Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

"Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji rencana untuk memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu usulan yang dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang jauh lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menyatakan bahwa rencana itu bakal menyasar segmen rumah menengah ataupun kelas lainnya. Meski demikian, dia belum memerinci bank pelat merah mana yang akan menerapkan skema pembiayaan tersebut.

Di sisi lain, skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 30 tahun pernah diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan pengembang properti PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2020.

Selain itu, berbagai cara juga pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mempermudah kepemilikan rumah. Salah satunya dengan menggodok skema KPR flat 35 tahun.

Skema Flat 35 telah sukses dijalankan di Negeri Sakura dan merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF).

Flat 35 merupakan pinjaman dengan suku bunga dan jumlah angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hal itu memungkinkan konsumen untuk membuat rencana hidup jangka panjang.

Pada akhir 2023, Indonesia melalui BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan JHF dalam rangka pertukaran informasi untuk mengoptimalkan penyediaan rumah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Kala itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan KPR Flat 35 telah dilakukan pembahasan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

Hal ini sebagai upaya agar konsep pembiayaan perumahan yang ada saat ini bisa dibuat lebih optimal dan menyasar banyak kalangan.

“Artinya tadi, bagaimana produk FLPP nanti bisa membuat orang mampu mencicil rumah di perkotaan, termasuk tenornya juga diperpanjang. Kemudian, tingkat bunganya harus di level berapa,” ujarnya pada awal Maret 2024.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin pembiayaan sindikasi dalam program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua bank tersebut akan bekerja sama untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat.

Pemilihan BTN sebagai salah satu pemimpin sindikasi didasarkan pada pengalaman panjang bank ini dalam penyaluran kredit di sektor properti. Sementara, BRI dipilih untuk mendukung BTN yang menghadapi keterbatasan likuiditas.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengonfirmasi bahwa BTN telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan untuk membagi penyaluran KPR subsidi dengan bank lain.

Ramon menyatakan bahwa BTN siap mendukung program ini karena memiliki pengalaman dalam Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"BTN telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar dari 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahun," ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ramon menambahkan, untuk mendukung program tersebut, BTN akan mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat rasio likuiditas BTN yang ketat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 96% pada Juni 2024.

Salah satu metode yang akan digunakan BTN untuk mendapatkan dana adalah sekuritisasi aset, yang bisa menarik minat investor asing. Selain itu, pemerintah baru juga direncanakan akan mengalokasikan dana investasi, meskipun belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Dari sisi pasokan, BTN juga akan mendukung pengembang dengan menyediakan kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ramon menyebutkan bahwa dengan adanya program pembangunan perumahan ini, permintaan kredit konstruksi akan meningkat.

Sementara itu, BRI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana penugasan ini. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa penugasan baru ini bergantung pada aturan program pemerintah.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan bank adalah risiko kredit. Apabila risiko tersebut dapat diminimalisasi, program ini akan lebih bermanfaat bagi perbankan, terutama di tengah penurunan daya beli.

"Harapannya, jika ada kredit bermasalah dari program ini, pemerintah dapat menyediakan solusi yang jelas untuk meminimalisasi risiko bagi bank," kata Trioksa.

Trioksa juga menyebutkan bahwa pemilihan BRI sebagai mitra BTN tepat, karena BRI memiliki rasio LDR yang lebih longgar, yakni 89% per September 2024, dibandingkan BTN yang mencapai 96%.

Kolaborasi antara BTN dan BRI diyakini akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, karena BTN memiliki pengalaman panjang di sektor pembiayaan perumahan, sementara BRI memiliki jaringan luas hingga ke daerah terpencil.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, juga mengisyaratkan bahwa kedua bank ini akan memimpin pembiayaan sindikasi program tiga juta rumah.

Awalnya, Satgas mengusulkan agar BTN memimpin sindikasi, namun setelah bertemu dengan Presiden, Direktur Utama BTN menyarankan agar tugas tersebut dibagi dengan BRI.

Gaya hidup generasi milenial yang saat ini cenderung konsumtif semakin mempersempit peluang mereka memiliki kehidupan mapan di masa depan. Godaan berbagai macam tren makanan, media sosial, dan tuntutan lingkungan sosial turut mempengaruhi perilaku konsumtif mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi milenial saat ini adalah kepemilikan rumah. Pasalnya harga tanah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti oleh inflasi yang membuat harga-harga bahan material yang terus naik.

Meskipun demikian, keinginan untuk memiliki rumah bagi generasi milenial tetap kuat terutama sebagai bentuk investasi jangka panjang dan stabilitas di masa depan.

