JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk tidak ragu menelepon dirinya selama ia berada di luar negeri.

Prabowo mengingatkan sudah ada teknologi canggih berupa video conference.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan, selama saya sedang berada di luar negeri. Tapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada video conference dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa laksanakan suatu pertemuan melalui video conference," ujar Prabowo.

"Dan saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara, jangan ragu-ragu (untuk menelepon) kalau ada masalah apa pun," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, jika para menteri ingin mendapat suatu kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilakan untuk menelepon.

Dia mengklaim dirinya terbuka, sehingga para anggota Kabinet Merah Putih boleh langsung menelepon.

"Kalau saudara sudah sampaikan ke menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya, jangan ragu-ragu untuk telepon saya. Saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung," jelas Prabowo.

Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler.

Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat.

"Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal, kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama ke rakyat," imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencananya untuk mewujudkan program ambisius 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat Pemilihan Presiden 2024. Dalam usaha ini, ia berencana untuk menjalin kemitraan dengan lima pengusaha terkemuka guna merealisasikan visi tersebut.

Maruarar menjelaskan bahwa skema kerjasama ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengingat total anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Selain itu, anggaran tersebut harus dipotong untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun tantangan ini ada, ia dengan tegas menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menjalankan mandat dari Prabowo demi mencapai tujuan besar ini.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Jika rencana ini benar-benar akan diwujudkan, di manakah lokasi untuk proyek tiga juta rumah yang akan ditangani? Mari kita simak rangkuman informasi lengkap terkait hal ini.

Politikus yang kerap disapa Ara itu telah mengajukan permohonan untuk lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan proyek tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan ini merupakan aset yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari para koruptor.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," ujarnya, Selasa, 29 Oktober 2024.

Tanah yang disita dari para pelaku korupsi dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jualnya bisa lebih terjangkau. Di samping itu, pemanfaatan lahan sitaan ini juga berkontribusi pada efisiensi anggaran dan pengoptimalan aset negara.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen bahan bisa murah," tambahnya.

Selain memanfaatkan lahan sitaan di Banten, proyek pembangunan tiga juta rumah juga akan dilaksanakan di Tangerang, di mana Maruarar Sirait telah menyumbangkan lahan seluas 2,5 hektare. Menurutnya, kontribusi tanah ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendukung inisiatif Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta rumah bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa lahan tersebut akan dikembangkan oleh Agung Sedayu dan akan menjadi contoh nyata dari program 3 juta rumah. Melalui skema ini, ia menargetkan bahwa dalam waktu delapan bulan ke depan, Kementerian PKP dapat menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat di sekitar yang membutuhkan.

Ara turut mengungkapkan rencananya untuk bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah pada hari Sabtu, 2 November 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi rumah susun yang terletak di kawasan tersebut.

"Hari Sabtu, saya bersama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akan ke Batang, Jawa Tengah untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Sebelum berangkat ke Jawa Tengah, Ara merencanakan kunjungan ke Wisma Atlet pada hari Jumat, 1 November 2024, di mana ia akan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ara berencana untuk memanfaatkan aset-aset hunian yang telah dibangun oleh pemerintah tetapi masih belum terisi sepenuhnya. Dengan pendekatan ini, Ara berharap agar aset-aset tersebut bisa diberdayakan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

RACHEL CAROLINE L.TORUAN | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR
Pilian editor: Program 3 Juta Rumah Prabowo Dimulai Maruarar Sirait Groundbreaking Proyek Pertama yang Dibiayai Aguan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencananya untuk mewujudkan program ambisius 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat Pemilihan Presiden 2024. Dalam usaha ini, ia berencana untuk menjalin kemitraan dengan lima pengusaha terkemuka guna merealisasikan visi tersebut.

Maruarar menjelaskan bahwa skema kerjasama ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengingat total anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Selain itu, anggaran tersebut harus dipotong untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun tantangan ini ada, ia dengan tegas menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menjalankan mandat dari Prabowo demi mencapai tujuan besar ini.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Jika rencana ini benar-benar akan diwujudkan, di manakah lokasi untuk proyek tiga juta rumah yang akan ditangani? Mari kita simak rangkuman informasi lengkap terkait hal ini.

