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sebesar 73% pada 2019.

"Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga," tambah Angga.

Sistem yang lama yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, dianggap tidak lagi memadai untuk mendukung bisnis perpajakan modern.

Ketidakmampuan sistem lama untuk diupgrade, serta kebutuhan akan integrasi yang lebih baik, memicu pemerintah untuk beralih ke Core Tax Administration System. Sistem ini akan menjadi landasan reformasi administrasi perpajakan yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Seminar ini mencakup pembahasan aspek teknis implementasi Core Tax Administration System, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan kepatuhan dan transparansi perpajakan di Indonesia.

Selain itu, acara ini juga menghadirkan Core Tax Application Showcase yang memperkenalkan solusi teknologi terbaru untuk administrasi perpajakan. Acara akan ditutup dengan sesi networking, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pandangan, menjalin kerja sama.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan mengenai prinsip pajak yang harus berkeadilan dan tidak membebani kelompok manapun.

Thomas menyebut, prinsip keadilan dalam keuangan publik Islam menyatakan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga meminimalkan kesenjangan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan, selain diharuskan membayar pajak, masyarakat yang lebih kaya juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

"Warga negara yang lebih kaya, selain membayar pajak, juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran," kata dia dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10).

Thomas menyebut, prinsip-prinsip Islam menyatakan bahwa pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial, terutama untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan hingga meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan.

Thomas juga menyebut, prinsip-prinsip Islam juga melarang mengenakan pajak atas bunga dan keuntungan yang berlebihan serta menghindari ketidakpastian dan spekulasi. Hal ini dikarenakan dianggap eksploitatif dan mengarah pada akumulasi kekayaan yang tidak adil.

"Selain itu, menurut perspektif Islam, kebijakan keuangan publik harus mendorong investasi dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menciptakan nilai riil bagi masyarakat, daripada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keuntungan spekulatif dan berlebihan tanpa manfaat riil," kata Thomas.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi para crazy rich Indonesia ke setoran pajak tidak terlalu besar. Kaum tajir melintir tersebut hanya berkontribusi sekitar satu per tiga dari total penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022, terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak dengan lapisan tarif tertinggi sebesar 35%.

Artinya, para crazy rich tersebut hanya setara 0,04% dari jumlah pelapor SPT Tahunan 2022 yang sebanyak 11 juta WP OP.

Nah, sebanyak 5.443 crazy rich Indonesia tersebut telah menyetorkan pajak ke kas negara hingga Rp 3,5 triliun dari total penerimaan PPh OP sebesar Rp 10,6 triliun.

Jika dihitung, kontribusinya hanya sekitar 33% atau satu per tiga dari total penerimaan PPh OP. Dan apabila dihitung secara rata-rata, berarti para crazy rich tersebut menyetorkan pajak sekitar Rp 643 miliar per orangnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan dengan modus penagihan pajak. DJP mengingatkan pembayaran tagihan pajak hanya dilakukan melalui kode billing bukan rekening milik perorangan atau lembaga.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, modus dilakukan oleh orang yang berpura-pura menjadi pegawai DJP dan berkomunikasi dengan wajib pajak. “Komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan melalui surat elektronik dan pesan dalam jaringan. Isi komunikasinya adalah menyampaikan pesan bahwa terdapat tagihan pajak atas nama wajib pajak tersebut,” ujar Dwi di Jakarta, Sabtu (21/9).

Ia menjelaskan, pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya dengan cara mengirim sejumlah uang kepada mereka. Dwi meminta masyarakat untuk tidak tertipu dengan modus ini.

“Pelunasan tunggakan pajak hanya dilakukan ke kas negara melalui pembayaran kode billing, bukan ke rekening milik perorangan atau lembaga,” kata Dwi.

Ia menekankan, pembayaran billing pajak dilakukan ke rekening kas negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank/pos persepsi.

Selain menggunakan modus tersebut, ada pula penipuan menggunakan pishing atau penciruan data dengan mengirimkan file berekstensi apk lewat WhatsApp atau email mengatasnamakan DJP.

Ia pun mengingatkan, masyarakat bisa memeriksa nomor whatsapp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing jika menerima pesan whatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.

Adapun bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, media sosial X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan livechatwww.pajak.go.id. DJP juga meminta masyarakat selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

JAKARTA - Esensi pajak seringkali menjadi keraguan di masyarakat, melihat bahwa isu mengenai pajak masih didominasi dengan stigma negatif berbagai kalangan. Hal ini dipicu karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman terkait kontribusi pajak sebagai bentuk investasi negara serta kompleksitas dari perpajakan itu sendiri.

