Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto memanggil sejumlah pihak yang diperkirakan menjadi menteri di kabinetnya. Politisi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terlihat lalu lalang mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta.

Politisi yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, dirinya diminta agar membantu tugas di pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

Meski tak menyebut secara eksplisit, Zulhas mengatakan bahwa dalam diskusinya dengan Prabowo membahas tentang swasembada pangan.

"Nanti bapak yg akan mengumumkan. Bidang nya nanti pak prabowo yg menyampaikan," ujar Zulhas dipantau dari Youtube Kompas TV, Senin (14/10).

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahllil Lahadalia mengatakan pertemuan dengan Prabowo merupakan diskusi saja.

Ia mengaku membahas banyak hal mengenai kedaulatan terhadap sumber kekayaan Indonesia.

"Nanti diumumkan oleh bapak presiden. Tidak jauh jauh dari apa yang saya lakukan selama hampir lima tahun ini," terang Bahlil.

Calon menteri lainnya yang dipanggil adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan diminta untuk mengurus pembangunan fisik atau infrastruktur.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan gamblang mengatakan dirinya akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dipanggil Prabowo. Muhaimin mengatakan PKB akan memperkuat pemerintahan Prabowo.

"Apapun nanti biar pak Prabowo yang menyampaikan," ucap Muhaimin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memgatakan, Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian. Akan tetapi Nasdem mengatakan tetap bagian dari koalisi dan siap mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti lantas ia tidak menjadi bagian dari pemerintah," ujar Muzani.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, secara umum corak kepemimpinan hingga struktur kabinet Prabowo tidak jauh berbeda dengan Jokowi.

Selain karena Jokowi sebagai mentor, juga ada kesan Prabowo dibawah kendali Jokowi. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir adanya intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo menandai jika Prabowo tidak leluasa mengambil sikap tanpa ada campur tangan Jokowi.

Dedi menilai, perubahan bisa saja terjadi jika Prabowo bertemu Megawati dan PDIP bergabung koalisi. Bahkan bukan tidak mungkin pengaruh Jokowi akan perlahan hilang, dan itu dikhawatirkan oleh Jokowi.

Hanya saja, Dedi menilai, bagi republik ini hilangnya Jokowi dari kekuasaan Prabowo, diganti Megawati, tidak merubah nasib bangsa lebih baik. Serupa saja seperti keluar kandang singa masuk kandang harimau.

"Seharusnya, Prabowo berdikari dalam menyusun kabinet, sekaligus memberi ruang koalisi di parlemen tetap besar, agar ia mendapat kontrol dari DPR secara berimbang," ujar Dedi kepada Kontan, Senin (14/10).

Dengan pemanggilan nama-nama yang ada saat ini, Dedi menilai kabinet yang akan dibentuk bukan Zaken kabinet.

Sebab, zaken kabinet pada intinya merupakan kabinet yang berisi tokoh profesional. Baik dari sisi kapasitas maupun cara kerja dan karakter. Ia tidak harus ada dikotomi Parpol atau bukan.

Dedi mencontohkan, Singapura yang kabinetnya berisi kader-kader Parpol. Akan tetapi begitu diberi tanggungjawab sebagai menteri, mereka bersikap seolah tidak lagi mengenal Parpol tetap bernaung.

"Sebaliknya di Indonesia, bukan kader Parpol sekalipun tetapi bersikap seolah-olah kader Parpol, dan masuk dalam lingkaran kekuasaan lebih banyak karena rekomendasi Parpol, ini masalah kita," jelas Dedi.