Melihat kebutuhan ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberikan solusi bagi masyarakat terutama generasi milenial dengan menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dibuat untuk membantu milenial mendapatkan rumah impian mereka.

Pada program ini, KPR BRI memungkinkan nasabah untuk memilih jangka waktu atau tenor dan suku bunga sesuai kebutuhan, sehingga membeli rumah tidak perlu lagi merasa khawatir. Terdapat beberapa pilihan tenor mulai dari 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 20 tahun. Adapun detailnya sebagai berikut:

1. Berjenjang 8 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,10% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,50% per tahun

Tahun ke 7 s.d 8 : 11,50% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun.

2. Berjenjang 10 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,00% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 10 : 11,00% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun

3. Berjenjang 15 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 4,50% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,30% per tahun

Tahun ke 7 s.d 15 : 10,30% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun

4. Berjenjang 20 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 3,95% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 20 : 10,25% per tahun

Selanjutnya counter Rate dengan minimal tenor kredit 20 tahun

5. Maksimum Tenor Kredit adalah 25 Tahun untuk Fix Income dan 20 Tahun untuk Non Fix Income.

6. Pengendapan dana 1x angsuran dalam bentuk tabungan yang diblokir minimal selama masa fixed rate

Selain itu, pengajuan KPR BRI dapat dilakukan secara online melalui Homespot, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan efisien. Tentunya ini sesuai dengan gaya hidup generasi saat ini yang serba digital dan yang menginginkan pelayanan praktis

Dengan program ini, BRI tidak hanya mendukung impian milenial untuk memiliki rumah sendiri, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat tetap menjaga keseimbangan finansial di tengah gaya hidup modern.

Tunggu apa lagi? Segera manfaatkan promo suku bunga berjenjang KPR BRI untuk miliki hunian impian Anda sebelum 31 Desember 2024. Info selengkapnya dapat kunjungi link berikut.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali memperpanjang insentif uang muka alias down payment atau DP nol persen untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) hingga 31 Desember 2025.

Perpanjangan DP nol persen ini dilakukan dengan melanjutkan kebijakan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit properti paling tinggi sebesar 100 persen dan uang muka KKB bank paling rendah sebesar nol persen.

Seharusnya kebijakan tersebut berakhir pada 31 Desember mendatang, namun bank sentral memutuskan untuk melanjutkannya hingga 31 Desember 2025.

Dengan kebijakan ini para calon pembeli properti maupun kendaraan tak perlu bayar uang muka alias DP nol persen ketika memanfaatkan fasilitas KPR atau apartemen (KPA) dan KKB.

Pelonggaran berlaku untuk semua jenis properti, yakni rumah tapak, rumah susun, dan ruko atau rukan serta semua jenis kendaraan bermotor baru.

"Artinya, ini saatnya untuk wujudkan rumah impian ataupun miliki kendaraan kesayangan," tulis BI dalam pengumumannya di Instagram resmi @bank_indonesia, dikutip Senin (28/10/2024).

Dalam pengumuman tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perpanjangan insentif DP nol persen ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kami memperkuat kebijakan makroprudensial dengan Rasio LTV/FTV properti hingga 100 persen dan uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 0 persen, berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2025," ucap Perry.

Untuk diketahui, perpanjangan kebijakan relaksasi LTV/FTV ini merupakan salah satu keputusan BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 15 hingga 16 Oktober 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BI Perpanjang Kebijakan DP Nol Persen untuk Kredit Mobil dan Rumah hingga Desember 2025"

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTANC.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) mencatat peningkatan pendapatan premi asuransi properti menjadi senilai Rp 723,6 miliar pada kuartal III-2024.

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan, premi itu meningkat sebesar 5% secara year on year (YoY). Pada kuartal III-2023, pendapatan premi asuransi properti perusahaan tercatat senilai Rp 693,6 miliar.

"Asuransi properti masih bisa terus tumbuh ke depannya. Salah satunya karena adanya peningkatan pembiayaan rumah dan kesadaran berasuransi pada tempat usaha atau pabrik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Nico bilang, produk asuransi properti memberikan kontribusi terbesar, yakni 60% dari total pendapatan premi perusahaan. Kemudian diikuti oleh asuransi kendaraan bermotor dengan kontribusi 30%. Sisanya berasal dari asuransi rekayasa dan asuransi pengangkutan.

Untuk terus mendorong peningkatan pendapatan premi asuransi properti, pihaknya telah melakukan sejumlah strategi. Di antaranya, terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dalam memproteksi hunian-hunian yang dibeli melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Selain itu, perusahaan juga menargetkan segmen nasabah kelas menengah, yang menunjukkan peningkatan pembelian properti," tuturnya.