Politikus yang kerap disapa Ara itu telah mengajukan permohonan untuk lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan proyek tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan ini merupakan aset yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari para koruptor.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," ujarnya, Selasa, 29 Oktober 2024.

Tanah yang disita dari para pelaku korupsi dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jualnya bisa lebih terjangkau. Di samping itu, pemanfaatan lahan sitaan ini juga berkontribusi pada efisiensi anggaran dan pengoptimalan aset negara.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen bahan bisa murah," tambahnya.

Selain memanfaatkan lahan sitaan di Banten, proyek pembangunan tiga juta rumah juga akan dilaksanakan di Tangerang, di mana Maruarar Sirait telah menyumbangkan lahan seluas 2,5 hektare. Menurutnya, kontribusi tanah ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendukung inisiatif Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta rumah bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa lahan tersebut akan dikembangkan oleh Agung Sedayu dan akan menjadi contoh nyata dari program 3 juta rumah. Melalui skema ini, ia menargetkan bahwa dalam waktu delapan bulan ke depan, Kementerian PKP dapat menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat di sekitar yang membutuhkan.

Ara turut mengungkapkan rencananya untuk bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah pada hari Sabtu, 2 November 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi rumah susun yang terletak di kawasan tersebut.

"Hari Sabtu, saya bersama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akan ke Batang, Jawa Tengah untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Sebelum berangkat ke Jawa Tengah, Ara merencanakan kunjungan ke Wisma Atlet pada hari Jumat, 1 November 2024, di mana ia akan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ara berencana untuk memanfaatkan aset-aset hunian yang telah dibangun oleh pemerintah tetapi masih belum terisi sepenuhnya. Dengan pendekatan ini, Ara berharap agar aset-aset tersebut bisa diberdayakan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

RACHEL CAROLINE L.TORUAN | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR
Pilian editor: Program 3 Juta Rumah Prabowo Dimulai Maruarar Sirait Groundbreaking Proyek Pertama yang Dibiayai Aguan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah masih belum mengambil keputusan tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku tahun depan. Rencana kebijakan itu juga tidak dibahas kabinet Prabowo, yakni Kabinet Merah Putih saat melakukan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 25 – 27 Oktober 2024. Padahal, tersisa waktu dua bulan lagi sebelum penyesuaian tarif harus dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pun tak memberi jawaban rinci mengenai rencana pemerintah serta arahan Presiden Prabowo tentang kenaikan PPN. “Nanti kita bahas,” kata dia saat ditemui di kantornya, Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Oktober 2024. Menurut Airlangga, hal ini pun tak dibahas kabinet saat retret Akmil Magelang. “Enggak,” ujarnya.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. Perubahan tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP. Sementara, tarif sebesar 11 persen telah berlaku sejak 1 April 2022.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah pernah menyarankan agar pemerintah Prabowo mengulas kembali rencana kenaikan PPN di kuartal I 2025. Said mengusulkan agar dilakukan penghitungan kemampuan daya beli masyarakat tahun depan sebelum menerapkan kenaikan PPN.

Selain itu, menurut dia, dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan tenaga kerja juga perlu dipertimbangkan. “Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya naik atau tidak naiknya itu dibahas nanti di kuartal I 2025 yang akan datang,” katanya saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 September 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti sempat memaparkan rencana peningkatan PPN sekitar 12 persen berpotensi mengakibatkan kontraksi ekonomi. Esther menjelaskan, ruang fiskal Indonesia kini kecil karena beberapa faktor, dan peningkatan PPN hanya akan berujung pada penurunan ekonomi.

“Kalau ke depannya diberikan kebijakan kenaikan tarif PPN, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata ekonom itu dalam diskusi publik daring bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat” pada Kamis, 12 September 2024.