Isu ini menjadi dasar terciptanya TAXSAM.CO, sebuah perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada layanan konsultasi pajak , kini merambah menjadi solusi bisnis yang lebih komprehensif. TAXSAM.CO telah dipercaya oleh beberapa perusahaan negeri maupun swasta di Indonesia seperti INALUM, PTBA, Timah, ANTAM, dan masih banyak lagi.

Sejak tahun 2015, TAXSAM.CO telah mengembangkan berbagai pelayanan kepada seluruh perusahaan di Indonesia pada bidang perpajakan, keuangan, serta strategi bisnis yang dibutuhkan. Mulai dari Tax Consultant & Lawyer Services, Transfer Pricing Documentation Services, Tax Holiday Services, dan Business Consultant Services.

Selain itu, TAXSAM juga ikut berperan aktif memberikan edukasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengadakan workshop dan webinar perpajakan serta menciptakan platform pembelajaran dan sertifikasi pajak bernama Taxsam.co Learning Center (TLC).

CEO TAXSAM.CO, Aulia Rizki Wicaksono mengungkapkan, bahwa perusahaan ini didirikan dengan tujuan memberikan solusi pajak yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, TAXSAM.CO menyadari bahwa kebutuhan klien tidak hanya terbatas pada masalah pajak.

?TAXSAM.CO mendobrak stigma negatif, bahwa belajar pajak bisa menjadi hal yang menyenangkan karena sistem belajar dengan menonton video berbentuk podcast serta ujian online mandiri ini dapat diakses dimana dan kapan saja tanpa terkekang waktu," terangnya.

"Saat ini, TLC memiliki lebih dari 180 video pembelajaran, 100 modul dan workbook serta 5000 lebih pengguna. TLC menyediakan peraturan perpajakan yang lengkap dan up to date bernama TAXBASE agar bagaimanapun belajar pajak harus berlandaskan peraturan perpajakan yang saat ini sedang berlaku," ujar Rizki.

Salah satu keunggulan TAXSAM.CO adalah integrasi antara layanan konsultasi pajak dengan teknologi digital. Hal ini memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, TAXSAM.CO juga memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam berbagai bidang, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi klien.

Jakarta: Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban setiap pemilik properti setiap tahunnya. Namun, kini kamu tidak perlu lagi repot-repot pergi ke kantor pajak untuk mengecek tagihan PBB.

Di era yang serba digital saat ini, pengecekan tagihan PBB dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform, seperti situs resmi otoritas pajak daerah, e-commerce, dan juga aplikasi.

Dalam artikel kali ini, Medcom.id akan membahas beberapa cara mudah untuk mengecek tagihan PBB secara online.

Baca juga: Cara dan Syarat Bebas Bayar PBB Rumah di Jakarta

1. Melalui Situs Resmi Otoritas Pajak Daerah

• Buka situs resmi otoritas pajak daerah setempat.
• Cari menu "Cek Tagihan PBB".
• Masukkan nomor objek pajak (NOP) atau nomor pokok wajib pajak (NPWP).
• Klik tombol "Cari".

2. Melalui E-commerce

• Buka situs e-commerce yang menyediakan layanan cek tagihan PBB, seperti Gojek, GoPay, atau Tokopedia.
• Cari menu "Cek Tagihan PBB".
• Masukkan NOP atau NPWP.
• Klik tombol "Cari".

3. Melalui Aplikasi

• Unduh dan instal aplikasi yang menyediakan layanan cek tagihan PBB, seperti Aplikasi Tangerang LIVE atau JSS.
• Buat akun dan login ke aplikasi.
• Pilih menu "Cek Tagihan PBB".
• Masukkan NOP atau NPWP.
• Klik tombol "Cari".

Baca juga: Segini Tarif Denda Telat Bayar PBB 2024

Kelebihan Cek Tagihan PBB secara Online

• Mudah dan praktis, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
• Menghemat waktu dan tenaga, karena tidak perlu pergi ke kantor pajak.
• Transparan, karena memungkinkan kamu untuk melihat rincian tagihan PBB secara jelas.

Tips untuk Membayar PBB secara Online

Setelah mengetahui besaran tagihan PBB, kamu dapat langsung membayarnya secara online melalui platform yang sama dengan yang digunakan untuk mengecek tagihan. Pastikan kamu memiliki saldo yang cukup di rekening bank atau dompet digitalmu.

Pengecekan tagihan PBB secara online merupakan kemudahan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan layanan ini, masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien.

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, Rp26,7 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp21,47 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp838,56 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,18 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Juli 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp21,47 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp4,57 triliun setoran tahun 2024," ujar Dwi Astuti, Kamis (8/8/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.