Lebih lanjut, ACPI terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, broker asuransi, dan perusahaan teknologi keuangan (FinTech). Kemudian mengembangkan inovasi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kerja sama pemasaran dengan pengembang FinTech.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) berhasil mencatatkan kinerja yang apik pada kuartal III-2024. Secara tahunan laba BNI tumbuh 3,5% menjadi Rp 16,30 triliun.

Adapun secara kuartalan, labanya konsisten tumbuh 4,7%. Secara berturut-turut dari kuartal I hingga kuartal III laba BNI sebesar Rp 5,32 triliun, Rp 5,36 triliun, dan Rp 5,61 triliun.

BNI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 9,48% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 735,02 triliun. Adapun secara kuartalan kreditnya tumbuh 1,1%.

Kenaikan kredit pun turut mendongkrak kinerja aset perseroan yang naik 5,82% yoy menjadi Rp 1.068,08 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 1,5% secara kuartalan dan 15,1% YoY menjadi Rp 409,2 triliun.

Selain itu, segmen konsumer secara keseluruhan mencatat pertumbuhan 3,2% secara kuartalan dan 14,6% YoY menjadi Rp 137 triliun, dengan kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai pendorong utama.

Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan, tahun ini untuk segmen menengah dan kecil masih difokuskan dalam hal perbaikan credit underwriting sehingga kedua segmen ini akan siap menjadi diversifikasi pertumbuhan kredit BNI tahun depan.

Anak Perusahaan BNI, seperti BNI Finance, juga telah menjadi mesin pertumbuhan baru. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara BNI dan BNI Finance dalam pembiayaan bersama (joint financing) untuk meningkatkan kredit segmen consumer, terutama untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Kerja sama ini menghasilkan pertumbuhan yang sangat baik, dengan penyaluran KKB mencapai Rp 1 triliun per September 2024, naik dibandingkan periode 2023.

Hal ini sesuai dengan strategi BNI untuk memperkuat sinergi antar anggota Grup BNI.

Selain itu, kinerja solid BNI didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik.

Pendapatan operasional sebelum pencadangan atau PPOP pada kuartal III-2024 ini mencapai Rp 8,8 triliun atau telah hampir menyentuh posisi tertingginya pada kuartal III tahun lalu sebesar Rp 8,9 triliun.

Pencapaian PPOP yang solid ini berasal dari kenaikan margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) maupun pendapatan non bunga.

NIM perseroan naik 40 bps secara kuartalan menjadi 4,4% ditopang oleh perbaikan yield kredit maupun penurunan biaya dana.

Sebagai hasil dari akselerasi kredit pada segmen berisiko rendah, kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang berhasil dipertahankan di level 2% pada kuartal III-2024.

Kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) membaik menjadi 11,8%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di angka 1%. Beban provisi juga turun sebesar 19,7% YoY menjadi Rp 5,4 triliun.

Penyaluran kredit BNI yang sehat juga di-support oleh pertumbuhan dana CASA (giro dan tabungan). Per September 2024, CASA BNI mampu tumbuh 5,5% YoY terutama ditopang oleh tabungan yang mampu tumbuh solid 7,4% YoY.

Pada akhir tahun 2024, BNI juga optimistis dapat mencapai pertumbuhan kredit di kisaran 10%-12% dengan tetap fokus pada dua segmen, yakni korporasi dan konsumer.

Untuk pertumbuhan kredit, pihaknya tetap fokus pada segmen bisnis yang sehat, segmen bisnis yang sehat ini di fokuskan pada dua segmen, yaitu korporasi dan konsumer.

"Selain itu kita juga menguatkan peran dari perusahaan anak dengan manajemen likuiditas yang baik, dengan ini tentunya kami optimistis akan dapat mencapai pertumbuhan kredit di kisaran 10%-12% di akhir 2024," ungkap Novita saat paparan kinerja perseroan, Jumat (25/10).

Lebih lanjut Novita menuturkan, peluang pertumbuhan bisnis juga terlihat dari membaiknya proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang prioritas, seperti hilirisasi, ketahanan energi dan pangan termasuk juga mendukung program perumahan.

"Sehingga di tahun 2025 tentunya kita proyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024," tambah dia.

Jika dilihat berdasarkan data RTI Business, saham BBNI terpantau mengalami kenaikan 0,44% ke level Rp 5.650 pada penutupan perdagangan Jumat (25/10). Dalam satu bulan terakhir harga sahamnya juga terlihat naik 3,67%, dan secara ytd naik 5,12%.

Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset melihat, prospek kinerja BNI ke depan selain dari mengandalkan kebijakan Bank Indonesia dalam menerapkan suku bunga acuan secara long term, BNI dinilai memiliki tingkat likuiditas yang memadai dan lini bisnis dari remitensi dan treasury yang juga turut mendukung pertumbuhan BNI ke depannya.

"Memang kalau saya lihat, BNI memiliki fundamental yang solid serta kualitas kredit maupun juga kekuatan modal yang relatively strong," ujar Nafan.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan saham BBNI add on dengan target pasar Rp 6.325

Sementara Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki menilai, prospek sahamnya masih menarik untuk akumulasi buy karena potensi kinerja di akhir tahun dan tahun depan yang di proyeksi lebih baik seiring dengan pergantian Pemerintahan.

Yaki juga menyebut, prospek kinerja BBNI masih optimistis dengan potensi pertumbuhan kredit di kuartal keempat dan 2025 diproyeksi masih akan tinggi. Oleh karena itu, Yaki merekomendasikan, BBNI buy dengan target harga Rp 6.075.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) menyambut baik perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan hingga Desember 2024.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 tahun 2024, yang berlaku sejak 11 September 2024, dan bertujuan mendukung daya beli masyarakat terhadap rumah tapak dan rumah susun.

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro menilai bahwa perpanjangan insentif PPN DTP dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan.

"Dengan demikian, asuransi properti juga bisa terus tumbuh ke depannya karena adanya peningkatan pembiayaan rumah dan kesadaran berasuransi pada tempat usaha atau pabrik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Hingga September 2024, ACPI mencatatkan pendapatan premi asuransi properti sebesar Rp 723,6 miliar, naik 5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 693,6 miliar.

Nico menambahkan bahwa ACPI akan terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dalam memproteksi hunian-hunian yang dibeli melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Selain itu, perusahaan juga menargetkan segmen nasabah kelas menengah, yang menunjukkan peningkatan pembelian properti.

Produk asuransi properti memberikan kontribusi terbesar, yakni 60% dari total pendapatan premi perusahaan, diikuti oleh asuransi kendaraan bermotor dengan kontribusi 30%. Sisanya berasal dari asuransi rekayasa dan asuransi pengangkutan.

Nico menambahkan bahwa ACPI terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, broker asuransi, dan perusahaan teknologi keuangan (FinTech).

"Kami juga mengembangkan inovasi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kerja sama pemasaran dengan pengembang FinTech," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) melanjutkan insentif DP 0% untuk kredit atau pembiayaan rumah hingga kendaraan bermotor. Semula insentif ini akan berakhir pada akhir tahun 2024, tetapi diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan tujuan dari pelonggaran kebijakan makroprudensial ini untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Mengutip dari detikFinance, LTV adalah rasio jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Dengan LTV 100%, artinya nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) bisa mendapatkan pinjaman senilai 100% harga rumah yang akan dibeli alias tanpa uang muka.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit per September 2024 lalu, tercatat sebesar 10,85% secara tahunan (yoy). Dari sisi penawaran, BI mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Di samping pertumbuhan kredit tersebut, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross mencapai 2,26% dan NPL net 0,78%.

Untuk pembiayaan syariah sendiri tumbuh 11,37% yoy per September 2024. Di segmen kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy, lebih baik daripada capaian bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

Penyaluran kredit baru pada kuartal III 2024 tumbuh positif. Hal ini tercermin dalam hasil survei perbankan Bank Indonesia (BI).

Hasil survei mencatat nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 80,6%. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan pertumbuhan kredit baru terindikasi bersumber dari kredit konsumsi

"Peningkatan kredit didorong oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Selanjutnya, pada kuartal IV 2024 penyaluran kredit baru diprakirakan melanjutkan peningkatan dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 88,3%. Standar penyaluran kredit pada kuartal IV 2024 diprakirakan sedikit lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya.

Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) positif sebesar 2,2%. Sebagian besar aspek kebijakan penyaluran kredit diprakirakan lebih ketat, terutama persyaratan administrasi. Sementara itu, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diprakirakan lebih longgar.

"Hasil survei menunjukkan responden memprakirakan pertumbuhan kredit sampai dengan akhir tahun 2024 tetap optimis, dengan prakiraan outstanding kredit yang terus tumbuh. Optimisme tersebut antara lain didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit," kata Ramdan Denny.