Hal itu berdasarkan analisis INDEF pada 2021, ketika lembaga itu mencoba menghitung skenario kenaikan tarif PPN 12,5 persen. Menurut Esther, dengan adanya kontraksi ekonomi imbas dari kenaikan PPN, artinya upah nominal, pendapatan riil, Indeks Harga Konsumen (IHK), pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, serta ekspor-impor semuanya akan menurun.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan masyarakat kelas menengah merasa tertekan oleh rencana kenaikan PPN ini. Dalam survei itu, para responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan PPN 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Target tersebut tumbuh 10,07 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,8 triliun.

Sejak awal kepemimpinan Jokowi, reformasi pajak menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan pajak telah menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat basis pajak dan mengurangi kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi pajak.

Reformasi perpajakan, kata dia, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, kata Jokowi, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Kendati, di tengah dinamika ekonomi global dan dalam negeri, tantangan dalam efektivitas kebijakan pajak tetap menjadi perhatian, terutama terkait dengan perubahan regulasi, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dan tantangan digitalisasi dalam perekonomian. Jokowi juga membeberkan target pendapatan negara dalam pidato tahunan terakhirnya, Agustus lalu.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna pada Agustus lalu.

Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan.

Kebijakan tersebut guna memberikan pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada wajib pajak (WP) dengan tidak mengenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan bagi WP.

Pada 2016, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang Pengampunan Pajak yang kemudian Jokowi meluncurkan Program Pengampunan Pajak.

Menurutnya kala itu, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia.

Diharapkan mereka nantinya bisa menaruh kembali asetnya di Indonesia seiring dengan perkembangan kerja sama perpajakan internasional di level G20, OECD, dan non OECD.

Pada penutupan program tax amnesty ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengaku tak puas dengan jumlah peserta tax amnesty. Sebab, jumlahnya jauh di bawah total WP yang mencapai 32 juta.

Pada 2022, pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi pemerintah mengatur format NPWP menggunakan format baru yakni 16 digit.

Berdasarkan aturan itu, wajib pajak yang tidak memadankan NIK dengan NPWP akan mendapatkan sanksi berupa kesulitan mengakses sejumlah layanan yang berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu alasan pengintegrasian NIK-NPWP adalah untuk mendapatkan data akurat WP pribadi dan badan. Penggabungan ini dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat WP.

Jelang genapnya 10 tahun Jokowi, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tak kunjung mendekati 12,2 persen sebagaimana janjinya pada Pilpres 2019.

Bila diperhatikan, tren penurunan rasio pajak justru terjadi kala penerimaan perpajakan yang pemerintah kantongi semakin tebal.

Saat awal Jokowi menjabat pada 2015, realisasi penerimaan perpajakan berada di angka Rp1.240,42 triliun dengan rasio 10,76 persen terhadap PDB. Sementara pada 2023 silam, perpajakan berhasil mengumpulkan Rp2.154,2 triliun, namun rasionya hanya 10,2 persen.

Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintahan tahun pertama Jokowi pada 2015 mencatatkan rasio perpajakan sebesar 10,76 persen terhadap PDB. Angka itu turun dari 2014 yang sebesar 10,85 persen.

Penurunan berlanjut hingga 2017 ke level 9,89 persen, kemudian naik ke 10,24 persen pada 2018 sebelum kembali terjun menurun ke level 8,33 persen pada 2020, bahkan menjadi capaian terendah dalam dua era kepemimpinan Jokowi.

Jokowi kemudian mengeluarkan jurus Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II pada 2022. Program tersebut berhasil mengerek tax ratio menjadi 10,39 persen. Tanpa PPS, tax ratio 2022 hanya mencapai 10,08 persen.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Sebelum dilantik sebagai presiden, mencuat wacana Prabowo bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan dengan membentuk Badan Penerimaan Negara.

Pemisahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.

Dalam Pilpres 2024, Prabowo memang pernah berjanji memisahkan DJP dari Kemenkeu. Janji tersebut tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo-Gibran. Pemisahan itu mulanya direncanakan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN).

Pembentukan BPN tadinya dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, BPN dikabarkan batal dibentuk karena dianggap sangat kompleks. Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan integrasi antar lembaga yang berbeda ini memerlukan waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak sederhana.

