Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SUKOHARJO. Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi perhatian Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VII DPR pun mengunjungi pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11). Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Saya mengapresiasi dukungan pemerintah dan dukungan Komisi VII DPR RI untuk hadir di masa-masa yang kurang enak ini. Kami mohon doa dan dukungannya, agar SRITEX mampu melewati masa sulit ini dengan baik, dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang,” kata Iwan yang akbar disapa Wawan ini dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Wawan meminta kepada anggota DPR yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga bisa tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan multiflier effect bagi warga sekitar.

Ia menegaskan, Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

Wawan bilang, saat ini pihaknya fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. "Bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," tandasnya.

Wawan menegaskan, dalam status pailit saat ini, Sritex ada dalam transisi. Pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan yang tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Ia berharap dalam proses ini para pihak bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan menyampaikan bahwa Sritex adalah perusahaan yang sehat. Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir, sudah menunjukkan hasil positif.

Kata Wawan, pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat. "Kami berharap agar penanganan kondisi Sritex hari ini, didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset kami. Jika motifnya seperti itu, saya rasa perusahaan sehatpun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ungkap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala raw material yang tidak bisa masuk.

Penjualan atau pengiriman ke-luar negeri otomatis juga terkendala. “Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal”, tegas Wawan.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Lamhot Sinaga menyatakan DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia.“Kita tahu Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia. Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan PT Sritex,” ucap Lamhot.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri.

Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM. Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Persoalan Sritex ini serius. Kita akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” kata Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai bahwa penurunan daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19, tepatnya sejak penerapan China-ASEAN Free Trade Area (ACFTA).

ACFTA, yang ditandatangani pada 12 November 2017 dan mulai diimplementasikan pada 1 Agustus 2019, adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China.

"Sebelum COVID-19, industri tekstil sudah mengalami penurunan daya saing akibat ACFTA. Kita mengalami defisit perdagangan dengan China yang menguasai pasar global produk tekstil dengan keunggulan produktivitas dan daya saing tinggi," ujar Eisha kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Menurut Eisha, ketidakmampuan bersaing juga diperburuk oleh perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Situasi ini mendorong produk tekstil China membanjiri pasar Indonesia.

"Ketika terjadi perang dagang, semakin banyak produk tekstil China yang masuk ke Indonesia karena China mencari pasar baru," tambahnya.

Selain dari sisi kompetisi, Eisha menyoroti faktor biaya yang menyebabkan industri TPT Indonesia kurang kompetitif.

Produksi dalam negeri memiliki biaya yang lebih tinggi akibat ketergantungan impor bahan baku, energi, dan upah tenaga kerja.

"Situasi semakin buruk selama COVID-19, di mana permintaan global menurun dan daya saing industri tekstil Indonesia belum membaik," ungkapnya.

Industri tekstil di Indonesia semakin tertekan, terlihat dari kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober.

Hingga paruh pertama 2024, penjualan Sritex tercatat sebesar US$131,73 juta, turun 21,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara rugi bersihnya berhasil ditekan 67,31% menjadi US$25,73 juta.

Namun, beban utang Sritex mencapai US$1,6 miliar, dengan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Nasib serupa juga dialami PT Pan Brothers Tbk (PBRX), produsen pakaian jadi terbesar kedua di Indonesia, yang turut terpukul oleh pandemi karena penurunan ekspor.

Pan Brothers saat ini berupaya merestrukturisasi utangnya dari sekitar US$325 juta menjadi US$140 juta.

Rencananya, mereka akan mengonversi sebagian utang menjadi obligasi yang dapat diubah menjadi ekuitas setelah 10 tahun, memberi pemegang obligasi kendali atas 51% saham perseroan.

Persoalan yang dihadapi Sritex dan Pan Brothers mencerminkan tantangan besar industri tekstil Indonesia yang memerlukan dukungan kebijakan untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan regional.