Simak Video: Rapat Dewan Gubernur Menegaskan BI-Rate Stabil di 6,00%

[Gambas:Video 20detik]

Investasi properti telah lama dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk membangun kekayaan. Salah satu langkah awal dalam investasi properti adalah memiliki rumah sebagai aset.

Properti merupakan jenis investasi yang diminati lantaran sifatnya yang tahan banting terhadap berbagai faktor, termasuk disrupsi digital. Hal ini dikarenakan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, khususnya untuk residensial, namun permintaan terus bertambah setiap tahunnya.

Untuk mempermudah kepemilikan rumah bagi masyarakat, pemerintah menstimulus dengan memperpanjang kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Desember 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024. Dengan adanya kebijakan tersebut, harga properti terutama rumah tapak, mengalami kenaikan yang konsisten.

Investasi properti juga masih menjadi primadona baik saat resesi maupun setelah resesi. Country Director of Ray White Indonesia, Johann Boyke Nurtanio menyebut saat ini, rumah dengan harga di bawah Rp 1 miliar masih diminati, terutama untuk para Generasi Z yang memiliki hunian pertamanya.

Selain bisa digunakan sebagai hunian, investasi rumah juga bisa disewakan atau disulap menjadi tempat usaha seperti kantor atau toko kecil.

Bagi kamu yang berminat untuk melakukan investasi properti, bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa dipertimbangkan.

Salah satu keuntungan membeli rumah dengan bantuan KPR yakni tidak perlu menyiapkan dana tunai. Dengan menggunakan KPR, kamu juga bisa membeli rumah sebelum harga properti semakin melambung akibat inflasi di masa depan.

Salah satu bank yang menawarkan kemudahan dalam pengajuan KPR yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau BRI. KPR BRI ini berlaku untuk berbagai hunian dan properti seperti rumah tinggal, apartemen, ruko atau rukan, baik melalui developer maupun non developer.

Melalui KPR BRI, kamu bisa membeli properti rumah baru, bekas, refinancing, top up, pembangunan, renovasi, dan take over/take over top up dari bank lain. Di samping itu, kamu dapat mencari hunian lain dan menghitung simulasi, serta suku bunga KPR secara online melalui Homespot BRI.

Mudah dan menguntungkan, bukan? Yuk, segera ajukan KPR BRI dan miliki rumah sebagai aset investasimu sekarang juga!

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemangkasan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan pada awal masa jabatan pemerintahan baru Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat dan industri, termasuk perbankan.

Pemangkasan pajak yang diwacanakan meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis pada sektor properti dan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pembebasan pajak properti akan meringankan beban calon nasabah dalam membeli rumah, sehingga permintaan konsumen akan meningkat. Peningkatan ini juga akan mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi.

"Permintaan KPR yang meningkat akan berdampak positif bagi pertumbuhan kredit BTN ke sektor properti, karena dengan begitu BTN juga dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada para pengembang/developer perumahan," ujar Ramon kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ramon menambahkan bahwa portofolio kredit perumahan BTN saat ini masih didominasi oleh penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi dengan proporsi lebih dari 75%. Sisanya disalurkan untuk kredit konstruksi dan jenis kredit perumahan lainnya.

Hingga Agustus 2024, BTN telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 355 triliun, dengan 85% di antaranya disalurkan untuk sektor properti, termasuk KPR subsidi dan non-subsidi. Hal ini turut mendorong pertumbuhan kredit BTN yang mencapai sekitar 13% year-on-year (yoy) per Agustus 2024.

Senada dengan BTN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga melihat wacana ini sebagai peluang besar di sektor properti, terutama terkait KPR. Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, menyatakan bahwa pihaknya masih perlu mengetahui rincian peraturan lebih lanjut.

"Misal untuk rumah harga berapakah, indent atau ready stock, dan kondisi lainnya. Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembebasan yang lebih luas, terutama untuk rumah indent," ungkap Welly kepada Kontan, Kamis (17/10).

Welly juga menyoroti bahwa pihaknya menunggu kejelasan terkait apakah pembebasan BPHTB sebesar 5% termasuk dalam komponen pemangkasan pajak 16% tersebut, serta apakah akan berlaku untuk rumah seken.

"Mengingat portofolio kami dalam pembiayaan rumah seken juga cukup besar," tambahnya.

Saat ini, BCA masih fokus meningkatkan portofolio KPR yang diharapkan menjadi tulang punggung bisnis bank tersebut. Porsi segmen KPR BCA saat ini mencapai sekitar 15% dari total kredit yang disalurkan. Welly optimistis bahwa hingga akhir 2024, segmen KPR akan mendukung pencapaian target kredit BCA secara keseluruhan sebesar 8%-10%.