Terlepas dari pembatalan pembentukan BPN, Prabowo mengangkat tiga wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani bertugas sebagai Bendahara Negara.

Anggawira mengatakan dengan adanya tiga wakil menteri, Kementerian Keuangan bisa lebih lincah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, baik di ranah kebijakan fiskal maupun dalam operasionalisasi penerimaan dan pengelolaan anggaran negara.

"Dengan adanya tiga wamen, masing-masing dapat memiliki fokus yang lebih spesifik untuk menangani berbagai aspek tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).

Selain itu, ada pula rencana tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dikerek menjadi 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025. Kenaikan ini disebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sementara itu, ada juga pajak karbon yang direncanakan berlaku mulai 2025 dan dikenakan atas aktivitas yang menghasilkan polusi udara. Tarifnya dipatok paling rendah Rp30 ribu per ton karbon dioksida yang dihasilkan.

Sebagai catatan, Indonesia menghasilkan setidaknya 1,3 miliar ton karbon dioksida ekuivalen sepanjang 2022. Dengan tarif paling rendah saja, pajak karbon berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp39 triliun.

Namun, sejumlah warga mengatakan jika terjadi kenaikan PPN pada 2025, itu akan memberatkan mereka. "Kebutuhan meningkat dan pajak naik, maka itu lumayan (memberatkan)"," kata Pauline salah satu warga.

Warga lainnya, Mario mengatakan kenaikan pajak hal yang tak disukainya. "Saya tak suka, tapi bagaimana pun ini demi pembangunan lebih baik." katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Aksi lainnya adalah penguatan implementasi coretax administration system (CTAS). Sistem coretax tersebut telah dibangun sejak 2022 dengan realisasi anggaran senilai Rp977 miliar.

Ditargetkan berlaku mulai Januari 2025, sistem CTAS nantinya menyatukan seluruh layanan perpajakan ke dalam portal daring (online) yang bersifat tunggal.

Penyederhanaan administrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela di masyarakat. Sistem CTAS juga diyakini akan meningkatkan efisiensi otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan pajak.

Selain meneruskan kebijakan pajak era Jokowi, pemerintahan Prabowo juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan pajak baru. Sampai saat ini, kebijakan pajak yang dikabarkan akan berlaku di awal pemerintahan Prabowo utamanya berbasis insentif.

Pertama, ada rencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) perusahaan dari semula 22 persen menjadi 20 persen. Kedua, pemerintah Prabowo juga berwacana menghapus pajak atas pembelian rumah dan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan susunan 48 kementerian negara Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 48 kementerian ini akan bertugas untuk periode pemerintahan 2024-2029.

"Keseluruhan ada 48 kementerian, terdiri dari tujuh kementerian koordinator, 19 kementerian yang masih tetap (nomenklaturnya), 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas serta dua kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur," ujar Rini saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan susunan tersebut, Kemenpan RB saat ini menyiapkan SDM aparatur sipil negara (ASN) dan aturan hukum agar pelaksanaan tugas Kabinet Merah Putih berjalan lancar.

Di sisi lain, lanjut Rini, saat ini sudah ada sejumlah aturan hukum yang telah terbit sebagai dasar tugas dan fungsi kabinet merah putih.

Antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2024 yang sering disebut sebagai Perpres transisi pemerintahan.

Lalu Perpres Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih.

Berikut ini rincian susunan kementerian negara Kabinet Merah Putih 2024-2029:

7 Kementerian Koordinator

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

19 kementerian tetap

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Agama
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Kesehatan
7. Kementerian Sosial
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian Perdagangan
10. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
11. Kementerian Perhubungan
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
15. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
16. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
17. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
18. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Kementerian Pemuda dan Olahraga

20 Kementerian berubah nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Hak Asasi Manusia
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
7. Kementerian Kebudayaan
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. Kementerian Transmigrasi
14. Kementerian Kehutanan
15. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
16. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

2 Kementerian berubah nomenklatur

1. Kementerian Komunikasi dan Digital
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas begitu menjabat sebagai presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang sudah pulang ke Solo. Prabowo, misalnya, menekankan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih supaya loyal kepada negara dan tidak didikte asing.

