JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin tenor cicilan kredit rumah bisa diperpanjang menjadi 30 tahun.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Erick dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menuturkan, saat ini rata-rata cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) bertenor 15 tahun, dan dirinya mengusulkan skema cicilan tersebut menjadi 30 tahun.

"Kita akan mendorong juga skema financinggimana mortgage ini yang hanya tadinya 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun," ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan.

Erick meyakini, perpanjangan waktu cicilan kredit rumah ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki rumah.

Sebab, dengan panjangnya masa kredit, maka besaran cicilan yang dikeluarkan masyarakat pun lebih kecil.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," ucapnya.

Menurut Erick, skema ini berlaku untuk semua jenis rumah, baik rumah rakyat, maupun kelas menengah dan lainnya.

Harapannya, melalui skema ini daya beli masyarakat pun bisa terdorong.

"Jadi ini kita dorong bagaimana efisiensi dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya, karena berbagai cicilan, terutama yang penting seperti rumah, bisa diperpanjang," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin tenor cicilan kredit rumah bisa diperpanjang menjadi 30 tahun.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Erick dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menuturkan, saat ini rata-rata cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) bertenor 15 tahun, dan dirinya mengusulkan skema cicilan tersebut menjadi 30 tahun.

"Kita akan mendorong juga skema financinggimana mortgage ini yang hanya tadinya 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun," ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan.

Erick meyakini, perpanjangan waktu cicilan kredit rumah ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki rumah.

Sebab, dengan panjangnya masa kredit, maka besaran cicilan yang dikeluarkan masyarakat pun lebih kecil.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," ucapnya.

Menurut Erick, skema ini berlaku untuk semua jenis rumah, baik rumah rakyat, maupun kelas menengah dan lainnya.

Harapannya, melalui skema ini daya beli masyarakat pun bisa terdorong.

"Jadi ini kita dorong bagaimana efisiensi dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya, karena berbagai cicilan, terutama yang penting seperti rumah, bisa diperpanjang," kata Erick.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar tenor cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) diperpanjang menjadi 30 tahun. Saat ini jangka waktu atas fasilitas kredit perbankan selama 15 tahun.

Usulan tersebut sudah dibahas Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Kamis (7/11/2024).

Keduanya, mendorong agar ada perpanjangan tenor cicilan atas skema pembiayaan (financing scheme) KPR.

“Kita akan mendorong juga scheme financing gimana mortgage (KPR) ini yang tadinya 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun,” kata Erick saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Tenor KPR menjadi 30 tahun dinilai perlu agar mendukung daya beli masyarakat terhadap hunian. Selain itu, pembayaran angsuran juga jauh lebih murah dibandingkan tenor 15 tahun.

“Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun dia akan cicilannya jauh lebih murah,” kata dia.

“Kita dorong bagaimana efisiensi, dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang,” kata Erick.

Adapun, usulan perpanjangan tenor cicilan berlaku untuk rumah kelas menengah dan segmen lainnya.

“Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh baik rumah rakyat menengah ataupun kelas lainnya,” kata dia.

Di lain sisi, Erick mengungkapkan pihaknya segera memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aset BUMN itu akan dipetakan dengan klasifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji rencana untuk memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu usulan yang dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang jauh lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menyatakan bahwa rencana itu bakal menyasar segmen rumah menengah ataupun kelas lainnya. Meski demikian, dia belum memerinci bank pelat merah mana yang akan menerapkan skema pembiayaan tersebut.

Di sisi lain, skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 30 tahun pernah diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan pengembang properti PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2020.

Selain itu, berbagai cara juga pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mempermudah kepemilikan rumah. Salah satunya dengan menggodok skema KPR flat 35 tahun.

Skema Flat 35 telah sukses dijalankan di Negeri Sakura dan merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF).

Flat 35 merupakan pinjaman dengan suku bunga dan jumlah angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hal itu memungkinkan konsumen untuk membuat rencana hidup jangka panjang.

Pada akhir 2023, Indonesia melalui BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan JHF dalam rangka pertukaran informasi untuk mengoptimalkan penyediaan rumah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Kala itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan KPR Flat 35 telah dilakukan pembahasan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

Hal ini sebagai upaya agar konsep pembiayaan perumahan yang ada saat ini bisa dibuat lebih optimal dan menyasar banyak kalangan.

“Artinya tadi, bagaimana produk FLPP nanti bisa membuat orang mampu mencicil rumah di perkotaan, termasuk tenornya juga diperpanjang. Kemudian, tingkat bunganya harus di level berapa,” ujarnya pada awal Maret 2024.