Prabowo juga meminta para menterinya bergerak cepat untuk menuntaskan berbagai macam persoalan masyarakat. Dia menekankan pentingnya untuk mengejar swasembada pangan, energi, perumahan, hingga pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

Pertumbuhan ekonomi 8% sangat penting guna memastikan Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap country.

Prabowo juga mulai menentukan garis politik luar negerinya dengan mengambil kebijakan penting, salah satunya adalah keputusan untuk mendekatkan Indonesia dengan kelompok BRICS. BRICS saat ini berkembang menjadi kekuatan alternatif sebagai penantang hegemoni 'Barat' yang kian mengakar pasca runtuhnya Uni Soviet.

Tak hanya itu, selama akhir pekan kemarin, Prabowo juga mengajak para anggota kabinetnya untuk mengikuti kegiatan pembekalan di Lembah Tidar yang berada di kompleks Akademi Militer alias Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Para menteri ditatar. Mereka diingatkan mengenai heroisme para ksatria dan pejuang di Daratan Kedu, termasuk Lembah Tidar, dalam memerangi penjajah mulai dari kisah Sultan Agung berjuang mengusir orang-orang Belanda, Diponegoro melawan Belanda dan antek pribuminya, para pemuda melucuti Jepang, hingga perang mempertahankan kemerdekaan.

Di sisi lain, Prabowo juga berkomitmen untuk mengimplementasikan program makan gratis. Dia bahkan mengingatkan kepada anggota kabinetnya supaya keluar dari pemerintahan jika tidak setuju dengan program unggulannya tersebut. "Kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, enggak perlu dekat-dekat sayalah."

Panggil Menteri

Adapun Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.

Menurut pantauan Bisnis, terlihat beberapa menteri yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 13.18 WIB. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, terlihat juga hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang tiba di kawasan Istana dan mengaku dipanggil oleh Prabowo untuk segera membahas mengenai program pemerintah.

Perbesar

Belakangan terungkap bahwa pemanggilan para menteri itu terkait dengan swasembada pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sejumlah wilayah telah memulai komando yang hilirnya untuk mewujudkan target swasembada pangan di akhir periode pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2029.

“Saat ini, [cetak sawah] posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai, InsyaAllah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami melakukan percepatan untuk cetak sawah,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Tak hanya cetak sawah, Amran melanjutkan bahwa Prabowo juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memberi perhatian pada petani dari segi hulu mulai dari sarana produksi, termasuk pupuk.

Prabowo, kata Amran, memerintahkan mengecek tambahan pupuk kepada petani dapat 100 persen terealisasi. “Kami diminta dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian Oplah, kami tindaklanjuti optimalisasi lahan dan seterusnya,” pungkas Andi Amran.

Gibran Sibuk Blusukan

Berbeda dengan Prabowo yang memilih untuk mulai memikirkan langkah-langkah strategis. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru lebih banyak blusukan dan melakukan 'percobaan' makan siang gratis di sejumlah lokasi.

Gibran memang tidak banyak bicara. Tidak banyak komentar ketika ditanya oleh awak media. Yang jelas Gibran begitu dilantik langsung mengunjungi sejumlah lokasi mulai dari proyek Mass Rapid Transit alias MRT Jakarta, Lintas Raya Terpadu atau LRT, hingga berkunjung ke pasar tradisional.

Adapun Gibran mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembagian tugas dalam pemerintahan.

Gibran juga mengemukakan bahwa dirinya hanya pembantu Presiden Prabowo, maka dari itu dia tidak mau melangkahi arahan dan tugas dari Presiden Prabowo.

"Kita ini kan pembantunya Pak Presiden Prabowo ya. Jadi sekali lagi kita tunggu saja arahan dari Pak Presiden Prabowo," kata Gibran belum lama ini.

Perbesar

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembagian tugasnya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, banyak pihak yang menduga-duga bahwa Prabowo lebih berfokus dalam menangani permasalahan internasional. Sedangkan, Gibran justru akan lebih berfokus urusan dalam negeri atau domestik.

“Gak ada pemikiran begitu,” tuturnya dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Prabowo menegaskan Presiden dipilih untuk memimpin negara. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mengaku bahwa sebetulnya ingin berfokus dalam urusan dalam negeri dan permasalahan Internasional juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik.

Di samping itu semua, ia mengaku lebih berfokus pada rakyat Tanah Air dan Bangsa Indonesia. “Tapi fokus saya adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dia mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Adapun, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Menurutnya, Prabowo juga akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja.

Lebih lanjut, raja menyebut, Prabowo berharap Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Raja Juli dalam keterangan di akun Instagram resminya.

Sementara itu, sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Sebelumnya nasib pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.

TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dia mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Adapun, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Menurutnya, Prabowo juga akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja.

Lebih lanjut, raja menyebut, Prabowo berharap Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Raja Juli dalam keterangan di akun Instagram resminya.

Sementara itu, sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Sebelumnya nasib pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah melakukan penataan organisasi kementerian/lembaga baru yang mengalami perubahan atau penyesuaian nomenklatur.

Penataan ini dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama kementerian terkait dalam salah satu program 100 hari kerja.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah mengatakan, setelah dilantik, pemerintahan Prabowo-Gibran harus melakukan penataan organisasi karena bertambahnya jumlah kementerian menjadi 48 kementerian.

Konsekuensinya, akan ada penyesuaian nomenklatur, tata kerja dan/atau pembentukan unit layanan di kementerian yang baru dibentuk. Di satu sisi pemerintah menargetkan penyelesaian penataan organisasi rampung pada Desember 2024.

“Ya memang agak berat untuk sampai (selesai penataan organisasi) Desember (2024),” ujar Trubus saat dihubungi Kontan, Senin (28/10).

Trubus menambahkan penataan organisasi akan bertambah rumit jika menteri memiliki konflik kepentingan atau ketidakmampuan membentuk organisasi kementerian baru. Hal ini bisa jadi karena menteri tersebut tidak memiliki kapasitas sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya.

“Kapasitasnya ada yang bukan bidangnya, atau karena partainya menunjuk (diusulkan menjadi menteri),” kata Trubus.

Trubus menilai bisa saja dilakukan refocusing anggaran. Hal ini karena APBN tahun 2025 yang telah disusun pemerintah dan DPR dilakukan saat kementerian berjumlah 34. Sedangkan saat ini, jumlah kementerian menjadi 48 kementerian.

“Ada yang direfocusing, digeser-geser, tantangannya memang soal bagaimana pembagian anggaran agar berkeadilan,” ucap Trubus.

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk datang ke Istana, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengonfirmasi pemanggilan Prabowo terhadap dirinya dan sejumlah menteri.

Adapun Prabowo dan kabinetnya baru saja pulang dari kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024) kemarin.

"Dipanggil Presiden rapat dengan menteri yang lain. Belum tahu, pak menteri juga hadir. Tentu saja program-program," ujar Sudaryono saat ditemui di Istana, Senin.

Sudaryono enggan membeberkan materi yang akan dibahas bersama Prabowo.

Dirinya berjanji akan mengungkapkan tujuan pemanggilan Prabowo usai selesai bertemu.

"Nanti saja habis keluar nanti tak kasih kisi-kisinya," ucapnya.

Lalu, giliran Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang tiba di Istana. Seperti wakilnya, Amran juga ogah membeberkan alasan Prabowo memanggil sejumlah menteri.

"Nanti setelah keluar. Ya sekitar situ kira-kira, swasembada," kata Amran.

Amran mengatakan, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga hadir dalam pertemuan ini.

Selain itu, dia menduga juga ada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

"Sepertinya," imbuhnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Istana, hadir pula anggota kabinet lain, yakni Wamenkeu Anggito Abimanyu dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Darmansyah Hadad.